Materi LLAT 2016 dari Seksi Bank KPPN Batam

1. REVIEW
TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA,
PENGELOLAAN REKENING SATKER,
DAN RETUR SP2D TAHUN 2016
Selasa, 15 November 2016
BATAM

2. TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

3. TAHAPAN PERALIHAN MPN G1 KE MPN G2
s/d 31
Des 2015
untuk
Bank
Swasta
s/d 31 Juli
2016
untuk Bank
BUMN dan
BPD
s/d 31 Des
2016
untuk Pos
Mulai 1
Jan 2017
Implement
asi penuh
MPN G2
Batas Akhir Penggunaan MPN G1

4. 0
20
40
60
01
Jan
02
Feb
03
Mar
04
Apr
05
Mei
06
Jun
07
Jul
08
Agt
09
Sep
10
Okt
37 39
57 52
44 46
39 39 42 40
0.280.38
0.80
0.91
1.16 1.34
1.25 2.56 3.36 3.39
Ribuan
Sum of Trs G1 2015 Sum of Trs G2 2015
Perbandingan Jumlah Transaksi
MPN G1 dan G2 2015
0
20
40
60
80
01
Jan
02
Feb
03
Mar
04
Apr
05
Mei
06
Jun
07
Jul
08
Agt
09
Sep
10
Okt
27 22 35 29 23 19
4 6 5 4
12 17
25
26
26 32
28
42
56
45
Ribuan
Sum of Trs G1 2016 Sum of Trs G2 2016
Perbandingan Jumlah Transaksi
MPN G1 dan G2 2016
-
200
400
600
363
270347 431
313 312 331 348 312 336
2
2
4
8
10 12 21 21 24 43
Rpmiliar
Perbandingan Nilai Rp
MPN G1 dan G2 2015
Sum of Rp G1 2015 Sum of Rp G2 2015
0
200
400
600
800
1,000
1,200
138.9148.7135.4115.596.389.4 8.3 5.3 4.6 3.7
263 274257
480
294 366
338 352
1,053
333
Rpmiliar
Perbandingan Nilai Rp
MPN G1 dan G2 2016
Sum of Rp G1 2016 Sum of Rp G2 2016

5. PERMASALAHAN (1)
 Suspen Belanja karena setoran pengembalian
belanja masih menggunakan MPN G1
Satker yang menyetor menggunakan SSPB (MPN-G1):
KPU BC Batam, KPPBC Karimun, KPP Madya Batam,
Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, BNNK Batam,
Ditsabhara, Satbrimob, Polres Karimun.

6. PERMASALAHAN (2)
 Salah akun setoran baik yang menggunakan MPN
G1 maupun MPN G2 (saat create billing).
Contoh : Setoran PFK 2% Iuran Jaminan
Kesehatan PPNPN APBN menggunakan akun
811151 seharusnya 811141.
 Salah kode satker untuk MPN G1
Contoh : Setoran PNBP Kejaksaan Negeri Karimun
di Moro menggunakan kode satker 006948
(Kejaksaan Negeri Karimun), seharusnya kode
satker 009158.
 Salah nominal

7. SOLUSI
• Mekanisme Koreksi
sesuai PER-16/PB/2014
Suspen belanja,
salah akun dan
salah kode satker
• Mekanisme
Pengembalian
Salah nominal
• Segera MOVE ON ke
MPN-G2
PENCEGAHAN

8. PENGELOLAAN REKENING SATKER

9. DASAR HUKUM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI
NOMOR 252/PMK.05/2014
Tentang
REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/
LEMBAGA/SATUAN KERJA

