1. SE Menteri PUPR mengatur pedoman pelaksanaan evaluasi kewajaran harga pada tender pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR untuk meningkatkan tertib pengadaan jasa konstruksi; 2. Pedoman tersebut menjelaskan tata cara evaluasi kewajaran harga, persiapan klarifikasi, pelaksanaan klarifikasi untuk penawaran di bawah 80% HPS, termasuk penetapan kuantitas/koefisien dan harga satuan hasil klarifik

1. 5 November 2021
Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi
SE MENTERI PUPR No.19 tahun 2021 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI KEWAJARAN HARGA PADA
TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR

2. OUTLINE
A UMUM
B DASAR PEMBENTUKAN
C MAKSUD DAN TUJUAN
D RUANG LINGKUP
E TATA CARA EVALUASI KEWAJARAN HARGA
F
PERSIAPAN KLARIFIKASI DAN EVALUASI
KEWAJARAN HARGA UNTUK PENAWARAN
DI BAWAH 80% HPS
G
PELAKSANAAN KLARIFIKASI DAN
EVALUASI KEWAJARAN HARGA UNTUK
PENAWARAN DI BAWAH 80% HPS
2. ISI SUBSTANSI
1. PENDAHULUAN

3. UMUM
1
PENDAHULUAN
SE EDARAN MENTERI PUPR TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB
EVALUASI KEWAJARAN HARGA PADA
TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI
KEMENTERIAN PUPR

4. A. UMUM
perlu menerbitkan SE Menteri PUPR
tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib
Evaluasi Kewajaran Harga Pada
Tender Pekerjaan Konstruksi di
Penyeragaman persepsi dan
percepatan pelaksanaan evaluasi
kewajaran harga pada tender
pekerjaan konstruksi di
Kementerian PUPR
Kementerian PUPR yang akan digunakan
sebagai penjelasan teknis.
4

5. 1. Umum;
2. Persiapan klarifikasi dan evaluasi
kewajaran harga untuk
penawaran di bawah 80% HPS;
3. Pelaksanaan klarifikasi dan evaluasi
kewajaran harga untuk penawaran di
bawah 80% HPS
SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI
KEWAJARAN HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
5
1. MAKSUD:
Menjelaskan teknis tertib pelaksanaan
evaluasi kewajaran harga pada tender
pekerjaan konstruksi bagi Pokja Pemilihan di
Kementerian PUPR.
D. RUANG LINGKUP
C. MAKSUD DAN TUJUAN
2. MAKSUD:
Meningkatkan tertib pelaksanaan
pengadaan Jasa Konstruksi, khususnya
pelaksanaan evaluasi kewajaran harga
pada tender pekerjaan konstruksi.

6. UMUM
2
ISI SUBSTANSI
SE EDARAN MENTERI PUPR TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB
EVALUASI KEWAJARAN HARGA PADA
TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI
KEMENTERIAN PUPR

7. TATA CARA EVALUASI KEWAJARAN
HARGA
E

8. E. TATA CARA EKH
Mengacu Tahapan yang tercantum
dalam Petunjuk EKH pada Peraturan
LKPP No. 12 Tahun 2021.
SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI
KEWAJARAN HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
8
Menggunakan penjelasan teknis dalam
surat edaran Menteri ini dalam hal total
penawaran harga terkoreksi Peserta
tender dibawah nilai nominal 80% HPS.
1.
Pokja Pemilihan melakukan Evaluasi
Kewajaran Harga:
2.

