Modul keuangan negara

BAB I PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara

merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Pemerintah wajib menerapkan

kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk di

dalamnya kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang

diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip good governance. Dalam rangka

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik itulah, pemerintah Republik

Indonesia melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, reformasi pengelolaan keuangan ini juga dilatarbelakangi masih

digunakannya peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial.

Walau kehendak menggantikan aturan bidang keuangan warisan telah lama

dilakukan agar selaras dengan tuntutan zaman, baru pada tahun 2003 hal itu

terwujud dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara. Hal itu senada dengan makin besarnya belanja negara yang

dikelola oleh pemerintah sehingga diperlukan suatu metode pengawasan yang

memadai. Salah satu bentuknya adalah keterlibatan masyarakat/stakeholders.

Keterlibatan masyarakat ini juga seiring dengan makin besarnya porsi pajak dalam

mendanai operasional pemerintahan. Sumber daya alam yang selama ini besar

porsinya dalam penerimaan negara makin lama makin berkurang oleh karena

jumlah sumber yang terbatas. Pada satu pihak, biaya penyelenggaraan

pemerintahan semakin besar. Satu-satunya sumber adalah pajak dari masyarakat.

Agar masyarakat tidak merasa dirugikan, maka diperlukan suatu

pertanggungjawaban penggunaan pajak dari masyarakat oleh pemerintah dengan

MODUL KEUANGAN NEGARA 1

BAB I PENDAHULUAN

transparan.

Berkenaan dengan perubahan paradigma sistem pemerintahan dan tuntutan

masyarakat, maka perlu dilakukan reformasi di bidang keuangan sebagai

perangkat pendukung terlaksananya penerapan good governance. Reformasi

pengelolaan keuangan dilakukan dengan cara:

1. Penataan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum;

2. Penataan kelembagaan;

3. Penataan sistem pengelolaan keuangan negara; dan

4. Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan.

Dengan demikian reformasi manajemen keuangan ini tidak hanya melibatkan

Pemerintah Pusat dalam pelaksanaannya, tetapi sekaligus berlaku bagi Pemerintah

Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari materi ini, Penyuluh Perbendaharaan diharapkan mampu

memahami pengelolaan keuangan negara, termasuk keuangan daerah secara

umum dan mampu menjadi instruktur pelatihan keuangan negara.

2. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari modul ini diharapkan Penyuluh Perbendaharaan:

a. Memahami garis besar dan lingkup pengelolaan keuangan negara;

b. Memahami siklus keuangan negara;

c. Memahami pengelolaan aset pemerintah

d. Memahami pelaporan keuangan negara; dan

e. Memahami proses pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.


BAB I PENDAHULUAN

C. Deskripsi Ringkas

Materi Modul Pandangan Umum Pengelolaan Keuangan Negara ini disusun dalam

rangka memberikan pemahaman umum mengenai pengelolaan keuangan negara.

Sesuai dengan siklus pengelolaan keuangan negara, materi dimulai dengan

perencanaan kemudian dilanjutkan dengan penganggaran. Selanjutnya dalam

tataran pelaksanaan anggaran dibahas mengenai perbendaharaan, pengelolaan

aset, akuntansi dan dilanjutkan dengan pemeriksaan, serta berakhir dengan

pertanggungjawaban hasil pengelolaan keuangan negara.

D. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran dalam pelatihan ini dilakukan dengan cara pemaparan

konsep-konsep pokok undang-undang di bidang keuangan negara (Undang-Undang

No.17 Tahun 2003, Undang-Undang No.1 Tahun 2004, Undang-Undang No.15

Tahun 2004 dan Undang-Undang No.25 Tahun 2004). Keberhasilan pembelajaran

ini juga sangat tergantung pada partisipasi aktif dari para peserta latih dalam

aktivitas tanya jawab dan diskusi.


BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA SERTA SIKLUS ANGGARAN

BAB II
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP
KEUANGAN NEGARA SERTA SIKLUS ANGGARAN

A. Pengertian dan Lingkup Keuangan Negara

Sampai dengan terbitnya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945

masih menggunakan aturan warisan pemerintah kolonial. Peraturan perundangan

tersebut terdiri dari Indische Comptabiliteitswet (ICW), Indische Bedrijvenwet

(IBW) dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB). ICW ditetapkan

pada tahun 1864 dan mulai berlaku tahun 1867, Indische Bedrijvenwet (IBW)

Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan Reglement voor het Administratief

Beheer (RAB) Stbl. 1933 No. 381. Dengan terbitnya UU No. 17 Tahun 2003
diharapkan pengelolaan keuangan negara “dapat mengakomodasikan berbagai

perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan

keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia.”

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memberi batasan keuangan negara

sebagai “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta

segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik

negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Secara rinci

sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003, cakupan Keuangan

Negara terdiri dari :

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan

melakukan pinjaman;

2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan

negara dan membayar tagihan pihak ketiga;



3. Penerimaan Negara/Daerah;

4. Pengeluaran Negara/Daerah;

5. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain

berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan

negara/ perusahaan daerah;

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

7. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang

diberikan pemerintah.

Cakupan terakhir dari Keuangan Negara tersebut dapat meliputi kekayaan yang

dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-

yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan

negara/daerah.

Dalam pelaksanaannya, ada empat pendekatan yang digunakan dalam merumuskan

keuangan negara, yaitu dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Obyek

Keuangan Negara meliputi semua ”hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai

dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan

pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa

uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Selanjutnya dari sisi subyek/pelaku

yang mengelola obyek yang ”dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada

kaitannya dengan keuangan negara.”

Dalam pelaksanaannya, proses pengelolaan keuangan negara mencakup seluruh

rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana

tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan

sampai dengan pertanggungjawaban. Pada akhirnya, tujuan pengelolaan keuangan

negara adalah untuk menghasilkan kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang



berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek KN dalam rangka

penyelenggaraan kehidupan bernegara.

B. Siklus APBN

Pengelolaan keuangan negara setiap tahunnya dituangkan dalam APBN. Dengan

demikian seluruh program/kegiatan pemerintah harus dituangkan dalam APBN

(azas universalitas) dan tidak diperkenankan adanya program/kegiatan yang

dikelola di luar APBN (off budget).

Siklus APBN terdiri dari:

1. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang

terintegrasi. Program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah wajib

dituangkan dalam suatu rencana kerja. Ketentuan tentang perencanaan ini

diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana kerja terdiri dari RPJP untuk masa 20 tahun, RPJM untuk masa 5

tahun, dan RKP untuk masa 1 tahun. Di tingkat Kementerian Negara/Lembaga

untuk rencana jangka menengah disebut Rencana Strategis Kementerian

Negara/Lembaga. (Renstra KL) dan untuk rencana kerja tahunan disebut

Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja KL) sebagaimana diatur

dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan

Nasional.

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2003, anggaran disusun berdasarkan rencana

kerja (Renja KL). Dengan demikian, yang memperoleh alokasi anggaran adalah

program/kegiatan prioritas yang tertuang dalam rencana kerja dan menjadi

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA KL). Sementara itu, untuk Bagian Anggaran

Bendahara Umum Negara disusun Rencana Kerja dan Anggaran berupa Rencana

Dana Pengeluaran (RDP BUN) sebagaimana diatur dalam PP No. 90 Tahun 2010



(Revisi PP No. 21 Tahun 2004).

Dengan mekanisme demikian, program/kegiatan pemerintah yang direncanakan

itulah yang akan dilaksanakan. RKA-KL dan RDP BUN selanjutnya disampaikan

ke Menteri Keuangan untuk dihimpun menjadi RAPBN. RAPBN ini selesai

disusun pada awal Agustus untuk disampaikan ke DPR disertai Nota Keuangan.

2. Penetapan Anggaran

Pembahasan RAPBN di DPR dilaksanakan dari bulan Agustus sampai dengan

Oktober. Sehubungan dengan pembahasan RAPBN ini, DPR mempunyai hak

budget yaitu hak untuk menyetujui anggaran. Dalam hal DPR tidak setuju

dengan RAPBN yang diajukan oleh pemerintah, DPR dapat mengajukan usulan

perubahan atau menolaknya, namun DPR tidak berwenang untuk mengubah dan

mengajukan usulan RAPBN.

Apabila DPR tetap tidak menyetujuinya maka yang berlaku adalah APBN tahun

sebelumnya. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan organisasi,

fungsi, program/kegiatan, dan jenis belanja. Dengan APBN yang demikian

berarti DPR telah memberikan otorisasi kepada Kementerian Negara/Lembaga

untuk melaksanakan program/kegiatan dengan pagu anggaran yang dimilikinya.

APBN yang telah disetujui oleh DPR dan disahkan Presiden menjadi UU APBN

dan selanjutnya dimuat dalam Lembaran Negara. UU APBN dilengkapi dengan

rincian APBN yang dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN.

