SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  43
Télécharger pour lire hors ligne
SURAT EDARAN MENTERI PUPR NO.10/SE/M/2018
TENTANG PEMBERLAKUANSTANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
DALAM RANGKA LELANG DINI
DI KEMENTERIAN PEKERJAANUMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK TA 2019
1
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Disampaikan pada Rapat Koordinasi ULP dan Pokja
Jakarta, 30 Oktober 2018
Indro Pantja Pramodo
Kasubdit Sistem Penyelenggaraan
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 2
01
PENGANTAR
OUTLINE
02
JASA KONSULTANSI
KONSTRUKSI
03
PEKERJAAN
KONSTRUKSI
pengantar 01
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 4
RUANG LINGKUP SE
01
Ketentuan
Penetapan Metode
Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Konsultansi Konstruksi
untuk Lelang Dini TA 2019
02
03
Ketentuan
Jadwal Tahapan Pemilihan
Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Konsultansi Konstruksi
untuk Lelang Dini TA 2019
Pemberlakuan Standar
Dokumen Pemilihan
untuk Lelang Dini TA
2019
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 5
METODE TENDER/SELEKSI01
METODE
PENGADAAN
LELANG DINI
TAHUN 2019
menggunakan metode tender,
pascakualifikasi, satu file, sistem harga
terendah
menggunakan metode seleksi,
prakualifikasi, dua file, sistem kualitas dan
biaya
PEKERJAAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI
KONSTRUKSI BADAN USAHA
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 6
6
JENIS PENGADAAN METODE EVALUASI
METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN
1 FILE 2 FILE 2 TAHAP
PRA PASCA PRA PASCA PRA PASCA
Barang Sistem Nilai √ √ √
Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis √ √ √
Harga Terendah Ambang Batas √
Harga Terendah Sistem Gugur √
Konstruksi Sistem Nilai √ √ √
Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis √ √ √
Harga Terendah Ambang Batas √
Harga Terendah Sistem Gugur √
Jasa Lainnya Sistem Nilai √ √ √
Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis √ √ √
Harga Terendah Ambang Batas √
Harga Terendah Sistem Gugur √
Jasa Konsultasi Badan
Usaha
Kualitas dan Biaya √
Kualitas √
Pagu Anggaran √
Biaya Terendah √
Jasa Konsultasi Kualitas √
PERUBAHAN
METODE
TENDER
LEGENDA
ditiadakan
baru
tetap
✔️
✔️
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 7
JADWAL TAHAPAN TENDER
TAHAPAN WAKTU
a. Pengumuman Tender Paling kurang 5 (lima) hari kerja
b. Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran
c. Pemberian Penjelasan Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender
d. Penyampaian Dokumen Penawaran
Disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil
Pemberian Penjelasan
e. Pembukaan Dokumen Penawaran Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir
f. Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan
Kualifikasi
Disesuaikan dengan kebutuhan
g. Pembuktian Kualifikasi Kepada Calon
Pemenang
Disesuaikan dengan kebutuhan
h. Penetapan Pemenang dan Pengumuman 1 (satu) hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi
i. Masa Sanggah
Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3
(tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah
j. Masa Sanggah Banding Selama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dan dan jawaban Sanggah Banding paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding
02.a
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 8
JADWAL TAHAPAN SELEKSI
TAHAPAN WAKTU
a. Pengumuman prakualifikasi Paling kurang 7 (tujuh) hari kerja
b. Pendaftaran dan pengunduhan
Dokumen Kualifikasi
Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran
c. Pemberian penjelasan
(apabila diperlukan)
Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman prakualifikasi
d. Penyampaian Dokumen
Kualifikasi
Paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi
e. Evaluasi Kualifikasi Disesuaikan dengan kebutuhan
f. Pembuktian kualifikasi Disesuaikan dengan kebutuhan
g. Penetapan dan pengumuman hasil
kualifikasi serta daftar pendek
1 (satu) hari setelah pembuktian kualifikasi
h. Masa sanggah kualifikasi
5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi
(jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah)
02.b
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 9
JADWAL TAHAPAN SELEKSI
TAHAPAN WAKTU
a. Undangan Seleksi
1 (satu) hari kerja setelah selesai masa sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah atau 1
(satu) hari setelah semua sanggah dijawab
b. Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen
Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir Penyampaian Dokumen
Penawaran
c. Pemberian penjelasan Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Seleksi
d. penyampaian Dokumen
Penawaran
Disesuaikan dengan kebutuhan
e. Pembukaan Dokumen
Penawaran administrasi dan teknis (file I)
Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir
f. Evaluasi administrasi Disesuaikan dengan kebutuhan
g. Evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi Disesuaikan dengan kebutuhan
h. Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran
i. Pembukaan Dokumen Penawaran (file II) bagi yang
lulus evaluasi teknis
1 (satu) hari setelah pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis
j. Evaluasi biaya Disesuaikan dengan kebutuhan
k. Penetapan dan pengumuman pemenang 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi
l. Masa Sanggah
Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah
m. Negosiasi teknis dan biaya Setelah masa sanggah berakhir
02.c
PERMEN PUPR No. 10/SE/M/2018 10
STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN (SDP)
03
01
STANDAR DOKUMEN
PEMILIHANJASA
KONSULTANSI
1. Standar Dokumen
Kualifikasi
2. Standar Dokumen Seleksi
Metode Evaluasi Kualitas
dan Biaya
a. Kontrak Waktu
Penugasan
b. Kontrak LS
02
STANDAR DOKUMEN
PEMILIHANPEKERJAAN
KONSTRUKSI
1. Standar Dokumen Pemilihan
Evaluasi Harga Terendah
Sistem Gugur
a. Kontrak Gabungan
b. Kontrak LS
c. Kontrak HS
jasa konsultansi konstruksi 02
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018
12
SEGMENTASI PEMAKETAN
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
Permen 31/2015 SE Lelang Dini
&
KECIL
Max. 750 Juta
NON KECIL
Di atas 750 Juta
KECIL
Max. 1 M
MENENGAH
>1 M s/d 2,5 M
BESAR
Di atas2,5 M
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 13
PENGATURAN KERJASAMA OPERASI (KSO)
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
KSO
dapat dilakukan
antar penyedia
Kualifikasi
Sama
Kualifikasi
1 Tingkat
dibawahnya
Besar –
Menengah
Menengah
– Kecil
Besar –
Besar
Menengah –
Menengah
SE MENTERI PUPR NO .../2018
14
SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
TETAP
TETAP
MemilikiIjin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing memiliki
bukti Izin PerwakilanBadan Usaha Jasa Konsultansi
Asing
Mengisi data kualifikasipada DataIsian Kualifikasi
melaluiSPSE
MemilikiSertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai dengan:
a. Klasifikasi………,
b. dan subklasifikasi ……… (hanya diisi untuk
pekerjaan yang diperuntukkan bagi usaha
menengah dan/ataubesar)
MemilikiSertifikat Badan Usaha (SBU) dengan
Kualifikasidan Klasifikasi/Subklasifikasiyang sesuai
persyaratan
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
SE MENTERI PUPR NO .../2018
15
TETAP
Memiliki Akta PendirianPerusahaan dan
perubahannya(apabila ada)
MemilikiSertifikat ManajemenMutu untuk Jasa
Konsultansiyang bersifatkompleks
MemilikiNPWP dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan
Untuk pekerjaan kompleks dapat memiliki sertifikat
manajemen mutu ISO atau persyaratan lainseperti
peralatankhusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan,
atau pengalamantertentu
TIDAK DISYARATKAN
Memiliki Sertifikasi Khusus sesuai ketentuan
peraturanperundang-undangan(apabila
dipersyaratkan)
TIDAK DISYARATKAN
SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
SE MENTERI PUPR NO .../2018 16
Memilikipaling kurang 1 (satu) Tenaga Tetap
bersertifikat Ahli (SKA) yang sesuai dengan
subklasifikasi SBU yang disyaratkan
Pengalamanpaling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam
kurun waktu 4 (empat) tahunterakhir, termasuk
