Teks tersebut membahas tentang birokrasi klasik, birokrasi rasional menurut Max Weber, dan prinsip-prinsip birokrasi modern."

1. Mata Kuliah: Birokrasi Pemerintahan,
Kelas: IV/POL/A, Kamis 2 April 2020
BIROKRASI KLASIK
DAN MODERN
Dr. Pandji Santosa, Drs., M.Si
Dedy Rahmat, S.IP., M.si

2. BIROKRASI RASIONAL (MAX WEBER)
Weber dalam Etzioni (1985;77), menjelaskan mengenai Struktur
Birokrasi Rasional, yaitu:
(1) Suatu susunan fungsi pejabat yang tetap dan terikat oleh peraturan.
Weber menjelaskan organisasi rasional merupakan antitesa dari pada
hubungan khusus, temporal dan yang tidak stabil dengan demikian titik
beratnya diartikannya kepada kontinuitas. Peraturan akan
menghasilkan suatu penyelesaian baru bagi setiap persoalan dan kasus,
peraturan akan mempermudah standarisasi dan banyak kasus
diperlakukan secara sama.

3. (2) Memiliki bidang kompetensi khusus: a) Suatu bidang kewajiban untuk
menjalankan berbagai fungsi yang merupakan pembagian kerja yang
sistematis, b) Persyaratan bagi para pemegang jabatan dengan wewenang
yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi tersebut, c) Bahwa sarana
pelaksana sudah ditentukan secara jelas dan penggunanya tunduk pada
kondisi tertentu.
Organisasi yang rasional, menurut Weber, memerlukan pembagian kerja dan
kekuasaan yang sistematis. Setiap partisipan tidak hanya harus memahami
tugas yang dibebankan tetapi juga mempunyai sarana untuk
melaksanakannya terutama kemampuan untuk memerintah orang lain tetapi
juga harus mengetahui batas-batas tugas, hak dan kekuasaan agar tidak
melampaui garis yang memisahkan peranannya dan peranan orang lain,
sehingga akibatnya tidak mengabaikan seluruh struktur organisasi

4. (3) Susunan jabatan berdasarkan prinsip hirarki. Dengan perkatan lain setiap
jabatan yang tingkatanya lebih rendah selalu berada dibawah pengendalian dan
pengawasan tingkat yang lebih tinggi. Dengan cara tersebut tidak ada jabatan yang
tidak dikendalikan. Pemenuhannya tidak dapat dilakukan secara kebetulan,
pelaksanaannya harus dicek dan diperkuat secara sistematis.
(4) Peraturan yang mengatur tingkah laku sesuatu jabatan dapat berbentuk
peraturan dan norma teknis. Peraturan dan norma teknis tersebut, penerapanya
benar-benar rasional dan harus didukung oleh latihan khusus. Dengan demikian
pada umumnya tepat bila dikatakan bahwa hanya seseorang yang memiliki latar
belakang teknis yang memadai dan dipandang cukup cakap.Untuk menduduki
jabatan staf administrasi, Weber menyebut akar wewenang birokrat ialah
pengetahuan dan latihan yang pernah diterima, penguasaanya dibidang
ketrampilan teknik dan pengetahuan akan merupakan landasan-landasan legitimasi
yang diberikan kepadanya.

5. (5) Sudah merupakan prinsip bahwa anggota staf administrasi tidak dapat
memiliki sarana produksi atau administrasi, selain itu pada prinsipnya
terdapat pemisahan antara milik organisasi yang dikendalikan secara resmi
dan milik pribadi seorang pejabat. Contoh: penggunaan mobil dinas hanya
dapat digunakan untuk kepentingan dinas, sebagai seorang birokrat dalam
kepentingan tugas-tugasnya, dan tidak digunakan diluar kepentingan dinas.
(6) Untuk meningkatkan kebebasan organisasi, semua sumber dan organisasi
harus bebas dari setiap pengendalian ekstern dan posisi tidak dapat
dimonopoli didalam tangan pejabat manapun. Sumber daya harus bebas
untuk dialokasikan dan direalokasikan sesuai kebutuhan organisasi. Dalam
hal ini pejabat tidak dapat memiliki jabatan resmi secara pribadi.

6. (7) Tindakan, keputusan dan
peraturan administratif harus
dirumuskan dan dicatat
secara tertulis. Weber
menekankan agar norma dan
pelaksanaan peraturan harus
ditafsirkan secara sistematis
dan dokumen itu harus
tertulis dan disimpan sebagai
sumber pengawasan.