3. Pelaksanaan APBN

APBN dilaksanakan oleh Pemerintah untuk periode satu tahun anggaran. Tahun

anggaran Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 1 Januari sampai dengan

31 Desember. Dengan demikian, setelah berakhirnya tahun anggaran tanggal 31

Desember, anggaran ditutup dan tidak berlaku untuk tahun anggaran

berikutnya.

Berdasarkan UU APBN dan Perpres Rincian APBN disiapkan dokumen



pelaksanaan anggaran untuk setiap Kementerian Negara/Lembaga. APBN,

walaupun telah diundangkan sebagai UU, tetap merupakan anggaran. Oleh

karena itu, azas anggaran yang dikenal dengan nama azas fleksibilitas tetap

berlaku. Dalam rangka pelaksanaan azas ini, maka untuk mengakomodasi kondisi

riil yang dapat saja berbeda dengan yang diasumsikan pada saat penyusunan

anggaran, setiap tengah tahun berjalan dilakukan revisi APBN yang dikenal

dengan APBN-Perubahan (APBN-P).

Untuk keperluan penyusunan APBN-P, pemerintah menyampaikan realisasi

anggaran semester I disertai prognosis penerimaan dan pengeluaran semester

II. Untuk keperluan internal, seluruh Kementerian Negara/Lembaga diwajibkan

menyusun Laporan Keuangan Semesteran.

Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang tidak

tersedia anggarannya. Apabila pengeluaran tersebut terjadi sebelum APBN-P,

maka pengeluaran ini dimasukkan dalam APBN-P dan dilaporkan di Laporan

Realisasi Anggaran disertai penjelasan. Apabila pengeluaran terjadi setelah

APBN-P diundangkan, maka pengeluaran ini dilaporkan dalam Laporan Realisasi

Anggaran disertai dengan penjelasan.

Apabila pada akhir tahun terdapat program/kegiatan yang belum selesai

dilaksanakan atau anggaran belum terserap, tidak dapat dilanjutkan ke tahun

anggaran berikutnya kecuali ada kebijakan pemerintah untuk luncuran APBN.

Namun demikian, berhubung APBN hanya berlaku untuk periode satu tahun,

maka apabila ada kebijakan luncuran APBN wajib dimasukkan dalam APBN

tahun anggaran berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan

dimaksud setidak-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang

disampaikan ke DPR adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK.

Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan



negara dan badan lainnya.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004, keseluruhan komponen tersebut

dipertanggungjawabkan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara yang ruang lingkupnya telah diuraikan sebelumnya.

Untuk penyusunan LKPP, setiap Kementerian Negara/Lembaga sebagai

pengguna anggaran/barang wajib menyampaikan pertanggungjawabannya

kepada Presiden yang berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan

atas Laporan Keuangan. Kementerian Negara/Lembaga merupakan entitas

pelaporan sehingga terhadap laporan keuangannya dilakukan pemeriksaan oleh

BPK untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

4. Pemeriksaan Anggaran

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh

BPK. Pemeriksaan ini dilaksanakan selama 2 bulan setelah laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang berupa laporan keuangan

selesai disusun. Disamping itu terdapat pemeriksaan dan pengelolaan keuangan

yang dapat dilaksanakan sepanjang tahun. Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan

oleh BPK ataupun APIP.

5. Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, RUU pertanggungjawaban atas

pelaksanaan anggaran disampaikan ke DPR paling lambat akhir bulan Juni tahun

berikutnya.



PENYAMPAIAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN DALAM BENTUK LAPORAN KEUANGAN

LK UNAUDITED AUDIT LK AUDITED

Jan Feb Mar Apr Mei Jun
20X1 20X1 20X1 20X1 20X1 20X1
DPR
KEMENTERIAN
MENKEU BPK MENKEU
NEGARA/LEMBAGA

- TINGKAT K/ L
- TINGKAT ESELO N I
- TINGKAT SATKER


BAB III PERENCANAAN

BAB III
PERENCANAAN

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen

bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Agar pembangunan nasional dapat berjalan

dengan baik tidak dapat dilepaskan dari tataran demokrasi dan mengacu pada prinsip-

prinsip penting yang tidak boleh diabaikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah

kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Agar kegiatan

pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan adanya suatu

perencanaan pembangunan yang matang.

Perencanaan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan suatu “proses

untuk mementukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia.” Perencanaan sangat penting sebagai

salah satu proses dalam pengelolaan keuangan negara. Perencanaan sangat bermanfaat

dalam (a) mengurangi ketidakpastian serta perubahan di masa datang; (b)

mengarahkan semua aktivitas pada pencapaian visi dan misi organisasi; (c) sebagai

wahana untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja suatu organisasi.

A. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diharapkan dapat menjamin

tercapainya tujuan dalam bernegara. SPPN mencakup penyelenggaraan

perencanaan makro dari semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang

kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan nasional. SPPN

adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan


BAB III PERENCANAAN

rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan

jangka pendek yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan

masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam cakupan waktu, SPPN disusun dalam cakupan tiga periode perencanaan,

yaitu:

1. Jangka panjang dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

dengan jangka waktu 20 tahun;

2. Jangka menengah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) yang berjangka waktu 5 tahun; dan

3. Jangka pendek dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan periode

tahunan.

Selanjutnya, SPPN tersebut disusun dalam rangka mencapai tujuan sebagai

berikut :

1. menjamin adanya koordinasi di antara pelaku pembangunan, baik ditingkat

pusat, pusat dengan daerah, maupun antar daerah;

2. menjamin terciptanya intergrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah,

antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan

daerah;

3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan;

4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

5. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam suatu perencanaan pembangunan sebagai suatu siklus ada empat tahapan

yang dilalui, yakni:

1. Penyusunan rencana;

2. Penetapan rencana;

3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan


BAB III PERENCANAAN

4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara

keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Penyusunan rencana

dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk

ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan

rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan

terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan

rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang

telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders)

dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang

pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah

keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Selanjutnya

adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak

untuk melaksanakannya.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin

tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui

kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut

oleh pimpinan Kementerian Negara/Lembaga. Selanjutnya Menteri Perencanaan

menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan

dari masing-masing pimpinan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan tugas

dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan

perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis

data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja

pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja

yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran

kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat

(benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap

Kementerian Negara/Lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk

melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait

dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek


BAB III PERENCANAAN

pembangunan, Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, baik pusat maupun

daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk

menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-

masing jangka waktu sebuah rencana.

B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan suatu dokumen

perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Perencanaan ini

bersifat makro yang memuat “penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan

Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan

Nasional.” Proses penyusunan RPJP dilakukan secara partisipatif dengan

melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

Penyusunan RPJP dilakukan dalam 4 tahap, yaitu:

1. Penyiapan Rancangan RPJP, dimana kegiatan ini dibutuhkan guna mendapatkan

gambaran awal dari visi, misi, dan arah pembangunan nasional.

2. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jangka panjang yang

dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari seluruh pemangku

kepentingan/stakeholders terhadap rancangan RPJP.

3. Penyusunan Rancangan Akhir RPJP. Seluruh masukan dan komitmen hasil

Musrenbang menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan.

Penetapan undang-undang tentang RPJP, di bawah koordinasi Bappenas yang

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. Rancangan

akhir RPJP beserta lampirannnya disampaikan kepada DPR sebagai inisiatif

Pemerintah, untuk diproses lebih lanjut menjadi undang-undang tentang RPJP

Nasional.


BAB III PERENCANAAN

C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala negara

terpilih yang wajib disusun dalam waktu tiga bulan setelah dilantik. Dalam

penyusunannya, RPJMN harus berpedoman pada RPJP Nasional yang memuat

strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program, baik di dalam maupun

lintas Kementerian Negara/Lembaga, dalam satu maupun lintas kewilayahan, serta

kerangka ekonomi makro. Termasuk di dalamnya adalah arah kebijakan fiskal

dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang

bersifat indikatif.

Tahapan Penyusunan RPJM:

1. Penyiapan Rancangan awal RPJM Nasional oleh Bappenas sebagai lembaga yang

bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan pembangunan secara

nasional.

2. Penyiapan rancangan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (rancangan

Renstra K/L), yang dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga.

Penyusunan rancangan Renstra ini bertujuan untuk merumuskan visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai

dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga, agar selaras dengan

program prioritas kepala negara terpilih.

3. Penyusunan rancangan RPJM Nasional oleh Kementerian Perencanaan. Tahap ini

merupakan upaya mengintegrasikan rancangan awal RPJM Nasional dengan

rancangan Renstra K/L, yang menghasilkan rancangan RPJM Nasional.

4. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) jangka

menengah nasional. Kegiatan yang dilaksanakan paling lambat dua bulan setelah

presiden dilantik ini dilaksanakan guna memperoleh berbagai masukan dan

komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) atas rancangan

RPJM Nasional.


BAB III PERENCANAAN

5. Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Nasional, dimana seluruh masukan dan

komitmen hasil Musrenbang Jangka Menengah Nasional menjadi masukan

utama penyempurnaan rancangan RPJM Nasional.