10. RUANG LINGKUP PENGELOLAAN REKENING
MILIK K/L/SATKER
Penutupan
Rekening
Pengoperasian
Rekening
Pembukaan
Rekening

11. PEMBUKAAN REKENING
K/L
• Permohonan Pembukaan
Rekening (termasuk surat
kuasa)
• Tembusan Kepada Sekjen
K/L
Kuasa
BUN
• Penilaian Terhadap Permohonan
Pembukaan Rekening
• Persetujuan/Penolakan Rekening
• Tembusan Persetujuan Kepada
Sekjen K/L dan Kuasa BUN Pusat/
Daerah
K/L
• Atas Persetujuan Kuasa
BUN Membuka Rek pada
Bank/Pos
Bank/
Pos
• Membuka Rek. An. K/L Sesuai
Surat Persetujuan Kuasa BUN
• Menolak Pembukaan Rekening
Tanpa Persetujuan Kuasa BUN
• Untuk permohonan dan
persetujuan pembukaan
rekening pada bank umum
di luar negeri, salinan dapat
dikirim dan digunakan
mendahului surat aslinya
• Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari Kuasa BUN memiliki masa berlaku 15 hari kalender
sejak diterbitkan, jika lebih maka bank wajib tolak pembukaan rekening dan K/L wajib melakukan
permohonan ulang kepada Kuasa BUN
• Ijin pembukaan rek, milik perwakilan RI & rek. deposito milik BLU digunakan untuk 6 bulan ke

12. DJPB cq. Dit. PKN
(Kuasa BUN-P)
Rekening pada bank umum
yang bertempat dan
berkedudukan di luar negeri
Rek. Penampungan
Sementara
Rek. Penampungan Dana
Jaminan
Rek. Penampungan Dana
Titipan
KPPN
(Kuasa BUN-D)
Rek. Bendahara Penerimaan
Rek. Bendahara Pengeluaran
Rek. Penampungan Hibah
Langsung
Rek. Penampungan Dana
Bantuan Sosial
Rek. Milik BLU

13. 13
MoU Hibah /
Perjanjian Kerjasama Hibah

14. PENGOPERASIAN REKENING
BUNGA /
JASA GIRO
TNP
NON –
TNP
Bunga/
jasa Giro
Disetorka
n di akhir
bulan
berkenaa
n
PENDEBET
AN
REKENING
Debet
Rekening
dilakukan
dengan
surat
perintah
dari KPA
dan di
tandatanga
ni oleh KPA
dan
Bendahara
PENATAUSAHAAN
REKENING
Bendahara
membukuka
n
berdasarka
n bukti
debet/kredit
KPA
menguji
kebenaran
pembukua
n rekening
bendahara
Penatausa
haan
rekening
mengguna
kan
aplikasi
yang
dibangun
DJPB
Tata cara
pembukua
n mengacu
pada
peraturan
pembukua
nBendahar
a

15. 1-10
• Laporan Posisi Rekening dari satker ke KPPN
11
• Pengenaan Sanksi Blokir Rekening
15
• KPPN Menyampaikan Laporan Posisi Rekening KPPN
kepada Kanwil DJPB
20
• Kanwil DJPB menyusun rekapitulasi Laporan Posisi
Rekening Tingkat Kanwil Kepada Dirjen Perbendaharaan
Triwulan
• DJPB cq. Dit. PKN menyusun laporan posisi rekening
tingkat nasional
Tanggal

16.  Kuasa BUN Pusat berhak menutup dan memindah bukukan
dana rekening K/L dalam rangka pengelolaan kas
 Kuasa BUN Pusat menutup rekening terhitung 1 tahun sejak
rekening tergolong rekening pasif.
 Sebelum penutupan rekening, Kuasa BUN terlebih dahulu
menyampaikan konfirmasi rekening pasif kepada K/L
 PA/KPA menutup rekening yang tidak sesuai tujuan
pembukaan.
 Apabila rek. Ditutup dan terbukti bukan milik K/L, dana
rekening yang telah masuk kas negara dapat dikembalikan
kepada pemilik rekening
 Laporan penutupan rekening disampaikan PA/KPA kepada
Kuasa BUN penerbit ijin paling lambat 5 hari kerja sejak
penutupan rekening dengan lampiran bukti penutupan
dan/atau bukti pemindahbukuan saldo rekening