7. Selain ketujuh prinsip birokrasi diatas, Weber dalam Etzioni (1985;78).
menjelaskan bahwa:
Para pejabat harus digaji secara resmi dan tidak boleh menerima
pembayaran dari klien agar lebih mengutamakan orientasinya kepada
organisasi. Norma-norma ini yang berlaku bagi aparat birokrasi serta
mempromosikan para pejabat secara sistematis harus dilakukan dan ini
berarti menyalurkan hasrat dan ambisi dengan cara menyediakan
jabatan karier, memberi ganjaran kepada pejabat yang setia, dengan
demikian organisasi akan lebih memperkuat rasa tanggung jawab para
pejabat.

8. BIROKRASI RASIONAL DIKENDALIKAN
HUKUM/ATURAN
• Menurut Weber dalam Thoha (1987:73) teori birokrasi rasional adalah
sebuah konsepsi model tipe ideal dari hubungan organisasi rasional. Bila
kumpulan mereka itu tidak diatur, kerja mereka bisa akan acak-acakan,
tidak rasional, dan tidak efisien. Semua acak-acak yang bernada
pemborosan tidak ada aturan dan mubazir dapat diatasi dengan konsep
model tipe ideal.
• Model tipe ideal ini bertujuan agar dalam organisasi itu tercapai
rasionalitas, agar dapat menempung prinsip-prinsip kehidupan manusia
yang berorganisasi. Setiap organisasi, apakah itu pemerintahan atau non
pemerintahan, fungsinya selalu diatur, sehingga prinsip kepastian dan hal-
hal kedinasan harus diatur berdasarkan hukum yang diwujudkan dalam
berbagai peraturan.

9. PRINSIP KERJA IMPERSONAL
• Weber dalam Thoha (1987:78) menjelaskan bahwa prinsip IMPERSONAL
dalam organisasi harus ditegakkan oleh birokrasi, yakni hubungan yang
memberi kesempatan berbagai aspirasi yang sifatnya pribadi. Weber
memperjelas prinsip impersonal itu adalah hubungan belas kasihan, cinta
kasih, kasih sayang, kesedihan dan kesenangan tidak boleh masuk ke dalam
tata hubungan birokrasi, kalau semuanya itu masuk maka rasionalisasi
sudah tidak bermakna lagi.
• Ia mempertegas bahwa konsep impersonal yang memasuki birokrasi
seperti belas kasihan, cinta kasih, kasih sayang, kesedihan, kesengan, yang
keterlaluan intervensinya menjadikan birokrasi berperilaku buruk. Sifat
personal itu kalau dituruti maunya akan bersifat irasional dan bernada
cengeng.

10. 4 CIRI UTAMA TIPE IDEAL BIROKRASI
Albrow, dalam Santoso (1997:18) menyebutkan ada empat ciri utama dari
tipe ideal tersebut, yaitu:
1. Adanya suatu struktur hirarki, termasuk pendelegasian wewenang dari
atas ke bawah.
2. Adanya serangkaian posisi-posisi jabatan yang masing-masing memiliki
tugas dan tanggung jawab yang tegas.
3. Adanya aturan-aturan dan standar-standar formal yang megatur tata
kerja organisasi dan tingkah laku para anggota,
4. Adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat yang dipekerjakan
atas dasar karir, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan
penampilan.

11. BIROKRASI PATRIMONIAL
• Terminologi patrimonial adalah konsep antropologi yang secara nominatif
berasal kata dari patir dan secara genetif berasal ari kata patris yang berarti
Bapak.
• Konsep yang dikembangkan dari kata tersebut kemudian diterjemahkan
secara lebih luas yakni menjadi warisan dari bapak atau nenek moyang.
Kata sifat dari konsep tersebut adalah patrimonial yang berarti sistem
pewarisan menurut garis bapak.
• Menurut The Consolidated Webster Encyclopedia Dictionary dalam
Moedjanto (1998:101) dijelaskan bahwa dalam perkembangan lebih lanjut,
konsep tersebut mengandung pengertian yakni sistem pewarisan nenek
moyang yang mementingkan laki-laki atau perempuan dengan
perbandingan yang dua lawan satu.

