Dikompilasi oleh: Kanaidi, SE., M.Si., cSAP (Narasumber dari Konsultan LMKN Jakarta) HP. 0812 2353 284 WA.0878 2330 6608 e-mail : kanaidi963@gmail.com atau kanaidi@yahoo.com

1. Pelaksanaan RAPAT KERJA
FORUM KOMUNIKASI PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI
SE-INDONESIA (FORKAPPSI) 2019
(di Swiss Bell Hotel – Sorong (Papua Barat), 28 – 30 Maret 2019)
Para Kepala Badan Penghubung/Perwakilan Daerah Provinsi yang berada di Jakarta
terhimpun dalam Forum Komunikasi Penghubung Pemerintah Provinsi Se-Indonesia
(FORKAPPSI) pada tahun 2019 ini menyelenggarakan Rapat Kerja, dengan
Tema : “PENGUATAN KAPASITAS BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI DI
JAKARTA”

2. Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi adalah salah satu Badan yang dibentuk
oleh pemerintah daerah provinsi. Badan ini berkedudukan di Ibu Kota Negara RI, yaitu di
Jakarta.
Berbagai tugas dan fungsi yang diemban para Badan Penghubung Pemerintah Daerah
Provinsi yang berada di Jakarta tersebut.
Kepala Badan Penghubung mempunyai tugas:
 Menyusun rencana dan program kerja Badan Penghubung
 Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Badan Penghubung
 Merumuskan kebijakan umum Badan Penghubung serta menyelenggarakan
administrasi berdasarkan kewenangan
 Mendistribusikan tugas kepada bawahan
 Menilai prestasi kerja bawahan
 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan
 Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis
 Melaksanakan sistem pengendalian intern
 Melaksnakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

3. Pada Rapat Kerja Nasional kali ini terdapat beberapa Pokok Bahasan, antara lain:
1. Adanya pertentangan antara Pasal 19 ayat (1) hurup c UU No. 5 Tahun 2014
dengan pasal 94 ayat (4) PP No. 18 Tahun 2016.
2. Terdapatnya ketidak-sesuaian antara beban kerja Badan dengan eselonering
Badan (berdasarkan Pasal 70 PP No. 18 Tahun 2016)
3. Terjadinya ketidak-sesuaian Struktur Organisasi Badan (atas adanya Pasal 94
PP No. 18 Tahun 2016).
4. Mengingat tuntutan kondisi dan tugas yang diemban Badan saat ini, maka
nomenklatur Badan ini juga dipandang perlu dilakukan perubahan/
penyesuaian.

4. Sambutan Gubernur Provinsi Papua Barat (yang diwakili oleh Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat) dalam pembukaan Rapat Kerja tersebut pada intinya juga
menitik beratkan pada:
1. Berat dan banyaknya tugas-tugas (kesibukan kerja yang luar biasa) yang diemban
Badan dalam mewakili Gubernur dan Pejabat Provinsi di Jakarta, yaitu : Urusan
Pemerintahan, Urusan Kelembagaan, Promosi, Investasi, dan Urusan Masyarakat
dari masing-masing provinsi yang berada di Ibu Kota Negara (Jakarta).
2. Diperlukan adanya perubahan dan penyesuaian atas isi dari pasal-pasal yang
berkaitan dengan Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi, yang termaktub
di dalam PP No. 18 Tahun 2016.

5. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (yang juga adalah Ketua APPSI) dalam
penyampaiannya sebagai Keynote Speaker pada Rapat Kerja tersebut juga mengulas
secara mendalam tentang fungsi, tugas dan peranan Badan Penghubung Pemerintah
Daerah Provinsi, antara lain:
1. Diperlukan seorang yang memiliki: Kemampuan Fisik, Kemampuan Intelektual, dan
Kemampuan Komunikasi untuk menjadi Kepala Badan Penghubung/Perwakilan
Pemerintah Daerah Provinsi di Jakarta. Ini juga didukung oleh pengalaman beliau
selama sedemikian lama menjabat sebagai Kepala Perwakilan Pemerintah Daerah
Provinsi di Jakarta (sejak dari kelulusan kuliah beliau dulu).
2. Sangat tingginya beban tugas dan biaya hidup Badan Penghubung/Perwakilan
Pemerintah Daerah Provinsi di Jakarta.
3. Adanya ketidak-sesuaian antara isi pasal UU No. 5 Tahun 2014 dengan PP No. 18
Tahun 2016, Gubernur dan APPSI mendukung sepenuhnya upaya untuk
diajukannya usulan tindak lanjut perubahan/penyesuaian atas isi dari pasal-pasal

