SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  7
Serial: BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
Organisasi BUM Desa
Bentuk organisasi didasarkan pada
Peraturan Desa tentang pendirian
BUM Desa yang sudah disepakati
Pemilik saham berasal
dari BUM Desa &
Masyarakat
Bentuk Organisasi BUM Desa
BUM Desa
Unit Usaha
Berbadan Hukum
Unit Usaha Tidak Berbadan
Hukum
Persekutuan modal yang
dibentuk berdasarkan
perjanjian yang sebagian
besar modalnya dimiliki
oleh BUM Desa
Perseroan Terbatas
Andil BUM Desa
sebesar 60 %
Lembaga Keuangan
Mikro
Permendes No. 4/2014, Bab III Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa, Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa, Pasal 7 & 8
Diolah dari:
Organisasi Pengelolaan BUM Desa
Dipilih melalui masyarakat Desa, setelah
itu dapat menunjuk anggota pengurus
sesuai dengan kapasitas bidang usaha
dan harus disertai uraian tugas berkenaan
dengan tanggung jawab, pembagian
peran dan aspek pembagian kerja lainnya
Pelaksana Operasional
Pengelolaan BUM Desa terpisah dari Organisasi pemerintah Desa dan
dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa
Diolah dari:
Dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa
Penasihat
Mewakili kepentingan masyarakat,
terdiri dari:
a. Ketua
b. Wakil Ketua merangkap anggota
c. Sekertaris merangkap anggota
d. anggota
Pengawas
*) Penamaan susunan kepengurusan dapat menggunakan nama setempat yang dilandasi
semangat kekeluargaan & kegotongroyongan
Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa
1. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang
menyangkut penglolaan usaha Desa
2. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja
BUM Desa
Kewajiban & Wewenang Penasehat BUM Desa
1. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanan
pengelolaan BUM Desa
2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting
bagi pengelolaan BUM Desa
3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penglolaan BUM Desa
Kewajiban
Diolah dari:
Wewenang
Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa, Pasal 11
1. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan
2. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap
bulan
3. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada
Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1
(satu) tahun
Kewajiban & Wewenang
Pelaksana Operasional BUM Desa
1. Melaksanakan dan mengambangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang
melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa
2. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Desa
3. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perkonomian Desa lainnya.
Kewajiban
Diolah dari:
Wewenang
Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa, Pasal 12
1. Meninggal dunia
2. Telah selesai masa bakti
3. Mengundurkan diri
4. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik
5. Terlibat kasus pidana dan menjadi tersangka
Syarat Pelaksana Operasional
1. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha
2. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
3. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha
ekonomi Desa
4. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
Syarat
Diolah dari:
Alasan Pemberhentian
Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa, Pasal 14
1. Pemilihan dan pengangkatan pengurus
2. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM
Desa
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana
Operasional
Kewajiban dan Wewenang Pengawas
Menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali
Kewajiban
Diolah dari:
Wewenang
Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa, Pasal 15

Contenu connexe

Tendances

Kajian Evaluasi Kelembagaan BUMDes
Kajian Evaluasi Kelembagaan BUMDesKajian Evaluasi Kelembagaan BUMDes
Kajian Evaluasi Kelembagaan BUMDesIrwantoro Toro
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaFormasi Org
 
Materi organisasi-bum desa
Materi organisasi-bum desaMateri organisasi-bum desa
Materi organisasi-bum desaLestari Nuri
 
09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desa09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desakeuangandesa
 
Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesibnu istiawan
 
13. bum desa bersama
13. bum desa bersama13. bum desa bersama
13. bum desa bersamakeuangandesa
 
Tata kelola dan administrasi Bumdes
Tata kelola dan administrasi Bumdes   Tata kelola dan administrasi Bumdes
Tata kelola dan administrasi Bumdes Frans Dione
 
11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desa11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desakeuangandesa
 
