SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  45
PeraturanPresidenNomor54 Tahun 2010 Oleh: Khalid Mustafa 1 1
2 LatarBelakang EfisiensibelanjanegaradanpersaingansehatmelaluiPengadaanBarang/Jasapemerintahbelumsepenuhnyaterwujud;  SistemPengadaanBarang/jasaPemerintahbelummampumendorongpercepatanpelaksanaanBelanjaBarangdanBelanjaModal dalam APBN/APBD (bottleneck); SistemPengadaanBarang/JasaPemerintahbelummampumendorongterjadinyainovasi, tumbuhsuburnyaekonomikreatifsertakemandirianindustristrategis;  Masihadanya multi-tafsirsertahal-halyang belumjelasdalamKeppres80/2003;    Perlunyamemperkenalkanaturan, sistem, metodadanproseduryang lebihsederhana, namuntetapmenjagakoridorgood governance sertamasihmenjaminterjadinyapersainganyang sehatdanefisiensi;  Perlunyamendorongterwujudnyareward and punishment yang lebihbaikdalamsistemPengadaan 2
3 ArahPerubahan Menciptakaniklimyang kondusifuntukpersaingansehat, efisiensibelanjanegaradanmempercepatpelaksanaanAPBN/APBD (debottlenecking) Aturan yang dibuat a/l: dilengkapi Tata Cara PengadaandanStandard Bidding Document; lelang/seleksisederhana s/d Rp. 200 jt; PengadaanLangsung; persyaratanpelelangandipermudah; kontrakpayung; ULP (Unit LayananPengadaan); dsb.  Mendorongterjadinyainovasi, tumbuhsuburnyaekonomikreatifsertakemandirianindustristratetgis Aturan yang dibuat a/l : swakeloladanmetodesayembara/kontesuntukmendoronginovasidanekonomikreatifsertamengharuskanPengadaanAlutsistaTNI danAlmatsusPolriolehIndustristrategisDN, dsb MemberipeluangpembiayaanbersamaPusat-Daerah (Co-financing) Aturan yang dibuat a/l : kontrakpembiayaanbersama; swakelolaolehinstansipemerintahlain, dsb.  3
4 ArahPerubahan KlarifikasiAturan Contoh : jenis –jenispengadaan; besaranuangmuka; kelengkapan data administrasi; penggunaanmetodeevaluasi; kondisikahar(force majeur); penyesuaianharga(price adjustment); dsb.  Memperkenalkanaturan, sistem, metodadanprosedur  yang lebihsederhanadengantetapmemperhatikangood governance Aturan yang dibuat a/l : menghapuskanmetodapemilihanlangsung(menjadipelelangansederhana), mendorongpelaksanaane-announcement,  e –procurement, e-catalogue, dsb 6.     MemperkenalkansistemReward & Punishment yang lebihadil Aturan yang dibuat a/l : mengupayakaninsentifyang wajarkepadaPejabatPembuatKomitmen(PPK)/anggotaUnit LayananPengadaan(ULP);  memberlakukanjaminansanggahanbanding; penegasankapanaparathukumseyogyanyamasukdalamkasuspengadaan;  dsb.  4
5 ArahPerubahan Perpres 54/2010 mulaiberlakusejaktanggalditetapkan (6 Agustus 2010) Keppres No. 80 Tahun 2003 dinyatakantidakberlakupadatanggal 1 Januari 2011 PelaksanaanpelelangandapattetapberpedomanpadaKeppres No. 80 Tahun 2003 sampai 31 Desember 2010 Kontrak yang ditandatanganisebelumPerpresiniberlaku, tetapberlakuhinggamasaakhirkontrak Pengumumandi Koran Nasionalmasihtetapberlakuhinggabatasakhirberlakunyakontrakpenayangan, yaitu 9 Juli 2011 di Koran Tempo Pengumumandi Koran ProvinsidisesuaikandenganmasaberlakuantaraGubernurdengan Koran Provinsi 5
MATRIKS PERBEDAAN ANTARA PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO 80 TAHUN 2003 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
TERIMA KASIH http://khalidmustafa.info 45

Contenu connexe

En vedette

MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"
MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"
MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"Ardi Imawan
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanKhalid Mustafa
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJKhalid Mustafa
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Khalid Mustafa
 
Cerita legenda ppt
Cerita legenda pptCerita legenda ppt
Cerita legenda pptannis.tutor
 
Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ PemerintahPotensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ PemerintahKhalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa LainnyaPelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa LainnyaKhalid Mustafa
 
Cerita Kupu-kupu dan semut
Cerita Kupu-kupu dan semutCerita Kupu-kupu dan semut
Cerita Kupu-kupu dan semutrifkatulkhaerah
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Khalid Mustafa
 

