1. Potensi
Permasalahan
Hukum
Pada
Se3ap
Tahapan
PBJ
Oleh:
Khalid
Mustafa
Ketua
Pusat
Pengkajian
Pengadaan
Indonesia
(P3I)
2. Biodata
Narasumber
Nama
Lengkap:
Khalid
Mustafa,
S.T.
Tempat/Tgl
Lahir:
Ujung
Pandang,
17
Juni
1977
Pekerjaan:
Procurement
Consultant
Riwayat
Pekerjaan:
-‐ NV.
Hadji
Kalla
(1995-‐1998)
-‐ Makassar
Perkasa
Computer
(1998-‐2000)
-‐ SMK
Panca
Marga
(2000-‐2002)
-‐ SMK
Tri
Tunggal
45
(2002-‐2004)
-‐ Balai
Penataran
Guru/Lembaga
Penjamin
Mutu
Pendidikan
(LPMP)
Sulawesi
Selatan
(2002-‐2006)
-‐ Biro
Perencanaan
&
KLN
Setjen
Kemdiknas
(2006-‐2008)
-‐ SEAMEO
SEAMOLEC
(2008-‐2010)
-‐ Biro
Umum
Setjen
Kemdikbud
(2010-‐2012)
-‐ Keluar
dari
PNS
TMT
–
1
Maret
2012
-‐ Konsultan
IT
dan
Pengadaan
–
KM
&
Partner
(2013
–
sekarang)
-‐ Komisaris
PT.
Sinergitas
Teknika
Mandiri
(2013
–
sekarang)
Ser3fikat
dan
Pela3han
PBJ
-‐ Ser3fikat
Ahli
Pengadaan
Barang/Jasa
(L4)
–
2007
-‐ Ser3fikat
TOT
Tingkat
Dasar
(2011)
-‐ Ser3fikat
TOT
Peningkatan
Kompetensi
(2011,
2012
dan
2013)
-‐ Ser3fikat
TOT
Tingkat
Menengah
(2012)
-‐ Ser3fikat
Pela3han
Internasional
–
Supply
Chain
Management
–
Interna3onal
Trade
Centre
(2012)
-‐ Ser3fikat
Pela3han
Keterangan
Ahli
PBJ
(2012)
-‐ Ser3fikat
TOT
Jabatan
Fungsional
Pengelola
PBJ
(2013)
Organisasi
PBJ
-‐ Kepala
Bidang
Diklat
DPP
Ikatan
Ahli
Pengadaan
Indonesia
(IAPI)
-‐ Pendiri
dan
Ketua
Pusat
Pengkajian
Pengadaan
Indonesia
(P3I)
2
E-‐mail:
email@khalidmustafa.info
Blog:
www.khalidmustafa.info
HP:
08170909035
Pin
BB:
2AF759E2
3. 3
Penger&an
Pengadaan
Barang/Jasa
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
yang
selanjutnya
disebut
dengan
Pengadaan
Barang/Jasa
adalah
kegiatan
untuk
memperoleh
Barang/Jasa
oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah/Ins3tusi
yang
prosesnya
dimulai
dari
perencanaan
kebutuhan
sampai
diselesaikannya
seluruh
kegiatan
untuk
memperoleh
Barang/Jasa
3
Pasal
1
Ayat
1
Perpres
54/2010
dan
perubahannya
7. • Non
E-‐Proc/E-‐Proc
• Evaluasi
• Klarifikasi
dan
Pembuk&an
Kualifikasi
• Pelaksanaan
Pekerjaan
• Pemeriksaan
dan
Serah
Terima
• HPS
• Spek.
Teknis
• Rancangan
Kontrak
• Dokumen
Pengadaan
• N
vs
W
• Pemaketan
• RUP
Perencanaan
(PA/KPA)
Persiapan
(PPK
dan
ULP)
Pemilihan
Penyedia
(ULP/Pejabat
Pengadaan)
Pelaksanaan
Kontrak
(PPK
dan
PPHP)
7
8.
Fakta
atas
Proses
Pengadaan
Barang/Jasa
?