17. • Tidak menyampaikan
laporan posisi rekening
bulanan
• BLU yang tidak
menyampaikan laporan
posisi rekening, dilakukan
pemblokiran atas seluruh
rekening operasional yang
dikelola *)
Sebab
• Telah menyampaikan
laporan posisi rekening
bulanan kepada KPPN
Pencabutan
 Kuasa BUN dalam rangka
pengelolaan Kas
 Rek dibuka tanpa persetujuan
Kuasa BUN
 PA/KPA tidak melaporkan
pembukaan rekening paling
lama 21 hari kalender sejak
terbitnya persetujuan
pembukaan rekening
 Rek. Tergolong pasif selama
1 tahun (2 tahun sejak
transaksi terakhir), dan/atau
digunakan tidak sesuai
dengan permohonan ijin.

18. DATA REKENING SATKER DI KPPN BATAM
Uraian BPN BPG BPP
RPL
Jlh
RekBLU Non
BLU
Jlh
Jlh.Rekening
saat ini
13 126 4 31 15 46 189
Jlh.Rek yang
dibuka 2016
2 3 0 1 2 3 8
Jlh.Rek yg
ditutup 2016
5 11 0 16 7 23 39

19. PERMASALAHAN
 Rekening yang diblokir karena tidak/belum
menyampaikan laporan saldo rekening.
Rekening yang masih diblokir :
1. BPG 137 DKPP Kota Batam Hortikultura
2. BPG 137 Dinas Kesehatan Kota Batam
3. BPG 137 RSUD Batu Haji Batam
4. BPG 137 Disnaker Kab. Karimun
5. BPG 137 Dinas Tenaga Kerja Kota Batam
6. BPG 137 Dinas KP2K Kota Batam
7. RPL 137 RO Sarpras utk Hibah No 21RJR53M
 Laporan saldo rekening tidak sesuai format.
 Pengisian laporan saldo rekening tidak lengkap/ tidak
valid

20. CONTOH FORMAT LAPORAN YANG SALAH

21. CONTOH PENGISIAN LAPORAN YANG TIDAK LENGKAP

22. RETUR SP2D TAHUN 2016

23. 0
50
100
150
Jumlah Satker
Jumlah SP2D
Jumlah Data
Retur
50
103
144
Data Retur SP2D
DATA DAN FAKTA RETUR
JANUARI – OKTOBER 2016
0
6
9 10
27
12
5
12
8
14
0
6
10 11
31
34
5
12 13
22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt
Jumlah SP2D Retur
dan Jumlah Data Retur
Jlh SP2D Retur
Jlh data retur
Uraian Total Retur
%
Retur
Jumlah
Satker
125 50 40%
Jumlah
SP2D
17.774 103 0,57%
Jumlah
Penerima
142.331 144 0,10%

24. 20
6
44
72
2
Jumlah Data Retur SP2D
Berdasarkan Jenis Belanja
Gaji Induk
Non Gaji Induk
Bel.Pegawai Non Gaji
Non Bel.Pegawai
SPM KP
4
42
41
55
2
Jumlah Data Retur SP2D
Berdasarkan Tipe Supplier
Tipe 1
Tipe 2
Tipe 3
Tipe 6
Tipe 7
76
51
3
4
10
0 20 40 60 80
Rekening Salah
Rekening Tutup
Rekening Tidak Aktif
Rekening Diblokir
Rekening Frozen
Jumlah Data Retur SP2D
Berdasarkan Penyebab

25. 0 20 40
60
80
100
BRI
BNI
MANDIRI
BTN
Bank Swasta/BPD
81
23
19
4
17
Jumlah Data Retur SP2D
Berdasarkan Bank
0
20
40
60
80
s.d 1 juta >1 juta -
10 juta
> 10 juta
- 50 juta
> 50 juta
- 500 juta > 500 juta
29
71
18 20
6
Jumlah data retur SP2D
Berdasarkan Nominal Retur

