Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengatur tentang perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2. DASAR HUKUM
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Peraturan MenPAN RB Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah

3. RUAN
G
LINGK
UP
Rencana Strategis
Perjanjian Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pengelolaan Data Kinerja
Pelaporan Kinerja
Reviu dan Evaluasi Kinerja
Sumber:
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. RENCANA STRATEGIS

5. PERENCANAAN KINERJA
Menilai kemampuan instansi pemerintah
dalam merencanakan kinerja.
DOKUMEN PERENCANAAN
RPJMD (Perencanaan 5 tahunan Tingkat Pemda)
Rencana Strategis (Renstra) (Perencanaan 5 tahunan tingkat SKPD)
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (Perencanaan Tahunan)
Perjanjian Kinerja (PK) (Kontrak kinerja tahunan)
5

6. PERENCANAAN KINERJA
DOKUMEN PERENCANAAN
•Apakah dokumen telah disusun
•Apakah memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja
PEMENUHAN
•Apakah tujuan, sasaran dan indikator kinerja telah berorientasi
hasil
•Apakah indikator kinerja telah spesifik, terukur, mungkin
dicapai, relevan dan jelas jangka waktunya.
•Apakah target kinerja ditetapkan dengan baik
•Apakah telah selaras dengan dokumen lainnya
•Apakah kegiatan sudah merupakan cara untuk mencapai
sasaran
KUALITAS
•Apakah digunakan sebagai acuan dalam dokumen turunannya
•Apakah telah dilakukan reviu secara berkala
•Apakah target kinerja dipergunakan untuk mengukur
keberhasilan
•Apakah realisasi penetapan kinerja telah dimonitor secara
berkala
•Apakah penetapan kinerja dimanfaatkan dalam pengarahan
dan pengorganisasian kegiatan
PEMANFAATAN
6

7. N
PE
N
PE
5 TAHUN
20 TAHUN
PEDOMAN DIJABARKAN
RPJMN
RPJPN
PEDOMAN
RENSTRA
K/L
PEDOMAN
RPJPD
PROV
RPJMD
PROV
DIJABARKAN
PEDOMAN
RENSTRA
SKPD PROV
PEDOMAN
DIJABARKAN
RPJPD
K/K
RPJMD
K/K
PEDOMAN
RENSTRA
SKPD K/K
DIPEDOMANI
DIPEDOMANI
DIPEDOMANI
DIPEDOMANI
DIPEDOMANI
DIPEDOMANI
1 TAHUN
PEDOMAN
RKP RAPBN
DIACU
PEDOMAN RENJA
K/L
RKPD PEDOMAN RAPBD
PROV PROV
DIACU
PEDOMAN RENJA
SKPD PROV
RKPD PEDOMAN RAPBD
K/K K/K
DIACU
PEDOMAN RENJA
SKPD K/K
Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Pusat dan Daerah
Dalam Satu Kesatuan SIMRENAS

8. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
RPJPD
UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-
264
RPJMD
RKPD
Pembangunan
Renstra
UU No.23 Th. 2014, Pasal
272-273
Renja ditetapkankepaladaerahsetelah
RKPD ditetapkan
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah.
Rencana
Perangkat
Daerah
ditetapkandengan
Perkadasetelah RPJMD ditetapkan.
memuat tujuan, sasaran,program,dan kegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaanUrusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
PemerintahanPilihan sesuai dengantugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah.
Perencanaan
Daerah
ditetapkandenganPerkada
Rencana
Pembangunan
Daerah
Ditetapkandengan PERDA paling
lama 6 (enam) bulan setelah Kepala
Daerah terpilih dilantik
penjabaran dari visi, misi, dan program kepaladaerah yang memuat
tujuan, sasaran,strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan
keuanganDaerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat
Daerah yang disertai dengankerangkapendanaan bersifat indikatif untuk
jangkawaktu 5 (lima) tahun yang disusundenganberpedoman pada
RPJPD dan RPJMN.
penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangankerangka ekonomi
Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan
pendanaanuntuk jangka waktu1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat
penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok
pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
Ditetapkandengan PERDA
paling lama 6 (enam) bulan setelah
RPJPD periodesebelumnya berakhir

9. RPJPD
Renstra
SKPD
RPJMD
Renja
SKPD
RKPD
Rancangan
APBD
RKA-SKPD
DPA-SKPD APBD
KUA PPA
• RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
• RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan
diterjemahkan kedalam RKPD;
• RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka
menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD;
Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah
ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra SKPD;
• Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra
memedomani program prioritas dalam RPJMD;
• RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
• Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD)
kedalam kegiatan prioritas;
• RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
• Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar
pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.
Arsitektur
Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

