SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  2
D. Sistem Pertahanan dan Keamanan
Negara Republik Indonesia
1. Subtansi Pertahanan dan Keamanan Negara
Republik Indonesia
Perubahan UUD 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan
keamanan negara kita. Hal itu diatur dalam pasal 30 ayat 1 – 5 yang berisi:
1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara
2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanankan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Republik
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan
utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung
3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan
Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan ,
melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara
4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,
melayani masyarakat serta menegakkan hukum
5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia , hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya , syarat-
syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan
diatur dengan undang-undang.
UUD 1945 menggambarkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara
dilaksanakan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
(Sishamkanrata). Sishamkanrata pada hakikatnya merupakan segala upaya
menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap
sumber daya, sarana dan prasarana serta seluruh wilayah sebagai satu
kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sishamkanrata ini
bercirikan:
a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan
oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi
upaya pertahanan.
c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara
menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai
negara kepulauan.

Contenu connexe

Tendances

Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat SemestaSistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semestapjj_kemenkes
 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002Muhammad Sirajuddin
 
Ancaman bidang keamanan dan pertahanan
Ancaman bidang keamanan dan pertahananAncaman bidang keamanan dan pertahanan
Ancaman bidang keamanan dan pertahananmaranathatesa
 
Bela negara keamanan dan pertahanan negara
Bela negara keamanan dan pertahanan negaraBela negara keamanan dan pertahanan negara
Bela negara keamanan dan pertahanan negaraNita NTD
 
Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semestaSistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semestaNisrina Mawaddah
 
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan NegaraUU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan NegaraPenataan Ruang
 
Pertahanan dan keamanan negara
Pertahanan dan keamanan negaraPertahanan dan keamanan negara
Pertahanan dan keamanan negarakakayeuis
 
Presentasi pkn - sistem ketahanan negara
Presentasi pkn - sistem ketahanan negaraPresentasi pkn - sistem ketahanan negara
Presentasi pkn - sistem ketahanan negaraNia_rakhmayanti
 
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta pjj_kemenkes
 
Media pembelajarn ppkn bela negara.
Media pembelajarn ppkn bela negara.Media pembelajarn ppkn bela negara.
Media pembelajarn ppkn bela negara.Reni Nazta
 
Pkn Kelas 9 Smt 1
Pkn Kelas 9 Smt 1Pkn Kelas 9 Smt 1
Pkn Kelas 9 Smt 1indo45
 
Uu nomor 3_tahun_2002_tentang_pertahanan_negara
Uu nomor 3_tahun_2002_tentang_pertahanan_negaraUu nomor 3_tahun_2002_tentang_pertahanan_negara
Uu nomor 3_tahun_2002_tentang_pertahanan_negaraRizki Fitrianto
 
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 3
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 3X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 3
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 3Leonardus Munanto
 
Politik dan strategi nasional
Politik dan strategi nasionalPolitik dan strategi nasional
Politik dan strategi nasionalReza Septian
 

Tendances (20)

Modul 4 kb 3
Modul 4 kb 3Modul 4 kb 3
Modul 4 kb 3
 
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat SemestaSistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
 
Ancaman bidang keamanan dan pertahanan
Ancaman bidang keamanan dan pertahananAncaman bidang keamanan dan pertahanan
Ancaman bidang keamanan dan pertahanan
 
Bela negara keamanan dan pertahanan negara
Bela negara keamanan dan pertahanan negaraBela negara keamanan dan pertahanan negara
Bela negara keamanan dan pertahanan negara
 
Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semestaSistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
 
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan NegaraUU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
 
Pertahanan dan keamanan negara
Pertahanan dan keamanan negaraPertahanan dan keamanan negara
Pertahanan dan keamanan negara
 
Presentasi pkn - sistem ketahanan negara
Presentasi pkn - sistem ketahanan negaraPresentasi pkn - sistem ketahanan negara
Presentasi pkn - sistem ketahanan negara
 
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
 
Media pembelajarn ppkn bela negara.
Media pembelajarn ppkn bela negara.Media pembelajarn ppkn bela negara.
Media pembelajarn ppkn bela negara.
 
