1. NO Jenis Lisensi Undang-Undang Pokok Pengaturan
1 Paten UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2001
Saat ini terdapat beberapa
perjanjian internasional yang
mengatur tentang hukum paten.
Antara lain, WTO Perjanjian
TRIPs yang diikuti hampir
semua negara.
Pemberian hak paten bersifat
teritorial, yaitu, mengikat hanya
dalam lokasi tertentu. Dengan
demikian, untuk mendapatkan
perlindungan paten di beberapa
negara atau wilayah, seseorang
harus mengajukan aplikasi paten
di masing-masing negara atau
wilayah tersebut.
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2004
tentang Tata Cara Pelaksanaan
Paten oleh Pemerintah
ditetapkan Tanggal 5 Oktober
2004.
Peraturan Presiden Republik
Indonesia No. 76 Tahun 2012
Tentang Pelaksanaan Paten Oleh
Pemerintah Terhadap Obat
Antiviral dan Antiretroviral
Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 83 Tahun 2004
tentang Pelaksanaan Paten oleh
Pemerintah terhadap Obat-obat
Anti Retroviral.
2 Desain Industri UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain
Industri
Desain Industri adalah suatu kreasi
tentang bentuk, konfigurasi, atau
komposisi garis atau warna, atau
garis dan warna, atau gabungan
daripadanya yang berbentuk tiga
dimensi atau dua dimensi yang
memberikan kesan estetis dan dapat
diwujudkan dalam pola tiga dimensi
atau dua dimensi serta dapat dipakai

2. untuk menghasilkan suatu produk,
barang, komoditas industri, atau
kerajinan tangan.
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2005
tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 31Tahun 2000
tentang Desain Industri ditetapkan
Tanggal 5 Januari 2005.
PP No. 38 Tahun 2009 tentang
Jenis dan Tarif atas Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia
3 Merk Dagang UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Merek dagang adalah merek yang
digunakan pada barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau
beberapa orang secara
bersama-sama atau badan hukum
untuk membedakan dengan barang-
barang sejenis lainnya.
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 1995
tentang Komisi Banding Merek
ditetapkan Tanggal 29 Agustus
1995
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 1993
tentang Tata Cara Permintaan
Pendaftaran Merek ditetapkan
Tanggal 31 Maret 1993 .
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 1993
tentang Kelas Barang atau Jasa
Bagi Pendaftaran Merek ditetapkan
Tanggal 31 Maret 1993
PP No. 38 Tahun 2009 tentang
Jenis dan Tarif atas Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia
4 Rahasia Dagang UU Rahasia Dagang / UU No.30 Tahun 2000 Rahasia dagang merupakan
informasi yang tidak diketahui oleh
umum dalam bidang teknologi
dan/atau bisnis. Contoh rahasia

3. dagang adalah resep masakan atau
bumbu KFC
Lisensi adalah izin yang diberikan
oleh pemegang Hak Rahasia
Dagang kepada pihak lain melalui
suatu perjanjian berdasarkan pada
pemberian hak (bukan pengalihan
hak) untuk menikmati manfaat
ekonomi dari suatu Rahasia Dagang
yang diberi perlindungan dalam
jangka waktu tertentu dan syarat
tertentu (Pasal 1 Butir 5).

4. Laporan Jenis Lisensi Paten Merk Dagang Desain Industri Rahasia Dagang
Disusun Guna Memenuhi Tugas Tambahan Mata Kuliah Hukum Dagang Internasional
Oleh:
Mahatma Paramanandana Pranata E0009206
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2013