pengalamansubkontrakkecuali bagi Penyedia yang
baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
Memperoleh palingsedikit 1 (satu) pekerjaan
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir,
termasuk pengalamansubkontrakkecuali bagi
Penyediayang baru berdiri kurang dari 3 (tiga)
tahun
Memiliki kemampuan menyediakanpersonil yang
diperlukanuntuk pelaksanaan pekerjaan;
Memiliki kemampuan menyediakanfasilitasdan
peralatanyang diperlukanuntukpelaksanaan
pekerjaan
Memiliki Tenaga Ahli Tetapdengan kualifikasi
keahlianyang disyaratkan
Bukan persyaratanKUALIFIKASI
Bukan persyaratanKUALIFIKASI
SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
PERMEN PUPR No. 10/SE/M/2018 17
SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
PENILAIAN PENGALAMAN
PENGALAMAN PADA
PEKERJAAN SEJENIS
Bobot 25-40%Bobot 40-55%
KESESUAIAN BESARAN
NILAI PEKERJAAN
SEJENIS
PENGALAMAN
PEKERJAAN
DOMISILI
PERUSAHAANINDUK
Bobot 5-15%
pada lokasiyang sama pada tingkat
Kabupaten/Kota
Bobot 5%
(tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali
ProvinsiDKI Jakarta)
Bobot 35-45%
Nilai pekerjaan diselesaikan dengan yang akan
dikompetisikan
Bobot 35-45%
Bobot 20-30%
Bobot 5%
(tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali
ProvinsiDKI Jakarta)
pada lokasi yang sama pada tingkat Provinsi atau
Kabupaten/ Kota (dipilih)
Nilai pekerjaan diselesaikan dengan yang akan dikompetisikan
PERMEN31/2015
SELELANGDINI
dalam waktu 10 thn terakhir
dalamwaktu 10 thn terakhir
dalam waktu 10 thn terakhir
SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 18
SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
EVALUASI TEKNIS KUALIFIKASI MENGGUNAKAN AMBANG BATAS
Nilaiambang batas ditentukanoleh Pokja berdasarkan kebutuhanpekerjaan.
01
02 MEMBERLAKUKAN SANGGAH KUALIFIKASI
Sanggah disampaikankepadaPokja Pemilihansejak 1 (satu) hari kerja setelah
pengumuman sampai dengan 5 (lima) hari kerja.
03 PERUBAHAN BATAS SHORTLIST/DAFTAR PENDEK
Untuk Jasa Konsultansi ditetapkanDaftar Pendek peserta seleksi yang lulus
prakualifikasiberjumlah3 (tiga) sampai 7 (tujuh).
SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 19
EVALUASI TEKNIS PENAWARAN
PERMEN 31/2015
Unsur-unsur yang dinilai,antaralainmeliputi:
a. Pengalaman(10 – 25 %)
b. ProposalTeknis (25 – 45 %)
c. kualifikasitenaga ahli (50 – 70 %)
Unsur-unsur yang dinilai,antaralainmeliputi:
a. Pengalaman(10 – 20 %);
b. pendekatandanmetodologi (20 – 40 %);
c. kualifikasitenaga ahli (50 – 70 %)
SE LELANG DINI
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
UNSUR YANG DIEVALUASI
SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 20
EVALUASI TEKNIS PENAWARAN
1. pengalaman melaksanakan proyek/
kegiatan sejenis
2. pengalaman melaksanakan di lokasi
proyek/kegiatan
3. pengalaman manajerial dan fasilitas
utama
4. kapasitasperusahaan dengan
memperhatikanjumlah tenaga ahli tetap
1. pengalamanmelaksanakan proyek/
kegiatan sejenis (5-10%)
2. pengalamanmelaksanakan di lokasi
proyek/kegiatan(2-7%)
3. nilaipaket tertinggi dari proyek/kegiatan
sejenis yang pernah dikerjakan(3-8%)
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
SUB UNSUR DARI PENGALAMAN
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 21
EVALUASI TEKNIS PENAWARAN
1. pemahaman atas jasa layanan
yang tercantum dalam KAK,
2. kualitas metodologi,
3. Penilaian hasil kerja,
4. fasilitas pendukung dalam
melaksanakanpekerjaan yang
diminta dalam KAK,
5. Gagasanbaru.
1. pemahaman atas jasa layananyang
tercantum dalam KAK (5-10%),
2. kualitas metodologi (10-20%),
3. Penilaian hasil kerja (5-10%),
4. Gagasanbaru (5%).
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
SUB UNSUR DARI PROPOSAL TEKNIS
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 22
EVALUASI TEKNIS PENAWARAN
Dalam hal Tenaga Ahli yang diusulkan pernah menjabat sebagai ASN, maka pengalaman yang sesuai dengan
lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dapat diperhitungkan, dan dinilai kesesuaiannya dengan lingkup
pekerjaan “MENUNJANG” dan posisi “TIDAKSESUAI”
1. tingkat pendidikan;
2. pengalamankerja profesional;
3. sertifikat keahlian/profesi
4. lain-lain:penguasaan bahasa Inggris,
bahasa Indonesia
1. tingkat dan jurusan Pendidikan(10-15%);
2. pengalamankerja professional (30-45%);
3. Statustenaga ahli (5%);
4. lain-lain:penguasaanbahasa Inggris,
bahasa Indonesia(5%)
• SKA Personil yang ditawarkan harus
dibuktikan pada saat Pre-award Meeting;
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
SUB UNSUR DARI KUALIFIKASI TENAGA AHLI
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 23
EVALUASI HARGA PENAWARAN
Pengguna dan Penyedia Jasa wajib
memenuhi standar remunerasi minimal
Penyedia yang menawar dibawah
remunerasi minimal,
maka nilai penawaran biaya = 0
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
Salah satu unsur yang perlu
diteliti dan dinilai dalam
evaluasi penawaran biaya
adalah:
KEWAJARAN BIAYA PADA
RINCIAN BIAYA
LANGSUNG PERSONEL
(REMUNERATION)
SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018
RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA
PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia
dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah:
a. Masa sanggahberakhir (apabila tidak ada sanggahan);atau
b. Pokja Pemilihan menjawab semua sanggahandari peserta.
Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, dilaksanakan untuk memastikan pemenang memenuhi
ketentuan:
a. Keberlakuan data isian kualifikasi;
b. Bukti sertifikat kompetensi tenaga ahli (SKA).
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
pekerjaan konstruksi 03
PERMEN PUPR No. 10/SE/M/2018
26
SEGMENTASI PEMAKETAN
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Permen 31/2015 SE Lelang Dini
&
KECIL
Max. 10 M
MENENGAH
10 M s/d 100 M
BESAR
Di atas100 M
KECIL
MENENGAH
2,5 M s/d 50 M
BESAR
Di atas 50 M
Max. 2,5 M
PERMEN PUPR No. 10/SE/M/2018 27
PENGATURAN KERJASAMA OPERASI (KSO)
KSO
dapat dilakukan
antar penyedia
Kualifikasi
Sama
Kualifikasi
1 Tingkat
dibawahnya
Besar –
Menengah
Menengah
– Kecil
Besar –
Besar
Menengah –
Menengah
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PERMEN PUPR No. 10/SE/M/2018
28
SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Mengisi data Formulir isian kualifikasi
MemilikiSertifikat Badan Usaha (SBU) dengan
Kualifikasidan Klasifikasi/Subklasifikasiyang
sesuai persyaratan
• Untuk kualifikasikecil, memiliki Sertifikat Badan
Usaha (SBU) dengan Kualifikasidan Klasifikasiyang
sesuai persyaratan.
• Untuk kualifikasiNon-kecil,memiliki Sertifikat
Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasidan sub-
Klasifikasi dan jenis pekerjaan yang sesuai
persyaratan
TETAP
TETAP
MemilikiIjin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing
memiliki bukti Izin PerwakilanBadan Usaha Jasa
Konsultansi Asing
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018
SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
29
Dalam hal pekerjaan kompleks/bersifatkompleks
dapat mempersyaratkanmemilikiSertifikat
ManajemenMutu perusahaan (SNI/ISO 9001),
memiliki Sertifikat ManajemenKeselamatandan
Kesehatan Kerja (K3) (misal : OHSAS 18000)
dan/atauSertifikatManajemenLingkungan(misal :
14001)
MemilikiSertifikat ManajemenMutu dan Sertifikat
Manajemen Keselamatandan KesehatanKerja dan
Sertifikat ManajemenLingkunganuntuk Pekerjaan
Konstruksi yang bersifat kompleksdan/atauuntuk
pelakuusaha dengankualifikasiBesar
TETAP
MemilikiNPWP dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan
Memiliki Akta PendirianPerusahaan dan
perubahannya (apabila ada)TIDAK DISYARATKAN
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
30
memiliki pengalaman padasub
klasifikasi.....dengan Kemampuan Dasar
(KD) sekurang-kurangnya sebesar......
MemilikiKemampuan Dasar (KD) untuk pekerjaanyang
diperuntukkan bagiUsaha Menengah dan Usaha Besar
dengan nilaiKD sama dengan 3 NPt (Nilaipengalaman
tertinggi) pada subklasifikasi, jenis pekerjaan, dan/atau
key activities (major item) yang sesuai dengan
persyaratan dalamkurun waktu 10 tahun terakhir
Pengalamanpalingkurang 1 (satu) pekerjaandalam
kurun waktu 4 (empat) tahunterakhir, termasuk
