SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  12
CARA MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN RI
1. Pewarganegaraan melalui
permohonan
2. Pewarganegaraan melalui
pernyataan
3. Pemberian kewarganegaraan
4. Mengikuti kewarganegaraan
orangtua
1. Pewarganegaraan melalui
permohonan
Syarat-syarat pengajuan permohonan
pewarganegaraan :
 Telah berusia 18 tahun atau sudah
kawin
 Pada waktu mengajukan permohonan
sudah bertempat tinggal di wilayah
negara RI paling singkat 5 thn
berturut-turut atau paling singkat 10
thn tidak berturut-turut.
 Dapat berbahasa Indonesia serta
mengakui dasar negara Pancasila dan
UUD Negara RI Tahun 1945.
 Tidak pernah dijatuhi pidana karena
melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 1 thn atau lebih.
 Jika dengan memperoleh
Kewarganegaraan RI, tidak menjadi
berkewarganegaraan ganda.
 Mempunyai pekerjaan dan/atau
berpenghasilan tetap
 Membayar uang pewarganegaraan ke
Prosedur Pewarganegaraan
melalui PermohonanPermohonan
diajukan scr
tertulis dlm bhs
Indonesia di
atas kertas
bermaterai kpd
presiden mll
menteri
Berkas
disampai
kan kpd
pejabat
Menteri
meneruskan
permohonan kpd
presiden plng
lmbat 3 bln sejak
permohonan
diterima
me
nol
ak
me
ng
ab
ulk
an
Disertai alasan &
diberitahukan kpd ybs
oleh menteri plng
lambat 3 bln sejak
permohonan diterima
oleh menteri
Ditetapkan dgn
Keppres plng lambat 3
bln sejak permohonan
diterima oleh menteri &
diberitahukan kpd
pemohon plng lambat
14 hari sejak ditetapkan
Pejabat
memanggil
pemohon utk
mengucapka
n janji plng
lmbat 3 bln
Sumpah/ja
nji
dilakukan
di hadapan
pejabat
Pejabat membuat berita
acara pelaksanaan
sumpah &
menyampaikan kpd
menteri
2. Pewarganegaraan melalui
pernyataan
 WNA yang kawin secara sah dengan
WNI dapat memperoleh
kewarganegaraan RI dengan
menyampaikan pernyataan menjadi
warga negara di hadapan pejabat.
 Pernyataan dilakukan apabila ybs
sudah bertempat tinggal di wilayah
negara RI paling singkat 5 thn
berturut-turut atau paling singkat 10
thn tidak berturut-turut, kecuali dengan
 Dalam hal ybs tidak memperoleh
kewarganegaraan RI yang diakibatkan
oleh kewarganegaraan ganda, ybs
dapat diberi izin tinggal sesuai dengan
peraturan per-UU-an.
3. Pemberian
Kewarganegaraan
Orang asing yang telah berjasa kepada
negara RI atau dengan alasan
kepentingan negara dapat diberi
kewarganegaraan RI oleh presiden
setelah memperoleh pertimbangan
DPR RI, kecuali dengan pemberian
kewarganegaraan tersebut
mengakibatkan ybs
berkewarganegaraan ganda.
4. Mengikuti kewarganegaraan
Orang tua
Anak yang belum berusia 18 thn atau
belum kawin, berada dan bertempat
tinggal di wilayah negara RI, dari ayah
atau ibu yang berkewarganegaraan RI
dengan sendirinya
berkewarganegaraan RI.
Anak WNA yang belum berusia 5 thn
yang diangkat secara sah menurut
penetapan pengadilan sebagai anak
oleh WNI memperoleh
Apakah hilangnya kewarganegaraan
RI bagi seorang ayah atau ibu
berakibat pula pada hilangnya
kewarganegaraan RI bagi anaknya
?
Dalam hal ini ada ketentuan sbb :
1. Kehilangan kwn RI bagi seorang
ayah tidak dengan sendirinya
berlaku terhadap anaknya yang
mempunyai hubungan hukum
dengan ayahnya sampai dengan
anak tersebut berusia 18 thn atau
sudah kawin.
2. Kehilangan kwn RI bagi seorang ibu
tidak dengan sendirinya berlaku
terhadap anaknya yang tidak
mempunyai hubungan hukum
dengan ayahnya sampai dengan
anak tersebut berusia 18 thn atau
sudah kawin.
3. Kehilangan kwn RI karena
memperoleh kwn lain bagi seorang
ibu yang putus perkawinannya tidak
dengan sendirinya berlaku terhadap
anaknya sampai dengan anak
tersebut berusia 18 thn atau sudah
Syarat & Tata Cara Memperoleh
Kembali Kwn RI
 Seseorang yang kehilangan kwn RI
dapat memperoleh kembali kwnnya
melalui prosedur pewarganegaraan
atau mengajukan permohonan tertulis
kepada menteri tanpa melalui
prosedur.
 Jika pemohon bertempat tinggal di
luar wilayah negara RI, permohonan
disampaikan melalui perwakilan RI
yang wilayah kerjanya meliputi tempat
Syarat & Tata Cara
Memperoleh Kembali Kwn RI
Mengajukan surat
pernyataan kpd pejabat
atau perwakilan RI yang
wilayahnya meliputi
tempat tinggal laki-laki
atau perempuan tsb.
Kepala perwakilan RI
meneruskan permohonan
kepada menteri dalam
waktu paling lambat 14
hari setelah menerima
permohonan
Persetujuan atau
penolakan permohonan
diberikan paling lambat 3
bulan oleh menteri atau
pejabat terhitung sejak
tgl diterimanya
permohonan

