Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

•

56 j'aime•66,641 vues

Dokumen tersebut membahas perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini didasari arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan serta hasil rapat kabinet. Perubahan mencakup penyederhanaan prosedur, penggunaan e-marketplace, dan penambahan metode pengadaan seperti repeat order dan e-reverse auction.

Gouvernement et associations à but non lucratif

Khalid Mustafa
• Anggota Dewan Pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
• Pengurus DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Khalid
M
ustafa1. Latar Belakang
2. Hasil RapatTerbatas Kabinet
3. Pokok Perubahan
4. Hal-Hal Baru
5. Hal-HalYang Berubah

Hal-hal yang melandasi berubahnya Perpres

Khalid
M
ustafa1. Arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan
percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan
penyerapan anggaran yang salah satunya terkait peraturan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Keputusan Presiden No. 11Tahun 2016 tenytang Program
Penyusunan Peraturan PresidenTahun 2016,
mengamanatkan Perubahan Peraturan Presiden tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan
pada tahun 2016
3. Tindak lanjut hasil RapatTerbatas Kabinet pada tanggal 29
Desember 2016 yang membahas mengenai Revisi
Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Khalid
M
ustafa1. Tujuan Pengadaan
2. Agen Pengadaan
3. Konsolidasi Pengadaan
4. Pelaksanaan Penelitian
5. Pengecualian
6. Layanan Penyelesaian Sengketa
7. Swakelola
8. E-marketplace Pemerintah
9. Repeat Order
10. E-Reverse Auction
11. PekerjaanTerintegrasi

Khalid
M
ustafa1. Perubahan Istilah
2. Perubahan Definisi
3. Perubahan Pengaturan

www.khalidmustafa.info
HP/WA: 08170909035

Contenu connexe

Tendances

Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Khalid Mustafa

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaFormasi Org

Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)Nurul Angreliany

Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo

Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...Nurul Angreliany

Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)publicprocurementinstitute

Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemdaAtit Damay

Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaSujatmiko Wibowo

22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptxWardatulJamilah1

Perencanaan pengadaan Barang dan Jasa PemerintahSujatmiko Wibowo

Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahMassaputro Delly TP

Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranDr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

Materi 9 pengadaan khusus - versi 4Nurul Angreliany

1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektifMikhail Rasyid

Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa

Pengertian TKDN, Dasar Hukum & Manfaat TKDN _ Materi Online Training TKDNKanaidi ken

Paparan Penyusunan Pagu Anggaran 2023.pptxArisMunandar1035

Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1Rulli Saputra

pengukuran dan evaluasi kinerja Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

Tendances (20)

Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)

Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)

Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...

Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda

Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola

22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx

Perencanaan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran

Materi 9 pengadaan khusus - versi 4

1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif

Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ

Pengertian TKDN, Dasar Hukum & Manfaat TKDN _ Materi Online Training TKDN

Paparan Penyusunan Pagu Anggaran 2023.pptx

Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1

pengukuran dan evaluasi kinerja

Similaire à Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

perka lkpp nomor 1 tahun 2015Denny Septiawan

Sosialiasi dan Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 pengadaan barang dan jasa ...Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

PERKA LKPP NO 2 TH 2015Sigih Setiono

Perka lkpp ttg ulpIsmed Nur

Perpres no 70 th 2012 newbiancamulus

Aturan UMUM _"Pelatihan PTK-007- Revisi 04".Kanaidi ken

Similaire à Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (6)

perka lkpp nomor 1 tahun 2015

Sosialiasi dan Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 pengadaan barang dan jasa ...

PERKA LKPP NO 2 TH 2015

Perka lkpp ttg ulp

Perpres no 70 th 2012 new

Aturan UMUM _"Pelatihan PTK-007- Revisi 04".

Plus de Khalid Mustafa

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa

Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKhalid Mustafa

Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Khalid Mustafa

Telegram kapolri tentang penanganan tipikorKhalid Mustafa

Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Khalid Mustafa

Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Khalid Mustafa

Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Khalid Mustafa

3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJKhalid Mustafa

Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Khalid Mustafa

Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Khalid Mustafa

Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa

Mengapa Perlu SOP PengadaanKhalid Mustafa

Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Khalid Mustafa

Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Khalid Mustafa

Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Khalid Mustafa

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Khalid Mustafa

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Khalid Mustafa

Plus de Khalid Mustafa (20)

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...

Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona

Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018

Telegram kapolri tentang penanganan tipikor

Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010

Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015

Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015

3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ

Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)

Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015

Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010

Mengapa Perlu SOP Pengadaan

Permen PU Nomor 14 Tahun 2013

Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)

Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)

Dernier

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1

Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur

Dernier (8)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

1. Khalid Mustafa • Anggota Dewan Pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) • Pengurus DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

2. Khalid M ustafa1. Latar Belakang 2. Hasil RapatTerbatas Kabinet 3. Pokok Perubahan 4. Hal-Hal Baru 5. Hal-HalYang Berubah

3. Hal-hal yang melandasi berubahnya Perpres

4. Khalid M ustafa1. Arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Keputusan Presiden No. 11Tahun 2016 tenytang Program Penyusunan Peraturan PresidenTahun 2016, mengamanatkan Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016 3. Tindak lanjut hasil RapatTerbatas Kabinet pada tanggal 29 Desember 2016 yang membahas mengenai Revisi Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

11.

12. Khalid M ustafa1. Tujuan Pengadaan 2. Agen Pengadaan 3. Konsolidasi Pengadaan 4. Pelaksanaan Penelitian 5. Pengecualian 6. Layanan Penyelesaian Sengketa 7. Swakelola 8. E-marketplace Pemerintah 9. Repeat Order 10. E-Reverse Auction 11. PekerjaanTerintegrasi

13. Khalid M ustafa Pasal 4

14. Khalid M ustafa Pasal 14

15. Khalid M ustafa Pasal 21

16. Khalid M ustafa Pasal 62

17. Khalid M ustafa Pasal 61

18. Khalid M ustafa Pasal 85

19. Khalid M ustafa Pasal 18, 23, 47

20. Khalid M ustafa Pasal 70

21. Khalid M ustafa Pasal 41

22. Khalid M ustafa Pasal 50

23. Khalid M ustafa Pasal 3

24.