pengalamansubkontrakkecuali bagi Penyedia yang
baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
memperolehpaling sedikit 1 (satu) pekerjaan
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir,
termasuk pengalamansubkontrakkecuali bagi
Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga)
tahun
SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHAPERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 31
Memilikipaling kurang :
a. 1 (satu) Tenaga Tetap BersertifikatTerampil (SKT)
yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan
(Untuk Usaha Kecil)
b. 1 (satu) Tenaga tetap BersertifikatAhli (SKA) yang
sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang disyaratkan
(Untuk Usaha Menengahdan Besar) (dipilihsesuai
Kualifikasiyangdipersyaratkan)
Memenuhi Sisa KemampuanPaket (SKP)
(bagi Usaha Kecil)
memiliki kemampuan menyediakanPersonil
yang diperlukanuntuk pelaksanaan pekerjaan
sebagai berikut:
a. Tenaga Ahli bagi badan usaha [non
kecil/menengah]; atau
b. Tenaga Teknis bagi badan usaha kecil
mempunyaiSisa Kemampuan
Paket (SKP)
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHAPERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA
32
memiliki kemampuan untuk
menyediakan peralatan untuk
melaksanakan pekerjaan konstruksi
Bukan persyaratan KUALIFIKASI
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
33
Memiliki Sisa KemampuanNyata (SKN) dengan nilai
paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus)
dari HPS, yang disertai dengan laporankeuangan
(untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagiUsaha
Menengahdan Besar. Khusus untuk Usaha Besar,
laporankeuanganwajib telah diaudit)
memiliki surat keterangan dukungankeuangan
dari bank pemerintah/swasta sebesar paling
kurang 10% dari nilaitotalHPS
SYARAT KUALIFIKASI KEUANGAN BADAN USAHA
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 34
PERHITUNGAN SISA KEMAMPUAN NYATA (SKN)
SYARAT KUALIFIKASI KEUANGAN BADAN USAHA
KN = fp. MK
= fp. (fl. KB)
KN = Rp…..
SKN = KN - Σnilai kontrak paket pekerjaan/proyek yang
sedang dikerjakan
= Rp.......- Rp..........
= Rp...........(SKN minimal lebih besar 10% HPS)
RumusanKemampuanNyata (KN) dan Sisa KemampuanNyata (SKN) adalah:
Keterangan :
fp = faktor perputaranmodal
fp untuk Usaha Menengah dan Besar = 7
MK = Modal Kerja (hasil perhitungan
dari : fl.KB)
fl = faktor likuiditas
fl untuk Usaha Menengah dan Besar = 0.6
KB = KekayaanBersih / total ekuitas
yang dilihatdari neraca keuangan
tahun terakhir
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
35
Unsur-unsur yang dinilai:
a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan;
b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
c. Memiliki kemampuan menyediakanPersonil;
d. Memiliki kemampuan untuk menyediakan
peralatanutama;
e. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang
bukanpekerjaan utama;
f. Menyampaikan isian Identifikasibahaya.
UNSUR YANG
DINILAI TETAP;
PERUBAHAN PADA TATACARA
EVALUASINYA
EVALUASI TEKNIS PENAWARAN
UNSUR YANG DIEVALUASI
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 36
Metode yang ditawarkan oleh
peserta dibandingkan dengan
metode yang menjadi bagian
persyaratan teknis yang telah
ditetapkan oleh PPK.
EVALUASI TEKNIS PENAWARAN
METODE PELAKSANAAN
01
Pokja Pemilihan harus
menguraikan secara detail hal-
hal yang akan dinilai pada
metode pelaksanaan pekerjaan
sehingga hasil penilaian bersifat
objektif dan dapat
dipertanggungjawabkan;
DETAIL
02 BAGIAN
PERSYARATAN TEKNIS
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018
EVALUASI TEKNIS PENAWARAN
KEMAMPUAN MENYEDIAKAN PERSONIL
01 02 03 04
Tidak dievaluasi
dan tidak perlu
melampirkan
Sertifikat
(SKT/SKA) pada
saat pelelangan
SKA Personil yang
ditawarkanharus
dibuktikan pada saat
Pre-award Meeting
(Rapat Persiapan
PenunjukanPenyedia)
Pengalaman
dihitung
berdasarkan tahun
anggaran
Pengalaman kerja yang
dihitung adalah
pengalaman sesuai
dengan jenis pekerjaan
yang ditenderkan
(bukan berdasarkan jabatan
yang ditawarkan)
SERTIFIKAT PEMBUKTIAN PENGALAMAN PENGALAMAN
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 38
EVALUASI TEKNIS PENAWARAN
KEMAMPUAN MENYEDIAKAN PERALATAN
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PERALATAN UTAMA
peralatanutamaadalah
peralatanyang
mendukung pekerjaan
utama (major item
EVALUASI SILO LAINNYA
Evaluasi terhadap peralatan utama yang
bersumber dari:
1. Sewa, dilakukan terhadap
kebenaran surat perjanjian sewa;
2. Sewa beli, dilakukan terhadap bukti
pembayaran Sewa Beli (contoh
invoice uang muka, angsuran);
3. Milik sendiri, dilakukan terhadap
bukti kepemilikan peralatan (contoh
STNK, BPKB, invoice)
SILO dapat menjadi
hal yang dievaluasi
Lokasi, Merk,
dan tahun
pembuatantidak
dievaluasi
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 39
“Ditambahkan
kewajiban
subkon kepada
spesialis”
EVALUASI TEKNIS PENAWARAN
PEKERJAAN SUB KONTRAK
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
01 0302
Pekerjaan utama dapat
disubkontrakkan kepada
subpenyedia spesialis
Penawaran di atas 25 M s.d 50 M
mensubkontrakkan sebagian
pekerjaan utama kepada spesialis
dan pekerjaan yang bukan
pekerjaan utama kepada sub
penyedia jasa Usaha Kecil;
dan/atau
Penawaran diatas 50 M
mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
utama kepada spesialis danpekerjaan
yang bukan pekerjaan utama kepada
sub penyedia jasa Usaha Kecil dan
dalam penawarannya sudah
menominasikan sub penyedia jasa dari
lokasipekerjaan setempat (Lingkup
Propinsi), kecuali tidak tersedia sub
penyedia jasa yang dimaksud
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 40
“Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya
penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta
Keselamatan Konstruksi maka dinyatakan GUGUR”
EVALUASI HARGA
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Total harga penawaran terkoreksi
dibandingkan dengan nilai total HPS
Biaya penyelenggaraanK3 dan Keselamatan
Konstruksi harus diperhitungkan tersendiri
dalam total biaya penawaran, dengan besaran
biaya berkisar antara 1.0 sampai 2.5% dari nilai
pekerjaan atau sesuai dengan kebutuhan
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018
RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA
PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia
dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah:
a. Masa sanggahberakhir (apabila tidak ada sanggahan);
b. Pokja Pemilihan menjawab semua sanggahan dari peserta dan masa sanggah telah berakhir
(apabila tidak ada sanggahbanding); atau
c. KPA menyatakansanggahbanding salah/ tidak diterima (apabila ada sanggahbanding).
Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, dilaksanakan untuk memastikan pemenang memenuhi
ketentuan:
a. Keberlakuan data isian kualifikasi;
b. Bukti sertifikat kompetensi personel manajerial;
c. Kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikasi pada
saat pelaksanaan pekerjaan; dan
d. Pelaksanaan alih pengalaman/ keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/ magang,
paling sedikit pembahasan terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan dan jenis keahlian.
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 42
PENGATURAN LAINNYA
Dalam hal pelaksanaan paket
pekerjaan konstruksi dengan nilai
kontrak di atas 50 Milyar penyedia
jasa pelaksana konstruksi diwajibkan
memberikan alih pengalaman/keahlian
melalui sistem kerja praktek/magang.
• Peserta berkewajiban menyampaikan
penawaran yang mengutamakan
material/ bahan produksi dalam negeri
dan tenaga kerja Indonesia untuk
Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di
Indonesia
• Memperhitungkan preferensi harga atas
penggunaan produksi dalam negeri
• Sanggah Banding merupakan
keberatan dari penyanggah kepada
KPA yang tidak setuju atas jawaban
sanggah. Dalam hal tidak ada KPA,
sanggah banding ditujukan kepada
PA.
• Jaminan Sanggah Banding sebesar
1% (satu persen) dari nilai total HPS
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
SANGGAH BANDING PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI
PEMAGANGAN
TERIMA
KASIH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Contenu connexe