10. RPJPD Menjadi pedoman dalam perumusan visi,
misi, dan
program calon kepala daerah
RPJMD Sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
•Sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
•Menjadi pedoman kepala daerah dalam
menyusun KUA serta PPAS.
RKPD Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala
daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-
hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
selama 3 (tiga) bulan.
Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak
menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD anggota
DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa
tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga)
bulan.
( Pasal 265 & Pasal 266 UU No. 23 Tahun 2014)
Fungsi
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

11. CONTOH PERENCANAAN TERINTEGRASI
Meningkatkan
Industri Pariwisata
Pengembangan
Usaha
Pengembangan
sarana dan
prasarana
Pengembangan
Aksesbilitas
Pemasaran dan
Promosi
Pengembangan
Produk Wisata
Peningkatan
manajemen
pengelolaan
pariwisata
secara lebih
profesional
Pengelola dan
pelaku usaha
wisata perlu
melakukan
diversifikasi atau
pengembangan
usaha produk
wisata secara
beragam yang
inovatif dan kreatif
Peningkatan
pemasaran dan
promosi melalui
penyebaran
informasi di
berbagai media,
baik media cetak
maupun
elektronik
Perlu diadakan
upaya pemberian
insentif untuk
memotivasi
pengelola obyek
wisata dalam
meningkatkan
pengelolaan obyek
wisata.
Peningkatan
kemudahan
akses angkutan
umum/
kendaraan
pribadi untuk
mencapai obyek
wisata
Peningkatan
kemudahan akses
informasi agar
obyek wisata dapat
diakses dengan
mudah dari
berbagai macam
sumber
Perbaikan dan
peningkatan
sarana dan
prasarana yang
ada di obyek
wisata.
Peningkatan
kualitas
pelayanan
kepada
pengunjung
obyek wisata
Pengembangan
obyek wisata yang
masih berupa
potensi menjadi
obyek wisata yang
riil dalam
mendukung PAD.
Meningkatkan
Rasa Aman
Wisatawan
Peningkatan
keamanan
khusus daerah
wisata
Sumber Daya
yang
dibutuhkan
Sumber Daya
yang dibutuhkan
1. SDM
2. Anggaran
1. SDM
2. Anggaran
Sumber Daya
yang dibutuhkan
1. SDM
2. Anggaran
Sumber Daya
yang dibutuhkan
1. SDM
2. Anggaran
Sumber Daya
yang dibutuhkan
1. SDM
2. Anggaran
Sumber Daya
yang dibutuhkan
1. SDM
2. Anggaran
SATPOL PP
Koperasi dan
UKM
Pariwisata
Perhubungan
dan Informatika
Dinas PU Dinas Pariwisata

12. Contoh Keselarasan Kinerja
RPJMD
Renstra
SKPD
Program
Kegiatan
SKPD
Anggaran
Meningkatkan Industri
Pariwisata
PDRB sektor pariwisata
Target : 10%
Keamanan
wisatawan
Angka
kriminalitas
Target : 5%
Daya saing UKM
% UMKM yang
sehat
Target 70%
Daya saing
pariwisata
Kunjungan
wisatawan
Target : 6 juta
Konektifitas
antar daerah
Indeks
aksesibilitas
Target : 8
Kualitas
lingkungan hidup
Indeks LH
Target: 80
Pencegahan
kriminalitas
% potensi kriminalitas
yang dicegah
Target : 90%
Iklim usaha
kondusif
Jumlah UMKM
baru
Target : 2000
Pemasaran
pariwisata
% peningkatan
wisatawan
Target : 5%
Layanan
angkutan
% penumpang
yang dilayani
Target : 90%
Kesehatan
lingkungan hidup
% penumpang yang
dilayani
Target : 90%
1.Patroli keamanan
2.Sosialisasi
pencegahan
1.Pelatihan
usaha baru
2.Bantuan
koperasi
1.Penyelenggaraa
n promosi
2.Penyelenggaran
travel dialog
1.Pemantauan
angkutan jalan
2.Uji KIR
Kendaraan
1.Pengelolaan
sampah
2.Sosialisasi
hidup sehat
Sat Pol PP
Dinas Koperasi
dan UKM
Dinas Pariwisata
Dinas
Perhubungan
Dinas
Lingkungan
Hidup
Rp.4.000.000.000
Rp.2.000.000.00
0
Rp.3.000.000.000
Rp.1.500.000.00
0
Rp.900.000.000
Program
follow
result
Money
follow
program
e-budgeting