Badan usaha milik desa (bum des) ok
Badan usaha milik desa (bum des)  okBadan usaha milik desa (bum des)  ok
Badan usaha milik desa (bum des) okaris gunawan
 
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (adAngaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (adyuniarkowahyu
 
22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasikeuangandesa
 
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadiKonsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadiFaisalRidha5
 
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESATeguh Kristyanto
 
Kelembagaan BUM Desa Bersama
Kelembagaan  BUM Desa BersamaKelembagaan  BUM Desa Bersama
Kelembagaan BUM Desa BersamaAhmad Rofik
 

Tendances (20)

Kajian Evaluasi Kelembagaan BUMDes
Kajian Evaluasi Kelembagaan BUMDesKajian Evaluasi Kelembagaan BUMDes
Kajian Evaluasi Kelembagaan BUMDes
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
 
Materi organisasi-bum desa
Materi organisasi-bum desaMateri organisasi-bum desa
Materi organisasi-bum desa
 
09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desa09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desa
 
Peran bumdes
Peran bumdesPeran bumdes
Peran bumdes
 
Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdes
 
13. bum desa bersama
13. bum desa bersama13. bum desa bersama
13. bum desa bersama
 
Tata kelola dan administrasi Bumdes
Tata kelola dan administrasi Bumdes   Tata kelola dan administrasi Bumdes
Tata kelola dan administrasi Bumdes
 
11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desa11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desa
 
Badan usaha milik desa (bum des) ok
Badan usaha milik desa (bum des)  okBadan usaha milik desa (bum des)  ok
Badan usaha milik desa (bum des) ok
 
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (adAngaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad
 
22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi
 
BUMDes
BUMDesBUMDes
BUMDes
 
Modul BUM Desa
Modul BUM DesaModul BUM Desa
Modul BUM Desa
 
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadiKonsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
 
Bumdes bs
Bumdes bsBumdes bs
Bumdes bs
 
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
 
Manajemen bum des
Manajemen bum desManajemen bum des
Manajemen bum des
 
Kelembagaan BUM Desa Bersama
Kelembagaan  BUM Desa BersamaKelembagaan  BUM Desa Bersama
Kelembagaan BUM Desa Bersama
 
Pendirian bum des
Pendirian bum desPendirian bum des
Pendirian bum des
 

En vedette

12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desa12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desakeuangandesa
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desariyanto apri
 
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desa
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desaMendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desa
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desaibnu istiawan
 
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAIMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAdzikry muhammad
 
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...Adijaya Group
 

En vedette (7)

12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desa12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desa
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
 
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desa
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desaMendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desa
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desa
 
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAIMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
 
21. hutan desa
21. hutan desa21. hutan desa
21. hutan desa
 
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
 
Panduan BUMDes
Panduan BUMDesPanduan BUMDes
Panduan BUMDes
 

Similaire à BUM Desa Organisasi

Permen no. 4_th_2015_bumdes
Permen no. 4_th_2015_bumdesPermen no. 4_th_2015_bumdes
Permen no. 4_th_2015_bumdesSungonlegowo
 
1. Desa Dan Undang-Undang Desa.pptx
1. Desa Dan Undang-Undang Desa.pptx1. Desa Dan Undang-Undang Desa.pptx
1. Desa Dan Undang-Undang Desa.pptxAdeKesturi
 
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptxPB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptxbuyaaqilah
 
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesa
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesaPermendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesa
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesaKantor Desa Junwangi
 
Permendesa no. 4_th_2015 - bum_des
Permendesa no. 4_th_2015 - bum_desPermendesa no. 4_th_2015 - bum_des
Permendesa no. 4_th_2015 - bum_desAngling Darma
 
Permen no 4 2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4 2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPermen no 4 2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4 2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPajeg Lempung
 