9. CONTOH PENAWARAN YANG DILAKUKAN EVALUASI KEWAJARAN HARGA
SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI
KEWAJARAN HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
9
Mengacu ke nominal 80% HPS,
bukan hasil Persentase thd HPS
No. Perusahaan Nilai Penawaran (Rp)
Nilai Penawaran
Terkoreksi (Rp)
Persentase Penawaran
terhadap HPS (%)
Nilai 80% HPS (Rp)
1 PT. A 44.890.000.000,00 44.890.000.000,00 67,00% 53.600.000.000,00
2 PT. B 52.180.526.000,00 52.180.526.000,00 77,88% 53.600.000.000,00
3 PT. C 52.800.000.500,00 53.598.995.000,00 80,00% 53.600.000.000,00
4 PT. D 62.800.000.000,00 52.800.000.000,00 78,81% 53.600.000.000,00
5 PT. E 53.750.000.000,00 53.750.000.000,00 80,22% 53.600.000.000,00
Contoh, Suatu Pekerjaan nilai HPS = Rp. 67.000.000.000,-
Dilakukan Evaluasi Kewajaran
Harga
Dilakukan Evaluasi Kewajaran
Harga
Dilakukan Evaluasi Kewajaran
Harga
Dilakukan Evaluasi Kewajaran
Harga
Tidak Dilakukan Evaluasi
Kewajaran Harga
Sesuai yang diatur dalam Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 bahwa Pokja Pemilihan dalam pengadaan Pekerjaan
Konstruksi melakukan evaluasi kewajaran harga dalam hal total penawaran harga dibawah nilai nominal 80% (delapan
puluh persen) HPS
80%

10. PERSIAPAN KLARIFIKASI DAN EVALUASI
KEWAJARAN HARGA
F

11. Undangan Klarifikasi Kewajaran Harga
Pokja Pemilihan mengirimkan undangan Klarifikasi Kewajaran Harga yang berisi informasi:
Waktu persiapan klarifikasi
dengan mempertimbangkan lokasi penyedia,
lokasi kantor Pokja Pemilihan & waktu yang
diperlukan untuk menyiapkan bukti dukung.
Waktu pelaksanaan klarifikasi, dilakukan
pada hari kerja & jam kerja.
Permintaan Bukti Dukung Klarifikasi,
berupa dokumen:
Mata Pembayaran Utama (MPU).
MPU ditetapkan oleh PPK berdasarkan
HPS
Personel yang berwenang menghadiri
yaitu Direktur atau personel Perusahaan
yang memperoleh kuasa Direktur
Perusahaan
Cara pelaksanaan klarifikasi
dapat dilakukan dengan luring atau
daring;
1.
1) AHSP minimal untuk MPU;
2) bukti dukung harga satuan dasar pada MPU;
3) bukti perhitungan kuantitas/koefisien yang ditawarkan
4) informasi nilai keuntungan & biaya umum.
SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI
KEWAJARAN HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
11

12. CONTOH PENETAPAN MATA PEMBAYARAN UTAMA (MPU)
SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI
KEWAJARAN HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
12
Diurutkan dari
nilai yang
terbesar sd 80%
CONTOH : PEKERJAAN JALAN

13. Tim Teknis Pendamping Evaluasi Kewajaran Harga
Pokja Pemilihan dapat didampingi oleh Tim Teknis Pendamping Evaluasi Kewajaran Harga, dengan ketentuan
Dibentuk dan ditetapkan oleh
KPA berdasarkan permintaan
dari Ketua Pokja Pemilihan
Berjumlah gasal dan terdiri atas unsur
penyusun HPS (selain PPK pemilik paket) &
unsur lain yang kompeten
Bertugas menyusun & menandatangani
BA hasil pendampingan klarifikasi
kewajaran harga
Seluruh anggota Tim Teknis
Pendamping menandatangani
pakta integritas
BA hasil pendampingan hanya disampaikan
kepada Pokja Pemilihan sebagai dasar
dalam mengambil keputusan
SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI
KEWAJARAN HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
13
2.

14. PELAKSANAAN KLARIFIKASI DAN
EVALUASI KEWAJARAN HARGA UNTUK
PENAWARAN DI BAWAH 80% HPS
G

15. SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI
KEWAJARAN HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
15
a. Peserta menyampaikan AHSP
sekurang-kurangnya untuk
MPU sesuai dengan format
tabel rincian AHSP dalam
Peraturan LKPP No. 12 Tahun
2021.
b. Bila AHSP masih
menggabungkan nilai biaya
umum dan biaya
keuntungan, Pokja Pemilihan
melakukan klarifikasi dan
memisahkan tersebut.
Pokja Pemilihan Meminta
Peserta Menyampaikan AHSP
Ketentuan:
01.