13. TUJUAN SASARAN TARGET STRATEGI KET
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR 1 2 3 4 5 KEBIJAKAN PROGRAM
SASARAN INDIKATOR TARGET
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR BELANJA
INDIKATOR TOLOK UKUR
KINERJA
ANGGARAN
CAPAIAN
PROGRAM
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
SASARAN INDIKATOR TARGET
KINERJA
UTAMA
INDIKAT
OR
PENJELAS
AN
SUMBER
DATA
PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM/
KEGIATAN
SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
VOL LOKASI
ANGGAR
AN
PROGRAM
Kegiatan A
Kegiatan B
Kegiatan C

14. PERJANJIAN KINERJA

15. ng teruk
DEFINISI PERJANJIAN KINERJA
KESEPAKATAN
KINERJA
ang terukur
y
PEMBERI
AMANAH
PENERIMA
AMANAH
Berdasarkan pertimbangan
sumberdaya yang ada
PERJANJIAN KINERJA

16. PERJANJIAN KINERJA PADA BERBAGAI TINGKATAN
Perjanjian Kinerja disampaikan paling lambat 1 bulan setelah DIPA disahkan
KEMENTERIAN / LEMBAGA
Pimpinan Kementerian /
Lembaga
Pimpinan Unit Kerja
(Eselon)
Pimpinan Satuan Kerja
PERJANJIAN KINERJA

17. TUJUAN PERJANJIAN KINERJA
Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur
Wujud nyata komitmen
Dasar penilaian, penghargaan dan sanksi
Dasar evaluasi kinerja aparatur
Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi
Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai
PERJANJIAN KINERJA

18. ARAN STRATEGIS D
AN PROGRAM SASARAN PR
SASARAN KE
AN KEGIATAN
AN KEGIATAN SASARAN KE
Proses Prose Proses Prose Proses Prose Proses Prose
i i i i i i i i i i i i i i i i
SASA
POHON KINERJA (FOKUS KINERJA) DALAM PERJANJIAN KERJA
NASIONAL
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(Impact)
KABINET
PRESIDEN
KEMENTERIAN / LEMBAGA
SASARAN STRATEGIS
(outcome - impact)
MENTERI/
KEPALA
SASARAN PROGRAM
(outcome)
SASARAN PROGRAM
(outcome)
Es. 1
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
Es.2
Proses
Pencapaian
Output
Proses
Sumberdaya
Yang
Digunakan
I
n
p
u
t
I
n
p
u
t
I
n
p
u
t
I
n
p
u
t
I
n
p
u
t
I
n
p
u
t
I
n
p
u
t
I
n
p
u
t
I
n
p
u
t
I
n
p
u
t
I
n
p
u
t
I
n
p
u
t
I
n
p
u
t
I
n
p
u
t
I
n
p
u
t
I
n
p
u
t
PERJANJIAN KINERJA
Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses

19. 19
NASIONAL
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
(outcome - impact)
Pemerintah Daerah
SASARAN STRATEGIS
(outcome)
SASARAN STRATEGIS
(outcome)
SASARAN PROGRAM
(output)
SASARAN PROGRAM
(output)
SASARAN PROGRAM
(output)
SASARAN PROGRAM
(output)
Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(Impact)
Proses
Pencapaian
Output
Sumberdaya
Yang
Digunakan
KABINET
PRESIDEN
Pemda
SKPD
Unit Kerja
dalam SKPD

20. CONTOH FORMAT PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA
Kepala Daerah Kepala OPD

21. FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Program
.......................
.......................
Anggaran
.........................
.........................
1
2
Rp.
Rp.
..............,.............................20XX
Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota
..............................................................
(..............................................)
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
PERJANJIAN KINERJA

22. FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
UNIT ORGANISASI
Kegiatan
.......................
.......................
Anggaran
.........................
.........................
1
2
Rp.
Rp.
..............,.............................20XX
Pimpinan OPD
Gubernur/ Bupati/ Walikota
(..............................................) (..............................................)
NO Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
PERJANJIAN KINERJA

23. REVISI PERJANJIAN KINERJA
 Terjadi pergantian atau mutasi pejabat
 Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi
pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program,
kegiatan dan alokasi anggaran)
 Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara
signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran
PERJANJIAN KINERJA

24. PENGUKURAN KINERJA

25. • Menilai kemampuan instansi pemerintah dalam menyusun ukuran
kinerja yang baik dan melakukan pengukuran kinerja
• Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator
Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian
Kinerja.
• Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara:
1.membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja
yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja
dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan
2.membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun
berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang
direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian
Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD
PENGUKURAN KINERJA

