3. TANTANGAN TERBESAR PENGEMBANGAN
KONSEP E-GOVERMENT
Tantangan yang berkaitan dengan cara menciptakan dan
menentukan kanal-kanal akses digital (maupun elektronik) yang
dapat secara efektif dipergunakan oleh masyarakat maupun
pemerintah
Tantangan yang berkaitan dengan keterlibatan lembaga-lembaga
lain di luar pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur maupun
superstruktur e-government yang dibutuhkan
Tantangan yang berkaitan dengan penyusunan strategi institusi
(masalah biaya dan operasional)
4. 1. Jenis teknologi kanal akses apa saja yang harus dibangun
sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat
2. Bagaimana agar keberadaannya dapat merata di seluruh
wilayah negara sehingga dapat menyentuk setiap lapisan
masyarakat yang ada
3. Strategi apa yang harus dijalankan agar masyarakat yang
belum terbiasa dengan teknologi ini dapat
memanfaatkannya
TANTANGAN PENENTUAN KANAL AKSES
5. TANTANGAN PENENTUAN KANAL AKSES –
Solusi Permasalahan
1. Pemerintah meyakinkan mereka yang tidak bias atau tidak berminat
untuk mempergunakan berbagai fasilitas TI bahwa pengembangan
e-government tetap akan memberikan manfaat bagi mereka.
2. Penentuan jenis kanal akses yang cocok dalam melakukan beragam
interaksi e-government adalah masyarakat bukan pemerintah.
3. Pemerintah harus memiliki cetak biru (masterplan) yang jelas
mengenai kemana arah pengembangan akan diadakan.
6. TANTANGAN PENENTUAN KANAL AKSES –
Solusi Permasalahan
4. Seluruh penyelenggara pelayanan (service providers) baik dari
institusi public, swasta, maupun non komersial harus sepakat
menggunakan teknologi yang bersifat universal dan berbasis
internet.
5. Pemerintah dan mitra harus memiliki suatu mekanisme penjaminan
hak-hak privacy individu maupun masyarakat
6. Pemerintah harus memiliki strategi pemasaran yang baik,
mempertahankan kinerja yang telah baik tersebut
(products/services branding)
7. TANTANGAN KETERLIBATAN
PIHAK NON PEMERINTAH
Pertama, pemerintah
harus memiliki
sebuah kantor atau
lembaga
representative (e-
enjoy) yang akan
bertugas menjadi
coordinator
pembuat kebijakan
dan pemantau
hubungan antara
ketiga lembaga
Kedua, Pemerintah
harus memiliki aturan
main yang jelas
dalam memilih dan
menentukan kriteria
pihak-pihak yang
cocok untuk diajak
bekerjasama
Ketiga, Pemerintah
jangan sampai
memberikan hak
eksklusif kontrak
kepada beberapa
perusahaan untuk
hal-hal yang
berkaitan dengan
pemberian
pelayanan pada
masyarakat di
bagian “front end”
Keempat, kebijakan
nasional yang
berhubungan
dengan e-
government harus
secara jelas, eksplisit,
dan konsisten
dilaksanakan dari
masa ke masa
dengan
berpedoman pada
master plan yang
telah disetujui
8. Pemerintah harus focus terhadap pengembangan e-govermnet secara sunggug-sungguh
Pemerintah perlu memikirkan kerangka insentif bagi mereka yang berhasil menerapkan
program e-government dengan sukses
Pembiayaan beragam inisiatif e-government di dalam suatu negara harus dilakukan
dengan menggunakan prinsip manajemen portofolio proyek yang holistic
Studi dan evaluasi mengenai dampak diimplementasikan e-government harus secara
kontinyu dilakukan oleh pemerintah
Harus ada sebuah departemen besar yang memimpin (per program/proyek) dan
mengkoordinasi kegiatan lintas sectoral yang ada
TANTANGAN PEMBIAYAAN MANAJEMEN
PERUBAHAN
9. JENIS LAYANAN PADA E-GOVERNMENT-Publish
Merupakan implementasi e-government yang
termudah karena selain proyeknya berskala kecil,
kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan
sejumlah sumber daya yang besar dan beragam
Sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah
mempublikasikan berbagai data dan informasi
yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan
bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak
lain yang berkepentingan melalui internet
Kanal yang digunakan adalah komputer atau
handphone melalui medium internet
10. JENIS LAYANAN PADA E-GOVERNMENT - Interact
Portal, situs terkait
memberikan fasilitas
searching
Kanal yang disediakan
pemerintah dimana
masyarakat dapat
melakukan diskusi
dengan unit-unit tertentu
Terjadi komunikasi
dua arah antara
pemerintah dengan
mereka yang
berkepentingan
11. Adanya sistem keamanan yang
baik agar perpindahan uang
dapat dilakukan secara aman
dan hak-hak privacy berbagai
pihak yang bertransaksi
terlindungi dengan baik
JENIS LAYANAN PADA E-GOVERNMENT - Transact
Interaksi dua arah, terjadi sebuah
transaksi yang berhubungan dengan
perpindahan uang dari satu pihak ke
pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat
harus membayar jasa pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah atau mitra
kerjanya)