Contenu connexe

Tendances

55724153 materi-pkn-kelas-x-semester-2
55724153 materi-pkn-kelas-x-semester-255724153 materi-pkn-kelas-x-semester-2
55724153 materi-pkn-kelas-x-semester-2apotek agam farma
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Idik Saeful Bahri
 
materi Afwezigheid
materi Afwezigheidmateri Afwezigheid
materi AfwezigheidNasria Ika
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalVallen Hoven
 
Hukum Acara Perdata Kasus Perceraian
Hukum Acara Perdata Kasus PerceraianHukum Acara Perdata Kasus Perceraian
Hukum Acara Perdata Kasus PerceraianFenti Anita Sari
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraNina Ruspina
 
Konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah
Konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarahKonsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah
Konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarahGungun Misbah Gunawan
 
Komisi Pemberantasan Korupsi PPT Version
Komisi Pemberantasan Korupsi PPT VersionKomisi Pemberantasan Korupsi PPT Version
Komisi Pemberantasan Korupsi PPT VersionBambang Rimalio
 
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Idik Saeful Bahri
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaanHukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaanFerri Lee
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD
 
Perjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominatPerjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominatIAIN Ponorogo
 
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIASUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIAAldy Arfan Nugraha
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdatasesukakita
 

Tendances (20)

55724153 materi-pkn-kelas-x-semester-2
55724153 materi-pkn-kelas-x-semester-255724153 materi-pkn-kelas-x-semester-2
55724153 materi-pkn-kelas-x-semester-2
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
 
materi Afwezigheid
materi Afwezigheidmateri Afwezigheid
materi Afwezigheid
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum Internasional
 
Hukum benda
Hukum bendaHukum benda
Hukum benda
 
Hukum Acara Perdata Kasus Perceraian
Hukum Acara Perdata Kasus PerceraianHukum Acara Perdata Kasus Perceraian
Hukum Acara Perdata Kasus Perceraian
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negara
 
Konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah
Konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarahKonsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah
Konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah
 
Komisi Pemberantasan Korupsi PPT Version
Komisi Pemberantasan Korupsi PPT VersionKomisi Pemberantasan Korupsi PPT Version
Komisi Pemberantasan Korupsi PPT Version
 
Ppt ekonomi masa demokrasi terpimpin
Ppt ekonomi masa demokrasi terpimpinPpt ekonomi masa demokrasi terpimpin
Ppt ekonomi masa demokrasi terpimpin
 
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
 
KHI (Kompilasi Hukum Islam)
KHI (Kompilasi Hukum Islam)KHI (Kompilasi Hukum Islam)
KHI (Kompilasi Hukum Islam)
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaanHukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaan
 
3. perkembangan ham di dunia
3. perkembangan ham di dunia3. perkembangan ham di dunia
3. perkembangan ham di dunia
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
 
Perjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominatPerjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominat
 
Pengertian perjanjian kawin
Pengertian perjanjian kawinPengertian perjanjian kawin
Pengertian perjanjian kawin
 
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIASUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 

En vedette

Kewarganegaraan 2
Kewarganegaraan 2Kewarganegaraan 2
Kewarganegaraan 2Ady Prakoso
 