32. PENGELOLAAN DATA KINERJA

33. 1. Setiap entitas melakukan pengelolaan data Kinerja.
2. Pengelolaan data Kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data Kinerja.
3. Pengelolaan data Kinerja mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi,
kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik
pemerintah.
4. Pengelolaan data Kinerja mencakup:
a. penetapan data dasar (baseline data)
b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
d. pengkompilasian dan perangkuman
5. Mekanisme pengumpulan data yang memadai:
 Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up-to-date
 Ada kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid
 Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan
 Terdapat penanggung jawab yang jelas
 Jelas waktu deliverynya
 Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data
PENGELOLAAAN DATA KINERJA

34. PELAPORAN KINERJA

35. PELAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
AKUNTABILITAS /
PERTANGGUNGJAWABAN
LAPORAN KINERJA
Pengukuran Capaian
Perjanjian Kinerja Evaluasi dan analisa
TUGAS DAN FUNGSI
ANGGARAN

36. RPJM
Renstra
Rencana Kinerja
Tahunan
RKA
Feedback &
Continuous
Improvement
Perjanjian
Kinerja DIPA
Laporan
Kinerja
Menjawab
PELAPORAN KINERJA

37. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA
• Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama
(strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi
BAB I
(Pendahuluan)
• Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan
BAB II
(Perencanaan Kinerja)
• Capaian Kinerja Organisasi
• Realisasi Anggaran
BAB III
(Akuntabilitas Kinerja)
• Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan
BAB IV
(Penutup)
Lampiran
PELAPORAN KINERJA

38. 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
3. tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika
ada);
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
PELAPORAN KINERJA
Capaian Kinerja Organisasi

39. PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN / LEMBAGA
PELAPORAN KINERJA
Gubernur/Bupati/
Walikota
Kepala OPD
Menteri PPN, Menteri PAN
RB, dan Menteri Dalam
Negeri
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Menteri PPN, Menteri PAN
RB, dan Menteri Keuangan
Kepala Satker
Kepala Unit Kerja
Menteri/ Kepala Lembaga
Februari
Maret
Februari

40. REVIU DAN EVALUASI KINERJA

41.  Laporan Kinerja tingkat Instansi
Pemerintah
 Metode pengumpulan data/informasi
untuk menguji keandalan dan akurasi
data dan informasi kinerja
 Keselarasan perencanaan strategis antar
tingkat di dalam instansi pemerintah
Secara paralel dengan
pelaksanaan manajemen
kinerja dan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
 Membantu penyelenggaraan
kinerja instansi pemerintah
 Memberikan keyakinan
terbatas mengenai akurasi,
keandalan, dan keabsahan
data/informasi kinerja
APIP atau tim yang
dibentuk untuk
melakukan reviu
Tujuan Pelaksana
Waktu
Pelaksanaan
Ruang
Lingkup
REVIU DAN EVALUASI KINERJA

42. No Pernyataan Check list
I Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP
2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja
3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai
4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan
5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan
6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan
II Mekanisme
penyusunan
1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu
2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai
3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj
4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja
5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya
6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait
7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.
III Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja
2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis
3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai
4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja
5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama
6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai
7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat
8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran
9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai
10. IKU dan IK telah SMART
Check List Reviu
Sumber: Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014

43. PELAPORAN REVIU
• Prosedur reviu yang dilakukan
• Kesalahan atau kelemahan yang
ditemui
• Langkah perbaikan yang disepakati
• Langkah perbaikan yang telah dilakukan
dan saran perbaikan yang tidak atau
belum dilaksanakan
Pernyataan
Reviu
1. Reviu telah dilakukan atas laporan kinerja
untuk tahun yang bersangkutan
2. Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan
pedoman reviu laporan kinerja.
3. Semua informasi yang dimuat dalam
laporan reviu adalah tanggung jawab
manajemen.
4. Tujuan reviu
5. Simpulan reviu
6. Paragraph penjelas (apabila diperlukan)

44. PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN / LEMBAGA / PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN
Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah (Kementerian / Lembaga /
Pemda) untuk tahun anggaran………….. sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.
Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab
manajemen Kementerian/Lembaga/Pemda........
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan
secara akurat, andal, dan valid.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan
kinerja ini.
dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan
(Nama Kota), (tanggal, bulan, tahun)
Inspektur /Inspektur Jenderal/Inspektur Utama
ttd
(Nama)
NIP
REVIU DAN EVALUASI KINERJA