1. Apa sih pajak itu ?
Kenapa sih harus bayar
pajak ?

2. PENGERTIAN PAJAK
Menurut UU No. 28 Tahun 2007
adalah Kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

3. Posyandu, ImunisasiFasilitas & Infrastruktur Subsidi Pangan & BBM Dana Alokasi Umum
APBN YANG SEBAGIAN BESAR
DARI PAJAK DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
Pelayanan kesehatan MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN
Pertahanan &
Penegakan Hukum Keamanan
Transportasi masal
Pendidikan Kelestarian LH Penanggula Kelestaria
n Bencana n

4. LANDASAN HUKUM
Pasal 1 butir 2 UU KUP
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pasal 2 ayat (1) UU KUP
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan
Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak
yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan
untuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.
UU PPh UU PPh
Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yg Setiap Wajib Pajak Badan yg
mempunyai penghasilan diatas PTKP mulai didirikan

5. OBYEK PAJAK
Penghasilan : setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh wajib
pajak, baik berasal dari Indonesia
atau dari luar Indonesia, yang
dapat dipakai untuk komsumsi
atau untuk menambah kekayaan
wajib pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan
dalam bentuk apapun.

6. TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK
 Bantuan atau sumbangan bagi pihak yg menerima bukan
merupakan objek pajak sepanjang diterima tdk dlm rangka
hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau
hubungan pengusaan antara pihak-pihak yg bersangkutan
 Harta hibahan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek
pajak apabila diterima keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus
satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan
atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil
termasuk koperasi yg ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak
dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan
kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yg
bersangkutan.
(Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh)
 WARISAN
 Bagian laba yg diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yg modalnya tidak terbagi atas saham-
saham, persekituan, perkumpulan, firma dan kongsi
 Pembayaran dari perusahaan asuransi kpd orang pribadi
sehubungan dgn asuransi kesehatan,asuransi kecelakaan, asuransi
jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa

7. SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
a.orang pribadi yang:
- bertempat tinggal di Indonesia,
- berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam
jangka waktu 12 bulan, atau
- dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di
Indonesia;
b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di
Indonesia;
c. warisan yang belum terbagi sebagai satu
kesatuan, menggantikan yang berhak.

8. SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
 orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih
dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
 badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia, yang :
 menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui BUT di Indonesia atau
 dapat menerima atau memperoleh penghasilan
dari Indonesia tanpa melalui BUT di Indonesia.

9. Kewajiban Wajib Pajak
Mendaftarkan
diri untuk
memperoleh
NPWP dan
Pengukuhan
sebagai PKP

10. Persyaratan NPWP
ORANG PRIBADI YANG WAJIB
MENDAFTARKAN DIRI UNTUK
MENDAPATKAN NOMOR POKOK
WAJIB PAJAK (NPWP) :
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KTP BAGI PENDUDUK
YANG MENJALANKAN USAHA
ATAU PEKERJAAN BEBAS INDONESIA , ATAU PASPOR
BAGI ORANG ASING
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG TIDAK MENJALANKAN
USAHA ATAU PEKERJAAN
BEBAS, YANG MEMPEROLEH
PENGHASILAN DIATAS
PENGHASILAN TIDAK KENA
PAJAK;
WAJIBPAJAK ORANG PRIBADI
LAINNYA.
NB:
WANITA KAWIN YG INGIN MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN SENDIRI DAPAT
MEMILIKI NPWP ATAS NAMANYA

11. Tempat Pendaftaran NPWP
• KPP YANG WILAYAH KERJANYA
MELIPUTI TEMPAT TINGGAL ATAU
TEMPAT KEDUDUKAN WP YBS.
• DALAM HAL KEGIATAN USAHA DI
BEBERAPA TEMPAT, JUGA WAJIB
MENDAFTARKAN DIRI KE KPP
YANG WILAYAH KERJANYA
MELIPUTI TEMPAT-TEMPAT
KEGIATAN USAHA WP;
• DALAM HAL TEMPAT TINGGAL
ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP
BERADA DALAM DUA ATAU LEBIH
WILAYAH KERJA KPP, DIREKTUR
JENDERAL PAJAK DAPAT
MENETAPKAN KPP TEMPAT WP
TERDAFTAR.

12. Penghapusan NPWP
Ketentuan Terbaru (UU No. 28 Tahun 2007)
1. Kriteria WP yang NPWP-nya dapat dihapuskan:
a. Diajukan permohonan oleh Wajib Pajak atau Ahli Warisnya apabila
Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau
objektif;
b. Wajib Pajak dilikuidasi;
c. Wajib pajak BUT menghentikan kegiatan usaha; dan
d. apabila dianggap perlu oleh DJP.
2. Penghapusan NPWP dilakukan setelah melakukan pemeriksaan paling lama 6
bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 12 bulan untuk Wajib Pajak badan
sejak permohonan.

13. FUNGSI NPWP
• sebagai identitas WP
• menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi
• untuk keperluan yang berhubungan dengan
dokumen perpajakan
• memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan
• mendapatkan pelayanan dari instansi/pihak lain
• tdk dikenakan tarif yg lebih tinggi seperti tabel di
bawah ini :
Jenis Pot/Put Tarif Non-NPWP
dibandingkan Tarif NPWP
Pasal 21 20% lebih tinggi
Pasal 22
Pasal 23
100% lebih tinggi
100% lebih tinggi