Hak opsi dan hak repudiasi
Hak opsi dan hak repudiasiHak opsi dan hak repudiasi
Hak opsi dan hak repudiasiIndriani Ilyas
 
Komponen utama sistem kerajaan Malaysia
Komponen utama sistem kerajaan MalaysiaKomponen utama sistem kerajaan Malaysia
Komponen utama sistem kerajaan MalaysiaAnisah Musa
 
Pengajian malaysia (PERLEMBAGAAN)
Pengajian malaysia (PERLEMBAGAAN)Pengajian malaysia (PERLEMBAGAAN)
Pengajian malaysia (PERLEMBAGAAN)Rathnaa Wayy
 

En vedette (7)

Kewarganegaraan 2
Kewarganegaraan 2Kewarganegaraan 2
Kewarganegaraan 2
 
Hak opsi dan hak repudiasi
Hak opsi dan hak repudiasiHak opsi dan hak repudiasi
Hak opsi dan hak repudiasi
 
Komponen utama sistem kerajaan Malaysia
Komponen utama sistem kerajaan MalaysiaKomponen utama sistem kerajaan Malaysia
Komponen utama sistem kerajaan Malaysia
 
Pengantar
Pengantar Pengantar
Pengantar
 
Perlembagaan Malaysia
Perlembagaan MalaysiaPerlembagaan Malaysia
Perlembagaan Malaysia
 
Pengajian malaysia (PERLEMBAGAAN)
Pengajian malaysia (PERLEMBAGAAN)Pengajian malaysia (PERLEMBAGAAN)
Pengajian malaysia (PERLEMBAGAAN)
 
Pengurusan Masa
Pengurusan Masa Pengurusan Masa
Pengurusan Masa
 

Similaire à CARA DAPAT KWN RI

Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanAna Fitrotunnisa
 
Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanAna Fitrotunnisa
 
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan
Persamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  KehidupanPersamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  Kehidupan
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek KehidupanMy own home
 
Kedudukan warga negara
Kedudukan warga negaraKedudukan warga negara
Kedudukan warga negaraMy own home
 
hak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraanhak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraanDina Destiana
 
Warga Negara Indonesia
Warga Negara IndonesiaWarga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesianova147
 
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).pptfikrizar1
 
hak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negarahak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negarayuanitaandriani
 
Warga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdfWarga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdfkakayeuis
 
MATERI ke-7.pptx
MATERI ke-7.pptxMATERI ke-7.pptx
MATERI ke-7.pptxAldiDem
 
Undang undang no-62_tahun_1958
Undang undang no-62_tahun_1958Undang undang no-62_tahun_1958
Undang undang no-62_tahun_1958Fathur Marah
 
uu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdf
uu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdfuu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdf
uu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdfjufryramelli
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiafahiraila
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiafahira_ila
 
Bab 2 tentang warga indonesia
Bab 2 tentang warga indonesia Bab 2 tentang warga indonesia
Bab 2 tentang warga indonesia Rama Putra
 

Similaire à CARA DAPAT KWN RI (20)

Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status Kewarganegaraan
 
Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status Kewarganegaraan
 
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan
Persamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  KehidupanPersamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  Kehidupan
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan
 
Kedudukan warga negara
Kedudukan warga negaraKedudukan warga negara
Kedudukan warga negara
 
Kewarganegaraan Indonesia
Kewarganegaraan IndonesiaKewarganegaraan Indonesia
Kewarganegaraan Indonesia
 
hak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraanhak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraan
 
Warga Negara Indonesia
Warga Negara IndonesiaWarga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesia
 
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
 
hak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negarahak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negara
 
Warga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdfWarga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdf
 
MATERI ke-7.pptx
MATERI ke-7.pptxMATERI ke-7.pptx
MATERI ke-7.pptx
 
Undang undang no-62_tahun_1958
Undang undang no-62_tahun_1958Undang undang no-62_tahun_1958
Undang undang no-62_tahun_1958
 
uu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdf
uu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdfuu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdf
uu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdf
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesia
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesia
 
Uu no.12 tahun 2006
Uu no.12 tahun 2006Uu no.12 tahun 2006
Uu no.12 tahun 2006
 
S.k. 5
S.k. 5S.k. 5
S.k. 5
 
S.k. 5
S.k. 5S.k. 5
S.k. 5
 
S.k. 5
S.k. 5S.k. 5
S.k. 5
 
Bab 2 tentang warga indonesia
Bab 2 tentang warga indonesia Bab 2 tentang warga indonesia
Bab 2 tentang warga indonesia
 

Plus de maryuni ,.