Iden3fica3on
of
needs
Call
for
bids
or
quotes
Signing
Of
contracts
Receipt
of
Products
or
services
Expira3on
Of
guaran3es
Selec&on
Prepara&on
Execu&on
Securi&es
Dokumen
Pengadaan
Tidak
Dipahami
Prosedur
&
Kriteria
Evaluasi
Tidak
Ada/Tidak
Jelas
PPK
Tidak
paham
Klausul
Kontrak
Profesional
E-‐RUP
PA/KPA
Pokja
ULP/PP
PPK
PPHP
Integritas
PPK
Responsibilitas
Transparansi
PPK
Tidak
Mampu
Mengendalikan
Kontrak
PPK
Tidak
Melakukan
Pemutusan
Kontrak
Akuntabilitas
Tidak
paham
Substansi
Kontrak
Tidak
paham
cara
menguji
Kualitas
Barang/Jasa
Kepemilikan
Ser&fikat
Ahli
Pengadaan
belum
dapat
menjamin
profesionalitas
seseorang
atas
substansi
pekerjaan
yang
diberikan
kepadanya,
perlu
pendalaman
terus
menerus
melalui
prak&k
dan
diskusi.
KDH
PA
Tidak
Membuat
RUP
PPK
/KPA
membuat
HPS
&dak
sesuai
peraturan
PA
mengarahkan
Proses
Kesalahan
dalam
proses
pemilihan
dan
evaluasi
8
10. Ti3k
Lemah
Perencanaan
• Iden3fikasi
keinginan,
bukan
kebutuhan
– Biasanya
muncul
karena
ke3dakpahaman
prinsip
perencanaan
– Juga
disebabkan
“33pan”
• Pemaketan
Pekerjaan
– Tidak
berdasarkan
sifat
pekerjaan
– Memperbanyak
Pengadaan
Langsung
• Cara
Pelaksanaan
Pengadaan
– Swakelola
vs
Penyedia
• Tidak
Menyusun
dan
Mengumumkan
RUP
• Melakasanakan
Pengadaan
Sebelum
Semua
Pendukung
dinyatakan
Siap
(Ijin,
Pembebasan
Lahan,
Dana,
dll)
• Pembentukan
Organisasi
Pengadaan
– PA/KPA
merangkap
PPK
(Bukan
“ber3ndak
sebagai”)
– PPK
3dak
berser3fikat
– Organisasi
di
SK-‐kan
berdasarkan
tahun
anggaran
– Pani3a/Pejabat
Pengadaan/Pokja
ULP
3dak
berser3fikat
10
12. Ti3k
Lemah
Persiapan
• Tidak
dilakukan
Pengkajian
Ulang
RUP
• Penyusunan
Spesifikasi
Teknis
– Hanya
sekedar
copy
paste
brosur
• Penyusunan
HPS
– Tidak
berdasarkan
harga
pasar
– Tidak
didukung
dokumentasi
– Indikasi
“Mark-‐Up”
• Penyusunan
Rancangan
Kontrak
– Tidak
dilakukan
penyusunan
Rancanangan
Kontrak
12
13. Ti3k
Lemah
Persiapan
• PPK
3dak
membuat
dokumen
Rencana
Pelaksanaan
Pengadaan
• Penyusunan
Dokumen
Pengadaan
– Hanya
sekedar
copy
paste
SBD/SDP
LKPP
– Tidak
melakukan
edi3ng
terhadap
SDP
– Penetapan
Persyaratan
Kualifikasi
yang
3dak
berdasar
– Persyaratan
Teknis
yang
mengada-‐ada
– Kriteria
Evaluasi
yang
3dak
rinci
– Isian
Dokumen
Pengadaan
(LDP,
LDK,
SSKK,
dan
Contoh
Dokumen)
yang
3dak
lengkap
13
15. Ti3k
Lemah
Pemilihan
Penyedia
• Tidak
dilaksanakan
melalui
E-‐Proc
• Tidak
melaksanakan
pengumuman
pada
media
yang
sesuai
• Penjelasan
pada
akhir
waktu/terlewa3
• Evaluasi
Penawaran
dan
Kualifikasi
yang
mengada-‐ada