26. 0
1
2
3
429615
BPS Kota
Batam
477173
KPP
Madya
Batam
613125
BTKLPP
Kelas I
Batam
689224
BPKP
Prov Kepri
984423
Dewan
Kawasan
BP Batam
Top 5 Nominal Retur Terbesar
> Rp 50 jt - Rp 500 jt
> Rp 500 juta
4
2
2 4 2
1 7
5
3
5
5
23
0
5
10
15
20
25
30
Bapelkes
Batam
PSO BC
Karimun
SATBRIMOB Kemenag
Batam 426238
Kemenag
Batam 426237
Top 5 Data Retur SP2D Satker
Tipe 6
Tipe 3
Tipe 2
Tipe 1

27. DASAR HUKUM
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-30/PB/2014
Tentang
MEKANISME PENYELESAIAN DAN
PENATAUSAHAAN RETUR SP2D
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SPAN

28. SIKLUS PENYELESAIAN RETUR SP2D
KPPN
MENERBITKAN
SP2D
BO PUSAT/BO II
MERETUR SP2D
SPAN AKAN
MEMASUKAN KE
DLM DAFTAR
RETUR
KPPN
MEMBERITAHUKA
N KE SATKER
ATAS RETUR
SP2D
SATKER
MENYAMPAI KAN
PERBAIKAN DATA
PENERIMA
KPPN MEMBUAT
SPM RETUR ATAS
BEBAN BA 999

29. PEMBAYARAN KEMBALI DANA RETUR SP2D DI
REKENING RETUR
 Berdasarkan surat pemberitahuan retur dari
KPPN, KPA/ satker melakukan perbaikan data
supplier dan/atau data kontrak pada aplikasi
SPM/GPP.
 Menyampaikan surat ralat/perbaikan rekening ke
KPPN paling lambat 7 hari kerja sejak surat
pemberitahuan retur diterima.

30. PEMBAYARAN KEMBALI DANA RETUR SP2D DI
REKENING RETUR (LANJUTAN)
 Surat ralat/perbaikan rekening dilampiri :
 SPTJM;
 ADK perubahan data supplier/SPM Dummy (jika
belum terdaftar di SPAN dan/atau kesalahan/
perubahan nama bank dan/atau nomor rekening)
 Surat permintaan perubahan data supplier (jika
bukan kesalahan nama bank dan/atau nomor
rekening);
 ADK perubahan data kontrak (nama bank dan/atau
nomor rekening);
 Surat permintaan penonaktifan data supplier yang
diretur.

31. PEMBAYARAN KEMBALI DANA RETUR SP2D
DI KAS NEGARA
 KPA/satker mengajukan surat permohonan
pembayaran kembali (SPPK) dana retur SP2D yang
telah disetor ke kas negara ke KPPN
 Surat permohonan dilampiri :
 SPTJM
 Surat permintaan perubahan data supplier
 ADK perubahan data supplier (jika belum terdaftar di
SPAN atau sudah pernah terdaftar namun perlu
dilakukan perubahan supplier melalui pendaftaran
data supplier)

32. AGAR PENYELESAIAN RETUR SP2D
EFEKTIF
Segera menindaklanjuti surat pemberitahuan retur SP2D
dari KPPN dengan mengumpulkan data penerima yang
dananya di retur.
Perubahan nama/nomor rekening agar disesuaikan dengan
yang tercantum pada rekening koran atau buku tabungan
penerima.
Satker agar memastikan nama dan nomor rekening
penerima dari pihak bank Valid dan Aktif
Menonaktifkan data supplier yang diretur di Aplikasi SAS
dan menyampaikan permintaan penonaktifan data supplier
kepada KPPN

33. UPAYA MENGURANGI RETUR SP2D
Satker meminta salinan rekening koran atau buku tabungan
yang memuat transaksi terakhir untuk memastikan rekening
valid dan aktif
Satker/KPPN dapat meneliti kebenaran nama dan nomor
rekening penerima melalui fasilitas internet banking
Satker lebih teliti dalam mencantumkan nama dan nomor
rekening pada SPM

34. BY : SEKSI BANK
BATAM