6. Penetapan Peraturan Presiden tentang RPJM Nasional, di bawah koordinasi

kementerian yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

hukum.

D. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga

Renstra Kementerian Negara/Lembaga (K/L) memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas

dan fungsi K/L serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Tahapan Penyusunan Renstra K/L adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari visi, misi, dan program kepala negara terpilih terhadap tugas dan

fungsi Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Dalam hal ini

menteri/kepala lembaga mengkaji implikasi visi, misi, dan program presiden

terpilih terhadap tugas pokok dan fungsi K/L yang dipimpinnya dalam bentuk:

a. Memberikan penilaian keterkaitan visi, misi, dan program dalam Renstra K/L

pada periode lalu;

b. Mengidentifikasikan program presiden terpilih terhadap capaian kinerja

program K/L periode sebelumnya;

c. Membuat kesimpulan.

2. Menyusun Rancangan Renstra K/L dengan berpedoman pada Rancangan Awal

RPJM Nasional.

E. Rencana Pembangunan Jangka Tahunan

Rencana Pembangunan Jangka Tahunan adalah perencanaan yang meliputi periode

satu tahun yang dalam hal ini disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah dan

merupakan penjabaran dari RPJM Nasional. RKP berisi prioritas pembangunan,

rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian yang


BAB III PERENCANAAN

menyeluruh, termasuk kebijakan fiskal, serta program K/L, lintas K/L,

kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang masih

bersifat indikatif.

Selain RKP, pada tingkat kemeterian/lembaga disusun Rencana Kerja

Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL). Renja-KL disusun berpedoman pada

Renstra-KL yang telah ada lebih dulu dan mengacu pada prioritas pembangunan

nasional. Penyusunan Renja-KL dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan

RKP karena keduanya saling terkait. Adapun tahap penyusunan RKP adalah sebagai

berikut:

1. penyiapan rancangan awal RKP sebagai penjabaran RPJM Nasional;

2. penyiapkan rancangan Renja-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

dengan mengacu kepada rancangan awal RKP;

3. Bappenas mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan

rancangan Renja-KL;

4. musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang);

5. penyusunan rancangan akhir rencana kerja berdasarkan hasil Musrembang; dan

6. Penetapan RKP dalam bentuk Peraturan Presiden.

Selanjutnya, RKP ini menjadi pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) dan Renja-KL menjadi pedoman untuk menyusun Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).


BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN

BAB IV
PENGANGGARAN

Tujuan suatu negara pada dasarnya adalah memajukan kesejahteraan dan melindungi

rakyatnya, serta mencukupi kepentingan-kepentingan lain rakyatnya. Untuk mencapai

tujuan tersebut, pemerintah memiliki tugas yang sekaligus melekat pada fungsi negara

yang dapat dikategorikan sebagai fungsi reguler/utama negara dan fungsi sebagai

agen pembangunan. Kedua fungsi dimaksud dilaksanakan dalam operasional

pemerintahan yang sebagian besar terletak di pundak pemerintah.

Fungsi regular/fungsi utama negara adalah melaksanakan tugas yang membawa akibat

yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Fungsi utama negara terdiri dari empat

macam. Pertama negara sebagai political state. Dalam hal ini pemerintah menjalankan

fungsi pokoknya dalam pemeliharaan ketenangan, ketertiban, pertahanan, dan

keamanan. Kedua negara sebagai legal state yang bertujuan untuk mengatur tata

kehidupan bernegara dan tata kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya negara sebagai

administrative state. Kedudukan ini menitikberatkan pada azas demokrasi yaitu
kekuasaan berada di tangan rakyat dan pemerintah hanyalah menerima pendelegasian

kekuasaan dari rakyat melalui wakil-wakilnya. Terakhir adalah negara sebagai

diplomatical state. Sebagai diplomatical state, negara bertujuan untuk menjalin
persahabatan dan memelihara hubungan internasional dengan negara-negara lain.

Fungsi negara lainnya yang wajib dijalankan oleh pemerintah adalah sebagai agent of

development. Dalam menjalankan peran ini, pemerintah antara lain bertindak sebagai
pendorong inisiatif atau pendorong motivasi rakyat dalam usahanya untuk mengadakan

perubahan dan pembangunan masyarakat menuju ke arah kehidupan yang lebih baik,

berupa pemberian fasilitas-fasilitas fisik, kemudahan dalam perizinan dan birokrasi,

bimbingan dan kebijakan yang diarahkan kepada tercapainya pembangunan. Fungsi ini

dibagi lebih lanjut dalam dua peran. Pertama pemerintah sebagai stabilisator apabila



di dalam pembangunan terjadi adanya ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi,

dan sosial budaya. Kedua adalah pemerintah sebagai inovator. Artinya pemerintah

harus dapat mengadakan penemuan-penemuan baru dalam metode maupun sistem

dalam rangka pembangunan masyarakat dan negara.

Selain menjalankan fungsi reguler dan agent of development, pemerintah memiliki

tugas yang lain dan sangat penting yaitu sebagai pengelola keuangan negara yang harus

dilaksanakan sesuai dengan tata aturan dan prosedur yang berlaku didalam

pemerintahan. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, Keuangan Negara adalah “semua

hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik

berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Hak negara mencakup untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang,

dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara mencakup untuk menyelenggarakan tugas

layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Pelaksanaan

pengelolaan keuangan negara/daerah adalah perencanaan (yang didalamnya terdapat

proses penyusunan anggaran).

Untuk itu, pemerintah setiap tahun memiliki hak dan sekaligus kewajiban untuk

menyusun anggaran. Anggaran yang disusun oleh pemerintah merupakan wujud

perencanaan pembangunan tahunan sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan tugas

kenegaraan selama satu tahun.

A. Pengertian Anggaran

Kata anggaran merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris budget yang

sebenarnya berasal dari bahasa Perancis bougette. Kata ini mempunyai arti

sebuah tas kecil. Berdasar dari arti kata asalnya, anggaran mencerminkan adanya

unsur keterbatasan. Pada dasarnya anggaran perlu disusun karena keterbatasan

sumber daya yang dimiliki pemerintah, dalam hal ini adalah dana. Karena

terbatasnya dana, maka diperlukan alokasi sesuai dengan prioritas dan dalam

kurun waktu yang telah ditentukan. Ada beberapa pengertian anggaran yang dapat



dikutip.

Anggaran negara (state budget) menurut John F. Due dalam ”Government Finance

and Economic Analysis” adalah: ”A budget, in the general sense of the term, is a
financial plan for a spesific period of time. A government budget therefore, is a
statement of proposed expenditures and expected revenues for the coming
period, together with data of actual expenditures and revenues for current and
past period.” Sedangkan menurut Wildavsky, anggaran adalah:

1. catatan masa lalu;

2. rencana masa depan;

3. mekanisme pengalokasian sumber daya;

4. metode untuk pertumbuhan;

5. alat penyaluran pendapatan;

6. mekanisme untuk negosiasi;

7. harapan-aspirasi-strategi organisasi;

8. satu bentuk kekuatan kontrol;

9. alat atau jaringan komunikasi.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, anggaran negara meliputi:

1. rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja;

2. gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk

pembangunan;

3. alat pengendalian;

4. instrumen politik; dan

5. disusun dalam periode tertentu.

Selanjutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menurut UU No.

17 Tahun 2003 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

APBN selalu dinanti oleh berbagai kalangan untuk dikaji sejauh mana kemampuan

pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan dari



sumber daya yang terbatas. Anggaran pemerintah setiap tahun selalu berubah-

ubah baik jumlah nominal, jenis pendapatan dan alokasi belanja, serta proporsi

alokasinya. Pada tahun tertentu, pemerintah memprioritaskan sektor pekerjaan

umum, tapi ditahun berikutnya pemerintah memprioritaskan sektor pendidikan

dan kesehatan. Hal ini terjadi diakibatkan berbagai faktor, antara lain

perkembangan politik, dinamika perekonomian dunia/nasional/daerah, peristiwa

sosial/alam, tuntutan masyarakat, dan lain sebagainya.

B. Prinsip-prinsip Penganggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan

alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi

dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai

tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari

penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik.

Secara umum, prinsip-prinsip penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

APBN harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran,

hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu progam dan kegiatan

yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk

mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan

masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana

ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

2. Disiplin Anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat

guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat

dipertanggungjawabkan.



Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja

yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran

belanja.

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedia

penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan

progam dan kegiatan yang belum/tidak tersedia anggarannya.

3. Keadilan Anggaran

Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil agar dapat

dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam

pemberian pelayanan. Hal ini dikarenakan sumber daya yang digunakan dalam

anggaran berupa pendapatan negara pada hakekatnya diperoleh melalui peran

serta seluruh anggota masyarakat.