Tendances

SLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji Teknis
SLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji TeknisSLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji Teknis
SLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji TeknisNgakanKetutAcwinDwij
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptxWardatulJamilah1
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa LainnyaPelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa LainnyaKhalid Mustafa
 
Materi 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khususMateri 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khususMikhail Rasyid
 
04. Materi Bimbingan Teknis AHSP Pengantar Permen PU No.1 Tahun 2022.pdf
04. Materi Bimbingan Teknis AHSP Pengantar Permen PU No.1 Tahun 2022.pdf04. Materi Bimbingan Teknis AHSP Pengantar Permen PU No.1 Tahun 2022.pdf
04. Materi Bimbingan Teknis AHSP Pengantar Permen PU No.1 Tahun 2022.pdfGhighiwahminLuvy
 
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)STUDIOMENTAYA
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4
Materi 2   tujuan,  kebijakan, prinsip, dan etika pbj -  versi 4Materi 2   tujuan,  kebijakan, prinsip, dan etika pbj -  versi 4
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4Nurul Angreliany
 
Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ PemerintahPotensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ PemerintahKhalid Mustafa
 
Contoh Evaluasi Kontrak Kerja Konstruksi
Contoh Evaluasi Kontrak Kerja KonstruksiContoh Evaluasi Kontrak Kerja Konstruksi
Contoh Evaluasi Kontrak Kerja KonstruksiAdnan Kusuma Putra
 
Kuat tekan beton
Kuat tekan betonKuat tekan beton
Kuat tekan betonAri Saputra
 
Petunjuk manual aplikasi online monitoring span
Petunjuk manual aplikasi online monitoring spanPetunjuk manual aplikasi online monitoring span
Petunjuk manual aplikasi online monitoring spanAhmad Abdul Haq
 
Aspek TKDN Teknologi Baru_Dir KSDK_290322.pdf
Aspek TKDN Teknologi Baru_Dir KSDK_290322.pdfAspek TKDN Teknologi Baru_Dir KSDK_290322.pdf
Aspek TKDN Teknologi Baru_Dir KSDK_290322.pdfRiyantoRivky1
 
Manajemen Kontrak Konstruksi
Manajemen Kontrak KonstruksiManajemen Kontrak Konstruksi
Manajemen Kontrak KonstruksiZinck Hansen
 
Workshop Indeks Ketahanan Air - update 2022.09.29.pdf
Workshop Indeks Ketahanan Air - update 2022.09.29.pdfWorkshop Indeks Ketahanan Air - update 2022.09.29.pdf
Workshop Indeks Ketahanan Air - update 2022.09.29.pdfBws7Perencanaan
 
Perencanaan teknis bangunan gedung ppt
Perencanaan teknis bangunan gedung pptPerencanaan teknis bangunan gedung ppt
Perencanaan teknis bangunan gedung pptHarun Ariesto Wijaya
 

Tendances (20)

SLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji Teknis
SLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji TeknisSLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji Teknis
SLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji Teknis
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa LainnyaPelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
 
Materi 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khususMateri 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khusus
 
04. Materi Bimbingan Teknis AHSP Pengantar Permen PU No.1 Tahun 2022.pdf
04. Materi Bimbingan Teknis AHSP Pengantar Permen PU No.1 Tahun 2022.pdf04. Materi Bimbingan Teknis AHSP Pengantar Permen PU No.1 Tahun 2022.pdf
04. Materi Bimbingan Teknis AHSP Pengantar Permen PU No.1 Tahun 2022.pdf
 
