1. Makalah ini membahas tentang etika pemerintahan dan pentingnya etika bagi para pemimpin birokrasi dalam menjalankan pemerintahan. 2. Etika pemerintahan dijelaskan sebagai nilai-nilai etik yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan. Sumber etika pemerintahan antara lain berasal dari peraturan perundang-undangan, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai sosial budaya. 3. Faktor pen

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Penyimpangan dari peraturan, itulah fakta yang akhir-akhir ini sering terjadi di
dunia pemerintahan Indonesia. Penyimpangan tersebut dilakukan oleh pemimpin
birokrasi di Indonesia atau pemerintahan yang mengakibatkan kerugian bagi
masyarakat. Penyelewengan wewenang tersebut dapat berupa adanya KKN (Kolusi,
Korupsi, Nepotisme), penyimpangan terhadap hak-hak yang dimiliki, dan lain
sebagainya. Hal inilah yang membuat masyarakat yang bertindak sebagai konsumen
dari kinerja pemimpin birokrasi menjadi kehilangan kepercayaan. Dengan cara
berpikir masyarakat yang semakin kritis, kinerja pemimpin birokrasi dirasakan oleh
masyarakat sangat mengecewakan dan merugikan rakyat kecil.
Hal inilah yang menjadi perhatian banyak orang dimana etika seorang
pemimpin sangat diperlukan agar apa yang diharapkan masyarakat bisa terpenuhi
dengan baik. Di samping itu, dengan adanya pemimpin yang beretika, rasa
kepercayaan masyarakat akan sepenuhnya mereka berikan kepada pemimpin
birokrasi untuk menjalankan segala amanat yang diberikan masyarakat kepada
pemimpinnya.
Dari permasalahan di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang
pemimpin birokrasi untuk memiliki etika yang baik dalam menjalankan tugasnya
sebagai pemimpin pemerintahan agar dapat menjalankan pemerintahan dengan baik
dan tidak melanggar etika yang ada.
Dan dari masalah di atas, makalah ini dibuat agar menjadi sumber bacaan dan
bahan renungan bagi para calon pemimpin birokrasi di Indonesia sehingga tercipta
pemimpin yang beretika dalam melaksanakan tugasnya untuk mensejahterakan
masyarakat.

2. 2
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam makalah ini yaitu:
1. Apakah yang dimaksud dengan etika?
2. Apakah yang dimaksud dengan pemerintahan?
3. Apakag yang dimaksud dengan etika pemerintahan?
1.3 Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk mengkaji lebih dalam menganai
hakikat etika, pemerintahan, dan pemerintahan. Selain itu, makalah ini diharapkan
mampu menjadi sumber bacaan dari pencari literatur khususnya para calon pemimpin
birokrasi agar mereka bisa memahami dan merenungkan apa pengertian dan fungsi
dari etika pemerintahan dalam menjankan kehidupan pemerintahan yang dijalaninya.

3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
II. Pembahasan
2.1 Etika
2.1.2 Pengertian Etika
Dalam buku yang berjudul ”Ilmu Pemerintahan” karangan Sri Untari
(2006), dijelaskan bahwa pengertian etika secara etimologis berasal dari bahasa
Yunani yaitu ethos yang mempunyai arti watak, keharusan, adat. Kemudian
dijelaskan juga pendapat lain dari Magnis Susesno yang masih dijelaskan dalam
buku karangan Sri Untari (2006), menerangkan bahwa etika merupakan
pengkajian filsafat tentang bidang yang menyangkut kewajiban-kewajiban
manusia serta tentang yang baik dan buruk (1995). Etika sebagai ilmu yang
mencari orientasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan seperti adat istiadat,
tradisi, lingkungan sosial, ideologi, agama, Negara, dan lain-lain (BKN,
2001:5).
Istilah etika dan etik memiliki perbedaan pengertian yang relativ dan
sangat samar. Etika adalah ilmu akhlak yang mebahas pola-pola aturan tentang
nilai-nilai kesusilaan. Tata aturan tersebut perlu, harus bahkan wajib
dilaksanakan. Bagi seseorang yang mematuhi aturan tersebut dan mengetahui
masalah etika, amat terpuji apabila tindakannya berpegang pada aturan tersebut.
Tindakan yang memberlakukan aturan etika itu disebut tindakan etik dan sifat
pelaksanaan tindakan tersebut disebut etis. Tata aturan dalam etika disebut
norma atau kaidah yang berisi baik dan buruknya perbuatan sesuai dengan
ukuran dan tingkat kemajuan kebudayaan dan peradaban masyarakat yang
menganut dan mematuhi norma atau kaidah tersebut. Jadi bisa disimpulkan
bahwa etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip tentang
tindakan moral yang baik dan benar.