6. yang terdapat dalam PP No. 18 Tahun 2016. Bentuk konkrit dukungan tersebut akan
dikuat secara tertulis dari APPSI.
Dalam Rapat Kerja tersebut juga dilakukan pembahasan materi secara panel, yang
disampaikan oleh beberapa Narasumber, yaitu:
1. Narasumber Perwakilan dari Pejabat Kementerian Dalam Negeri RI
Materi bahasan meliputi, antara lain:
 Penelaahan atas isi pasal UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2016 dan PP
No. 18 Tahun 2016.
 Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Badan Penghubung/Perwakilan Pemerintah
Daerah Provinsi di Jakarta.

7. 2. Narasumber Perwakilan dari Widyaiswara Kementerian Dalam Negeri RI
Materi bahasan meliputi, antara lain:
 Penelaahan atas isi pasal UU No. 23 Tahun 2016 dan PP No. 18 Tahun 2016.
 Nomenklatur yang dikaitkan dengan tugas, fungsi dan peranan Badan
Penghubung/Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi di Jakarta
3. Narasumber dari Konsultan Lembaga Manajemen Kompetensi Nasional
(LMKN) Jakarta
Materi bahasan adalah Kajian Awal Naskah Akademis meliputi, antara lain:
 Latar belakang, Rumusan masalah, Maksud dan tujuan adanya Kajian/Naskah
Akademis.
 Paparan kondisi saat ini di Badan Penghubung/Perwakilan Pemerintah
Daerah Provinsi di Jakarta.

8.  Berbagai pertimbangan akademis, yang mendukung terjadinya tindak lanjut
usulan perubahan/penyesuaian atas isi dari pasal-pasal yang terdapat dalam
PP No. 18 Tahun 2016.
 Rekomendasi Konsultan tentang perlunya perubahan/revisi atas isi dari pasal-
pasal yang terdapat dalam PP No. 18 Tahun 2016, yang meliputi:
 Perubahan atas isi dari pasal-pasal PP No. 18 Tahun 2016, yang berkaitan
perubahan Eselonering Badan dari IIIa menjadi IIa.
 Perubahan Struktur Organisasi Badan dari yang semula hanya berisi
Kepala Badan, dengan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan paling
banyak 3 (tiga) Subbidang, menjadi: Kepala Badan, dengan 1 (satu)
Sekretariat yang membawahi paling banyak 3 (tiga) Subbagian, dan 3
Bidang yang masing-masing Bidang membawahi paling banyak 3
(tiga) Subbidang.

9.  Perubahan nomenklatur Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi
menjadi Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi di Jakarta.
Pembahasan Rapat Kerja ini dilanjutkan dengan Sesi Diskusi dengan berbagai
pertanyaan dan tanggapan hangat yang disampaikan/diajukan oleh para peserta,
meliputi antara lain:
1. Perwakilan Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
Menanggapi tentang:
a. Masih terbukanya ruang dan adanya kesempatan untuk dilakukannya revisi
atas pasal-pasal PP No. 18 Tahun 2016. Untuk itu perlu ditindak lanjuti
dengan dilengkapinya berkas administrasi dan hasil kajian dibutuhkan.
b. Atas Naskah Kajian Akademis dari Konsultan LMKN disarankan untuk
disesuaikan bahwa permasalahan inefisiensi bukan di bidang
keprotokoleran, tetapi lebih banyak terjadi pada bidang fasilitasi dan
koordinasi.