4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat

menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan

masyarakat

5. Disusun dengan pendekatan kinerja

APBN disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya

pencapaian hasil kerja (keluaran dan hasil) dari perencanaan atas alokasi biaya

atau masukan/input yang telah ditetapkan. Hasil kerja harus sepadan atau

lebih besar dari biaya atau masukan. Selain itu juga harus mampu

menumbuhkan profesionalisme kerja pada setiap unit kerja yang terkait.

C. Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen



untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan

manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut didiskripsikan pada seperangkat

tujuan dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.

Bagaimana cara agar tujuan itu dapat dicapai, dituangkan dalam program diikuti

dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Program pada anggaran

berbasis kinerja didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas, baik aktivitas

langsung maupun tidak langsung yang mendukung program sekaligus melakukan

estimasi biaya-biaya berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas tersebut. Aktivitas

tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerja tahunan. Dengan kata lain,

integrasi dari rencana kinerja tahunan (Renja) yang merupakan rencana

operasional dari Renstra dan anggaran tahunan merupakan komponen dari

anggaran berbasis kinerja

Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis

kinerja adalah:

1. Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya;

2. Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapaian kinerja dapat

diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan

prestasinya

Penyediaan informasi secara terus-menerus sehingga dapat digunakan dalam

manajemen perencanaan, pemograman, penganggaran, dan evaluasi

Kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi

penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu:

1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi;

2. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus;

3. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu

dan orang);

4. Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas;



5. Keinginan yang kuat untuk berhasil.

D. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan ke depan

untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang. Pada

prinsipnya perencanaan kinerja merupakan penetapan tingkat capaian kinerja yan

dinyatakan dengan ukuran kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target

yang telah ditetapkan.

Perencanaan merupakan komponen kunci untuk lebih mengefektifkan dan

mengefisienkan Pemerintah Daerah. Sedangkan perencanaan kinerja membantu

pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah diidentifikasikan dalam rencana

strategis, termasuk didalamnya pembuatan terget kinerja dengan menggunakan

ukuran-ukuran kinerja.

Tingkat pelayanan yang diinginkan pada dasarnya merupakan indikator kinerja

yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan

kewenangannya. Selanjutnya untuk penilaian kinerja dapat digunakan ukuran

penilaian didasarkan pada indikator sebagai berikut:

1. Masukan (Input)

Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan

dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator merupakan tolok ukur

kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber: dana, sumber daya

manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk

melaksanakan program atau kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya,

suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki

telah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Tolok ukur ini

dapat juga digunakan untuk perbandingan (benchmarking) dengan lembaga-

lembaga lain yang relevan. Contoh indikator masukan untuk kegiatan

‟penyuluhan lingkungan sehat untuk daerah pemukiman masyarakat kurang



mampu‟ adalah jumlah dana yang dibutuhkan dan tenaga penyuluh kesehatan.

Walaupun tolok ukur masukan relatif mudah diukur serta telah digunakan

secara luas, namun seringkali dipergunakan secara kurang tepat sehingga dapat

menimbulkan hasil evaluasi yang rancu atau bahkan menyesatkan. Beberapa hal

berikut ini sering dijumpai dalam menetapkan tolok ukur masukan yang dapat

menyesatkan:

a. Pengukuran Sumber Daya Manusia tidak menggambarkan intensitas

keterlibatannya dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Pengukuran biaya tidak akurat karena banyak biaya-biaya yang dibebankan

ke suatu kegiatan tidak mempunyai kaitan yang kuat dengan pencapaian

sasaran kegiatan tersebut.

c. Banyaknya biaya-biaya masukan (input) seperti gaji bulanan personalia

pelaksana, biaya pendidikan dan pelatihan, dan biaya penggunaan peralatan

dan mesin seringkali tidak diperhitungkan sebagai biaya kegiatan.

2. Keluaran (output)

Keluaran adalah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari program

atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan. Indikator keluaran

adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang

dapat berupa fisik dan/atau non fisik.

Dengan membandingkan indikator keluaran instansi dapat menganalisis sejauh

mana kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator keluaran hanya

dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok

ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik

dan terukur. Oleh karenanya indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup

dan sifat kegiatan instansi. Untuk kegiatan yang bersifat penelitian berbagai

indikator kinerja yang berkaitan dengan keluaran paten dan publikasi ilmiah

sering dipergunakan baik pada tingkat kegiatan maupun instansi. Untuk



kegiatan yang bersifat pelayanan teknis, indikator yang berkaitan dengan

produk, pelanggan, serta pendapatan yang diperoleh dari jasa tersebut

mungkin lebih tepat untuk digunakan.

Beberapa indikator keluaran juga bermanfaat untuk mengidentifikasikan

perkembangan instansi. Sebagai contoh besarnya pendapatan yang diperoleh

melalui pelayanan teknis, kontrak riset, besarnya retribusi yang diperoleh,

serta perbandingannya dengan keseluruhan anggaran instansi, menunjukkan

perkembangan kemampuan instansi memenuhi kebutuhan pasar, serta

mengindikasikan tingkat ketergantungan instansi yang bersangkutan pada

APBN.

Dalam mempergunakan indikator keluaran, beberapa permasalahan berikut

perlu dipertimbangkan:

a. Perhitungan keluaran seringkali cenderung belum menentukan kualitas.

Sebagai contoh jumlah layanan medik di RSU mungkin belum

memperhitungkan kualitas layanan yang diberikan.

b. Indikator keluaran sering kali tidak dapat menggambarkan semua keluaran

kegiatan, terutama yang bersifat intangible. Sebagai contoh, banyak hasil

penelitian yang walaupun mengandung penemuan yang baru, namun karena

berbagai pertimbangan tertentu tidak dapat dipatenkan.

3. Hasil (outcome)

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan

pada jangka menengah (efek langsung). Indikator hasil adalah sesuatu manfaat

yang diharapkan diperoleh dari keluaran. Tolok ukur ini menggambarkan hasil

nyata dari keluaran suatu kegiatan. Pada umumnya para pembuat kebijakan

paling tertarik pada tolok ukur hasil dibandingkan dengan tolok ukur lainnya.

Namun untuk mengukur indikator hasil, informasi yang diperlukan seringkali

tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh. Oleh karenanya setiap instansi perlu

mengkaji berbagai pendekatan untuk mengukur hasil dari keluaran suatu



kegiatan.

Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator

keluaran. Sebagai contoh „penghitungan jumlah bibit unggul‟ yang dihasilkan

oleh suatu kegiatan merupakan tolok ukur keluaran. Namun „penghitungan besar

produksi per hektar‟ yang dihasilkan oleh bibit-bibit unggul tersebut atau

„penghitungan kenaikan pendapatan petani‟ pengguna bibit unggul tersebut

merupakan tolok ukur hasil. Dari contoh tersebut, dapat pula dirasakan bahwa

penggunaan tolok ukur hasil seringkali tidak murah dan memerlukan waktu yang

tidak pendek, karena validitas dan reliabilitasnya tergantung pada skala

penerapannya. Contoh nyata yang membedakan antara indikator output dan

indikator outcome adalah pembangunan gedung sekolah dasar. Secara output

gedung sekolah dasar tersebut telah seratus persen berhasil dibangun. Akan

tetapi belum tentu gedung tersebut diminati oleh masyarakat setempat.

Indikator outcome lebih utama dari pada sekedar output. Walaupun produk

telah dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan tersebut telah

dicapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih

tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator

outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam
bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan

memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Pencapaian indikator kinerja outcome ini belum tentu akan dapat terlihat dalam

jangka waktu satu tahun. Seringkali outcome baru terlihat setelah melewati

kurun waktu lebih dari satu tahun, mengingat sifatnya yang bukan hanya

sekedar hasil. Dan mungkin juga indikator outcome tidak dapat dinyatakan

dalam ukuran kuantitatif akan tetapi lebih bersifat kualitatif.

E. Target Kinerja

Setelah indikator kinerja ditentukan, mulailah disusun target kinerja untuk setiap

indikator kinerja yang telah ditentukan. Target kinerja adalah tingkat kinerja



yang diharapkan dicapai terhadap suatu indikator kinerja dalam satu tahun

anggaran tertentu dan jumlah pendanaan yang telah ditetapkan. Target kinerja

harus mempertimbangkan sumber daya yang ada dan juga kendala-kendala yang

mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi

dalam menentukan target kinerja yang baik, seperti dapat dicapai, ekonomis,

dapat diterapkan, konsisten, menyeluruh, dapat dimengerti, dapat diukur, stabil,

dapat diadaptasi, legitimasi, seimbang, dan fokus kepada pelanggan.

