hihi

1. Pancasila Pada Era
Orde Baru
Nama Kelompok :
• Riskiana Setya Adhani (14.0101.0056)
• Dwi Renni Wahyu Pratiwi (14.0101.0087)
• Suhenny (14.0101.0123 )

2. Pancasila
 Pancasila sendiri dapat di artikan menjadi 3 yaitu :
 Etimologis : Bhs Sansekerta ( Panca=5,Syila= dasar/alas/sendi )
 Syiila = aturan tingkah laku yang baik/ penting
 Historis : Tri Pitaka Budha ( 5 aturan berupa larangan = membunuh,
 mencuri,berzina, berdusta,minum miras)
 Negara Kertagama;Mpu Prapanca; Majapahit 1365 &Sutasoma;Mpu Tantular ( 5 batu
sendi kesusilaan berupa larangan = tindak kekerasa, mencuri,berhati
dengki,berdusta,minum miras)
 Terminologis : Digunakan untuk memberi nama dasar fils negara.
 Prosesnya : Pengusulan ( Sukarno, sidang BPUPKI 1 Juni 1945), Perumusan (Panitia 9
BPUPKI 22 Juni 45 dlm Piagam Jakarta), Penetapan ( PPKI, 18 Agst 45, dlm Pembukaan
UUD 45), Peresmian ( MPRS, 5 Juli 1966, dlm Tap MPRS No. XX/MPRS/66)

3. Satu tonggak sejarah yang merefleksikan dinamika kehidupan
kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila adalah termanifestasi
dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi :
“Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah
darah yang satu, tanah air Indonesia;
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa
yang satu, bangsa Indonesia;
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa
persatuan, bahasa Indonesia”.

4. Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa
Indonesia
Era Pra
Kemerdekaan
Era
Kemerdekaan
Era Orde
Lama
Era Orde Baru
Era Reformasi

5. Pancasila Pada Era Orde Baru
Orde Baru adalah sebutan bagi masa
pemerintahan presiden Soeharto di indonesia.
Orde Baru menggantikan orde lama yang merujuk
kepada era pemerintahan soekarno. Lahirnya
Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat
pemerintah 11 maret 1966. Orde Baru
berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam
jangka waktu tersebut, ekonomi
Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini
terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang
merajalela.

6. Pancasila Pada Era
Orde Baru
Ir. Soekarno menghendaki persatuan di antara beragam
golongan dan ideologi termasuk komunis, di bawah satu
payung besar, bernama Pancasila (doktrin Manipol),
sementara golongan antikomunis mengkonsolidasi diri
sebagai kekuatan berpaham Pancasila yang lebih “murni”
dengan menyingkirkan paham komunisme yang tidak ber-
Tuhan (ateisme). Pada rezim orde baru, hubungan yang
tidak baik dengan barat mulai diperbaiki.
Hal itulah yang
mendasari munculnya
Orde Baru

7. Soekarno
dilengserkan
oleh MPRs,
dan Jend.
Soeharto
kemudian
memegang
kendali
Pada peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 1967
Presiden Soeharto mengatakan, “Pancasila makin
banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad
kita mempertahankan Pancasila”. Selain itu, Presiden
Soeharto juga mengatakan, “Pancasila sama sekali
bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan,
Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar
dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila
harus diamalkan (Setiardja, 1994: 5)
Selanjutnya pada tahun 1968 Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi
Presiden Nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan
Pancasila sebagai dasar negara, yaitu:
1. Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968.

8. Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan (disingkat TAP)
MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)
Pada bulan Agustus 1982 Pemerintahan Orde Baru menjalankan
“Azas Tunggal” yaitu pengakuan terhadap Pancasila sebagai Azas
Tunggal, bahwa setiap partai politik harus mengakui posisi Pancasila
sebagai pemersatu bangsa (Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed.),
2010)
Adanya kesadaran dan timbullah gerakan masyarakat yang
dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan dan masyarakat sebagai
gerakan moral politik yang menuntut adanya “reformasi” di segala
bidang politik, ekonomi dan hukum
Pancasila hanya
dijadikan sebagai
legitimasi kekuasaan

9. Romantisme Pelaksanaan P4
Di era Orde Baru, terdapat kebijakan Pemerintah terkait penanaman nilai-nilai Pancasila, yaitu
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Materi penataran P4 bukan hanya
Pancasila, terdapat juga materi lain seperti UUD 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara
(GBHN), Wawasan Nusantara, dan materi lain yang berkaitan dengan kebangsaan,
nasionalisme dan patriotisme. Kebijakan tersebut disosialisaikan pada seluruh komponen
bangsa sampai level bawah termasuk penataran P4 untuk siswa baru Sekolah Dasar
(SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang lalu dilanjutkan di perguruan tinggi
hingga di wilayah kerja. Pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh melalui Badan
Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7)
dengan metode indoktrinasi. Dalam ungkapan Langenberg (1990), Orde Baru adalah negara
dan sekaligus sistem negara (pemerintahan eksekutif, militer, polisi, parlemen, birokrasi, dan
pengadilan), yang sejak 1965/1966 membangun hegemoni dengan formulasi ideologi sebagai
tiang penyangganya.
Visi Orde Baru pada saat itu adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat,
bangsa, dan negara yang melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen.