10. 2. Perwakilan Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat, yang menanggapi tentang:
a. Promosi dan penyebaran informasi yang dilakukan oleh Anjungan NTB di
TMII selama ini dimanfaatkan untuk memperkenalkan :
 Budaya Indonesia, khususnya budaya masyarakat dari Provinsi NTB.
 Anjungan NTB sering juga mengundang masyarakat daerah dan juga
masyarakat dari negara-negara asing dalam berbagai kegiatan di
Anjungan NTB.
b. Dengan adanya Badan Penghubung/Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi
NTB di Jakarta, maka telah terjadi efisiensi anggaran daerah dan adanya
promosi daerah.
3. Perwakilan Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Menyampaikan bahwa permasalahan inefisiensi lebih banyak terjadi pada
bidang fasilitasi, misalnya fasilitasi bagi Gubernur, Anggota DPRD, dan juga
Negara sahabat, yang kesemuanya itu sudah barang tentu menjadi tambahan
beban tugas bagi Badan Penghubung/Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat.
Hal ini dapat diartikan bahwa Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat sangat mendukung untuk dilakukannya revisi atas PP No. 18 Tahun
2016.
4. Perwakilan Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur, menyampaikan bahwa:
a. Proses usulan untuk dilakukannya revisi atas PP No. 18 Tahun 2016 yang
telah dilakukan selama ini bisa jadi masih belum terkomunikasikan dengan
baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dll.
b. Apakah ada peluang untuk dilakukannya perubahan PP No. 18 Tahun 2016
tersebut cukup melalui Perda di Provinsi?.
Tanggapan Pejabat Kementerian Dalam Negeri RI atas pertanyaan huruf b di
atas bahwa perubahan Peraturan Pemerintah tidak boleh dilakukan melalui
Peraturan Daerah (Perda)/Gubernur.

11. 5. Perwakilan Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Aceh
Menyampaikan bahwa Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Aceh
disamping melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan Narasumber,
juga melakukan Jaminan Kesehatan Masyarakat Aceh (seperti halnya BPJS).
6. Perwakilan Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah, menyampaikan bahwa:
a. Proses usulan revisi atas pasal-pasal PP No. 18 Tahun 2016 ini terakhir
dilakukan di tahun 2017.
b. Kajian tentang usulan tersebut waktu itu juga sudah ada juga yang dari Tim
Kementerian Dalam Negeri RI.
c. Eselonisasi diyakini perlu disesuiakan dengan kapasitas yang ada di Badang
Penghubung/Perwakilan saat ini.
d. Semangat pembuatan Permendagri juga dipandang tidak konsisiten,
misalnya Pemendagri No. 12 tentang OPD.
7. Perwakilan Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu
Menyampaikan tanggapan bahwa:
a. Sesungguhnya yang membutuhkan keberadaan Badan Pengubung/
Perwakilan ini adalah Gubernur (Pemerintah Daerah Provinsi). Oleh sebab
itu, dipandang sudah selayaknya Gubernur mendukung kea rah
terealisasinya revisi atas pasal-pasal yang terkait dengan Badan ini di PP
No. 18 Tahun 2016.
b. Sependapat dengan apa yang disampaikan Keynote Speaker bahwa untuk
menjadi Kepala Badan Penghubung/Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi
di Jakarta ini diperlukan orang yang serba bisa.
Di samping kegiatan yang dilakukan di Kota Sorong, para peserta rapat di hari ke-2
juga diakomodasi oleh Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
untuk berkunjung ke beberapa spot wisata di RAJA AMPAT, antara lain ke:

12. 1. Area wisata Piaynemo
Piaynemo dan area di sekitarnya, menyuguhkan banyak sekali atraksi wisata
alam, budaya hingga petualangan. Namun untuk mencapai ke puncak area
wisata Piaynemo ini diperlukan pengaturan stamina dan kondisi fisik bagi
para wisatawan untuk menaiki banyaknya jenjang tangga, sekitar 300 anak
tangga.