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4
Materi 2   tujuan,  kebijakan, prinsip, dan etika pbj -  versi 4Materi 2   tujuan,  kebijakan, prinsip, dan etika pbj -  versi 4
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4
 
Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ PemerintahPotensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
 
Contoh Evaluasi Kontrak Kerja Konstruksi
Contoh Evaluasi Kontrak Kerja KonstruksiContoh Evaluasi Kontrak Kerja Konstruksi
Contoh Evaluasi Kontrak Kerja Konstruksi
 
Kuat tekan beton
Kuat tekan betonKuat tekan beton
Kuat tekan beton
 
Petunjuk manual aplikasi online monitoring span
Petunjuk manual aplikasi online monitoring spanPetunjuk manual aplikasi online monitoring span
Petunjuk manual aplikasi online monitoring span
 
PPT SLF 2020
PPT SLF 2020PPT SLF 2020
PPT SLF 2020
 
Aspek TKDN Teknologi Baru_Dir KSDK_290322.pdf
Aspek TKDN Teknologi Baru_Dir KSDK_290322.pdfAspek TKDN Teknologi Baru_Dir KSDK_290322.pdf
Aspek TKDN Teknologi Baru_Dir KSDK_290322.pdf
 
Manajemen Kontrak Konstruksi
Manajemen Kontrak KonstruksiManajemen Kontrak Konstruksi
Manajemen Kontrak Konstruksi
 
Workshop Indeks Ketahanan Air - update 2022.09.29.pdf
Workshop Indeks Ketahanan Air - update 2022.09.29.pdfWorkshop Indeks Ketahanan Air - update 2022.09.29.pdf
Workshop Indeks Ketahanan Air - update 2022.09.29.pdf
 
Perencanaan teknis bangunan gedung ppt
Perencanaan teknis bangunan gedung pptPerencanaan teknis bangunan gedung ppt
Perencanaan teknis bangunan gedung ppt
 

Similaire à JASA KONSULTASI

adc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptx
adc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptxadc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptx
adc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptxAbdulArafiq1
 
Materi_1.3_Pengendalian_Pelaksanaan_Kegiatan.ppt
Materi_1.3_Pengendalian_Pelaksanaan_Kegiatan.pptMateri_1.3_Pengendalian_Pelaksanaan_Kegiatan.ppt
Materi_1.3_Pengendalian_Pelaksanaan_Kegiatan.pptDedekAriansyah1
 
Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...
Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...
Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...Kanaidi ken
 
Pelatihan AL^LLLMDI^LLLMIL^LLLMTL Rev.RBP.03.pdf
Pelatihan AL^LLLMDI^LLLMIL^LLLMTL Rev.RBP.03.pdfPelatihan AL^LLLMDI^LLLMIL^LLLMTL Rev.RBP.03.pdf
Pelatihan AL^LLLMDI^LLLMIL^LLLMTL Rev.RBP.03.pdfnaztamabumiraya
 
jasa konsultan hukum.pptx
jasa konsultan hukum.pptxjasa konsultan hukum.pptx
jasa konsultan hukum.pptxagushw3
 
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015Addendum dokumen kawasan gasibu 2015
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015Bram Kc Santosa
 
2.rks media cetakdanonline
2.rks media cetakdanonline2.rks media cetakdanonline
2.rks media cetakdanonlineKenzyn OzyRa
 
Addendum
Addendum Addendum
Addendum ENDUNK
 
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptxKebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptxmaudyolshop
 
6.1 Buku_Kerja_UK_141 (1).pdf
6.1 Buku_Kerja_UK_141 (1).pdf6.1 Buku_Kerja_UK_141 (1).pdf
6.1 Buku_Kerja_UK_141 (1).pdframdhanpratama3
 
Peraturan tentang Pertek dan SLO Pembuangan Emisi.pdf
Peraturan tentang Pertek dan SLO Pembuangan Emisi.pdfPeraturan tentang Pertek dan SLO Pembuangan Emisi.pdf
Peraturan tentang Pertek dan SLO Pembuangan Emisi.pdfdarmadi17
 
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaMateri 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaMassaputro Delly TP
 
DAFTAR ISI STANDAR DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
DAFTAR ISI STANDAR DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIDAFTAR ISI STANDAR DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
DAFTAR ISI STANDAR DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIRizkyAdityaPrimadana1
 

Similaire à JASA KONSULTASI (20)

adc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptx
adc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptxadc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptx
adc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptx
 
Surat penwaran
Surat penwaranSurat penwaran
Surat penwaran
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
 
Materi_1.3_Pengendalian_Pelaksanaan_Kegiatan.ppt
Materi_1.3_Pengendalian_Pelaksanaan_Kegiatan.pptMateri_1.3_Pengendalian_Pelaksanaan_Kegiatan.ppt
Materi_1.3_Pengendalian_Pelaksanaan_Kegiatan.ppt
 
Pengadaan Barang & Jasa.pptx
Pengadaan Barang & Jasa.pptxPengadaan Barang & Jasa.pptx
Pengadaan Barang & Jasa.pptx
 
Sistem Administrasi Proyek 2
Sistem Administrasi Proyek 2Sistem Administrasi Proyek 2
Sistem Administrasi Proyek 2
 
Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...
Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...
Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...
 
Pelatihan AL^LLLMDI^LLLMIL^LLLMTL Rev.RBP.03.pdf
Pelatihan AL^LLLMDI^LLLMIL^LLLMTL Rev.RBP.03.pdfPelatihan AL^LLLMDI^LLLMIL^LLLMTL Rev.RBP.03.pdf
Pelatihan AL^LLLMDI^LLLMIL^LLLMTL Rev.RBP.03.pdf
 
jasa konsultan hukum.pptx
jasa konsultan hukum.pptxjasa konsultan hukum.pptx
jasa konsultan hukum.pptx
 
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015Addendum dokumen kawasan gasibu 2015
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015
 
2.rks media cetakdanonline
2.rks media cetakdanonline2.rks media cetakdanonline
2.rks media cetakdanonline
 
Addendum
Addendum Addendum
Addendum
 
Kebijakan PBJ.pptx
Kebijakan PBJ.pptxKebijakan PBJ.pptx
Kebijakan PBJ.pptx
 
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptxKebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
 
6.1 Buku_Kerja_UK_141 (1).pdf
6.1 Buku_Kerja_UK_141 (1).pdf6.1 Buku_Kerja_UK_141 (1).pdf
6.1 Buku_Kerja_UK_141 (1).pdf
 
A pendahuluan kak bkn
A   pendahuluan kak bknA   pendahuluan kak bkn
A pendahuluan kak bkn
 
Peraturan tentang Pertek dan SLO Pembuangan Emisi.pdf
Peraturan tentang Pertek dan SLO Pembuangan Emisi.pdfPeraturan tentang Pertek dan SLO Pembuangan Emisi.pdf
Peraturan tentang Pertek dan SLO Pembuangan Emisi.pdf
 
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaMateri 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
 
DAFTAR ISI STANDAR DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
DAFTAR ISI STANDAR DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIDAFTAR ISI STANDAR DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
DAFTAR ISI STANDAR DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
 

Plus de Khalid Mustafa

Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKhalid Mustafa
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorTelegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorKhalid Mustafa
 
