Mata kuliah Irigasi Drainase

1. Pertemuan - 03

2.  Bromly (1982) : “kesepakatan kolektif (norma)
dan prinsip aturan yang membentuk standar
perilaku individu maupun kelompok yang
dapat diterima”
 North (1990) : “semua bentuk batasan-batasan
yang dibuat oleh manusia untuk
memberi bentuk terhadap interaksi di antara
mereka”

4.  Inpres Nomor 3 Tahun 1999 tentang
pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan
irigasi.
 Meliputi :
1. redefinisi tugas dan tanggung jawab lembaga
pengelolaan irigasi,
2. pemberdayaan P3A,
3. Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) kepada P3A,
4. pembiayaanOP jaringan irigasi melalui iuran
pengelolaan air (IPAIR), dan
5. keberlanjutan sistem irigasi.

5. UU No. 7
Thn 2004
PP No. 20
Thn 2006
Pengembangan Sistem Irigasi Tersier Menjadi
Hak danTanggung Jawab Perkumpulan Petani
Pemakai Air

8.  Menurut PP No. 20 Tahun 2006 tentang
Irigasi, lembaga pengelolaan irigasi meliputi :
1. Instansi Pemerintah yang membidangi irigasi
(Bappeda, Dinas PU, Dinas Pertanian)
2. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
3. Komisi Irigasi

9.  P3A atau Perkumpulan Petani Pemakai Air
adalah kelembagaan pengelola irigasi yang
dibentuk oleh petani pemakai air sendiri
secara demokratis
 Termasuk lembaga lokal pengelola irigasi (PP
20 tahun 2006)

10. P3A
Gab.
P3A
Induk
P3A
Lokal/Tersier Sekunder Primer/DI

11.  membantu dalam meningkatkan efisiensi
penggunaan air pada tingkat usahatani,
 membagi air pada blok tersier secara merata,
 memelihara bangunan-bangunan tersier air
secara baik,
 mengatur pelaksanaan jadwal tanam dan pola
tanam yang telah ditentukan oleh pemerintah,
 membayar iuran pelayanan irigasi, dan
 meredakan konflik terhadap pembagian air.

12.  merencanakan dan melaksanakan O&P di petak
tersier,
 mobilitas sumberdaya petani; dan
 menjalin kerjasama horizontal dengan organisasi
formal dan nonformal di tingkat desa, serta
hubungan vertikal dengan instansi-instansi yang
bertanggung jawab atas O&P jaringan utama
(Sugianto, 1991).

13.  Memfasilitasi dan menyokong anggota untuk
menjalankan usaha-usaha ekonomi berbasis air,
baik dengan mengatur OP irigasi supaya efektif
dan efisien maupun dalam menjalankan usaha
ekonomi itu sendiri.
 Menghasilkan pendapatan bagi organisasi
petani (P3A) itu sendiri sehingga mereka mampu
melaksanakan tugas pengelolaan irigasi secara
lebih efektif dan efisien.
 Mempromosikan usaha-usaha ekonomi yang
cocok dengan lingkungan dimana sistem
tersebut beroperasi.

14.  Aspek Kelembagaan
 Aspek kelembagaan yang dapat
diindikasikan antara lain status
hukumorganisasi, kemampuan
manajerial, keaktifan pengurus dan
jumlah anggota yang aktif.

15.  Aspek teknis yang terdiri dari :
▪ Peningkatan dan penguasaan ketrampilan
praktis dibidang keirigasian dalam rangka
pembangunan, peningkatan, operasi &
pemeliharaan dan rehabilitasi,
▪ Pengetahuan tentang kegiatan usaha tani
kaitannya dengan ketahanan pangan.

16.  Aspek keuangan dan bidang usaha
 Diarahkan kepada manajemen
keuangan dan pengembangan
usaha ekonomi sesuai dengan
potensi daerahnya

17.  Komisi irigasi adalah lembaga yang dibentuk
oleh Gubernur/Bupati sebagai wadah
koordinasi antar berbagai pihak terkait dalam
pengembangan dan pengelolaan sistem
irigasi partisipatif.
 Komisi irigasi mempunyai fungsi membantu
Gubernur, Bupati/Walikota dalam
meningkatkan kinerja pengembangan dan
pengelolaan irigasi.

18.  Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun
2006, tentang Irigasi,
 pengelolaan sistim irigasi partisipatif adalah
penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta
petani sejak pemikiran awal sampai dengan
pengambilan keputusan dan pelaksanaan
kegiatan pada tahapan perencanaan,
pembangunan, peningkatan, operasi,
pemeliharaan, dan rehabilitasi.

19.  Prinsip pendekatan sosial budaya
 dengan memperhatikan potensi, kebutuhan
masyarakat dan kearifan lokal.
 Prinsip demokratisasi, partisipasi dan
pemberdayaan petani
 dengan mengutamakan kepentingan dan peran
serta masyarakat petani pemakai air di wilayah
kerjanya

20.  Prinsip desentralisasi dan debirokratisasi
 Desentralisasi : pemberian kewenangan dari
Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan atau
Pemerintah Kabupaten/Kota dan perkumpulan petani
pemakai air
 Debirokratisasi : pengaturan kembali wewenang
tugas dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
 Prinsip akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan sistem irigasi

21.  Prinsip satu daerah irigasi satu kesatuan
pengelolaan
 Prinsip pengelolaan sistem irigasi untuk
usaha tani berbasis pasar
 Prinsip pengelolaan sistem irigasi secara
efisien dan efektif sehingga mencapai
pemanfaatan yang optimal

25.  Merupakan organisasi petani di Bali yang
mengelola air irigasi untuk anggota-anggotanya.
 Suatu warisan budaya Bali berupa sistem
irigasi yang mengatur pembagian
pengelolaan airnya yang berdasarkan pada
pola-pikir harmoni dan kebersamaan yang
berlandaskan pada aturan-aturan formal dan
nilai-nilai agama.

26.  Subak didasari oleh konsepTri Hita Karana
 THK : keseimbangan antara pengabdian
manusia kepadaTuhan (Parahyangan)
dengan pelayanan mereka terhadap sesama
manusia (Pawongan), serta kecintaan
merawat alam lingkungan (Palemahan) agar
tetap lestari

33.  Saat irigasi berjalan baik, mereka menikmati
kecukupan air bersama-sama.
 Sebaliknya, pada saat air irigasi sangat kecil,
mereka akan mendapat air yang terbatas
secara bersama-sama.

34.  Saat kondisi kurang air :
 Saling pinjam meminjam air irigasi antar anggota subak dalam
satu subak, atau antar subak yang sistemnya terkait.
 Melakukan sistem pelampias, yakni kebijakan untuk
memberikan tambahan air untuk lahan sawah yang berada
lebih di hilir. Jumlah tambahan air ditentukan dengan
kesepakatan bersama.
 Melakukan sistem pengurangan porsi air yang harus diberikan
pada suatu komplek sawah milik petani tertentu, bila sawah
tersebut telah mendapatkan tirisan air dari suatu kawasan
tertentu di sekitarnya.
 Jika debit air irigasi sedang kecil, petani anggota subak tidak
dibolehkan ke sawah pada malam hari, pengaturan air
diserahkan kepada pengurus Subak.