Indikator soal pkn x
Indikator soal pkn xIndikator soal pkn x
Indikator soal pkn xmaryuni ,.
 
Indikator soal basa jawa x
Indikator soal basa jawa xIndikator soal basa jawa x
Indikator soal basa jawa xmaryuni ,.
 
Indikator soal p kn xi
Indikator soal p kn xiIndikator soal p kn xi
Indikator soal p kn ximaryuni ,.
 
Kisi us xii.bj
Kisi us xii.bjKisi us xii.bj
Kisi us xii.bjmaryuni ,.
 
Bab IV PKn XII Globalisasi
Bab IV PKn XII GlobalisasiBab IV PKn XII Globalisasi
Bab IV PKn XII Globalisasimaryuni ,.
 
Penyebab kehilangan Kewarganegaraan RI
Penyebab kehilangan Kewarganegaraan RIPenyebab kehilangan Kewarganegaraan RI
Penyebab kehilangan Kewarganegaraan RImaryuni ,.
 
Bab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalBab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalmaryuni ,.
 
Kejujuran xii sem 1(15)
Kejujuran xii sem 1(15)Kejujuran xii sem 1(15)
Kejujuran xii sem 1(15)maryuni ,.
 
Kejujuran xii sem 1(15)
Kejujuran xii sem 1(15)Kejujuran xii sem 1(15)
Kejujuran xii sem 1(15)maryuni ,.
 
Kedisiplinan xii sem 1(15)
Kedisiplinan xii sem 1(15)Kedisiplinan xii sem 1(15)
Kedisiplinan xii sem 1(15)maryuni ,.
 
Celebration xii sem 1(15)
Celebration xii sem 1(15)Celebration xii sem 1(15)
Celebration xii sem 1(15)maryuni ,.
 
Celebration xii sem 1(15)
Celebration xii sem 1(15)Celebration xii sem 1(15)
Celebration xii sem 1(15)maryuni ,.
 
Budaya demokrasi XI
Budaya demokrasi XIBudaya demokrasi XI
Budaya demokrasi XImaryuni ,.
 
Bangsa dan negara.x
Bangsa dan negara.xBangsa dan negara.x
Bangsa dan negara.xmaryuni ,.
 
MATERI KELAS XII PKn
MATERI KELAS XII PKnMATERI KELAS XII PKn
MATERI KELAS XII PKnmaryuni ,.
 
Budaya politik
Budaya politikBudaya politik
Budaya politikmaryuni ,.
 

Plus de maryuni ,. (18)

Indikator soal pkn x
Indikator soal pkn xIndikator soal pkn x
Indikator soal pkn x
 
Indikator soal basa jawa x
Indikator soal basa jawa xIndikator soal basa jawa x
Indikator soal basa jawa x
 
Indikator soal p kn xi
Indikator soal p kn xiIndikator soal p kn xi
Indikator soal p kn xi
 
Kisi us xii.bj
Kisi us xii.bjKisi us xii.bj
Kisi us xii.bj
 
Kisi p kn xii
Kisi p kn xiiKisi p kn xii
Kisi p kn xii
 
Bab IV PKn XII Globalisasi
Bab IV PKn XII GlobalisasiBab IV PKn XII Globalisasi
Bab IV PKn XII Globalisasi
 
Penyebab kehilangan Kewarganegaraan RI
Penyebab kehilangan Kewarganegaraan RIPenyebab kehilangan Kewarganegaraan RI
Penyebab kehilangan Kewarganegaraan RI
 
Bab 5
Bab 5Bab 5
Bab 5
 
Bab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalBab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasional
 
Kejujuran xii sem 1(15)
Kejujuran xii sem 1(15)Kejujuran xii sem 1(15)
Kejujuran xii sem 1(15)
 
Kejujuran xii sem 1(15)
Kejujuran xii sem 1(15)Kejujuran xii sem 1(15)
Kejujuran xii sem 1(15)
 
Kedisiplinan xii sem 1(15)
Kedisiplinan xii sem 1(15)Kedisiplinan xii sem 1(15)
Kedisiplinan xii sem 1(15)
 
Celebration xii sem 1(15)
Celebration xii sem 1(15)Celebration xii sem 1(15)
Celebration xii sem 1(15)
 
Celebration xii sem 1(15)
Celebration xii sem 1(15)Celebration xii sem 1(15)
Celebration xii sem 1(15)
 