Bela negara
Bela negaraBela negara
Bela negara
 
Pkn Kelas 9 Smt 1
Pkn Kelas 9 Smt 1Pkn Kelas 9 Smt 1
Pkn Kelas 9 Smt 1
 
Bab i 4.bela negara
Bab i  4.bela negaraBab i  4.bela negara
Bab i 4.bela negara
 
Uu nomor 3_tahun_2002_tentang_pertahanan_negara
Uu nomor 3_tahun_2002_tentang_pertahanan_negaraUu nomor 3_tahun_2002_tentang_pertahanan_negara
Uu nomor 3_tahun_2002_tentang_pertahanan_negara
 
Uu pertahanan-negara
Uu pertahanan-negaraUu pertahanan-negara
Uu pertahanan-negara
 
pkn
pknpkn
pkn
 
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 3
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 3X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 3
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 3
 
Uu 03 2002
Uu 03 2002Uu 03 2002
Uu 03 2002
 
Politik dan strategi nasional
Politik dan strategi nasionalPolitik dan strategi nasional
Politik dan strategi nasional
 

En vedette

Pertahanan dan keamanan negara maritim
Pertahanan dan keamanan negara maritimPertahanan dan keamanan negara maritim
Pertahanan dan keamanan negara maritimNazela F
 
Penegakan Kedaulatan di Laut (http://ajisularso.com)
Penegakan Kedaulatan di Laut (http://ajisularso.com)Penegakan Kedaulatan di Laut (http://ajisularso.com)
Penegakan Kedaulatan di Laut (http://ajisularso.com)Wildan Fakhri
 
Pertahanan keamanan indonesia
Pertahanan keamanan indonesiaPertahanan keamanan indonesia
Pertahanan keamanan indonesiaUnique Hartianti
 
Pemberontakan Republik Maluku Selatan
Pemberontakan Republik Maluku SelatanPemberontakan Republik Maluku Selatan
Pemberontakan Republik Maluku SelatanMuslimatur Rohmah
 
APPEAL BY WPNCL FOR REINSCRIPTION.pptx
APPEAL BY WPNCL FOR REINSCRIPTION.pptxAPPEAL BY WPNCL FOR REINSCRIPTION.pptx
APPEAL BY WPNCL FOR REINSCRIPTION.pptxRex Rumakiek
 
Ketahanan Pertahanan dan Keamanan di Indonesia
Ketahanan Pertahanan dan Keamanan di IndonesiaKetahanan Pertahanan dan Keamanan di Indonesia
Ketahanan Pertahanan dan Keamanan di IndonesiaJesica Grace
 
Republik maluku selatan (rms)
Republik maluku selatan (rms)Republik maluku selatan (rms)
Republik maluku selatan (rms)Ayu Aliyatun
 
P.AM SEM 3 kerjasama asean politik dan keselamatan
P.AM SEM 3 kerjasama asean politik dan keselamatanP.AM SEM 3 kerjasama asean politik dan keselamatan
P.AM SEM 3 kerjasama asean politik dan keselamatanSITI HAJAR
 
MAKALAH “PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA...
MAKALAH “PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA...MAKALAH “PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA...
MAKALAH “PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA...Nurfaizatul Jannah
 
Ancaman non militer (PKN kelas XI Semester 2)
Ancaman non militer (PKN kelas XI Semester 2)Ancaman non militer (PKN kelas XI Semester 2)
Ancaman non militer (PKN kelas XI Semester 2)Hanifa Rahma
 
Commander Wish Kapolri
Commander Wish KapolriCommander Wish Kapolri
Commander Wish KapolriKukuh Setiawan
 
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRIPAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRIKukuh Setiawan
 