13. Memang patut disyukuri bahwa sesampainya di puncak area wisata ini
pengunjung akan dengan takjub dan gembira menikmati keindahan view
pulau-pulau yang indah di sekitarnya dengan seluas mata memandang, juga
menyaksikan kebesaran Tuhan menganugrahkan kekayaan alam Indonesia
berupa jernihnya air laut yang nampak tenang dan bersahaja dari kejauhan.
Nyaris sempurna adalah kata yang tepat untuk disandingkan dengan pulau
yang dianugerahi sang pencipta dengan beragam pesona, keunikan dan
kekhasan tersendiri ini. Pulau-pulau mini disekelilingnya berbentuk karst
landscape yang tersebar di antara pantai berpasir putih bersih dengan
diselingi lagoon cantik berlatarkan hutan mangrove.

14. 2. Area wisata Telaga Bintang

15. Kunjungan di Raja Ampat juga menyuguhkan keunikan tersendiri setelah kita
dapat mencapai puncak lokasi wisata Telaga Bintang. Dari puncak ketinggian,
akan nampak dari kejauhan jajaran pulau-pulau di sekelilingnya seolah
membentuk suatu telaga berbentuk bintang. Sungguh wajar bila lokasi wisata ini
dinamai dengan “Telaga Bintang”. Telaga Bintang ini merupakan sudut gugusan
pulau yang menyajikan air jernih berwarna kehijau-hijauan.
3. Desa Wisata Arborek
Desa wisata Arborek merupakan kampung wisata di Raja Ampat. Di sini,
masyarakat menjual hasil karya seperti jenis gelang dan kalung yang terbuat dari
berbagai jenis tumbuhan dan cangkang hewan dari dalam laut, serta minyak
kelapa.
Pengunjung juga bisa dengan sepuasnya melakukan wisata snorkeling di antara
keramahan berbagai jenis ikan yang dilindungi.

16. 4. Area wisata Pasir Timbul
Salah satu destinasi wisata yang cukup menarik di Raja Ampat yang sempat kami
kunjungi adalah Area Wisata Pasir Timbul.

17. Walau pun tidak sebesar dan seluas pasir timbul yang berada di daerah wisata di
Provinsi Lampung, lokasi wisata ini juga tergolong menarik dengan pasir putih
dan kejernihan air yang nampak biru kehijau-hijauan. Sangat beruntung bila
sesampainya di lokasi ini dikala air sedang surut. Pulau pasir ini akan muncul dan
hanya akan didapati di saat air surut dan akan tenggelam saat air pasang.
5. Area wisata Batu Pensil
Area wisata Batu Pinsil ini terletak di sebuah teluk di gugusan Geosit Kabui.
Area wisata Batu Pinsil ini terletak di gugusan Geosit Kabui. Batu ini dinamakan
batu pinsil, karena jika dilihat dari kejauhan nampak seperti sebuah pinsil yang
terletak di tengah lautan.

18. Pembahasan Lanjutan Rapat Kerja FORKAPPSI 2019
Di sela waktu yang ada dilakukan juga pembahasan oleh Tim Kecil
FORKAPPSI, yang membahas tentang:
 Materi Rapat Kerja Forum hari pertama yang dilaksanakan di swiss-Bell
Hotel Sorong.
 Tindak lanjut dari FORKAPPSI terhadap usulan perubahan/revisi atas isi
dari pasal-pasal yang terdapat dalam PP No. 18 Tahun 2016 dari hasil
Rapat Kerja ini beserta upaya kelengkapan naskah dan administrasi
pendukung usulan.
 Kepengurusan FORKAPPSI dan keberlanjutan Forum
 Rencana Kerja dan Kegiatan lanjutan FORKAPPSI ke depan
 Hal-hal lain yang dianggap perlu .bagi kelangsungan FORKAPPSI di masa
mendatang.

19. Demikian sekelumit tentang pelaksanaan Rapat Kerja Forum Komunikasi
Penghubung Pemerintah Provinsi Se-Indonesia (FORKAPPSI) 2019 yang
dapat diuraikan oleh penulis.
-------------------------------------
Informasi dikompilasi oleh:
Kanaidi, SE., M.Si., cSAP
(Narasumber dari Konsultan LMKN Jakarta)
e-mail : kanaidi963@gmail.com atau kanaidi@yahoo.com
HP. 0812 2353 284 WA.0878 2330 6608
--------------------------------------------------------------------