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapan target kinerja:

a. Memiliki dasar penetapan sebagai justifikasi penganggaran yang diprioritaskan

pada setiap fungsi/bidang pemerintahan

b. Memperhatikan tingkat pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah terhadap suatu kegiatan tertentu.

c. Kelanjutan setiap program, tingkat inflasi, dan tingkat efisiensi menjadi bagian

yang penting dalam menentukan target kinerja.

d. Ketersediaan sumber daya dalam kegiatan tersebut: dana, SDM, sarana,

prasarana pengembangan teknologi, dan lain sebagainya.

e. Kendala yang mungkin dihadapi di masa depan

Penetapan target kinerja kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Spesifik

Berarti unik, menggambarkan obyek/subyek tertentu, tidak berdwimakna atau

diinterpretasikan lain

b. Dapat diukur

Secara obyektif dapat diukur baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif

c. Dapat Dicapai (attainable)

Sesuai dengan usaha-usaha yang dilakukan pada kondisi yang diharapkan akan

dihadapi

d. Realistis;

e. Kerangka waktu pencapaian (time frame) jelas; dan

f. Menggambarkan hasil atau kondisi perubahan yang ingin dicapai.



F. Standar Analisis Belanja

Standar Analisa Belanja (SAB) merupakan salah satu komponen yang harus

dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan

APBN dengan pendekatan kinerja. SAB adalah standar untuk menganalisis

anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk

menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

SAB digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program

atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja dalam satu tahun anggaran.

Penilaian terhadap usulan anggaran belanja dikaitkan dengan tingkat pelayanan

yang akan dicapai melalui program atau kegiatan. Usulan anggaran belanja yang

tidak sesuai dengan SAB akan ditolak atau direvisi sesuai standar yang

ditetapkan. Rancangan APBN disusun berdasarkan hasil penilaian terhadap

anggaran belanja yang diusulkan unit kerja.

Dalam rangka menyiapkan rancangan APBN, SAB merupakan standar atau

pedoman yang bermanfaat untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya

terhadap suatu kegiatan yang direncanakan oleh setiap unit kerja. SAB dalam hal

ini digunakan untuk menilai dan menentukan rencana program, kegiatan dan

anggaran belanja yang paling efektif dan upaya pencapaian kinerja. Penilaian

kewajaran berdasarkan SAB berkaitan dengan kewajaran biaya suatu program

atau kegiatan yang dinilai berdasarkan hubungan antara rencana alokasi biaya

dengan tingkat pencapaian kinerja program atau kegiatan yang bersangkutan.

Disamping atas dasar SAB, dalam rangka menilai usulan anggaran belanja dapat

juga dilakukan berdasarkan kewajaran beban kerja yang dinilai berdasarkan

kesesuaian antara program atau kegiatan yang direncanakan oleh suatu unit kerja

dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang bersangkutan.

Penerapan SAB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain: (1)

mendorong setiap unit kerja untuk lebih selektif dalam merencanakan program

dan atau kegiatannya, (2) menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam



upaya pencapaian kinerja, (3) mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan

investasi dan non investasi.

G. Standar Biaya

Standar biaya merupakan komponen lain yang harus dikembangkan sebagai dasar

untuk mengukur kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja, selain Standar

Analisa Biaya dan tolok ukur kinerja. Standar biaya adalah harga satuan unit biaya

yang berlaku. Penerapan standar biaya ini membantu penyusunan anggaran belanja

suatu program atau kegiatan bagi setiap K/L dan unit kerja yang ada agar

kebutuhan atas suatu kegiatan yang sama tidak berbeda biayanya. Pengembangan

standar biaya akan dilakukan dan diperbaharui secara terus menerus sesuai

dengan perubahan harga yang berlaku.

H. Penyusunan RKA K/L

Penyusunan RKA-K/L dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan

pengeluaran jangka menengah, terpadu dan prestasi kerja. Pendekatan kerangka

pengeluaran jangka menengah (KPJM) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan

maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang

direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang

direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program

dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Penyusunan RKA-KL dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan

mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L

untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Penyusunan RKA-KL dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan

dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam

pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

RKA-KL, memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan



kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan

rincian objek pendapatan, belanja, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Penyusunan RKA-KL diawali dengan penyusunan Renja-KL yang memuat kebijakan,

program, dan kegiatan yang dilengkapi sasaran kinerja dengan mengacu pada

prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta prakiraan maju untuk

tahun anggaran berikutnya. Tahap ini merupakan tahap dimulainya mengaitkan

rencana kerja dengan jumlah anggaran yang tersedia dan persiapan untuk

menyusun RKA-KL. Selanjutnya Renja dimaksud ditelaah oleh Bappenas

berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Koordinasi ini dilakukan atas pendaanan

dan pengkodean.

Berdasarkan hasil pembahasan pokok-pokok kebijakan umum fiskal dan RKP antara

pemerintah dengan DPR, Menteri Keuangan menerbitkan SE tentang Pagu

Sementara bagi masing-masing program pada K/L pada pertengahan bulan Juni.

Pagu Sementara ini merupakan dasar bagi K/L untuk menyesuakan Rencana Kerja

mereka menjadi RKA-KL yang dirinci per kegiatan untuk setiap unit kerja yang

ada di K/L. Selanjutnya hasil penyusunan RKA ini akan dibahas oleh K/L dengan

komisi di DPR yang mitra kerjanya.

RKA-K/L hasil pembahasan kemudian diserahkan kepada Menteri Perencanaan

untuk ditelaah. Penelaahan dilakukan oleh MenteriPerencanaan untuk

kesesuaiannya dengan RKP dan oleh Menkeu untuk kesesuaiannya dengan Pagu

Sementara. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi penganggaran dengan

perencanaan dan prioritas pembangunan nasional serta tidak melampaui pagu.

Tahap akhir dari penyusunan RKA-KL ini adalah menghimpun seluruh RKA hasil

telaahan untuk dijadikan bahan menysusun rancangan APBN dan nota keuangan.

Tahap ini dilakukan oleh Menkeu dan hasilnya akan dibahas dalam sidang kabinet.

I. Rencana Dana Pengeluaran BUN

Dalam PP 90 Tahun 2010 telah diatur mekanisme dan landasan hukum tata cara



penyusunan rencana kerja dan anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum

Negara. Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara

menetapkan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai Pembantu

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara.

Pada awal tahun, Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dapat

berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pihak lain terkait

penyusunan indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara untuk

tahun anggaran yang direncanakan dengan memperhatikan prakiraan maju dan

rencana strategis yang telah disusun.

Indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara tersebut

merupakan indikasi dana dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah yang

penganggarannya hanya ditampung pada Bagian Anggaran Bendahara Umum

Negara Kementerian Keuangan. Kebutuhan dana untuk Bagian Anggaran BUN

meliputi dana untuk:

1. transfer ke daerah;

2. bunga utang;

3. subsidi;

4. hibah (dan penerusan hibah);

5. kontribusi sosial;

6. dana darurat/penanggulangan bencana alam;

7. kebutuhan mendesak (emergency),

8. cadangan untuk mengantisipasi perubahan kebijakan (policy measures)

9. dana transito;

10. cicilan utang;

11. dana investasi Pemerintah;

12. penyertaan modal negara;

13. dana bergulir;

14. dana kontinjensi;

15. penerusan pinjaman (on-lending); dan



16. kebutuhan lain-lain yang tidak dapat direncanakan.

Selanjutnya dalam menetapkan pagu dana pengeluaran Bendahara Umum Negara,

Menteri Keuangan berpedoman pada:

1. arah kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden;

2. prioritas anggaran;

3. RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan

pembahasan Rancangan APBN;

4. indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara; dan

5. evaluasi Kinerja penggunaan dana Bendahara Umum Negara.

J. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan. Anggaran Pendapatan merupakan estimasi pendapatan

yang mungkin dicapai dalam periode yang bersangkutan. Kelompok anggaran

pendapatan terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah.

Anggaran belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran yang dapat dibebankan

pada APBN. Belanja klasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan

kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan

dengan susunan organisasi pemerintahan.

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan terdiri dari:

1. pelayanan umum;

2. ketertiban dan keamanan;

3. pertahanan;

4. ekonomi;

5. lingkungan hidup;

6. perumahan dan fasilitas umum;

7. kesehatan;

8. pariwisata dan budaya;



9. agama;

10. pendidikan; serta

11. perlindungan sosial.

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan rencana

kerja masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:

1. belanja pegawai;

2. belanja barang dan jasa;

3. belanja modal;

4. bunga;

5. subsidi;

6. hibah;

7. bantuan sosial; dan

8. belanja lainnya.

Selain jenis belanja di atas, terdapat kelompok belanja ke daerah yang terdiri

dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Dari uraian di atas, siklus penganggaran yang merupakan kelanjutan dari

perencanaan secara terintegrasi dan kaitannya dengan proses perancanaan dan

penganggaran oleh pemerintah daerah dapat digambarkan secara utuh seperti

gambar berikut ini.



BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan suatu dokumen yang

sangat penting artiya dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara.

Undang_Undang APBN mencerminkan otorisasi yang diberikan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Pemerintah untuk melaksanakan program-

program pembangunan dalam batas-batas anggaran yang telah ditetapkan.