En vedette (14)

MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"
MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"
MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
 
Permendagri nomor 54 tahun 2010
Permendagri nomor 54 tahun 2010Permendagri nomor 54 tahun 2010
Permendagri nomor 54 tahun 2010
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
 
Tugas Manajemen Survei dan Pemetaan
Tugas Manajemen Survei dan PemetaanTugas Manajemen Survei dan Pemetaan
Tugas Manajemen Survei dan Pemetaan
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
 
Cerita legenda ppt
Cerita legenda pptCerita legenda ppt
Cerita legenda ppt
 
Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ PemerintahPotensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa LainnyaPelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
 
FABEL (DONGENG)
FABEL (DONGENG)FABEL (DONGENG)
FABEL (DONGENG)
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
 
Cerita Kupu-kupu dan semut
Cerita Kupu-kupu dan semutCerita Kupu-kupu dan semut
Cerita Kupu-kupu dan semut
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
 

Similaire à Sosialisasi perpres 54 tahun 2010

BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...
BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...
BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...AHMAD SULTONI
 
15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...
15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...
15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...marisa tanggang
 
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...syifa khoirudin
 
BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...
BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...
BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...Ipung Sutoyo
 
BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...
BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...
BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...Febi Nofita Sari
 
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1Max Boekorsjom
 
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHPEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHRizki Malinda
 
BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018
BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018
BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018andika dwipras
 
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdmMikhail Rasyid
 
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan IndonesiaReformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan IndonesiaDeddy Supriady Bratakusumah
 
Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006
Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006
Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006AnastasiaAnindia1
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...Muh Agus Priyetno
 
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...Irsan Sugiarto
 
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi DaerahEfektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi DaerahDeddy Supriady Bratakusumah
 
Permenpan 2005 087
Permenpan 2005 087Permenpan 2005 087
Permenpan 2005 087odhys
 
Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...
Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...
Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...Tp Unsri
 
TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...
TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...
TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...rianafitri1
 
CARA UNTUK MENGIMBANGI KEKAYAAN EKONOMI DUNIA
CARA UNTUK MENGIMBANGI KEKAYAAN EKONOMI DUNIACARA UNTUK MENGIMBANGI KEKAYAAN EKONOMI DUNIA
CARA UNTUK MENGIMBANGI KEKAYAAN EKONOMI DUNIAazrimahali
 

Similaire à Sosialisasi perpres 54 tahun 2010 (20)

BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...
BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...
BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...
 
15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...
15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...
15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...
 
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...
 
BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...
BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...
BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...
 
BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...
BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...
BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...
 
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
 
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHPEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
 
BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018
BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018
BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018
 
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
 
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan IndonesiaReformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006
Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006
Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...
 
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...
 
Materi BLUD Mahulu.pptx
Materi BLUD Mahulu.pptxMateri BLUD Mahulu.pptx
Materi BLUD Mahulu.pptx
 
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi DaerahEfektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
 
Reformasi dan Peran Birokrasi
Reformasi dan Peran BirokrasiReformasi dan Peran Birokrasi
Reformasi dan Peran Birokrasi
 
Permenpan 2005 087
Permenpan 2005 087Permenpan 2005 087
Permenpan 2005 087
 
Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...
Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...
Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...
 
TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...
TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...
TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...
 
CARA UNTUK MENGIMBANGI KEKAYAAN EKONOMI DUNIA
CARA UNTUK MENGIMBANGI KEKAYAAN EKONOMI DUNIACARA UNTUK MENGIMBANGI KEKAYAAN EKONOMI DUNIA
CARA UNTUK MENGIMBANGI KEKAYAAN EKONOMI DUNIA
 

Plus de Khalid Mustafa

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
 
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKhalid Mustafa
 
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Khalid Mustafa
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJKhalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Khalid Mustafa
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Khalid Mustafa
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Khalid Mustafa
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Khalid Mustafa
 
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)Khalid Mustafa
 
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKhalid Mustafa
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Khalid Mustafa
 

Plus de Khalid Mustafa (20)

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
 
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
 
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
 
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
 
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
 

Dernier

Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfIwanSumantri7
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXIksanSaputra6
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKgamelamalaal
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxwawan479953
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024RahmadLalu1
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptxfurqanridha
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfJarzaniIsmail
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxIvvatulAini
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfEniNuraeni29
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAppgauliananda03
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptnovibernadina
 
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxPrakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxHaryKharismaSuhud
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptnabilafarahdiba95
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxDedeRosza
 

Dernier (20)

Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxPrakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 