• Tidak
dilakukan
pemeriksaan
lapangan
• Pengumuman
Pemenang
3dak
lengkap
• Sanggahan
3dak
dijawab
atau
dijawab
tanpa
berdasar
aturan
• Dokumentasi
pemilihan
3dak
lengkap
15
17. Ti3k
Lemah
Pelaksanaan
Pekerjaan
• PPK
3dak
melakukan
pengecekan
jaminan
pelaksanaan
dan
jaminan
uang
muka
• Tidak
melaksanakan
rapat
persiapan
pelaksanaan
kontrak
• Tidak
melakukan
pengendalian
pelaksanaan
kontrak
• Pekerjaan
Terlambat/Tidak
Diselesaikan/Fik3f
• BA
Pemeriksaan
dan
Serah
Terima
3dak
sesuai
kondisi
pekerjaan
17
19. Ti3k
Lemah
Penyedia
Barang/Jasa
• Ijin
Usaha
“Palugada”
(Apa
Lu
Mau
Gua
Ada)
• Alamat
palsu
• Pinjam
“Bendera”
• Bersekongkol
untuk
mempengaruhi
proses
dan
hasil
pelelangan
• Fokus
mengeruk
uang
sebanyak-‐banyaknya,
3dak
fokus
kepada
pemenuhan
persyaratan
dan
kualifikasi
• Tidak
bertanggung
jawab
pada
pelaksanaan
pekerjaan
• Mengganggu
pelaksanaan
pekerjaan
apabila
3dak
lulus
menjadi
pemenang
pelelangan
19
20. AKIBAT
PERSONIL
TIDAK
PROFESIONAL?
Iden3fica3on
of
needs
Call
for
bids
or
quotes
Signing
Of
contracts
Receipt
of
Products
or
services
Expira3on
Of
guaran3es
Selec&on
Prepara&on
Execu&on
Securi&es
Banyaknya
sanggah
dan
sanggah
banding,
bahkan
lelang/
seleksi
menjadi
gagal
Tuntutan
Hukum
(TUN)
Sengketa
kontrak
:
Pekerjaan
&dak
selesai?
Spesifikasi
teknis
/
Kualitas
&dak
sesuai
?
Profesional
E-‐RUP
PA/KPA
Pokja
ULP/PP
PPK
PPHP
Integritas
PPK
Responsibilitas
Transparansi
Pengenaan
Blacklist
kepada
Penyedia
yang
menimbulkan
tuntutan
Hukum
kepada
PPK/PA
Tuntutan
Perdata,
dan
Teridikasi
Pidana
karena
rekayasa/
Kolusi
atau
penyalahgunaan
wewenang
Akuntabilitas
KDH
Terindikasi
Pidana,
karena
kesalahan
dalam
penetapan
HPS,
proses
pemilihan
penyedia
barang/jasa
dan
evaluasi,
rekayasa
dan
penyelahgunaan
wewenang
APIP
Untuk
mencegah
terjadinya
permasalahan
baik
dalam
masa
prakontrak
maupun
paska
kontrak,
perlu
dilakukan
pengawasan
pengadaan
barang/jasa
sebagaimana
diatur
dalam
pasal
116
Perpres
54
tahun
2010
yang
telah
diperbaharui
dengan
Perpres
70/2012
:
Menteri/Kepala
Daerah
wajib
melakukan
pengawasan
terhadap
PPK/ULP
dan
Pejabat
Pengadaan
di
Lingkungan
K/L/D/I,
dengan
menugaskan
APIP
untuk
melakukan
audit
sesuai
ketentuan
.
20
21. DAMPAK
THD
PROSES/PERSONIL
PBJ
SAAT
INI
?
Iden3fica3on
of
needs
Call
for
bids
or
quotes
Signing
Of
contracts
Receipt
of
Products
or
services
Expira3on
Of
guaran3es
Selec&on
Prepara&on
Execu&on
Securi&es
1.
Ketakutan
untuk
menjadi
PPK
dan
Pokja
ULP,
karena
menghindari
menjadi
tersangka?