Anggaran pendapatan merupakan estimasi penerimaan (estimated revenue) yang

diperkirakan akan diterima dalam satu tahun anggaran, sedangkan anggaran

belanja merupakan pagu anggaran belanja yang disediakan untuk membiayai

program dan kegiatan selama satu tahun anggaran (appropriation). Undang-undang

APBN inilah yang mengatur program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh

Pemerintah dalam suatu tahun anggaran.

Selanjutnya Undang-Undang APBN dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan

Presiden tentang Rincian APBN, yang dalam istilah keuangan Negara dikenal

sebagai apportionment. Peraturan Presiden dimaksud diperlukan sebagai landasan

operasional bagi Pemerintah untuk melaksanakan APBN.

Periode pelaksanaan APBN adalah satu tahun, yaitu dari 1 Januari sampai dengan

31 Desember. Dalam rangka menjaga agar APBN dapat dilaksanakan secara tepat

waktu maka dalam Undang-Undang 17/2003 maupun PP 90/2010 telah ditentukan

kalender anggarannya, yaitu APBN harus sudah diundangkan paling lambat bulan

Oktober tahun sebelumnyan demikian diperlukan agar Pemerintah mempunyai

waktu yang cukup untuk menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran. Demikian pula

bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dengan ditetapkannya APBN pada bulan



Oktober, mereka dapat menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

secara tepat waktu.

B. Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Dokumen pelaksanaan anggaran memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada

pengguna anggaran. Alokasi anggaran pendapatan disebut Estimasi pendapatan

yang dialokasikan dan alokasi anggaran belanja disebut allotment. Dokumen

pelaksanaan anggaran di Pemerintah Pusat disebut Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) sedangkan di Pemerintah daerah disebut Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan Negara adalah beralihnya konsep

administrasi keuangan (financial administration) ke manajemen keuangan

(financial management). Hal ini memerlukan pembaharuan pada setiap fungsi

manajemen, baik pada tataran perencanaan, pengangaran, pelaksanaan anggaran,

akuntansi dan pertanggungjawaban, serta pemeriksaan. Semua fungsi diarahkan

pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam refomasi manajemen keuangan

Negara adalah “let the managers manage”. Dengan pendekatan ini kepada

pengguna anggaran diberikan fleksibilitas untuk melaksanakan anggaran. Pengguna

anggaran diberikan kewenangan untuk menyusun DIPA sesuai dengan program dan

kegiatan yang telah ditetapkan serta plafon anggaran yang telah disediakan.

Dengan mekanisme yang demikian maka kepada para pengguna anggaran diberikan

fleksibilitas yang seluas-luasnya untuk mengatur anggarannya, dituangkan dalam

DIPA sesuai dengan kebutuhan.

Namun demikian mekanisme check and balance tetap dilaksanakan sehingga DIPA

yang disusun oleh pengguna anggaran tidak serta merta langsung diberlakukan,

namun harus dibahas dulu dengan Kementerian Keuangan, dalam hal ini

dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal



Perbendaharaan untuk memperoleh pengesahan. Pembahasan ini merupakan

pelaksanaan fungsi pengendalian, dilakukan untuk meyakini bahwa DIPA disusun

sesuai dengan Undang-Undang APBN serta menggunakan standar harga yang

wajar sesuai dengan ketentuan.

Anggaran dalam DIPA diklasifikasikan terinci sampai organisasi, fungsi, sub

fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Dengan demikian maka azas

spesialitas benar-benar digunakan di sini, yaitu anggaran secara spesifik

disediakan untuk membiayai kegiatan tertentu dan tidak dapat digeser tanpa

mekanisme revisi DIPA sesuai ddengan ketentuan.

Sehubungan dengan diberlakukannya manajemen keuangan dalam pengelolaan

keuangan Negara maka setiap pengguna anggaran wajib menyusun rencana

penarikan dana untuk setiap progam/kegiatan yang ada dalam DIPA. Hal yang

sama berlaku untuk penerimaan, yaitu rencana penerimaan pendapatan juga

disiapkan jika penguna anggaan tersebut mempunyai alokasi anggaran pendapatan.

Informasi tentang rencana penarikan dana serta rencana penerimaan ini

diperlukan oleh Bendahara Umum Negara untuk menyusun anggaran kas.

Suatu hal yang perlu diingat dalam anggaran adalah digunakannya pendekatan

anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja mengamanatkan bahwa

anggaran dialokasikan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Yang

dimaksud dengan prestasi kerja adalah output atau outcome yang dihasilkan atau

akan dihasilkan dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Dengan demikian

maka dalam dokumen pelaksanaan anggaran perlu adanya informasi tentang

indikator kinerja berikut target yang akan dicapai dari suatu kegiatan atau

program dengan dana yang disediakan dalam anggaran.



Paradigma Baru
dalam pengelolaan Keuangan Negara

Perubahan dari Financial Administration
mendasar Ke Financial Management

Semangat yang let
melandasi the managers
manage

Pengendalian Check & Balance
Mechanism

Pada Pemerintah Pusat, pelaksanaan APBN dimulai dengan diterbitkannya DIPA.

Dalam rangka menjaga agar anggaran dapat dimulai segera pada awal tahun

anggaran maka DIPA harus diselesaikan dalam bulan Desember tahun sebelumnya.

Segera setelah suatu tahun anggaran dimulai, maka DIPA harus segera

diterbitkan untuk dibagikan kepada satuan-satuan kerja sebagai pengguna

anggaran pada kementrian/lembaga. Setelah masa transisi pada TA 2005, maka

mulai TA 2006, DIPA telah dapat serentak dibagikan pada awal tahun anggaran

dimulai, tepatnya tanggal 2 Januari tahun bersangkutan. Seperti pada Pemerintah

Pusat, pada pemerintah daerah pun digunakan mekanisme yang sama dengan

penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah.

Setelah terbit Peraturan Daerah tentang APBD, SKPD wajib menyusun Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dengan demikian maka fleksibilitas penggunaan

anggaran diberikan kepada Pengguna Anggaran. DPA disusun secara rinci sampai

dengan organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja disertai indikator

kinerja. Dokumen ini disertai dengan rencana penarikan dana untuk mendanai

kegiatan dan apabila dari kegiatan tersebut menghasilkan pendapatan maka

rencana penerimaan kas juga dilampirkan. DPA disampaikan kepada kepala SKPKD

untuk dimintakan pengesahan.

Jika DIPA bagi Kementerian Negara/Lembaga sudah dapat dijadikan dokumen

untuk segera melaksanakan anggaran Pemerintah Pusat, pada pemerintah daerah



masih diperlukan Surat Penyediaan Dana (SPD). SPD merupakan suatu dokumen

yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan. SPD ini

diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang diperlukan untuk melaksanakan

kegiatan telah tersedia pada saat kegiatan berlangsung. Setelah DPA dan SPD

terbit, maka masing-masing satuan kerja wajib melaksanakan kegiatan yang

menjadi tanggung jawabnya.

C. Pembagian Kewenangan

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Presiden mendelegasikan kewenangannya

kepada menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran. Sedangkan

kewenangan untuk pengelolaan keuangan didelegasikan kepada Menteri Keuangan

selaku Bendahara Umum Negara. Pembagian kewenangan tersebut dapat dilihat

pada gambar berikut:

Pendelegasian Kewenangan dalam Pelaksanaan Anggaran

Presiden
(sebagai CEO)

Menteri Teknis Menteri Keuangan
(sebagai COO) (sebagai CFO)

Kepala Kantor Kepala KPKN
(selaku Kuasa COO) (selaku Kuasa CFO)

Pendelegasian kewenangan pelaksanaan program
Pendelegasian kewenangan perbendaharaan

Menteri teknis/pimpinan lembaga merupakan chief of opertional officer

sedangkan Menteri Keuangan merupakan chief of financial officer. Dalam

pelaksanaan anggaran, mereka mempunyai kedudukan yang seimbang dalam rangka

menjaga terlaksananya mekanisme check and balance. Kuasa Pengguna Anggaran

dapat ditunjuk sehubungan dengan kompleksitas kegiatan, rentang kendali yang



luas, jumlah anggaran yang besar, atau karena lokasi kegiatan. Demikian pula di

pemerintah daerah, dapat ditetapkan adanya Kuasa Pengguna Anggaran yang

diusulkan oleh pengguna anggaran dan ditetapkan oleh kepala daerah karena

alasan yang sama.