Tindak lanjut penjabaran program prioritas kapolri
Tindak lanjut penjabaran program prioritas kapolriTindak lanjut penjabaran program prioritas kapolri
Tindak lanjut penjabaran program prioritas kapolriKukuh Setiawan
 
Ancaman Non-Militer
Ancaman Non-MiliterAncaman Non-Militer
Ancaman Non-MiliterAliyahhusnun
 
Ancaman nonmiliter di bidang politik
Ancaman nonmiliter di bidang politikAncaman nonmiliter di bidang politik
Ancaman nonmiliter di bidang politikzulfikar4568
 
Ancaman terhadap negara dalam membangun integritas nasional dalam bingkai bhi...
Ancaman terhadap negara dalam membangun integritas nasional dalam bingkai bhi...Ancaman terhadap negara dalam membangun integritas nasional dalam bingkai bhi...
Ancaman terhadap negara dalam membangun integritas nasional dalam bingkai bhi...Umar Mukhtar
 
Araling Asyano Learning Module - Fourth Quarter
Araling Asyano Learning Module - Fourth QuarterAraling Asyano Learning Module - Fourth Quarter
Araling Asyano Learning Module - Fourth Quarter南 睿
 

En vedette (20)

Pertahanan dan keamanan negara maritim
Pertahanan dan keamanan negara maritimPertahanan dan keamanan negara maritim
Pertahanan dan keamanan negara maritim
 
Penegakan Kedaulatan di Laut (http://ajisularso.com)
Penegakan Kedaulatan di Laut (http://ajisularso.com)Penegakan Kedaulatan di Laut (http://ajisularso.com)
Penegakan Kedaulatan di Laut (http://ajisularso.com)
 
Pertahanan keamanan indonesia
Pertahanan keamanan indonesiaPertahanan keamanan indonesia
Pertahanan keamanan indonesia
 
Pemberontakan Republik Maluku Selatan
Pemberontakan Republik Maluku SelatanPemberontakan Republik Maluku Selatan
Pemberontakan Republik Maluku Selatan
 
APPEAL BY WPNCL FOR REINSCRIPTION.pptx
APPEAL BY WPNCL FOR REINSCRIPTION.pptxAPPEAL BY WPNCL FOR REINSCRIPTION.pptx
APPEAL BY WPNCL FOR REINSCRIPTION.pptx
 
Ketahanan Pertahanan dan Keamanan di Indonesia
Ketahanan Pertahanan dan Keamanan di IndonesiaKetahanan Pertahanan dan Keamanan di Indonesia
Ketahanan Pertahanan dan Keamanan di Indonesia
 
Republik maluku selatan (rms)
Republik maluku selatan (rms)Republik maluku selatan (rms)
Republik maluku selatan (rms)
 
P.AM SEM 3 kerjasama asean politik dan keselamatan
P.AM SEM 3 kerjasama asean politik dan keselamatanP.AM SEM 3 kerjasama asean politik dan keselamatan
P.AM SEM 3 kerjasama asean politik dan keselamatan
 
Rpp ppkn sma x bab 2 prtemuan 3
Rpp ppkn sma x bab 2 prtemuan 3Rpp ppkn sma x bab 2 prtemuan 3
Rpp ppkn sma x bab 2 prtemuan 3
 
Presentasi pkn
Presentasi pknPresentasi pkn
Presentasi pkn
 
MAKALAH “PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA...
MAKALAH “PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA...MAKALAH “PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA...
MAKALAH “PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA...
 