6. permen no-4_2015-pendirian-pengurusan-dan-pengelolaan-dan-pembubaran-bumd
6. permen no-4_2015-pendirian-pengurusan-dan-pengelolaan-dan-pembubaran-bumd6. permen no-4_2015-pendirian-pengurusan-dan-pengelolaan-dan-pembubaran-bumd
6. permen no-4_2015-pendirian-pengurusan-dan-pengelolaan-dan-pembubaran-bumddermolo
 
Permendesa no 4_2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembu...
Permendesa no 4_2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembu...Permendesa no 4_2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembu...
Permendesa no 4_2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembu...desa karangkemiri
 
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPermen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPajeg Lempung
 
Perda bumdes
Perda bumdesPerda bumdes
Perda bumdesy d
 
55 peraturan daerah_nomor_3_tahun_2006_tentang_bumdes
55 peraturan daerah_nomor_3_tahun_2006_tentang_bumdes55 peraturan daerah_nomor_3_tahun_2006_tentang_bumdes
55 peraturan daerah_nomor_3_tahun_2006_tentang_bumdesBpd Desa Kasokandel
 
Rangkuman pkn 4 created by Sukiman
Rangkuman pkn 4 created by SukimanRangkuman pkn 4 created by Sukiman
Rangkuman pkn 4 created by SukimanSukiman Sukiman
 

Similaire à BUM Desa Organisasi (20)

Permen no. 4_th_2015_bumdes
Permen no. 4_th_2015_bumdesPermen no. 4_th_2015_bumdes
Permen no. 4_th_2015_bumdes
 
Art bum des seboro
Art bum des  seboroArt bum des  seboro
Art bum des seboro
 
Kab gresik 7_2007
Kab gresik 7_2007Kab gresik 7_2007
Kab gresik 7_2007
 
1. Desa Dan Undang-Undang Desa.pptx
1. Desa Dan Undang-Undang Desa.pptx1. Desa Dan Undang-Undang Desa.pptx
1. Desa Dan Undang-Undang Desa.pptx
 
Perdes 4
Perdes 4Perdes 4
Perdes 4
 
Draft perbub bpd oki
Draft perbub bpd okiDraft perbub bpd oki
Draft perbub bpd oki
 
Ad bum des seboro
Ad bum des seboroAd bum des seboro
Ad bum des seboro
 
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptxPB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
 
Permen no 4_2015
Permen no 4_2015Permen no 4_2015
Permen no 4_2015
 
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesa
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesaPermendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesa
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesa
 
Permendesa no. 4_th_2015 - bum_des
Permendesa no. 4_th_2015 - bum_desPermendesa no. 4_th_2015 - bum_des
Permendesa no. 4_th_2015 - bum_des
 
Permen no 4 2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4 2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPermen no 4 2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4 2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
 
6. permen no-4_2015-pendirian-pengurusan-dan-pengelolaan-dan-pembubaran-bumd
6. permen no-4_2015-pendirian-pengurusan-dan-pengelolaan-dan-pembubaran-bumd6. permen no-4_2015-pendirian-pengurusan-dan-pengelolaan-dan-pembubaran-bumd
6. permen no-4_2015-pendirian-pengurusan-dan-pengelolaan-dan-pembubaran-bumd
 
Permendesa no 4_2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembu...
Permendesa no 4_2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembu...Permendesa no 4_2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembu...
Permendesa no 4_2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembu...
 
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPermen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
 
Permendesa pdtt no.4 th. 2015
Permendesa pdtt no.4 th. 2015Permendesa pdtt no.4 th. 2015
Permendesa pdtt no.4 th. 2015
 
Perda bumdes
Perda bumdesPerda bumdes
Perda bumdes
 
55 peraturan daerah_nomor_3_tahun_2006_tentang_bumdes
55 peraturan daerah_nomor_3_tahun_2006_tentang_bumdes55 peraturan daerah_nomor_3_tahun_2006_tentang_bumdes
55 peraturan daerah_nomor_3_tahun_2006_tentang_bumdes
 