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Khalid Mustafa
 
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Khalid Mustafa
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Khalid Mustafa
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJKhalid Mustafa
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Khalid Mustafa
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJKhalid Mustafa
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanKhalid Mustafa
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Khalid Mustafa
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Khalid Mustafa
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Khalid Mustafa
 

Plus de Khalid Mustafa (20)

Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
 
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorTelegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
 
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
 
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
 
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
 

Dernier

Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 

Dernier (12)

Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 

JASA KONSULTASI

  • 1. SURAT EDARAN MENTERI PUPR NO.10/SE/M/2018 TENTANG PEMBERLAKUANSTANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DALAM RANGKA LELANG DINI DI KEMENTERIAN PEKERJAANUMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK TA 2019 1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan pada Rapat Koordinasi ULP dan Pokja Jakarta, 30 Oktober 2018 Indro Pantja Pramodo Kasubdit Sistem Penyelenggaraan DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
  • 2. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 2 01 PENGANTAR OUTLINE 02 JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI 03 PEKERJAAN KONSTRUKSI
  • 4. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 4 RUANG LINGKUP SE 01 Ketentuan Penetapan Metode Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi Konstruksi untuk Lelang Dini TA 2019 02 03 Ketentuan Jadwal Tahapan Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi Konstruksi untuk Lelang Dini TA 2019 Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan untuk Lelang Dini TA 2019
  • 5. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 5 METODE TENDER/SELEKSI01 METODE PENGADAAN LELANG DINI TAHUN 2019 menggunakan metode tender, pascakualifikasi, satu file, sistem harga terendah menggunakan metode seleksi, prakualifikasi, dua file, sistem kualitas dan biaya PEKERJAAN KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BADAN USAHA
  • 6. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 6 6 JENIS PENGADAAN METODE EVALUASI METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN 1 FILE 2 FILE 2 TAHAP PRA PASCA PRA PASCA PRA PASCA Barang Sistem Nilai √ √ √ Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis √ √ √ Harga Terendah Ambang Batas √ Harga Terendah Sistem Gugur √ Konstruksi Sistem Nilai √ √ √ Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis √ √ √ Harga Terendah Ambang Batas √ Harga Terendah Sistem Gugur √ Jasa Lainnya Sistem Nilai √ √ √ Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis √ √ √ Harga Terendah Ambang Batas √ Harga Terendah Sistem Gugur √ Jasa Konsultasi Badan Usaha Kualitas dan Biaya √ Kualitas √ Pagu Anggaran √ Biaya Terendah √ Jasa Konsultasi Kualitas √ PERUBAHAN METODE TENDER LEGENDA ditiadakan baru tetap ✔️ ✔️
  • 7. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 7 JADWAL TAHAPAN TENDER TAHAPAN WAKTU a. Pengumuman Tender Paling kurang 5 (lima) hari kerja b. Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran c. Pemberian Penjelasan Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender d. Penyampaian Dokumen Penawaran Disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan e. Pembukaan Dokumen Penawaran Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir f. Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi Disesuaikan dengan kebutuhan g. Pembuktian Kualifikasi Kepada Calon Pemenang Disesuaikan dengan kebutuhan h. Penetapan Pemenang dan Pengumuman 1 (satu) hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi i. Masa Sanggah Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah j. Masa Sanggah Banding Selama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dan dan jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding 02.a
  • 8. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 8 JADWAL TAHAPAN SELEKSI TAHAPAN WAKTU a. Pengumuman prakualifikasi Paling kurang 7 (tujuh) hari kerja b. Pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Kualifikasi Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran c. Pemberian penjelasan (apabila diperlukan) Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman prakualifikasi d. Penyampaian Dokumen Kualifikasi Paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi e. Evaluasi Kualifikasi Disesuaikan dengan kebutuhan f. Pembuktian kualifikasi Disesuaikan dengan kebutuhan g. Penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi serta daftar pendek 1 (satu) hari setelah pembuktian kualifikasi h. Masa sanggah kualifikasi 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi (jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah) 02.b
  • 9. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 9 JADWAL TAHAPAN SELEKSI TAHAPAN WAKTU a. Undangan Seleksi 1 (satu) hari kerja setelah selesai masa sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari setelah semua sanggah dijawab b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran c. Pemberian penjelasan Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Seleksi d. penyampaian Dokumen Penawaran Disesuaikan dengan kebutuhan e. Pembukaan Dokumen Penawaran administrasi dan teknis (file I) Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir f. Evaluasi administrasi Disesuaikan dengan kebutuhan g. Evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi Disesuaikan dengan kebutuhan h. Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran i. Pembukaan Dokumen Penawaran (file II) bagi yang lulus evaluasi teknis 1 (satu) hari setelah pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis j. Evaluasi biaya Disesuaikan dengan kebutuhan k. Penetapan dan pengumuman pemenang 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi l. Masa Sanggah Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah m. Negosiasi teknis dan biaya Setelah masa sanggah berakhir 02.c
  • 10. PERMEN PUPR No. 10/SE/M/2018 10 STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN (SDP) 03 01 STANDAR DOKUMEN PEMILIHANJASA KONSULTANSI 1. Standar Dokumen Kualifikasi 2. Standar Dokumen Seleksi Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya a. Kontrak Waktu Penugasan b. Kontrak LS 02 STANDAR DOKUMEN PEMILIHANPEKERJAAN KONSTRUKSI 1. Standar Dokumen Pemilihan Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur a. Kontrak Gabungan b. Kontrak LS c. Kontrak HS
  • 12. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 12 SEGMENTASI PEMAKETAN PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI Permen 31/2015 SE Lelang Dini & KECIL Max. 750 Juta NON KECIL Di atas 750 Juta KECIL Max. 1 M MENENGAH >1 M s/d 2,5 M BESAR Di atas2,5 M
  • 13. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 13 PENGATURAN KERJASAMA OPERASI (KSO) PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI KSO dapat dilakukan antar penyedia Kualifikasi Sama Kualifikasi 1 Tingkat dibawahnya Besar – Menengah Menengah – Kecil Besar – Besar Menengah – Menengah
  • 14. SE MENTERI PUPR NO .../2018 14 SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI TETAP TETAP MemilikiIjin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing memiliki bukti Izin PerwakilanBadan Usaha Jasa Konsultansi Asing Mengisi data kualifikasipada DataIsian Kualifikasi melaluiSPSE MemilikiSertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai dengan: a. Klasifikasi………, b. dan subklasifikasi ……… (hanya diisi untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi usaha menengah dan/ataubesar) MemilikiSertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasidan Klasifikasi/Subklasifikasiyang sesuai persyaratan PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