Ancaman non militer (PKN kelas XI Semester 2)
Ancaman non militer (PKN kelas XI Semester 2)Ancaman non militer (PKN kelas XI Semester 2)
Ancaman non militer (PKN kelas XI Semester 2)
 
Commander Wish Kapolri
Commander Wish KapolriCommander Wish Kapolri
Commander Wish Kapolri
 
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRIPAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
 
Tindak lanjut penjabaran program prioritas kapolri
Tindak lanjut penjabaran program prioritas kapolriTindak lanjut penjabaran program prioritas kapolri
Tindak lanjut penjabaran program prioritas kapolri
 
Ancaman Non-Militer
Ancaman Non-MiliterAncaman Non-Militer
Ancaman Non-Militer
 
Ancaman nonmiliter di bidang politik
Ancaman nonmiliter di bidang politikAncaman nonmiliter di bidang politik
Ancaman nonmiliter di bidang politik
 
Ancaman Terhadap NKRI
Ancaman Terhadap NKRIAncaman Terhadap NKRI
Ancaman Terhadap NKRI
 
Ancaman terhadap negara dalam membangun integritas nasional dalam bingkai bhi...
Ancaman terhadap negara dalam membangun integritas nasional dalam bingkai bhi...Ancaman terhadap negara dalam membangun integritas nasional dalam bingkai bhi...
Ancaman terhadap negara dalam membangun integritas nasional dalam bingkai bhi...
 
Araling Asyano Learning Module - Fourth Quarter
Araling Asyano Learning Module - Fourth QuarterAraling Asyano Learning Module - Fourth Quarter
Araling Asyano Learning Module - Fourth Quarter
 

Similaire à Kehidupan berbangsa dan bernegara

Similaire à Kehidupan berbangsa dan bernegara (20)

Pertahanan dan keamanan negara.pdf
Pertahanan dan keamanan negara.pdfPertahanan dan keamanan negara.pdf
Pertahanan dan keamanan negara.pdf
 
pertahanan dan keamanan negara menurut uud
pertahanan dan keamanan negara menurut uudpertahanan dan keamanan negara menurut uud
pertahanan dan keamanan negara menurut uud
 
Presentasi Bela Negara
Presentasi Bela NegaraPresentasi Bela Negara
Presentasi Bela Negara
 
Slide bela negara
Slide bela negaraSlide bela negara
Slide bela negara
 
makalah Bela negara
makalah Bela negaramakalah Bela negara
makalah Bela negara
 
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraMakalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
 
Makalah bela negara
Makalah bela negaraMakalah bela negara
Makalah bela negara
 
bentuk bentuk pembelaan negara
bentuk bentuk pembelaan negarabentuk bentuk pembelaan negara
bentuk bentuk pembelaan negara
 
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negaraPresentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
 
Makalah bela negara
Makalah bela negaraMakalah bela negara
Makalah bela negara
 
Makalah bela negara
Makalah bela negaraMakalah bela negara
Makalah bela negara
 
Makalah bela negara
Makalah bela negaraMakalah bela negara
Makalah bela negara
 
Makalah bela negara
Makalah bela negaraMakalah bela negara
Makalah bela negara
 
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 4
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 4Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 4
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 4
 
presentasi PKN Kel.Nilam
presentasi PKN Kel.Nilampresentasi PKN Kel.Nilam
presentasi PKN Kel.Nilam
 
Makalah bela negara
Makalah bela negaraMakalah bela negara
Makalah bela negara
 
Makalah bela negara
Makalah bela negaraMakalah bela negara
Makalah bela negara
 
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraMakalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
 
Welcome to presentasi
Welcome to presentasiWelcome to presentasi
Welcome to presentasi
 
pertahanan semesta
pertahanan semestapertahanan semesta
pertahanan semesta
 

Dernier

Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDSumardi Arahbani
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahayunitahatmayantihafi
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaastrinovianti699
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumekahariansyah96
 
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanDIVISIPENCEGAHAN
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Sumardi Arahbani
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxmuhammadrezza14
 

Dernier (9)

Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 

Kehidupan berbangsa dan bernegara

  • 1. D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia 1. Subtansi Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia Perubahan UUD 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal itu diatur dalam pasal 30 ayat 1 – 5 yang berisi: 1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara 2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanankan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung 3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan , melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum
  • 2. 5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia , hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya , syarat- syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. UUD 1945 menggambarkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishamkanrata). Sishamkanrata pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya, sarana dan prasarana serta seluruh wilayah sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sishamkanrata ini bercirikan: a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.