2.
PPK
dan
Pokja
ULP,
karena
kelalaian/alpa
(&dak
kompeten)
&dak
disengaja
à
terpidana
korupsi.
Profesional
E-‐RUP
PA/KPA
Pokja
ULP/PP
PPK
PPHP
Integritas
PPK
Responsibilitas
Transparansi
Akuntabilitas
KDH
4.
Kontrak
yang
diputus
(Pekerjaan
&dak
selesai),
berdampak
pada
pemborosan
keuangan
negara
(APBN/APBD)
APIP
KDH
seharusnya
menjadi
pengayom
bagi
seluruh
prosonil
yang
ada
dalam
pemerintahaannya,
dengan
antara
lain:
-‐ Memberdayakan
APIP
sebagai
“quality
assurance”
atas
proses
pengadaan
barang/jasa
(Tidak
selalu
Post
Audit)
-‐ Membuat
&m
pendampingan
(APIP
dan
Biro
Hukum)
terkait
dengan
pengadaaan
barang/jasa.
3.
APIP
tidak
berfungsi
sebagai
“Quality
Assurance”
(dalam
PBJ
)
sesuai
amanah
PP
60/2008
:
SPIP
21
23. 23
Perencanaan PBJ
-Kontrak diputus?
-Blacklist
-Kualitas rendah
-Akuntabilitas tdk ada
PA/KPA
20xx-1
PPK/KPA
20xx-1
20xx
ULP/PP
20xx-1
20xx
- Proses Pemilihan
- Penetapan Penyedia
Pemilihan Penyedia PBJ
PPK/KPA
20xx
Pelaksanaan Kontrak PBJ
Hasil Uji B/J
PPHP
20xx
PA/KPA
HPS. KontrakDok.PBJ. B/J. Neraca.
Permasalahan PBJ dan Dampak Hukum
RUP
Pemanfaatan PBJ
HAN (PTUN)
H. PERDATA
H. PIDANA
23
24. • Tindakan
Pokja
ULP/Pejabat
Pengadaan/PPK
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Pelanggaran
dan/atau
kecurangan
dalam
proses
Pengadaan
Barang/Jasa:
• Sanksi
Administrasi
• Penuntutan
gan3
rugi
• Pelaporan
secara
pidana
Pasal
118.7
Pasal
123
24
25. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
mengundurkan
diri
setelah
batas
akhir
pemasukan
penawaran
atau
mengundurkan
diri
dari
pelaksanaan
Kontrak
dengan
yang
3dak
dapat
dipertanggungjawabkan
dan/atau
3dak
dapat
diterima
oleh
Kelompok
Kerja
ULP/
Pejabat
Pengadaan;
• Jaminan
penawaran
dicairkan.
• Pengenaan
dajar
hitam
Pasal
85.4
25
26. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Penyedia
Barang/Jasa
mengalihkan
pelaksanaan
pekerjaan
utama
berdasarkan
Kontrak,
dengan
melakukan
subkontrak
kepada
pihak
lain,
kecuali
sebagian
kepada
Penyedia
B/J
Spesialis.
• Denda
sesuai
ketentuan
dalam
kontrak.
Pasal
87
26
27. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Penyedia
Barang/Jasa
melakukan
ke3daksesuaian
dalam
penggunaan
Barang/Jasa
produksi
dalam
negeri.
(pemeriksaan
dilakukan
oleh
APIP)
• Sanksi
Administrasi
• Pencantuman
dajar
hitam
• Penuntutan
secara
perdata
• Sanksi
Finansial
Pasal
99
Pasal
118
Pasal
119
27
28. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Konsultan
perencana
yang
3dak
cermat
dan
mengakibatkan
kerugian
negara,
dikenakan
sanksi
berupa
keharusan
menyusun
kembali
perencanaan
dengan
beban
biaya
dari
konsultan
yang
bersangkutan,
dan/atau
tuntutan
gan3
rugi.