Budaya demokrasi XI
Budaya demokrasi XIBudaya demokrasi XI
Budaya demokrasi XI
 
Bangsa dan negara.x
Bangsa dan negara.xBangsa dan negara.x
Bangsa dan negara.x
 
MATERI KELAS XII PKn
MATERI KELAS XII PKnMATERI KELAS XII PKn
MATERI KELAS XII PKn
 
Budaya politik
Budaya politikBudaya politik
Budaya politik
 

Dernier

MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 

Dernier (20)

MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 

CARA DAPAT KWN RI

  • 1. CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN RI 1. Pewarganegaraan melalui permohonan 2. Pewarganegaraan melalui pernyataan 3. Pemberian kewarganegaraan 4. Mengikuti kewarganegaraan orangtua
  • 2. 1. Pewarganegaraan melalui permohonan Syarat-syarat pengajuan permohonan pewarganegaraan :  Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin  Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling singkat 5 thn berturut-turut atau paling singkat 10 thn tidak berturut-turut.
  • 3.  Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.  Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 thn atau lebih.  Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan RI, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.  Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap  Membayar uang pewarganegaraan ke
  • 4. Prosedur Pewarganegaraan melalui PermohonanPermohonan diajukan scr tertulis dlm bhs Indonesia di atas kertas bermaterai kpd presiden mll menteri Berkas disampai kan kpd pejabat Menteri meneruskan permohonan kpd presiden plng lmbat 3 bln sejak permohonan diterima me nol ak me ng ab ulk an Disertai alasan & diberitahukan kpd ybs oleh menteri plng lambat 3 bln sejak permohonan diterima oleh menteri Ditetapkan dgn Keppres plng lambat 3 bln sejak permohonan diterima oleh menteri & diberitahukan kpd pemohon plng lambat 14 hari sejak ditetapkan Pejabat memanggil pemohon utk mengucapka n janji plng lmbat 3 bln Sumpah/ja nji dilakukan di hadapan pejabat Pejabat membuat berita acara pelaksanaan sumpah & menyampaikan kpd menteri
  • 5. 2. Pewarganegaraan melalui pernyataan  WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan RI dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat.  Pernyataan dilakukan apabila ybs sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling singkat 5 thn berturut-turut atau paling singkat 10 thn tidak berturut-turut, kecuali dengan
  • 6.  Dalam hal ybs tidak memperoleh kewarganegaraan RI yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda, ybs dapat diberi izin tinggal sesuai dengan peraturan per-UU-an.
  • 7. 3. Pemberian Kewarganegaraan Orang asing yang telah berjasa kepada negara RI atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan RI oleh presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR RI, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan ybs berkewarganegaraan ganda.
  • 8. 4. Mengikuti kewarganegaraan Orang tua Anak yang belum berusia 18 thn atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara RI, dari ayah atau ibu yang berkewarganegaraan RI dengan sendirinya berkewarganegaraan RI. Anak WNA yang belum berusia 5 thn yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI memperoleh
  • 9. Apakah hilangnya kewarganegaraan RI bagi seorang ayah atau ibu berakibat pula pada hilangnya kewarganegaraan RI bagi anaknya ? Dalam hal ini ada ketentuan sbb : 1. Kehilangan kwn RI bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 thn atau sudah kawin.
  • 10. 2. Kehilangan kwn RI bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 thn atau sudah kawin. 3. Kehilangan kwn RI karena memperoleh kwn lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 thn atau sudah
  • 11. Syarat & Tata Cara Memperoleh Kembali Kwn RI  Seseorang yang kehilangan kwn RI dapat memperoleh kembali kwnnya melalui prosedur pewarganegaraan atau mengajukan permohonan tertulis kepada menteri tanpa melalui prosedur.  Jika pemohon bertempat tinggal di luar wilayah negara RI, permohonan disampaikan melalui perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat
  • 12. Syarat & Tata Cara Memperoleh Kembali Kwn RI Mengajukan surat pernyataan kpd pejabat atau perwakilan RI yang wilayahnya meliputi tempat tinggal laki-laki atau perempuan tsb. Kepala perwakilan RI meneruskan permohonan kepada menteri dalam waktu paling lambat 14 hari setelah menerima permohonan Persetujuan atau penolakan permohonan diberikan paling lambat 3 bulan oleh menteri atau pejabat terhitung sejak tgl diterimanya permohonan