D. Sistem Penerimaan

Seluruh penerimaan negara/daerah harus disetor ke Rekening Kas Umum

Negara/Daerah dan tidak diperkenankan digunakan secara langsung oleh satuan

kerja yang melakukan pemungutan (Azas Bruto). Pendapatan diakui setelah uang

disetor ke rekening Kas Umum Negara/Daerah (basis kas). Oleh karena itu

penerimaan wajib disetor ke Rekening Kas Umum selambat-lambatnya pada hari

berikutnya. Dalam rangka mempercepat penerimaan pendapatan, Bendahara Umum

Negara/Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada bank. Bank yang

bersangkutan wajib menyetorkan penerimaan pendapatan setiap sore hari ke

Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

E. Sistem Pembayaran

Belanja membebani anggaran daerah setelah barang/jasa diterima. Oleh karena

itu terdapat pengaturan yang ketat tentang sistem pembayaran. Pada dasarnya

alokasi anggaan kepada satuan kerja (DIPA) akan diberikan jika sudah tersedia

alokasinya dalam APBN. Berdasarkan DIPA satuan kerja dapat melakukan

kegiatan perolehan barang/jasa. Barang/jasa yang diperoleh harus diverifikasi

kebenarannya. Setelah diverifikasi barulah dilakukan pembayaran. Urut-urutan

tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan anggaran belanja tersebut dapat

dilihat pada gambar berikut:



PELAKSANAAN ANGGARAN

APBN
PERPRES RINCIAN APBN

DIPA

PESANAN
KOMITMEN

VENDOR

VERIFIKASI
BARANG/JASA

PEMBAYARAN

Dalam pelaksanaan anggaran, pengguna anggaran diberikan kewenangan untuk

membebani anggaran. Sebagai konsekuensinya pengguna anggaran dituntut untuk

melakukan verifikasi atau pengujian atas kebenaran formil maupun materiil atas

pelaksanaan anggaran serta mempertanggungjawabkannya. Apabila verifikasi

terhadap belanja telah dilakukan dan sah maka pengguna anggaran menyampaikan

Surat Perintah Membayar ke KPPN. Berhubung mereka harus

mempertanggungjawabkannya maka bukti-bukti pengeluaran tetap disimpan di

Kementerian Negara/Lembaga dan tidak dikirim ke KPPN. KPPN tetap melakukan

pengujian untuk mengecek ketepatan jumlah, peruntukan, maupun penerimanya.

Mekanisme pembayaran ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Mekanisme Pembayaran

Me te Te n
n ri k is Me te K e a g n
n ri u na

PEMBUATAN PENGUJIAN & PERINTAH PENCAIRAN
PENGUJIAN
KOMITMEN PEMBEBANAN PEMBAYARAN DANA

administratief Comptabel beheer
administratief beheer beheer

Proses pengujian yang dilakukan pada pengguna anggaran dan pada Bendahara

Umum Negara dapat dilihat pada gambar berikut:

PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN
PENGELUARAN NEGARA
Menteri Teknis Menteri Keuangan
Selaku Pengguna Anggaran Selaku BUN
Tahapan Administratif Tahapan Komtabel

PEMBUATAN
KOMITMEN

PENGUJIAN CHEQUE

Pengujian :
PENGUJIAN SPM • Substansial :

Pengujian :
•Wetmatigheid
?
•Rechtmatigheid
• Formal
• Wetmatigheid
• Rechtmatigheid
• Doelmatigheid

Terdapat dua cara pembayaran, yaitu pembayaran yang dilakukan secara langsung

oleh Bendahara Umum Negara kepada yang berhak menerima pembayaran atau

lebih dikenal dengan sistem LS. Pembayaran ini dilakukan untuk pengeluaran yang

telah pasti, baik jumlah, peruntukan, maupun penerimanya. Cara lainnya adalah

dengan menggunakan Uang Persediaan melalui Bendahara Pengeluaran. Pengeluaran

dengan UP dilakukan untuk belanja yang nilainya kecil di bawah jumlah tertentu

untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran.


BAB VI PENGELOLAAN ASET DAN UTANG

BAB VI
PENGELOLAAN ASET DAN UTANG

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Aset merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau

dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik

oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah

dan budaya.

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah tidak hanya yang dimiliki oleh

pemerintah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah

dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Aset

pemerintah bukanlah sebagai sumber daya untuk memperoleh pendapatan, namun

mencerminkan potensi pelayanan bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam

mengukur kemampuan keuangan pemerintah tidaklah tepat jika dilakukan dengan

membandingkan antara pendapatan dan total aset yang tersedia. Kecukupan

tersedianya aset dapat diukur dengan membandingkan antara aset yang tersedia

dengan kebutuhan dalam pelayanan, yang pada umumnya ditentukan dalam rasio-

rasio yang relevan sesuai dengan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Definisi aset di atas mencerminkan bahwa ruang lingkup aset pemerintah

sangatlah luas. Aset pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai aset keuangan dan

aset non keuangan. Aset keuangan mencakup kas, piutang, dan investasi. Dalam

rangka manajemen kas pada umumnya terintegrasi dengan manajemen utang. Aset



non keuangan ada yang dapat diidentifikasi dan ada yang tidak dapat

diidentifikasi. Aset non keuangan yang dapat diidentifikasi berupa aset berwujud

dan aset tidak berwujud. Aset berwujud berupa persediaan dan aset tetap, yang

dalam peraturan perundang-undangan lebih dikenal dengan nama barang milik

negara. Aset yang tidak teridentifikasi dapat berupa sumber daya alam dan

sumber daya manusia. Bagan aset pemerintah dapat dilihat pada gambar berikut:

Kas &
Setara kas
Aset
Keuangan & Piutang &
Utang
Utang

Investasi Persediaan

Berwujud
ASET
Aset
PEMERINTAH Dapat
Diidentifikasi Tetap
Tidak
Aset Berwujud
Non SDA
keuangan
Tidak dapat SDM
diidentifikasi
dll

B. Pengelolaan Kas

Kas merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan untuk menjalankan

pemerintahan. Kas seringkali dikatakan bagaikan darah bagi suatu organisasi.

Tanpa kas suatu organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu

Pemerintah dituntut melakukan pengelolaan kas dengan baik.

Pengelolaan kas di pemerintah terutama bertujuan untuk dapat melaksanakan

anggaran secara efisien serta melakukan manajemen sumber daya keuangan yang

baik. Pengelolaan kas yang baik dapat menghasilkan pengendalian pengeluaran

secara efisien, meminimumkan biaya pinjaman, dan memaksimumkan hasil yang



diperoleh dari penempatan kas. Hal ini dilakukan melalui:

1. Perencanaan kas (cash planning) dan perencanaan kebutuhan kas (cash

forecasting);
2. Memperpendek waktu yang diperlukan untuk penagihan dan pembayaran

dilakukan secara tepat waktu (float management);

3. Manajemen rekening bank dengan melakukan pemusatan saldo kas (Treasury

Single Account/TSA);
4. Pembentukan dana kas kecil dengan sistem dana tetap (imprest fund) untuk

membiayai keperluan sehari-hari perkantoran;

5. Penempatan saldo kas yang belum digunakan dalam bentuk setara kas atau

penanaman sementara (temporary investment).

Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan

Negara. Pada prinsipnya pemerintah harus dapat menjamin ketersediaan dana

yang diperlukan secara tepat waktu dan aman dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Agar kas tersedia pada saat diperlukan maka perlu adanya rencana penarikan dana

dan rencana penerimaan dari pengguna anggaran. Dari rencana ini dapat disusun

budget kas sehingga dapat diketahui jumlah arus masuk dan arus keluar kas untuk

suatu periode serta surplus/defisit kas yang terjadi. Dengan informasi demikian

maka Bendahara Umum Negara dapat mengatur penempatan saldo kas yang

menganggur serta menerapkan strategi pinjaman untuk menutup defisit kas.

C. Pengelolaan Piutang

Piutang merupakan hak pemerintah untuk menagih pada pihak lain Piutang ini

dapat terjadi karena hubungan perdata, seperti adanya jual beli atau pinjam

meminjam, namun bisa juga terjadi karena ketentuan perundang-undangan,

seperti piutang pajak.

Dalam Undang-undang diatur bahwa Kementerian Negara/Lembaga yang

mempunyai piutang wajib mengupayakan penerimaannya kembali secara tepat

waktu. Dalam hal terdapat piutang tak tertagih penyelesainnya dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.



Dalam rangka menjaga agar piutang dapat diterima kembali secara tepat waktu,

Kementerian Negara/Lembaga dituntut untuk mengatur berbagai hal yang terkait

dengan piutang secara seksama. Hal-hal seperti perencanaan, pemberian pinjaman

atau penjualan secara kredit atau penerbitan surat ketetapan, pencatatan,

pelaporan, penilaian, penagihan, dan penghapusan piutang harus diatur secara

tegas. Pengendalian intern harus tercermin dan melekat sejak proses timbulnya

piutang sampai dengan berakhirnya, karena pembayaran atau penghapusan.

