4. Surat edaran DPP PPNI ke
Ketua DPW PPNI se Indonesia
tentang edaran MTKI yaitu
perpanjangan STR nomor
TU.08.01/MTKI/0579 tertanggal
31 Maret 2016
5. Komponen Utama Dalam perolehan SKP
Kegiatan Praktik Profesional
Pendidikan Berkelanjutan
Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Pengabdian Masyarakat
6. Kegiatan Praktik Profesional
N
O
Kegiatan SKP Bentuk
1 Pengalaman kerja
mengelola pasien
1 tahun = 1
SKP
Surat keterangan atasan yang
berwenang
2 Pengalaman sebagai dosen
pembimbing klinik
1 tahun = 1
SKP
Surat keterangan sebagai
pembimbing klinik
3 Pengalaman sebagai
pengelola
pelayanan keperawatan
1 tahun = 1
SKP
Surat keterangan atasan yang
berwenang
4 Pengalaman sebagai
praktisi mandiri
keperawatan
1 tahun = 1
SKP
Surat Keterangan Kepala
Puskesmas atau Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
wilayah tempat perawat
berpraktik
7. a. Berupa kegiatan :
1. Seminar
2. Workshop
3. Pelatihan
b.Mendapatkan SKP dari PPNI (bukan OP lain) dan
dikeluarkan oleh Propinsi dan Pusat
c.Bersifat lokal, nasional dan internasional
Pendidikan berkelanjutan
2
8. Kegiatan Ilmiah
Seminar
Kegiatan Lokal Internsional
100%Profesi Perawat
50%
2 SKP 3 SKP
50%pembicara perawat dan tenaga
kesehatan lain
1SKP 2 SKP
100%dilaksanakan profesi lain
(profesi serumpun)
1 SKP 1 SKP
9. Workshop, Lokakarya/ semiloka
Jam Lokal Internasional
5- 10 jam 1 3
> 10 - 30 jam 2 4
> 30 - 60 jam 3 5
> 60 - 90 jam 4 6
> 90 - 120 jam 5 7
> 120 - 150 jam 6 8
11. PELATIHAN–SERTIFIKAT DPP PPNI
1). Emergency Nursing/BTCLS
2). Keperawatan Kamar Bedah Dasar
3). Hemodialisis nursing
4). Critical Care Nursing
5). Manajemen Bangsal dan
Manajemen
Asuhan Keperawatan Profesional
6). Perawatan Luka & Stoma
7). Keperawatan Kardiologi Dasar
9). Orthopedi nsg advance &Velo
10). Keperawatan Bronkkoskopi
11). Psychiatric Intensive care
12) Flight Nursing
13). Keperawatan NICUPICU
14).MaternityVcare Advance
15). Keperawatan Urologi Dasar
16). Keperawatan Mata Dasar
17). Pelatihan IPCN
18). Keperawatan Endoskopi
19). Pelatihan Penilai
KompetensiKlinik
20)….....Lainnya menyusul
12. Pengembangan Ilmu pengetahuan
No Kegiatan Peran Bentuk
1 Meneliti (pengembangan
pelayanan/penyelesaian
masalah di pelayanan)
Laporan penelitian
2 Publikasi jurnal internasional, jurnal
nasional terakreditasi, jurnal
nasional tidak terakreditasi
Manuskrip yang terdapat
dalam jurnal
3 Menulis buku,
menerjemahkan dan
menyunting
Penulis, penerjemah,
penyunting: nasional dan
Internasional
Buku
4 Presentasi Oral nasional dan
internasional
-
Surat atau undangan
presentasi oral
- Jadual atau susunan
acara
-Sertifikat
13. N
o
Kegiatan Peran SKP
1 Meneliti (kuantitatif & kualitatif
(BATAS KEPATUTAN MAKS 2 PER
TAHUN
1) Peneliti utama
2) Anggota
3 SKP / penelitian
1 SKP / penelitian
2 Publikasi ilmiah:
• Jurnal Internasional (1x pertahun)
• Jurnal NasionalTerakreditasin(1x per
Tahun)
Jurnal Nasional tidak terakreditas (2x
perTahun)
-
- Penulis utama
- Penulis anggota
- Penulis utama
- Penulis anggota
-Penilus utama
-Penulis anggota
5 SKP
2 SKP
3 SKP
1 SKP
2 SKP
1 SKP
3 Menulis Buku, menerjemahkan, dan
menyunting
Penulis,
Penerjemah, dan
penyuntung:
a. Nasional
b. Internasional
2 SKP
5 SKP
4 Presentasi Oral - Nasional
-Internasional
2 SKP
3 SKP
14. Pengabdian Masyarakat
1. Partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui bentuk-bentuk kegiatan
sosial,
penanggulangan bencana dan anggota pokja kegiatan keprofesian
Bukti
a. Surat keputusan atau surat tugas dari atasan/pihak yang berwenang