  • 15. SE MENTERI PUPR NO .../2018 15 TETAP Memiliki Akta PendirianPerusahaan dan perubahannya(apabila ada) MemilikiSertifikat ManajemenMutu untuk Jasa Konsultansiyang bersifatkompleks MemilikiNPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan Untuk pekerjaan kompleks dapat memiliki sertifikat manajemen mutu ISO atau persyaratan lainseperti peralatankhusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalamantertentu TIDAK DISYARATKAN Memiliki Sertifikasi Khusus sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan(apabila dipersyaratkan) TIDAK DISYARATKAN SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
  • 16. SE MENTERI PUPR NO .../2018 16 Memilikipaling kurang 1 (satu) Tenaga Tetap bersertifikat Ahli (SKA) yang sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan Pengalamanpaling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahunterakhir, termasuk pengalamansubkontrakkecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun Memperoleh palingsedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalamansubkontrakkecuali bagi Penyediayang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun Memiliki kemampuan menyediakanpersonil yang diperlukanuntuk pelaksanaan pekerjaan; Memiliki kemampuan menyediakanfasilitasdan peralatanyang diperlukanuntukpelaksanaan pekerjaan Memiliki Tenaga Ahli Tetapdengan kualifikasi keahlianyang disyaratkan Bukan persyaratanKUALIFIKASI Bukan persyaratanKUALIFIKASI SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
  • 17. PERMEN PUPR No. 10/SE/M/2018 17 SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI PENILAIAN PENGALAMAN PENGALAMAN PADA PEKERJAAN SEJENIS Bobot 25-40%Bobot 40-55% KESESUAIAN BESARAN NILAI PEKERJAAN SEJENIS PENGALAMAN PEKERJAAN DOMISILI PERUSAHAANINDUK Bobot 5-15% pada lokasiyang sama pada tingkat Kabupaten/Kota Bobot 5% (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali ProvinsiDKI Jakarta) Bobot 35-45% Nilai pekerjaan diselesaikan dengan yang akan dikompetisikan Bobot 35-45% Bobot 20-30% Bobot 5% (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali ProvinsiDKI Jakarta) pada lokasi yang sama pada tingkat Provinsi atau Kabupaten/ Kota (dipilih) Nilai pekerjaan diselesaikan dengan yang akan dikompetisikan PERMEN31/2015 SELELANGDINI dalam waktu 10 thn terakhir dalamwaktu 10 thn terakhir dalam waktu 10 thn terakhir
  • 18. SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 18 SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI EVALUASI TEKNIS KUALIFIKASI MENGGUNAKAN AMBANG BATAS Nilaiambang batas ditentukanoleh Pokja berdasarkan kebutuhanpekerjaan. 01 02 MEMBERLAKUKAN SANGGAH KUALIFIKASI Sanggah disampaikankepadaPokja Pemilihansejak 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman sampai dengan 5 (lima) hari kerja. 03 PERUBAHAN BATAS SHORTLIST/DAFTAR PENDEK Untuk Jasa Konsultansi ditetapkanDaftar Pendek peserta seleksi yang lulus prakualifikasiberjumlah3 (tiga) sampai 7 (tujuh).
  • 19. SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 19 EVALUASI TEKNIS PENAWARAN PERMEN 31/2015 Unsur-unsur yang dinilai,antaralainmeliputi: a. Pengalaman(10 – 25 %) b. ProposalTeknis (25 – 45 %) c. kualifikasitenaga ahli (50 – 70 %) Unsur-unsur yang dinilai,antaralainmeliputi: a. Pengalaman(10 – 20 %); b. pendekatandanmetodologi (20 – 40 %); c. kualifikasitenaga ahli (50 – 70 %) SE LELANG DINI PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI UNSUR YANG DIEVALUASI
  • 20. SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 20 EVALUASI TEKNIS PENAWARAN 1. pengalaman melaksanakan proyek/ kegiatan sejenis 2. pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan 3. pengalaman manajerial dan fasilitas utama 4. kapasitasperusahaan dengan memperhatikanjumlah tenaga ahli tetap 1. pengalamanmelaksanakan proyek/ kegiatan sejenis (5-10%) 2. pengalamanmelaksanakan di lokasi proyek/kegiatan(2-7%) 3. nilaipaket tertinggi dari proyek/kegiatan sejenis yang pernah dikerjakan(3-8%) PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI SUB UNSUR DARI PENGALAMAN PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
  • 21. SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 21 EVALUASI TEKNIS PENAWARAN 1. pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, 2. kualitas metodologi, 3. Penilaian hasil kerja, 4. fasilitas pendukung dalam melaksanakanpekerjaan yang diminta dalam KAK, 5. Gagasanbaru. 1. pemahaman atas jasa layananyang tercantum dalam KAK (5-10%), 2. kualitas metodologi (10-20%), 3. Penilaian hasil kerja (5-10%), 4. Gagasanbaru (5%). PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI SUB UNSUR DARI PROPOSAL TEKNIS PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
  • 22. SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 22 EVALUASI TEKNIS PENAWARAN Dalam hal Tenaga Ahli yang diusulkan pernah menjabat sebagai ASN, maka pengalaman yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dapat diperhitungkan, dan dinilai kesesuaiannya dengan lingkup pekerjaan “MENUNJANG” dan posisi “TIDAKSESUAI” 1. tingkat pendidikan; 2. pengalamankerja profesional; 3. sertifikat keahlian/profesi 4. lain-lain:penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia 1. tingkat dan jurusan Pendidikan(10-15%); 2. pengalamankerja professional (30-45%); 3. Statustenaga ahli (5%); 4. lain-lain:penguasaanbahasa Inggris, bahasa Indonesia(5%) • SKA Personil yang ditawarkan harus dibuktikan pada saat Pre-award Meeting; PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI SUB UNSUR DARI KUALIFIKASI TENAGA AHLI PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
  • 23. SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 23 EVALUASI HARGA PENAWARAN Pengguna dan Penyedia Jasa wajib memenuhi standar remunerasi minimal Penyedia yang menawar dibawah remunerasi minimal, maka nilai penawaran biaya = 0 PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI Salah satu unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya adalah: KEWAJARAN BIAYA PADA RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONEL (REMUNERATION)
  • 24. SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah: a. Masa sanggahberakhir (apabila tidak ada sanggahan);atau b. Pokja Pemilihan menjawab semua sanggahandari peserta. Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, dilaksanakan untuk memastikan pemenang memenuhi ketentuan: a. Keberlakuan data isian kualifikasi; b. Bukti sertifikat kompetensi tenaga ahli (SKA). PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
  • 26. PERMEN PUPR No. 10/SE/M/2018 26 SEGMENTASI PEMAKETAN PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Permen 31/2015 SE Lelang Dini & KECIL Max. 10 M MENENGAH 10 M s/d 100 M BESAR Di atas100 M KECIL MENENGAH 2,5 M s/d 50 M BESAR Di atas 50 M Max. 2,5 M
  • 27. PERMEN PUPR No. 10/SE/M/2018 27 PENGATURAN KERJASAMA OPERASI (KSO) KSO dapat dilakukan antar penyedia Kualifikasi Sama Kualifikasi 1 Tingkat dibawahnya Besar – Menengah Menengah – Kecil Besar – Besar Menengah – Menengah PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  • 28. PERMEN PUPR No. 10/SE/M/2018 28 SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Mengisi data Formulir isian kualifikasi MemilikiSertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasidan Klasifikasi/Subklasifikasiyang sesuai persyaratan • Untuk kualifikasikecil, memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasidan Klasifikasiyang sesuai persyaratan. • Untuk kualifikasiNon-kecil,memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasidan sub- Klasifikasi dan jenis pekerjaan yang sesuai persyaratan TETAP TETAP MemilikiIjin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing memiliki bukti Izin PerwakilanBadan Usaha Jasa Konsultansi Asing
  • 29. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 29 Dalam hal pekerjaan kompleks/bersifatkompleks dapat mempersyaratkanmemilikiSertifikat ManajemenMutu perusahaan (SNI/ISO 9001), memiliki Sertifikat ManajemenKeselamatandan Kesehatan Kerja (K3) (misal : OHSAS 18000) dan/atauSertifikatManajemenLingkungan(misal : 14001) MemilikiSertifikat ManajemenMutu dan Sertifikat Manajemen Keselamatandan KesehatanKerja dan Sertifikat ManajemenLingkunganuntuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleksdan/atauuntuk pelakuusaha dengankualifikasiBesar TETAP MemilikiNPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan Memiliki Akta PendirianPerusahaan dan perubahannya (apabila ada)TIDAK DISYARATKAN
