RAPAT KERJA PKP2A II LAN MAKASSAR UNIT KKKSDA

1. KAJIAN KINERJA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA
APARATUR ( KKKSDA )
(Jl. Baruga antang No.48 Telp.0411, 490101)
Makassar , 16 Januari 2013

2. 1 Hambatan 2012 - 2013
2 Kegiatan KKKSDA Tahun 2013
3 Gambaran Kajian 2013
4 Strategi Kegiatan KKKSDA 2013
5 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan RM
6 SDA/Personalia

3. • Pengembangan kapasitas Staf di unit KKKSDA belum terealisasi dengan optimal
mengingat jadwal yang padat
SDM • Belum tingginya m inat menjadi Fungsional peneliti
• Tingkat beban kerja yang cukup tinggi
• Tingkat stress yang tinggi
• Mobilitas yang tinggi dilokasi penelitian sehingga kurang mengikuti perkembangan kantor
• Jumlah anggaran penelitian yang makin terbatas sedangkan tuntutan akan penelitian
yang berkualitas makin meningkat
KEUANGAN • Sistem penganggaran terlalu mekanistis
• Sistem pengganggaran berbasis pada pengeluaran non substansi
• Pencatatan secara continues terhadap pengeluaran terutama untuk memilah anggaran RM
dan Kemitraan
• Biaya pencetakan Buku IKAPI dan nomor ISBN yang terbatas
SARANA & • Belum adanya Camera untuk mengabadikan gambar dilokus penelitian
PRASARANA • Alat perekam ( Voice Recorder ) dalam jumlah yang terbatas
• Terbatasnya jumlah Hard disk eksternal untuk Bank Data Kajian
• Dukungan ATK terbatas, terutama Fax dan fotocopy

4. • Ketidakseragaman pemahaman tim peneliti akan tujuan perencanaan kerja,
Mekanisme • Kurangnya pemahaman akan Arti pentingnya kelompok kerja ( Tim Peneliti )
Kerja dalam proses penelitian
• Prioritas kerja yang terpengaruh oleh deadline waktu pekerjaan yang perlu
diselesaikan
• Keterbatasan dalam mengemukakan ide-ide konstruktif terutama dalam
penyusunan instrumen penelitian
• Keterbatasan dalam mendapatkan umpan balik atas hasil penelitian,
terutama pada lokus yang telah dikaji
• Kurangnya komunikasi yang terjalin antar Tim peneliti dengan teman ,dengan
kawan dikantor terutama setelah survey untuk pengumpulan data.
• Kurangnya pengawasan atau control terhadap Data primer dan data Sekunder
• Kurangnya kegiatan dialog/pertemuan untuk memanfaatkan waktu yang
senggang untuk mereview prosedur kerja dan capaian kerja
Kendala di • Pihak-pihak di lokus kajian kadang-kadang menolak untuk di interview
• Data primer maupun sekunder kadang tidak tersedia pada lokus kajian
lokus
• Waktu yang tersedia untuk pengambilan data terbatas
• Lokus kajian yang kadang-kadang sulit dijangkau

5. KEGIATAN 2013
RUPIAH MURNI RUPIAH MURNI RUPIAH MURNI
Kajian Penerapan Kajian Pengembangan Forum Kelitbangan
Peraturan Pemerintah Kapasitas (Capacity Pemerintah Daerah
No. 53 Tahun 2010 Building) Pemerintah Desa
Tentang Disiplin PNS Pada Pada Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
PENERIMAAN NEGARA : Kajian Kelembagaan
BUKAN PAJAK

6. Mengusulkan Staf untuk mengikuti diklat teknis terkait metode penelitian
1
2 Mendorong Minat dan bakat menjadi Fungsional Peneliti
3
Menetapkan Tahapan seminar/Ekspos mimimal 4 kali
4 Pengambilan data secara bertahap : melalui Gelombang I dan II
5
Pelibatan narasumber internal LAN (Pusat dan Daerah) dan eksternal
(akademisi dan praktisi)
6
Melakukan pencatatan terhadap kontak person didaerah dalam rangka
memudahkan penelitian dan kerjasama
7 Menyediakan waktu khusus untuk liburan bersama

7. Lanjutan................
Mengatur Jadwal pribadi dan tidak menunda pekerjaan
8
9 Menggunakan fasilitas skype , google Talk, email untuk memudahkan komunikasi
10
Pengelolaan Penggunaan anggaran Unit dengan fleksibel
11 Koordinasi yang intens dengan unit kerja Lain
12 Tertib Administrasi dalam pembukuan anggaran
13 Mengusulkan pengadaan Anggaran khusus untuk pencetakan buku hasil Kajian
14 Pengusulan Pengadaan Camera, Voice Recorder, Hardiks External, Fax dan
Fotocopy