b. Laporan kegiatan yang disahkan oleh penanggung jawab kegiatan
2. Berpartisipasi sebagai pengabdian profesi per tahun
Bukti:
a. Kartu anggota yang masih aktif dan telah melunasi iuran anggota PPNI
b. Mengikuti satu kali rapat kerja, munas, muswil dan atau daerah yang
diselenggarakanoleh PPNI
3. Bekerja di DTPK
Bukti:
a. Surat keputusan atau surat tugas dari atasan/pihak yang berwenang
15. No Kegiatan Ketua Anggota
1 Kegiatan Sosial Masyarakat (RT
RW,
Lurah, Camat dll); kegiatan
kemasyarakan lainnya …. Ada SK
2 1
2
Penanggulangan Bencana
2 1
3 Pokja Keprofesian
(kolegium,Ikatan/himpunan)
2 1
2 1
16. N
o
Kepengurusan Pengurus Inti Pengurus
Bidang
Anggota
1 DPP PPNI 5 4 3
2 DPW PPNI 4 3 2
3 DPD PPNI 3 2 2
4 DPK PPNI 2 2 2
5 DPLN PPNI 2 2 2
6 Himpunan Pusat 4 3 2
7 Himpunan Prov 3 2 2
17. Monitoring dan Evaluasi
Monev: dilakukan berjenjang dari DPW PPNI
Propinsi, DPD PPNI Kabupaten dan Kota,
DPL sesuai dengan kegiatan yang
dilaksanakan
Pelaporan ke DPP.PPNI
18. Mekanisme Re registrasi STR
Rekomendasi diberikan kepada anggota aktif PPNI yang memiliki
Nomor Induk Registrasi Anggota (NIRA) PPNI yang dikeluarkan oleh
PPNI Pusat sesuai hasil MUNAS PPNI tahun 2010 dan terdaftar sejak
2012. Untuk perawat lulusan setelah tahun 2012, keanggotaan dihitung
sejak tahun kelulusan.
Surat Rekomendasi diberikan oleh PPNI Provinsi berdasarkan
pendelegasian dari Dewan Pengurus Pusat PPNI (Surat Keputusan
Dewan Pengurus Pusat PPNI) dengan memperhatikan status
keanggotaan dan terpenuhinya 25 SKP sesuai ketentuan PPNI.
Setiap perawat mengisi formulir laporan evaluasi diri (lampiran 1),
formulir permohonan verifikasi (lampiran 2) dan melampirkan bukti-
bukti sesuai kebijakan PPNI yang tertuang dalam pedoman
Laporan evaluasi diri, permohonan verifikasi dan bukti-bukti pendukung
dikirimkan ke sekretariat PPNI Dewan Pengurus Daerah PPNI
Kabupaten/ Kota untuk diverifikasi oleh verifikator PPNI yang
ditetapkan melalui SK Dewan Pengurus Pusat PPNI.
19. Setelah diverifikasi, verifikator DPD PPNI Kabupaten/Kota
memasukkan data hasil evaluasi diri anggotanya (Perolehan SKP)
secara manual (lampiran 4) atau melalui Sistem Informasi
Manajemen Keanggotaan (SIM-K) PPNI secara bertahap. Jika
perolehan SKP kurang dari 25 SKP, maka verifikator DPD PPNI
Kabupaten/ Kota memberikan umpan balik kepada yang
bersangkutan secara langsung atau melalui DPK PPNI untuk
mendapatkan pembinaan/pengarahan sesuai dengan petunjuk
teknis pengembangan kemampuan evaluasi perawat melalui
modul (lampiran 10) guna tercukupi 25 SKP yang masih dirasakan
kurang.
Setelah tercukupi 25 SKP selanjutnya verifikator DPD PPNI
Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi data evaluasi diri dan
menyerahkan hasil verifikasi ke Dewan PengurusWilayah PPNI
Provinsi untuk dimasukkan dalam data manual atau ke SIM-K
Nasional
Dewan PengurusWilayah PPNI Provinsi, atas nama Dewan
Pengurus Pusat PPNI memberikan rekomendasi sesuai dengan
peraturan organisasi tentang rekomendasi.
23. Bagaimana Jika TIDAK
Memenuhi 25 SKP
Pengisian modul-modul yang telah disiapkan
manual
Kebutuhan kekurangan SKP dan penilaian
SKP oleh verifikator
Modul terdiri dari:
1. Kegiatan praktik profesional
2. Kegiatan ilmiah
3. Pengembangan ilmu pengetahuan
4. Pengabdian masyarakat
24. Jangan karena SKP lalu menghalalkan segala
Cara
Design PPNI Kota untuk urusan SKP ini adalah
Menginstruksikan Kegiatan Ke Komisariat ber
SKP demi mengurangi Biaya-biaya seminar
Biaya mendapatkan SKP seminar adalah
750rb/SKP
Pemateri ada di Sekitar Kita
HATI-HATI