4. 4
2.1.2 Norma-Norma Etika
Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Aturan
yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan
sentosa. Dalam buku yang berjudul ”Pengantar Ilmu Hukum” karangan Dudu
Duswara (2010) disebutkan bahwa secara umum norma terbagi menjadi 4
macam, yaitu:
1. Norma Agama
Norma agama terbagi menjadi 2, yaitu agam wahyu dan agama budaya.
Agama wahyu adalah semua ajaran yang berasal dari Tuhan, sedangkan
agama budaya adalah ajaran yang dihasilkan oleh pikiran dan perasaan
manusia. Jadi, norma agama merupakan tuntunan hidup untuk menuju ke
arah yang lebih baik.
2. Norma Kesusilaan
Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berasal dari suara hati
manusia yang menentukan mana perbuatan baik dan mana perbuatan
yang tidak baik.
3. Norma Kesopanan
Norma kesopanan adalah aturan hidup yang timbul dari pergaulan hidup
masyarakat tertentu.
4. Norma Hukum
Norma hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah dan
larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat (negara).
Sangsi norma hukum bersifat mengikat dan memaksa.
2.2 Pemerintah dan Pemerintahan
2.2.1 Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan
Government dari Bahasa Inggris dan Gouvernment dari Bahasa Perancis
yang keduanya berasal dari Bahasa Latin, yaitu Gubernaculum, yang berarti
kemudi, tetapi diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi Pemerintah
atau Pemerintahan dan terkadang juga menjadi Penguasa.

5. 5
Sedangkan dalam buku karangan Sri Untari dijelaskan melalui
pendekatan bahasa bahwa pengertian kata pemerintah atau pemerintahan secara
etimologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu Kubernan yang berarti nahkoda
kapal yang memiliki arti melihat kedepa – dikutip dari (Surbakti, 1999).
Pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus kekuasan eksekutif
sedangkan dalam arti luas kekuasaan eksekutif, legeslatif, dan yudikatif.
Pemerintah dalam arti sempit berdasarkan UUD yang pernah berlaku di
Indonesia, yaitu UUD 1945, UUDS 1950, dan UUD Konstitusi RIS 1949.
Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik
yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai
tujuan negara. Pemerintahan dalam ari sempit adalah segala kegiatan badan-
badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif (C.F.Strong).
Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian pemerintah dan pemerintahan
memiliki arti yang berbeda meskipun berasal dari kata yang sama yaitu
perintah. Pemerintah adalah institusi, lembaga, organisasi, badan atau pejabat
yang menjalankan tugas disamping fungsi pemerintahan. Sedangkan
pemerintahan adalah aparat, badan, lembaga, institusi atau pejabat yang
menjalankan atau melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas pemerintahan (Sri
Untari, 2010:3).
2.3 Etika Pemerintahan
2.3.1 Pengertian Etika Pemerintahan
Etika pemerintahan adalah nilai-nilai etik pemerintahan yang menjadi
landasan moral bagi penyelenggara pemerintahan. Secara teoritis, terdapat
hubungan antara filsafat dengan etika pemerintahan, dimana etika pemerintahan
adalah bagian dari filsafat dan etika terbagi menjadi 2 bagian yaitu individual
dan sosial. Etika pemerintahan lahir dari cabang sosial dimana didalamna
terdapat etika pers, etika politik, etika pemerintahan, dst. (Sri Untari, 2010:88).
Etika pemerintahan memiliki sifat-sifat sosial, antara lain:

6. 6
1. Bersifat praktis karena membicarakan tentang perilaku dar aparat
pemerintahan dan warga negara yang menyangkut pelaksanaan atau
praktik interaksi antara aparat negara dengan yang diperintah.
2. Selalu memerlukan bantuan dari ilmu pengetahuan lain seperti ilmu
politik, ilmu hukum, dan lain-lain.
2.3.2 Fungsi Etika Pemerintahan
Secara umum, fungsi etika pemerintahan dalam penyelenggaraan praktik
pemerintahan dibagi menjadi 2, yaitu:
1. Sebagai suatu pedoman, referensi, acuan, penuntun, dalam pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan.
2. Sebagai acuan untuk menilai apakah keputusan dan/ atau tindakan pejabat
pemerintahan itu baik atau buruk, terpuji atau tercela.
Widodo (2001:245) menjelaskan bahwa oleh karena etika
mempersoalkan baik dan buruk dan bukan benar dan salah tentang sikap,
tindakan, dan perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya baik
dalam masyarakat maupun organisasi public atau bisnis, maka etika
mempunyai peran penting dalam praktek administrasi Negara. Etika diperlukan
dalam administrasi Negara. Etika dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk
tentang apa yang harus dilakukan oleh administrasi negara dalam menjalankan
kebijakan politik, dan sekaligus dapat digunakan sebagai standar penilaian
apakah perilaku administrasi Negara dalam menjalankan kebijakan politik dapat
dikatakan baik atau buruk. Karena administrasi Negara bukan saja berkait
dengan masalah pelaksanaan kebijakan politik saja, tetapi juga berkait dengan
masalah manusia dan kemanusiaan.
2.3.3 Sumber Etika Pemerintahan Indonesia
Dari berbagai penjelasan tentang etika pemerintahan maka dapat
dikemukakan bahwa pada hakekatnya sumber etika pemerintahan itu dapat

7. 7
berasal dari peraturan perundangan, nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai sosial
budaya yang berasal dari kehidupan kemasyarakatan serta berasal dari adat
kebiasaan dan yang sejenis dengan itu. Ada yang berpendapat bahwa untuk
Pemerintahan Indonesia nilai-nilai keutamaan pemerintahan itu dipahami
keberadaannya telah tumbuh sejak sebelum Indonesia merdeka yaitu dimulai
sejak jaman perjuangan melawan penjajah Belanda dahulu, jika dirinci nilai-
nilai dimaksud antara lain bersumber dari:
1. Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi 1945.
2. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang
Kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga pemerintah dan organisasi
pemerintahan, hak dan kewajiban serta larangan bagi anggota organisasi
pemerintah.
4. Nilai-nilai keagamaan.
5. Nilai-nilai sosial budaya: adat kebiasaan setempat seperti perilaku tentang
kepantasan dan ketidak pantasan serta kesopanan.
2.3.4 Nilai-Nilai Keutamaan Dalam Pemerintahan
Mengacu pada sumber etika pemerintahan diatas maka berkenaan dengan
nilai-nilai keutamaan pemerintahan juga sangat bervariasi. Menurut Van Poelje
(Dalam Ndraha) yang dicantumkan dalam buku karangan Sri Untari, asas-asas
pemerintahan antara lain:
1. Kejujuran.
2. Kecermatan.
3. Kemurnian.
4. Keseimbangan.
5. Kepastian hukum.
Kemudian Le Roy mengemukakan asas-asas pemerintahannya sebagai
berikut:

8. 8
1. Kepastian hukum.
2. Keseimbangan.
3. Kesamaan dalam pengambilan keputusan.
4. Bertindak cermat dan seksama.
5. Motivasi untuk setiap keputusan.
6. Jangan menyalahgunakan wewenang.
7. Permainan yang tulus.
8. Keadilan dan larangan bertindak sewenang-wenang.
9. Meniadakan akibat dari keputusan yang dibatalkan.
10. Pemenuhan perngharapan yang ditimbulkan.
11. Perlindungan cara hidup pribadi.
Sedangkan menurut Koentjoro Purbopranoto, asas-asas pemerintahan
sebagai berikut:
1. Dedication (Pengabdian).
2. Loyality (Kesetiaan).
3. Respossibillity (Tanggung Jawab).
4. Equality (Kesamaan).
Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa asas-asas
Good Government (Pemerintahan Yang Baik) terdiri dari:
1. Kepastian Hukum.
2. Tertib penyelenggaraan. Negara.
3. Kepentingan umum.
4. Keterbukaan.
5. Proporsionalitas.
6. Profesionalitas.
2.3.5 Faktor Penghambat Pelaksanaan Etika Pemerintahan

9. 9
Faktor penghambat etika pemerintahan berupa hambatan atau penyakit
dalam pemerintahan pemerintahan sifatnya politis, ekonomis, sosio-kultural,
dan teknologikal, antara lain:
1. Akibat persepsi, perilaku dan gaya manajerial berupa: penyalahgunaan
wewenang, menerima sogok, takut perubahan dan inovasi, sombong
menghindari kritik, nepotisme, arogan, tidak adil, otoriter.
2. Akibat pengetahuan dan keterampilan berupa: puas diri, tidak teliti,
bertindak tanpa berpikir, tidak mau berkembang/ belajar, pasif, kurang
prakarsa/ inisiatif, tidak produktif.
3. Karena tindakan melanggar hukum berupa : markup, menerima suap,
tidak jujur, korupsi, penipuan, kriminal, sabotase, dsb.
4. Akibat prilaku berupa : kesewenangan, pemaksaan, konspirasi,
diskriminasi, tidak sopan, kerja legalistik, dramatisiasi, indisipliner,
negatifisme, kepentingan sendiri, non profesional, pemborosan dsb.
5. Akibat situasi internal berupa : tujuan dan sasaran tidak efektif dan
efisien, kewajiban sebagai beban, eksploitasi, eksstrosi/ pemerasan,
pengangguran terselubung, kondisi kerja yang tidak nyaman, tidak adan
kinerja, miss komunikasi dan informasi, dsb.

10. 10
BAB III
PENUTUP
III. Penutup
3.1 Kesimpulan
a) Etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip tentang
tindakan moral yang baik dan benar.
b) Pemerintah adalah institusi, lembaga, organisasi, badan atau pejabat yang
menjalankan tugas disamping fungsi pemerintahan.
c) Pemerintahan adalah aparat, badan, lembaga, institusi atau pejabat yang
menjalankan atau melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas pemerintahan.
d) Etika pemerintahan adalah nilai-nilai etik pemerintahan yang menjadi
landasan moral bagi penyelenggara pemerintahan.
3.2 Saran
Saran penulis yaitu pentingnya pembinaan khusus mengenai akhlak, aqidah,
yang didalamnya berisi ajaran etika dan moral kepada calon pemimpin
bangsa yang bisa mereka jadikan sebuah pembelajaran yang sangat penting
sehingga mereka mampu mengendalikan diri mereka sehingga
pemerintahan yang ia pegang mampu berjalan dengan baik dan
kesejahteraan rakyat tercapai.

11. 11
DAFTAR PUSTAKA
(1) Untari, Sri. 2006. Ilmu Pemerintahan. Malang : FIP-UM
(2) Machmudin, Dudu Duswara. 2010. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : PT
Refika Aditama
(3) Syafiie, Inu Kencana. 1994. Etika Pemerintahan. Jakarta : PT Rineka Cipta