8. Lanjutan................
15
Penyeragaman Pemahaman tim peneliti melalui prosedur review dilaksanakan
perminggu atau perbulan
Penanaman arti pentingnya kelompok kerja melalui kegiatan Hiburan dan Bulan
16
Madu Bersama
17 Membuka ruang seluas-luasnya dalam mengemukakan ide melalui pertemuan
18 Mengirimkan eksamplar hasil kajian kelokasi penelitian
19 Membuat Kantu Kontrol terhadap ketersedian data primer dan sekiunder saat
pengumpulan data
20 Menyiapkan waktu berdiskusi disela waktu kesibukan
21 Melengkapi surat Penelitian dengan instrumen lalu dikirim lebih dahulu sebelum
tim peneliti melakukan pengumpulan Data

9. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin PNS Pada Pemerintah Daerah
Rumusan Masalah
Bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah No. 53 Dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan
Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang
Pemerintah Daerah ? menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good
governance), maka PNS sebagai unsur aparatur negara
dituntut untuk dapat melaksanakan tugas. Peraturan
Pemerintah tentang disiplin PNS ini antara lain memuat
Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan
kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang
dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan
Disiplin PNS Pada Pemerintah Daerah
pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan
untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran,
Lokus Penelitian Dalam Peraturan Pemerintah ini secara tegas disebutkan jenis
hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu
Provinsi Jawa Tengah ( Kota Solo ) pelanggaran disiplin.
dan Provinsi Sulawesi Selatan (Kab.Sinjai )
Jumlah Anggaran : Rp. 240.000.000

10. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Desa
Pada Pemerintah Daerah
Rumusan Masalah
Capasity Building Pemerintahan Desa adalah kemampuan
Bagaimana Pengembangan Kapasitas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan,
(Capacity Building) Desa Pada Pemerintah Daerah ? dan kemasyarakatan sesuai dengan pelaksanaan tugas
pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005.
Selanjutnya Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun
2005, menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan desa
Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan mencakup :
Kapasitas (Capavity Building) Pemerintah Desa 1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan
Pada Pemerintah Daerah ? hak asal usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada
Lokus Penelitian
desa;
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah
Provinsi Gorontalo Kab. Gorontalo dan Provinsi
provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota;
Sulawesi Selatan Kab. Takalar
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan
perundang-undangan diserahkan kepada desa.
Jumlah Anggaran : Rp. 230.000.000

11. Forum Kelitbangan Pemerintah Daerah
Tujuan
Forum kelitbangan adalah Forum Komunikasi
Menjalin komunikasi antar lembaga penelitian dan Kelitbangan yang terdiri dari Organisasi Pemerintah
pengembangan serta meningkatkan kinerja, mutu
Daerah (OPD ) yang memiliki kegiatan Pengkajian
hasil dan penentuan issue strategis dan
Peningkatan kualitas penelitian ataukah unit kerja yang memiliki tupoksi penelitian
dan pengembangan. Harapan dari Forum ini adalah
Sasaran mensinergikan kegiatan penelitian serta
menghasilkan rekomendasi dalam upaya perumusan
Tersusunnya rekomendasi dalam upaya kerjasama
kebijakan terkait kerjasama/kemitraan dalam
dalam kemitraan pengkajian dan penelitian
penelitian serta untuk membantu jabatan fungsional
peneliti dalam melaksanakan peran strategis yang
Kegiatan diembannya dalam era sekarang ini.
- Diskusi isu-isu strategis bidang administrasi
Organisasi ,Manajemen, Pemerintahan
- Seminar dan Bimtek Metodologi Penelitian
- Pameran Jurnal Ilmiah dan Buku Hasil
Penelitian dari unit-unit litbang
Jumlah Anggaran : Rp. 165.000.000

12. ( PNBP ) Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur
Sasaran
- Tersedianya Dokumen Analisis Jabatan Dengan adanya revisi Peraturan Pemerintah PP 41 Tahun
- Tersedianya Dokumen Analisis Beban Kerja 2007 Tentang Penataan Organisasi Perangkat daerah,
- Tersedianya Dokumen Evaluasi Jabatan Penataan kelembagaan perangkat daerah tetap menjadi
- Tersedianya Dokumen SOP point penting dalam melakukan penguatan kelembagaan
dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan,
- Analisis Kebutuhan Diklat potensi dan karakteristik daerah serta ketersediaan SDM
- Proyeksi Kebutuhan Pegawai masing-masing daerah, untuk itu penataan ini dilakukan
( Dikondisikan sesuai dengan MOU ) melalui pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban
kerja serta pelaksanaan Evaluasi Jabatan
Lokus Penelitian
Provinsi Sulawesi Barat Kab. Mamuju
Jumlah Anggaran : Rp. 157.844.000

13. TAHAPAN KEGIATAN
BULAN
NO TAHAPAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pembentukan tim
2 Penyusunan proposal
3 Penyusunan instrumen
4 Seminar Porposal/instrumen
5 Pengumpulan data tahap I
6 Pengolahan data
7 Penyusunan laporan awal
8 Seminar Pra Hasil
9 Pengumpulan data tahap II
10 Penyempurnaan laporan
11 Seminar hasil kajian
12 Penyusunan laporan akhir
13 Ekspose PKP2A
14 Ekspose LAN RI
15 Penyerahan laporan akhir

15. TERIMA KASIH