16. Menyusun Format Klarifikasi
Kewajaran Harga
a. Pokja Pemilihan Menyusun format
klarifikasi kewajaran harga dengan
menggunakan format kertas kerja
Pokja Pemilihan.
b. Pokja Pemilihan memasukan kuantitas/
koefisien dan harga satuan dasar
kedalam format kertas kerja Pokja
Pemilihan sesuai AHSP yang
disampaikan oleh peserta.
SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI
KEWAJARAN HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
16
02.

17. Meminta Penjelasan Terhadap
Kuantitas/Koefisien
3.
Pokja Pemilihan meminta peserta menjelaskan
kuantitas/koefisien yang tercantum dalam
AHSP, dengan ketentuan:
Penjelasan nilai kuantitas/koefisien pada
kolom kuantitas akan diklarifikasi oleh Pokja
Pemilihan
Penjelasan masing-masing kuantitas/koefisien
berdasarkan perhitungan dari analisis
produktivitas yang disampaikan peserta
dalam dokumen bukti perhitungan
kuantitas/koefisien;
b.
a.
SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI
KEWAJARAN HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
17

18. CONTOH TABEL ANALISIS PRODUKTIVITAS
Meminta Penjelasan Terhadap Kuantitas/Koefisien
SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI
KEWAJARAN HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR 3
3.

19. a. Apabila penjelasan kuantitas/koefisien peserta:
1) memenuhi persyaratan & spesifikasi teknis maka kuantitas/koefisien
digunakan sebagai kuantitas/koefisien hasil klarifikasi;
2) tidak memenuhi persyaratan & spesifikasi teknis, maka kuantitas/
koefisien syarat & spesifikasi teknis merupakan hasil kesepakatan
bersama antara Pokja Pemilihan dan peserta;
04. Menetapkan Kuantitas/ Koefisien Hasil Klarifikasi
b. Hasil perhitungan kuantitas/koefisien menjadi lampiran BA Klarifikasi
Kewajaran Harga.
3) tidak memenuhi persyaratan & spesifikasi teknis, serta tidak
mendapatkan kuantitas/koefisien yang dapat disepakati
antara Pokja Pemilihan & Peserta, maka menggunakan
kuantitas/koefisien dalam HPS.
c. Kesepakatan atau ketidaksepakatan Pokja Pemilihan terhadap
kuantitas/koefisien saat klarifikasi, dapat didasarkan pada BA hasil
pendampingan klarifikasi kewajaran harga.
d. Hasil klarifikasi dimasukan ke dalam format kertas kerja Pokja Pemilihan.
19 SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI
KEWAJARAN HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR

20. 04. Menetapkan Kuantitas/ Koefisien Hasil Klarifikasi
Contoh Hasil Klarifikasi Kewajaran Harga (untuk Mata Pembayaran Utama)
SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI
KEWAJARAN HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR 20

21. Menetapkan Harga Satuan Dasar Upah,
Bahan & Peralatan Hasil Klarifikasi
Peserta membuktikan harga satuan dasar upah, bahan, dan
peralatan yang ditawarkan, dengan melampirkan data-data :
1) Ketentuan Upah tenaga kerja berdasarkan
lokasi pekerjaan:
a) Tidak melintasi kab./kota, mengikuti UMK;
b) Melintasi lebih dari satu kab./kota,
mengikuti UMP;
c) Melintasi lebih dari satu provinsi,
mengikuti upah minimum salah satu provinsi.
2) Penawaran upah di bawah UMK/UMP, harga
satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan
UMK/UMP;
3) Penawaran upah melebihi UMK/UMP, harga
satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan
upah sesuai penawaran.
Upah Material/Bahan
1) Ketentuan Bukti Harga Satuan Dasar Material/Bahan dalam AHSP:
a) memenuhi spesifikasi teknis pekerjaan dalam dokumen pemilihan;
b) memperhitungkan semua unsur biaya (pengiriman, bea, retribusi,
pajak sampai pada lokasi pekerjaan);
c) menunjukkan bukti kepemilikan/ penguasaan yang valid (jika
milik sendiri).
2) Jika tidak dapat membuktikan harga satuan dasar, harga satuan
dasar hasil klarifikasi menggunakan yang ada di pasaran atau
yang ada dalam HPS;
3) Jika dokumen yang dibuktikan tercantum nilai ≤ harga satuan dasar
penawaran, maka bukti diterima dan harga hasil klarifikasi
mengikuti penawaran.
a. b.
05.
SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI KEWAJARAN
HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
21

