Dokumen tersebut membahas tentang hak masyarakat akan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. UU tersebut menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik yang dihasilkan dan dikelola oleh badan publik terkait dengan penyelenggaraan negara. Informasi publik harus terbuka kecuali informasi yang dapat membahayakan kepentingan nasional atau hak perorangan. Masyarakat memiliki peran untuk

1. Hak Masyarakat Akan Informasi
Publik
Oleh: Istiatun
Komisioner Komisi Informasi DIY

2. Latar Belakang
• Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri
penting negara demokratis yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik
• Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia
• Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan
pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan
Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada
kepentingan publik
• Pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya
untuk mengembangkan masyarakat informasi

3. PARTISIPASI
MASYARAKAT
TRANSPARANSI
(Informasi)
AKUNTABILITAS
PUBLIK
Terdapat mekanisme yang jelas
dalam proses pengambilan
keputusan dan kontrol publik
Partisipasi publik
tidak dapat
terlaksana tanpa
adanya transparansi
Akuntabilitas sulit
terlaksana tanpa
pemantauan dan
partisipasi publik
- Prosedur, peraturan
perundangan dilaksanakan
dengan konsekuen
- Tindakan pemerintah dapat
dipertanggungjawabkan dengan
indikator kinerja dan target yang
jelas
- Terbukanya akses publik tentang
berbagai informasi pemerintahan
- Masyarakat dapat memperoleh
info tentang prosedur, peraturan,
perundanngan & kebijakan
Transparansi “memaksa”
peningkatan akuntabilitas
publik
PRINSIP GOOD GOVERNANCE

4. Hak Untuk Tahu adalah Hak Asasi
Setiap warga
• Hak atas informasi adalah HAM dunia pasal 19
• “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.” (pasal 28 F UUD 1945)

5. Keterbukaan Informasi Publik (UU
KIP)
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
yang diberlakukan sejak 1 Mei 2010 merupakan
penjabaran konkret dari amanat konstitusi itu.
“Sejak itu hak warga negara untuk mengakses
informasi publik dijamin oleh Undang-Undang,”

6. Tujuan No 14 Tahun 2008
Pasal 3
• Menjamin hak warga negara untuk
mengetahui rencana, proses dan alasan
pengambilan suatu keputusan publik;
• Mendorong partisipasi masyarakat;
• Mewujudkan penyelenggaraan negara yang
baik,
• Mengembangkan ilmu pengetahuan dan

7. Apa Beda Informasi Publik dan
Informasi Privat.
Tertutup Terbuka
Diijinkan
Terbuka
Diikecualik
an
Informasi PublikInformasi Privat

8. Apa itu Informasi Publik?
informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik
yang berkaitan denganpenyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelengga-raan badan publik lainnyayang sesuai
dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang
berka-itan dengan kepentingan publik

10. )
• Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses
oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
• Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan
terbatas.
• Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai
dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum
didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul
apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta
setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup
Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih
besar dari pada membukanya atau sebaliknya

11. Informasi yang dikecualikan (Pasal17)
karena memiliki konsekuensi sbb:
• Dapat menghambat prosespenegakan hukum,
• Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha
tidak sehat
• Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara
• Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
• Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional
• Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
• Dapat mengungkapkan isiaktaotentik yang bersifat pribadi
dan kemauan terakhir ataupun wasiats eseorang

12. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh
dengan cepat dan tepat waktu, biaya
ringan, dan cara sederhana [Pasal 2 ayat 3]
Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik
disampaikan dengan cara yang mudah
dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa
yang mudah dipahami. [Pasal 9 ayat 4]
Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik
didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu,
dan biaya ringan. [Pasal 21
Prinsip Layanan (UU 14/2008)

13. Maks. 10 + 7 hari kerja
Y
Penolakan
Informasi
Pasal 6 ayat (1) & (2)
Dok-4
T
Ter-bukti?
Dok-3
Uji Konsekuensi
(Pasal 17 a-i)
Pasal 19
Y
Cara Mendapatkan Informasi
untuk layanan informasi berdasarkan permintaan ……….
Pasal 6 ayat 3?
Dok-2
Pertimbangan
Tertulis
Pasal 7 ayat (4)
Dok-1
Pendaftaran &
Klarifikasi
Pasal 22 ayat (2-6)
Permohonan
InformasiPEMOHON
Pasal 22 ayat (1)
Pemberitahua
nTertulis
Pasal 22 ayat (7) & (8)
Dok-5
T

14. Apa Peran Yang Bisa
Dilakukan Masyarakat?

15. • Akses informasi merupakan strategi
pemberdayaan
• Siapa yg tahu informasi dialah yang akan
menguasai
• UU n0 14 2008 menjadi senjata baru dalam
pemberdayaan
• Kalau dulu yg penting adalah manfaatnya,
sekarang punya hak partisipasi dan
mengawasi dalam upaya pembangunan
• Mendorong terjadinya tata kelola yg lebih

16. Matur Nuwun