Piutang pemerintah jenis tertentu, seperti piutang pajak, mempunyai hak

mendahului. Penyelesaian piutang yang terjadi karena hubungan keperdataan

dapat dilakukan melalui perdamaian kecuali untuk piutang yang penyelesaiannya

diatur sendiri dalam undang-undang. Penyelesaian piutang yang demikian

ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp 10 milyar, oleh

Presiden untuk jumlah diatasnya sampai dengan Rp 100 milyar, dan jumlah

diatasnya oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Dalam hal terdapat piutang tak tertagih dapat dihapuskan secara mutlak atau

bersyarat dari pembukuan. Penghapusan piutang tak tertagih sampai dengan Rp 10

milyar dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. Penghapusan piutang di atas Rp 10

milyar sampai dengan Rp 100 milyar dilakukan oleh Presiden, sedangkan di atas Rp

100 milyar oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

D. Pengelolaan Utang

Sehubungan diberlakukannya anggaran defisit (I Account) berarti anggaran

pendapatan tidak harus sama dengan anggaran belanja. Dalam UU No.17 Tahun

2003 ditekankan bahwa dalam memanfaatkan surplus anggaran atau membiayai

defisit anggaran harus mempertimbangkan keseimbangan generasi. Defisit

anggaran antara lain dapat dibiayai dari pinjaman. Berdasarkan No.17 Tahun

2003 defisit anggaran dalam suatu tahun anggaran maksimum sebesar 3 (tiga)

persen dari Pendapatan Domestik Bruto, dan akumulasi utang maksimum sebesar

60 (enam puluh) persen dari Pendapatan Domestik Bruto. Dalam rangka

pengendalian defisit anggaran dan akumulasi pinjaman secara nasional, Menteri



Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengaturnya. Ketentuan tentang

besarnya defisit serta jumlah utang yang dapat dimiliki oleh suatu pemerintah

daerah diatur setiap tahun dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam melakukan pengelolaan utang harus diperhatikan struktur portofolio utang

berikut biaya serta risikonya. Risiko-risiko yang perlu dipertimbangkan antara lain

risiko pasar, risiko pendanaan kembali, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko

penyelesaian, dan risiko operasional. Hal ini perlu dilakukan untuk memperoleh

pinjaman yang paling efisien dan untuk meyakini bahwa pemerintah mampu

membayar bunga dan angsuran secara tepat waktu.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mempunyai kewenangan untuk

mengadakan pinjaman. Pinjaman dapat berupa pinjaman yang dilakukan secara

bilateral atau multilateral. Pinjaman ini dapat diteruspinjamkan kepada

pemerintah daerah/BUMN/BUMD. Pinjaman ini dituangkan dalam suatu naskah

perjanjian pinjaman. Sejalan dengan azas bruto maka biaya yang terjadi karena

penarikan pinjaman dibebankan pada anggaran belanja. Disamping itu pemerintah

juga dapat menerbitkan surat utang negara.

Disamping ada utang yang berasal dari pinjaman, pemerintah juga bisa mempunyai

utang karena kegiatan operasional atau utang perhitungan pihak ketiga (PFK).

Utang operasional antara lain timbul sehubungan dengan adanya pengadaan

barang/jasa yang telah diterima tetapi pada akhir tahun anggaran belum dibayar.

Dengan demikian utang yang berasal dari kegiatan operasional ini dapat terjadi di

kementerian negara/lembaga. Utang PFK timbul karena adanya uang yang dipungut

oleh pemerintah untuk kepentingan pihak lain dan belum disampaikan kepada pihak

tersebut.Terhadap utang-utang ini, pengguna anggaran atau kuasa pengguna

anggaran juga wajib menatausahakan dan melaporkannya dalam laporan keuangan.

Pengguna Anggaran atau Kuasanya berkewajiban mengelola utang dalam

kepengurusannya dan menguji setiap klaim sebelum memerintahkan pembayaran

atas beban anggaran

Utang dibayar secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Hak tagih atas utang

sebagai beban negara kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut



jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain dalam undang-undang. Kedaluwarsa ini akan

tertunda jika pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara sebelum

berakhirnya masa kedaluwarsa. Ketentuan kedaluwarsa ini tidak berlaku untuk

pembayaran bunga dan pokok utang yang timbul karena pinjaman.

E. Pengelolaan Investasi

Pemerintah dapat melakukan investasi karena berbagai alasan, antara lain

memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan atau

memanfaatkan dana yang belum digunakan dalam bentuk invetasi jangka pendek

dalam rangka manajemen kas. Investasi jangka pendek yang dilakukan pemerintah

harus memenuhi karakteristik dapat segera dicairkan, ditujukan dalam rangka

manajemen kas, dan berisiko rendah.

Investasi jangka panjang dapat berupa investasi permanen dan investasi non

permanen. Investasi ini dapat dilakukan oleh pemerintah melalui pasar modal atau

investasi langsung pada bidang usaha tertentu. Investasi melalui pasar modal

dapat dilakukan dengan membeli saham atau surat utang. Investasi yang dilakukan

oleh pemerintah tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh manfaat

ekonomi, seperti diperolehnya keuntungan, tetapi bisa juga karena diperolehnya

manfaat sosial, atau manfaat lainnya.

Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk

dimiliki secara berkelanjutan, misalnya penyertaan modal pemerintah pada BUMN.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk

dimiliki secara tidak berkelanjutan. Dengan demikian investasi nonpermanen ini

dimaksudkan akan dicairkan kembali suatu saat, misalnya dana bergulir.

F. Pengelolaan Barang Milik Negara

Barang milik negara mencakup semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban

APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan ini antara lain dapat

dilakukan melalui pembelian, pembangunan, pertukaran, kerja sama, hibah/donasi,

dan rampasan.



Dalam rangka menertibkan pengelolaan barang milik negara, maka dilakukan

pembagian kewenangan yang jelas atas barang milik negara. Menteri Keuangan

adalah sebagai pengelola barang berwenang mengatur pengelolaan barang milik

negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menteri/pimpinan lembaga

berkedudukan sebagai pengguna barang pada instansi yang dipimpinnya. Para

pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang

berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pengelolaan barang milik negara dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan.

Pada suatu negara yang masih menganut line item budgeting, pada umumnya belum

memperhatikan kebutuhan barang untuk melaksanakan fungsinya secara efisien.

Hal ini dikarenakan belum dilakukan perhitungan biaya layanan secara benar dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengukuran kinerjanya belum

dilakukan secara utuh dengan menerapkan full costing. Di negara yang telah

menerapkan anggaran berbasis kinerja, pengelolaan barang pada umumnya

dilakukan dengan cara lebih efisien karena seluruh komponen biaya dimasukkan

sebagai unsur biaya layanan. Dengan demikian maka barang yang diminta dan

digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan

pengaturan atas penghapusan serta pemindahtanganan barang milik negara.

Barang milik negara yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan

tidak dapat dipindahtangankan. Pengahapusan barang milik negara pada prinsipnya

harus mendapat persetujuan DPR. Pemindahtangan dapat dilakukan setelah

mendapat persetujuan DPR.

Dengan memperhatikan bahwa tanah dan bangunan merupakan kekayaan negara

yang sangat penting artinya serta nilainya signifikan maka pemindahtanganan

tanah dan bangunan harus mendapat persetujuan DPR kecuali untuk tanah dan

bangunan yang tidak sesuai lagi dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.

Demikian pula untuk bangunan yang sudah memperoleh alokasi anggaran untuk

menggantinya, diperuntukkan bagi pegawai negeri, untuk kepentingan umum,

ataupun yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara



ekonomis.Hal in terjadi karena pada dasarnya DPR telah menyetujuinya pada saat

pembahasan tata ruang ataupun pembahasan APBN.

Dalam rangka efisiensi pengelolaan barang selain tanah dan bangunan, proses

penghapusan dan pemindahtangannya dapat dilakukan dengan cara yang lebih

sederhana. Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan

dengan nilai sampai dengan Rp 10 milyar dilakukan oleh Menteri Keuangan, di atas

Rp 10 milyar sampai dengan Rp 100 milyar oleh Presiden, sedangkan di atas Rp 100

milyar oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Apabila pemindahtanganan ini

dilakukan dengan penjualan maka harus dilakukan dengan lelang. Dengan

pengaturan demikian diharapkan pengelolaan barang dapat dilakukan dengan lebih

efisien.

Pengamanan barang milik negara merupakan salah satu sasaran pengendalian

intern, baik dari aspek fisik, administrasi, maupun hukum. Oleh karena tanah dan

bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan ditatausahakan dengan

tertib. Tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah RI. Tanah dan

bangunan yang tidak lagi digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi

pemerintahan wajib dikembalikan kepada Menteri Keuangan. Barang milik negara

tidak diperkenankan untuk digadaikan atau digunakan sebagai jaminan dan tidak

boleh diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran utang. Disamping itu

barang milik negara atau barang pihak lain yang dikuasai negara yang diperlukan

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan tidak dapat disita.

G. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa, Pemerintah dapat membentuk Badan Layanan Umum (BLU). Kekayaan BLU

merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta dapat dikelola

sepenuhnya untuk pelayanan kepada masyarakat, Oleh karena itu BLU tetap

menyusuna anggaran sebagaimana instansi pemerintah pada umumnya untuk

digabungkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/lembaga

maupun APBN. Pendapatan dan belanja yang dilakukan dilaprkan dalam laporan


Modul keuangan negara

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (17)

Similaire à Modul keuangan negara

Similaire à Modul keuangan negara (20)

Modul keuangan negara