22. 05. Menetapkan Harga Satuan Dasar Upah,
Bahan & Peralatan Hasil Klarifikasi
SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI KEWAJARAN
HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
22
Hasil Klarifikasi Dimasukan ke dalam Format Kertas Kerja Pokja Pemilihan
Simulasi Penetapan Harga Satuan Dasar Klarifikasi Bahan/Material

23. 1) Ketentuan Bukti Harga Satuan Dasar Peralatan dalam AHSP:
a) Dibuktikan dengan analisis harga satuan dasar peralatan atau
dukungan harga dari pemberi sewa;
b) Jika milik sendiri/sewa beli dibuktikan dengan bukti
kepemilikan/sewa beli, kecuali telah dievaluasi pada tahap evaluasi
penawaran teknis;
c) Peralatan sewa dibuktikan dengan surat dukungan harga dari
pemberi sewa & harga yang ditawarkan sudah memperhitungkan
biaya operasional dan/atau bahan bakar (apabila diperlukan);
2) Jika tidak dapat membuktikan, harga satuan dasar hasil klarifikasi yang
ada di pasaran atau menggunakan harga satuan dasar dalam HPS.
Peralatan
c.
Hasil klarifikasi dimasukan
ke dalam format kertas
kerja Pokja Pemilihan.
Menetapkan Harga Satuan Dasar Upah,
Bahan & Peralatan Hasil Klarifikasi
Peserta membuktikan harga satuan dasar upah, bahan, dan
peralatan yang ditawarkan, dengan melampirkan data-data :
05.
Hasil Klasifikasi
d.
SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI
KEWAJARAN HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
23

24. 05. Menetapkan Harga Satuan Dasar Upah,
Bahan & Peralatan Hasil Klarifikasi
SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI KEWAJARAN
HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
24
Hasil Klarifikasi Dimasukan ke dalam Format Kertas Kerja Pokja Pemilihan

25. Menetapkan Harga Satuan Dasar Upah,
Bahan & Peralatan Hasil Klarifikasi
05.
SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI
KEWAJARAN HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
25
Contoh Tabel Analisis Harga Satuan Dasar Alat

26. Bila berdasarkan
metode pelaksanaan
tidak dapat diterima
Klarifikasi terhadap Perbedaan
Rincian Uraian pada AHSP antara
Penawaran dengan HPS
6.
Klarifikasi dengan ketentuan:
Bila berdasarkan
metode pelaksanaan
dapat diterima
1) Dalam hal peserta dapat membuktikan, kuantitas/koefisien hasil
klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan
kuantitas/koefisien dan harga satuan dasar pada penawaran.
2) Dalam hal peserta tidak dapat membuktikan kuantitas/koefisien dan
harga satuan dasar, kuantitas/koefisien hasil klarifikasi & harga
satuan dasar hasil klarifikasi berdasarkan rincian uraian AHSP pada
HPS.
Pokja Pemilihan dapat memperoleh pertimbangan dari
Tim Teknis atau melakukan klarifikasi kepada pihak
yang mengeluarkan bukti pendukung.
SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI
KEWAJARAN HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
26
Kuantitas/koefisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil
klarifikasi berdasarkan rincian uraian AHSP pada HPS.
Bila pelaksanaan klarifikasi
terhadap perbedaan AHSP
dan/atau terdapat keraguan
terhadap bukti dukung
a.
b.
c.

27. SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI KEWAJARAN
HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
27
Contoh Perbedaan
Rincian Uraian pada AHSP antara
Penawaran dengan HPS
6.
Metode Berbeda, penggunaan alat
berbeda namun output/spesifikasi
sama

28. 07.
SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI
KEWAJARAN HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
Pokja Pemilihan menghitung harga satuan hasil
klarifikasi sekurang-kurangnya pada setiap MPU
tanpa memperhitungkan keuntungan berdasarkan
kuantitas/koefisien hasil klarifikasi dan harga satuan
dasar hasil klarifikasi.
Menghitung Harga Satuan
Hasil Klarifikasi MPU
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 28

29. SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI KEWAJARAN
HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
29
a. Dalam hal harga satuan penawaran yang
bukan MPU disampaikan peserta masih
menggabungkan nilai biaya umum dan biaya
keuntungan, Pokja Pemilihan melakukan
klarifikasi dan memisahkan nilai biaya umum
dan keuntungan tersebut;
MENGHITUNG HARGA SATUAN
PENAWARAN YANG BUKAN MPU
08.
b. Pokja Pemilihan menghitung setiap harga
satuan penawaran yang bukan MPU dengan
tidak memasukkan/memperhitungkan nilai
keuntungan, sehingga diperoleh hasil
klarifikasi harga satuan yang bukan MPU.

30. Pokja Pemilihan memasukkan hasil
perhitungan angka 7 dan angka 8
ke dalam tabel Daftar Kuantitas
dan Harga hasil klarifikasi
sehingga diperoleh total harga
hasil klarifikasi tanpa keuntungan.
Menghitung Total
Harga Klarifikasi
09.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
30
Pokja Pemilihan membandingkan
total harga hasil klarifikasi
tanpa keuntungan dan PPN
dengan total harga penawaran
terkoreksi tanpa PPN sebagai
dasar untuk menentukan
kewajaran harga
Membandingkan Total
Harga Hasil Klarifikasi
dengan Penawaran
10.
SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI
KEWAJARAN HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR

31. Pokja Pemilihan memasukkan hasil perhitungan tahap 7 dan tahap 8 ke dalam tabel Daftar Kuantitas
dan Harga hasil klarifikasi sehingga diperoleh total harga hasil klarifikasi tanpa keuntungan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
31
Menghitung Total
Harga Klarifikasi
09.
Penawaran
terkoreksi diluar
PPN
V
S
Penawaran Hasil
Klarifikasi
diluar keuntungan
dan PPN

32. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
32
11. Kesimpulan Evaluasi Kewajaran Harga
a. Jika total harga hasil klarifikasi lebih kecil atau sama dengan total
harga penawaran, maka harga dinyatakan wajar dan jaminan
pelaksanaan dinaikkan sebesar 5% dari nilai HPS.
b. Jika total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total
harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar
dan penawaran dinyatakan gugur.
c. Hasil evaluasi kewajaran harga dituangkan dalam:
1) BA Hasil Klarifikasi Kuantitas/Koefisien dan Harga
Satuan Dasar (tanda tangan Pokja dan Peserta);
1) Berita Acara Hasil Evaluasi Kewajaran Harga (tandatangan
Pokja);
2) Surat Pernyataan Bersedia Menaikkan Jaminan Pelaksanaan
bila Peserta menjadi pemenang;
SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI
KEWAJARAN HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR

33. SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI KEWAJARAN
HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
33
11. Kesimpulan Evaluasi Kewajaran Harga
Contoh Tabel Kesimpulan Hasil Evaluasi Kewajaran Harga

34. SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI KEWAJARAN
HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
Contoh Tabel Berita Acara Hasil Klarifikasi
Koefisien dan Harga Satuan Dasar
11. Kesimpulan Evaluasi
Kewajaran Harga
34 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
11.

35. SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI KEWAJARAN
HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
35
35
11. Kesimpulan Evaluasi Kewajaran Harga

36. Contoh Format Surat Pernyataan Bersedia
Menaikkan Jaminan Pelaksanaan
Contoh Format Berita Acara Hasil Evaluasi
Kewajaran Harga
36

37. Contoh Berita Acara Hasil Pendampingan Klarifikasi Kewajaran Harga (1)
SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI
KEWAJARAN HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
37

38. Contoh Berita Acara Hasil Pendampingan Klarifikasi Kewajaran Harga (2)
SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI
KEWAJARAN HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
38

39. Contoh Pakta Integritas Tim Pendamping Evaluasi Kewajaran Harga
SE MENTERI PUPR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI
KEWAJARAN HARGA PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
39

40. TERIMA KASIH
DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PUPR