• Keharusan
menyusun
kembali
perencanaan
dengan
beban
biaya
dari
konsultan
yang
bersangkutan
Pasal
121
28
29. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Membuat
dan/atau
menyampaikan
dokumen
dan/
atau
keterangan
lain
yang
3dak
benar
untuk
memenuhi
persyaratan
Pengadaan
Barang/
Jasa
yang
ditentukan
dalam
Dokumen
Pengadaan;
• Pembatalan
sebagai
calon
pemenang.
• Pencairan
Jaminan
Pelaksanaan.
• Pencantuman
dajar
hitam
• Penuntutan
secara
perdata
• Pelaporan
secara
pidana
kepada
pihak
yang
berwenang.
Pasal
118
29
30. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Melakukan
persekongkolan
dengan
Penyedia
Barang/Jasa
lain
untuk
mengatur
Harga
Penawaran
diluar
prosedur
pelaksanaan
Pengadaan
Barang/
Jasa,
sehingga
mengurangi/menghambat/
memperkecil
dan/atau
meniadakan
persaingan
yang
sehat
dan/atau
merugikan
orang
lain;
• Sanksi
Administrasi
• Pencantuman
dajar
hitam
• Penuntutan
secara
perdata
• Pelaporan
secara
pidana
kepada
pihak
yang
berwenang.
Pasal
118
30
31. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Berusaha
mempengaruhi
Kelompok
Kerja
ULP/
Pejabat
Pengadaan/pihak
lain
yang
berwenang
dalam
bentuk
dan
cara
apapun,
baik
langsung
maupun
3dak
langsung
guna
memenuhi
keinginannya
yang
bertentangan
dengan
ketentuan
dan
prosedur
yang
telah
ditetapkan
dalam
Dokumen
Pengadaan/Kontrak,
dan/atau
ketentuan
peraturan
perundang-‐
undangan;
• Sanksi
Administrasi
• Pencantuman
dajar
hitam
• Penuntutan
secara
perdata
• Pelaporan
secara
pidana
kepada
pihak
yang
berwenang.
Pasal
118
31
32. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Tidak
dapat
menyelesaikan
pekerjaan
sesuai
dengan
Kontrak
secara
bertanggung
jawab;
• Pencairan
jaminan
pelaksanaan.
• Pengembalian
uang
muka
(bila
ada)
• Pengenaan
denda
(bila
ada)
• Pengenaan
dajar
hitam
Pasal
118
Pasal
93.2
32
34. Legislative & Regulatory
Framework
Institutional Framework &
Management Capacity
Procurement
Operation
(CAPACITY
BUILDING)
INTEGRITY,
TRANSPARANCY
(E-PROC AND ANTI
CORRUPTION)
Empat Pilar*
Reformasi PB/J
Pemerintah
*Based on Indicators Form OECD DAC
• Perpres 54/2010 – Perpres 70/2012
• Berbagai PerKa LKPP (SBD, dsb)
• RUU à Peraturan Kepala Daerah (Juknis, SOP)1
2
3 4
• LKPP à ULP/PP
• LPSE (E-Procurement)
• PA/KPA – PPK – PPHP
• Sertifikasi Ahli Pengadaan
• Jabfung PB/J
(Professionalizing the Field)
Sistem
Pengadaan
Pemerintah
• Kewenangan Pengadaan
Langsung
• E-Procurement (terdiri
dari e-Tendering dan e-
Purchasing)
• PERAN APIP (Audit)
34
35. PENCEGAHAN
PERMASALAHAN
PBJ
• Kerjasama
dengan
KPK
dan
BPKP
melalui
Koordinasi
dan
Supervisi
(Korsup)
Pencegahan
Tindak
Pidana
Korupsi
– Bidang
Pelayanan
Publik
– Bidang
APBD
– Bidang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
• Kerjasama
dengan
Kejaksaan
melalui
Legal
Audit
PBJ
• Kerjasama
dengan
Kepolisian
melalui
pencegahan
aspek
pidana
PBJ
dan
pengamanan
pelaksanaan
PBJ
• Kerjasama
dengan
LKPP
dalam
bentuk
pendampingan
PBJ
yang
bernilai
besar
atau
menyangkut
hajat
hidup
masyarakat
yang
berdampak
besar
35