10. Peran Pancasila pada Masa Orde Baru
Peran Pancasila pada Masa Orde Baru Pancasila merupakan dasar
bagi suatu pemerintahan untuk menjalankan
kuasa bagi seluruh Rakyat Indonesia. Mulai dari Indonesia sebelum
merdeka hingga padamasa sekarang ini. Setiap masa Pemerintahan
mempunyai penerapan Pancasila yang berbeda-
beda. Dimulai dari pengaruh Pancasila pada pengambilan keputusan hi
ngga peran Pemerintah dalam mengatur disiplin Pancasila bagi
masyarakat Indonesia.Pemerintah mempunyai peranan penting dalam
mengatur disiplin
Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Pancasila yang merupakan dasa
r negara, dapat dijadikanlandasan agar pemikiran seluruh rakyat
Indonesia sesuai dengan dasar negarasehingga dapat dijadikan
landasan kuat Pemerintah dalam pengambilan suatukeputusan
kenegaraan agar tidak terdapat pro kontra yang besar bagi
kehidupankenegaraan.

11. Lanjutan.,
Pada masa Orde Baru, adalah masa saat gencar-gencarnya penanaman
nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan Pancasila
sebagai asastunggal dalam kehidupan berorganisasi. Semua organisasi
seperti organisasimasyarakat, komunitas, perkumpulan dan sejenisnya
harus menggunakan Pancasilasebagai asas utamanya. Pada sisi
masyarakat, banyak hal positif dari gencarnya penanaman Pancasila oleh
pemerintah seperti meningkatnya kehidupan sosial di kalangan rakyat
Indonesia.Sifat-sifat ketimuran sangat menonjol karena penanaman
Pancasila yang kuat padamasa orde baru tersebut. antara lain yaitu
kepedulian antarwargasangat kental, toleransi di kalangan masyarakat
cukup baik, dan budaya gotong royong yang sangat dijunjung tinggi.

12. Pasca-Orde Baru
Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat
dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian
digantikan "Era Reformasi". Masih adanya tokoh-tokoh penting
pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa
Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan
bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era
Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai "Era
Pasca Orde Baru".
Meski diliputi oleh kerusuhan etnis dan lepasnya Timor Timur,
transformasi dari Orde Baru ke Era Reformasi berjalan relatif
lancar dibandingkan negara lain seperti Uni Soviet
dan Yugoslavia. Hal ini tak lepas dari peran Habibie yang
berhasil meletakkan pondasi baru yang terbukti lebih kokoh dan
kuat menghadapi perubahan zaman.

13. Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru
 Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada
tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah
mencapai lebih dari AS$1.565
 Sukses transmigrasi
 Sukses KB
 Sukses memerangi buta huruf
 Sukses swasembada pangan
 Pengangguran minimum
 Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima
Tahun)
 Sukses Gerakan Wajib Belajar
 Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
 Sukses keamanan dalam negeri
 Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta
produk dalam negeri

14. Konflik Perpecahan Pasca Orde Baru
Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa
Indonesia. Setiap hari media massa
seperti radio dan televisi mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan
bangsa". Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah
meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya
seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama
ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya.[butuh rujukan] Namun
dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya
marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap
penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah.
Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang
sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran
itu orang Jawa.
Pada awal Era Reformasi konflik laten ini meledak menjadi terbuka antara lain
dalam bentuk konflik Ambon dan konflik Madura-Dayak di
Kalimantan.[12] Sementara itu gejolak diPapua yang dipicu oleh rasa
diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber
alamnya, juga diperkuat oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran

15. Penyimpangan Konstitusi pada Masa
Orde Baru yaitu:
1. Kekuasaan presiden dijalankan secara sewenang-wenanghal ini terjadi karena
kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dan
dilaksanakan oleh presiden.
2. Mprs menetapkan presiden menjadi presiden seumur hiduphal ini tidak sesuai
dengan ketentuan mengenai masa jabatan presiden.
3. Pimpinan mprs dan dpr diberi status sebagai menteridengan demikian, MPR
dan DPR berada di bawah presiden.
4. Pimpinan ma diberi status menteripeyimpangan terhadap prinsip bahwa
kekuasaan kehakiman merupakankekuasaan yang merdeka.
5. Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang-
undangdengan demikian, presiden melampaui kewenangannya yang
seharusnya undang-undang dibuat bersama dengan dpr.
6. Pembentukkan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi.
7. Presiden membubarkan dprmenurut konstitusi, presiden tidak
bisa membubarkan DPR.

16. Kesimpulan.,
Pancasila merupakan dasar bagi suatu Pemerintahan
untuk menjalankan
kuasa bagi seluruh Rakyat Indonesia. Pemerintah
mempunyai peranan penting dalammengatur disiplin
Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Sehingga sebagai
rakyatIndonesia yang baik, kita juga perlu melakukan
pengawasan bagi Pemerintah apakahsesuai dengan
dasar negara yang ditetapkan atau tidak.Masa Orde Baru
dapat dikatakan sebagai puncak diagung-
agungkannyaPancasila. Pada kehidupan masyarakat,
Pancasila merupakan hal positif yang dapatdijadikan
dasar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan
bernegara. Namundalam beberapa penerapannya
terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh
Pemerintah.

17. Sekian
dan
Terimakasih ...