Sosialisasi perpres 54 tahun 2010

  • 1. PeraturanPresidenNomor54 Tahun 2010 Oleh: Khalid Mustafa 1 1
  • 2. 2 LatarBelakang EfisiensibelanjanegaradanpersaingansehatmelaluiPengadaanBarang/Jasapemerintahbelumsepenuhnyaterwujud; SistemPengadaanBarang/jasaPemerintahbelummampumendorongpercepatanpelaksanaanBelanjaBarangdanBelanjaModal dalam APBN/APBD (bottleneck); SistemPengadaanBarang/JasaPemerintahbelummampumendorongterjadinyainovasi, tumbuhsuburnyaekonomikreatifsertakemandirianindustristrategis; Masihadanya multi-tafsirsertahal-halyang belumjelasdalamKeppres80/2003; Perlunyamemperkenalkanaturan, sistem, metodadanproseduryang lebihsederhana, namuntetapmenjagakoridorgood governance sertamasihmenjaminterjadinyapersainganyang sehatdanefisiensi; Perlunyamendorongterwujudnyareward and punishment yang lebihbaikdalamsistemPengadaan 2
  • 3. 3 ArahPerubahan Menciptakaniklimyang kondusifuntukpersaingansehat, efisiensibelanjanegaradanmempercepatpelaksanaanAPBN/APBD (debottlenecking) Aturan yang dibuat a/l: dilengkapi Tata Cara PengadaandanStandard Bidding Document; lelang/seleksisederhana s/d Rp. 200 jt; PengadaanLangsung; persyaratanpelelangandipermudah; kontrakpayung; ULP (Unit LayananPengadaan); dsb. Mendorongterjadinyainovasi, tumbuhsuburnyaekonomikreatifsertakemandirianindustristratetgis Aturan yang dibuat a/l : swakeloladanmetodesayembara/kontesuntukmendoronginovasidanekonomikreatifsertamengharuskanPengadaanAlutsistaTNI danAlmatsusPolriolehIndustristrategisDN, dsb MemberipeluangpembiayaanbersamaPusat-Daerah (Co-financing) Aturan yang dibuat a/l : kontrakpembiayaanbersama; swakelolaolehinstansipemerintahlain, dsb. 3
  • 4. 4 ArahPerubahan KlarifikasiAturan Contoh : jenis –jenispengadaan; besaranuangmuka; kelengkapan data administrasi; penggunaanmetodeevaluasi; kondisikahar(force majeur); penyesuaianharga(price adjustment); dsb. Memperkenalkanaturan, sistem, metodadanprosedur yang lebihsederhanadengantetapmemperhatikangood governance Aturan yang dibuat a/l : menghapuskanmetodapemilihanlangsung(menjadipelelangansederhana), mendorongpelaksanaane-announcement, e –procurement, e-catalogue, dsb 6. MemperkenalkansistemReward & Punishment yang lebihadil Aturan yang dibuat a/l : mengupayakaninsentifyang wajarkepadaPejabatPembuatKomitmen(PPK)/anggotaUnit LayananPengadaan(ULP); memberlakukanjaminansanggahanbanding; penegasankapanaparathukumseyogyanyamasukdalamkasuspengadaan; dsb. 4
  • 5. 5 ArahPerubahan Perpres 54/2010 mulaiberlakusejaktanggalditetapkan (6 Agustus 2010) Keppres No. 80 Tahun 2003 dinyatakantidakberlakupadatanggal 1 Januari 2011 PelaksanaanpelelangandapattetapberpedomanpadaKeppres No. 80 Tahun 2003 sampai 31 Desember 2010 Kontrak yang ditandatanganisebelumPerpresiniberlaku, tetapberlakuhinggamasaakhirkontrak Pengumumandi Koran Nasionalmasihtetapberlakuhinggabatasakhirberlakunyakontrakpenayangan, yaitu 9 Juli 2011 di Koran Tempo Pengumumandi Koran ProvinsidisesuaikandenganmasaberlakuantaraGubernurdengan Koran Provinsi 5
  • 6. MATRIKS PERBEDAAN ANTARA PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO 80 TAHUN 2003 6
  • 7. 7
  • 8. 8
  • 9. 9
  • 10. 10
  • 11. 11
  • 12. 12
  • 13. 13
  • 14. 14
  • 15. 15
  • 16. 16
  • 17. 17
  • 18. 18
  • 19. 19
  • 20. 20
  • 21. 21
  • 22. 22
  • 23. 23
  • 24. 24
  • 25. 25
  • 26. 26
  • 27. 27
  • 28. 28
  • 29. 29
  • 30. 30
  • 31. 31
  • 32. 32
  • 33. 33
  • 34. 34
  • 35. 35
  • 36. 36
  • 37. 37
  • 38. 38
  • 39. 39
  • 40. 40
  • 41. 41
  • 42. 42
  • 43. 43
  • 44. 44