  • 30. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI 30 memiliki pengalaman padasub klasifikasi.....dengan Kemampuan Dasar (KD) sekurang-kurangnya sebesar...... MemilikiKemampuan Dasar (KD) untuk pekerjaanyang diperuntukkan bagiUsaha Menengah dan Usaha Besar dengan nilaiKD sama dengan 3 NPt (Nilaipengalaman tertinggi) pada subklasifikasi, jenis pekerjaan, dan/atau key activities (major item) yang sesuai dengan persyaratan dalamkurun waktu 10 tahun terakhir Pengalamanpalingkurang 1 (satu) pekerjaandalam kurun waktu 4 (empat) tahunterakhir, termasuk pengalamansubkontrakkecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun memperolehpaling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalamansubkontrakkecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHAPERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  • 31. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 31 Memilikipaling kurang : a. 1 (satu) Tenaga Tetap BersertifikatTerampil (SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan (Untuk Usaha Kecil) b. 1 (satu) Tenaga tetap BersertifikatAhli (SKA) yang sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang disyaratkan (Untuk Usaha Menengahdan Besar) (dipilihsesuai Kualifikasiyangdipersyaratkan) Memenuhi Sisa KemampuanPaket (SKP) (bagi Usaha Kecil) memiliki kemampuan menyediakanPersonil yang diperlukanuntuk pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: a. Tenaga Ahli bagi badan usaha [non kecil/menengah]; atau b. Tenaga Teknis bagi badan usaha kecil mempunyaiSisa Kemampuan Paket (SKP) PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHAPERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  • 32. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA 32 memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi Bukan persyaratan KUALIFIKASI PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  • 33. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI 33 Memiliki Sisa KemampuanNyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari HPS, yang disertai dengan laporankeuangan (untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagiUsaha Menengahdan Besar. Khusus untuk Usaha Besar, laporankeuanganwajib telah diaudit) memiliki surat keterangan dukungankeuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar paling kurang 10% dari nilaitotalHPS SYARAT KUALIFIKASI KEUANGAN BADAN USAHA PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  • 34. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 34 PERHITUNGAN SISA KEMAMPUAN NYATA (SKN) SYARAT KUALIFIKASI KEUANGAN BADAN USAHA KN = fp. MK = fp. (fl. KB) KN = Rp….. SKN = KN - Σnilai kontrak paket pekerjaan/proyek yang sedang dikerjakan = Rp.......- Rp.......... = Rp...........(SKN minimal lebih besar 10% HPS) RumusanKemampuanNyata (KN) dan Sisa KemampuanNyata (SKN) adalah: Keterangan : fp = faktor perputaranmodal fp untuk Usaha Menengah dan Besar = 7 MK = Modal Kerja (hasil perhitungan dari : fl.KB) fl = faktor likuiditas fl untuk Usaha Menengah dan Besar = 0.6 KB = KekayaanBersih / total ekuitas yang dilihatdari neraca keuangan tahun terakhir PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  • 35. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI 35 Unsur-unsur yang dinilai: a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan; b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan c. Memiliki kemampuan menyediakanPersonil; d. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatanutama; e. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukanpekerjaan utama; f. Menyampaikan isian Identifikasibahaya. UNSUR YANG DINILAI TETAP; PERUBAHAN PADA TATACARA EVALUASINYA EVALUASI TEKNIS PENAWARAN UNSUR YANG DIEVALUASI PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  • 36. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 36 Metode yang ditawarkan oleh peserta dibandingkan dengan metode yang menjadi bagian persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh PPK. EVALUASI TEKNIS PENAWARAN METODE PELAKSANAAN 01 Pokja Pemilihan harus menguraikan secara detail hal- hal yang akan dinilai pada metode pelaksanaan pekerjaan sehingga hasil penilaian bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan; DETAIL 02 BAGIAN PERSYARATAN TEKNIS PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  • 37. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 EVALUASI TEKNIS PENAWARAN KEMAMPUAN MENYEDIAKAN PERSONIL 01 02 03 04 Tidak dievaluasi dan tidak perlu melampirkan Sertifikat (SKT/SKA) pada saat pelelangan SKA Personil yang ditawarkanharus dibuktikan pada saat Pre-award Meeting (Rapat Persiapan PenunjukanPenyedia) Pengalaman dihitung berdasarkan tahun anggaran Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan (bukan berdasarkan jabatan yang ditawarkan) SERTIFIKAT PEMBUKTIAN PENGALAMAN PENGALAMAN PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  • 38. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 38 EVALUASI TEKNIS PENAWARAN KEMAMPUAN MENYEDIAKAN PERALATAN PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PERALATAN UTAMA peralatanutamaadalah peralatanyang mendukung pekerjaan utama (major item EVALUASI SILO LAINNYA Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari: 1. Sewa, dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa; 2. Sewa beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran); 3. Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) SILO dapat menjadi hal yang dievaluasi Lokasi, Merk, dan tahun pembuatantidak dievaluasi
  • 39. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 39 “Ditambahkan kewajiban subkon kepada spesialis” EVALUASI TEKNIS PENAWARAN PEKERJAAN SUB KONTRAK PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 01 0302 Pekerjaan utama dapat disubkontrakkan kepada subpenyedia spesialis Penawaran di atas 25 M s.d 50 M mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada spesialis dan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil; dan/atau Penawaran diatas 50 M mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada spesialis danpekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa dari lokasipekerjaan setempat (Lingkup Propinsi), kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa yang dimaksud
  • 40. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 40 “Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi maka dinyatakan GUGUR” EVALUASI HARGA PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai total HPS Biaya penyelenggaraanK3 dan Keselamatan Konstruksi harus diperhitungkan tersendiri dalam total biaya penawaran, dengan besaran biaya berkisar antara 1.0 sampai 2.5% dari nilai pekerjaan atau sesuai dengan kebutuhan
  • 41. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah: a. Masa sanggahberakhir (apabila tidak ada sanggahan); b. Pokja Pemilihan menjawab semua sanggahan dari peserta dan masa sanggah telah berakhir (apabila tidak ada sanggahbanding); atau c. KPA menyatakansanggahbanding salah/ tidak diterima (apabila ada sanggahbanding). Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, dilaksanakan untuk memastikan pemenang memenuhi ketentuan: a. Keberlakuan data isian kualifikasi; b. Bukti sertifikat kompetensi personel manajerial; c. Kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikasi pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan d. Pelaksanaan alih pengalaman/ keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/ magang, paling sedikit pembahasan terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan dan jenis keahlian. PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  • 42. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 42 PENGATURAN LAINNYA Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas 50 Milyar penyedia jasa pelaksana konstruksi diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian melalui sistem kerja praktek/magang. • Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia • Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri • Sanggah Banding merupakan keberatan dari penyanggah kepada KPA yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, sanggah banding ditujukan kepada PA. • Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI SANGGAH BANDING PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PEMAGANGAN