Bahan ajar pkn 4
Bahan ajar pkn 4Bahan ajar pkn 4
Bahan ajar pkn 4
 
Rangkuman pkn 4 created by Sukiman
Rangkuman pkn 4 created by SukimanRangkuman pkn 4 created by Sukiman
Rangkuman pkn 4 created by Sukiman
 

Plus de keuangandesa

Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015keuangandesa
 
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015keuangandesa
 
24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desakeuangandesa
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desakeuangandesa
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desakeuangandesa
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desakeuangandesa
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desakeuangandesa
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desakeuangandesa
 
16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)keuangandesa
 
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program   david ardhianMembangun desa lestari, konsep program   david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program david ardhiankeuangandesa
 
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmikoSkema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmikokeuangandesa
 
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...keuangandesa
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakariakeuangandesa
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...keuangandesa
 
Membangun desa lestari david ardhian
Membangun desa lestari   david ardhianMembangun desa lestari   david ardhian
Membangun desa lestari david ardhiankeuangandesa
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...keuangandesa
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...keuangandesa
 
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfoLatar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfokeuangandesa
 
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...keuangandesa
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...keuangandesa
 

Plus de keuangandesa (20)

Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015
 
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
 
24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa
 
16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)
 
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program   david ardhianMembangun desa lestari, konsep program   david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
 
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmikoSkema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
 
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
 
Membangun desa lestari david ardhian
Membangun desa lestari   david ardhianMembangun desa lestari   david ardhian
Membangun desa lestari david ardhian
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
 
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfoLatar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
 
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
 

Dernier

Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 

Dernier (14)

Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 

BUM Desa Organisasi

  • 1. Serial: BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) Organisasi BUM Desa
  • 2. Bentuk organisasi didasarkan pada Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa yang sudah disepakati Pemilik saham berasal dari BUM Desa & Masyarakat Bentuk Organisasi BUM Desa BUM Desa Unit Usaha Berbadan Hukum Unit Usaha Tidak Berbadan Hukum Persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh BUM Desa Perseroan Terbatas Andil BUM Desa sebesar 60 % Lembaga Keuangan Mikro Permendes No. 4/2014, Bab III Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa, Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa, Pasal 7 & 8 Diolah dari:
  • 3. Organisasi Pengelolaan BUM Desa Dipilih melalui masyarakat Desa, setelah itu dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha dan harus disertai uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya Pelaksana Operasional Pengelolaan BUM Desa terpisah dari Organisasi pemerintah Desa dan dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa Diolah dari: Dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa Penasihat Mewakili kepentingan masyarakat, terdiri dari: a. Ketua b. Wakil Ketua merangkap anggota c. Sekertaris merangkap anggota d. anggota Pengawas *) Penamaan susunan kepengurusan dapat menggunakan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan & kegotongroyongan Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa
  • 4. 1. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut penglolaan usaha Desa 2. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa Kewajiban & Wewenang Penasehat BUM Desa 1. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanan pengelolaan BUM Desa 2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa 3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penglolaan BUM Desa Kewajiban Diolah dari: Wewenang Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa, Pasal 11
  • 5. 1. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan 2. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan 3. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun Kewajiban & Wewenang Pelaksana Operasional BUM Desa 1. Melaksanakan dan mengambangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa 2. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa 3. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perkonomian Desa lainnya. Kewajiban Diolah dari: Wewenang Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa, Pasal 12
  • 6. 1. Meninggal dunia 2. Telah selesai masa bakti 3. Mengundurkan diri 4. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik 5. Terlibat kasus pidana dan menjadi tersangka Syarat Pelaksana Operasional 1. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha 2. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 3. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa 4. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat. Syarat Diolah dari: Alasan Pemberhentian Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa, Pasal 14
  • 7. 1. Pemilihan dan pengangkatan pengurus 2. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa 3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional Kewajiban dan Wewenang Pengawas Menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali Kewajiban Diolah dari: Wewenang Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa, Pasal 15