12. 1. Pejabat-pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi dan politik.
2. Jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan atau keuntungan
3. Pejabat-pejabat mengontrol, baik fungsi politik maupun administratif
karena tidak ada pemisahan antara sarana-sarana produksi dan
administrasi.
4. Setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik. Tujuan-
tujuan pribadi penguasa merupakan hal yang pokok dalam sepak terjang
pemerintahan kendatipun mereka dibatasi oleh fungsi-fungsi sebagai
seorang pemimpim.
(Weber dalam Santoso, 1997:23).
CIRI-CIRI BIROKRASI PATRIMONIAL

13. HUBUNGAN KHAS POLA PATRIMONIAL
Jakti (1980:7) menjelaskan bahwa pada birokrasi patrimonial terlihat
pada hubungan-hubungan yang ada yang secara intern dan ekstern
adalah hubungan patron klien yang bersifat pribadi dan khas. Dalam
hubungan pada birokrasi patrimonial akan timbul masalah pertukaran
loyalitas politik dan sumber ekonomi.
Pada kelompok yang loyal akan diberikan sumber ekonomi sedang pada
mereka yang tidak loyal akan dibendung dan dimatikan sumber-sumber
ekonominya. Kepentingan negara-bangsa (nation state) bukanlah
dipertimbangkan dalam hubungan patron-klien melainkan hubungan
pribadi-pribadi, baik berbasis kepada kepentingan sendiri, golongan
ataupun partainya.

14. BIROKRASI PATRIMONIAL RENTAN KORUP
Dalam banyak hal, akibat daripada birokrasi patrimonial ini merembes
ke dalam praktek birokrasi yang korup yang lepas dari konstitusi,
perundang-undangan ataupun legislasi lainnya.
Sejalan dengan itu, Jakti (1980:6) mengemukakan bahwa patrimonial
bertentangan dengan upaya melembagakan kehidupan bernegara
karena itu kegiatan-kegiatan birokrasi menjurus pada penyelewengan,
makin tak jelasnya peraturan ataupun kelembagaanya yang
memudahkan terjadinya korupsi.
Apabila gejala ini dibiarkan, maka timbullah penyelewengan-
penyelewengan (abuse of power) serta kurang mampunya
membedakan antara yang salah dan benar

15. BIROKRASI MODERN
• Bennis dalam Thomas (1987;91) mengemukakan pendapat berbeda dengan
Weber, menurutnya, untuk perkembangan pada masa mendatang, bahwa
penataan organisasi akan mempunyai sifat-sifatnya yang unik. Struktur organisasi
formal akan mengalami perubahan dan penambahan yang bervariasi. Orang tidak
lagi hanya memusatkan perhatiannya pada struktur formal seperti apa yang
dikemukakan Weber. Istilah temporer, sementara, relatif, jangka pendek, dan
sejenisnya mulai mewarnai struktur organisasi.
• Perwujudan dari sistem temporer ini, dapat dijumpai akan pembentukan
organisasi yang bersifat sementara berbentuk: panitia atau panitia khusus, team
kerja, tim gabungan, dll dan ini sebuah perkembangan non struktural untuk
menerobos kesulitan birokrasi.
• Organisasi pada masa datang akan meniciptakan suatu kombinasi dari gejala-
gejala adaptasi, pemecahan persoalan, sistem temporer, aneka ragam
spesialisasi, evaluasi staf yang fleksibel, tidak didasarkan pada norma hirarki
vertikal atas perbedaan posisi-posisi dan pangkatnya.

16. 10 PRINSIP MEWIRAUSAKAN BIROKRASI
(Gaebler dan Osborne, 1992)
•
1 . PEMERINTAHAN KATALIS, artinya pemerintah sudah harus mampu
memisahkan antara fungsi pemerintah sebagai pengarah dan fungsi
pemerintah sebagai pelaksana. Namun, pemerintah seharusnya lebih
berkonsentrasi pada pembuatan kebijakan-kebijakan strategis daripada
disibukkan oleh hal-hal yang bersifat teknis pelayanan. Hal tersebut
merupakan upaya mengarahkan jalannya birokrasi yang baik.
2. PEMERINTAH MILIK MASYARAKAT, artinya mengalihkan wewenang
kontrol yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat dengan
memberdayakan masyarakat sehingga mampu mengontrol pelayanan yang
dilakukan birokrasi.

17. 3. PEMERINTAH YANG KOMPETITIF, artinya pemerintah harus
mengembangkan kompetisi (persaingan) di antara masyarakat, swasta dan
organisasi non pemerintah yang lain dalam pelayanan publik sehingga
dihasilkan efisiensi dan tanggung jawab yang lebih besar serta terbentuknya
lingkungan yang lebih inovatif.
4. PEMERINTAH BERORIENTASI PADA MISI, artinya Pemerintah yang
berorientasai misi melakukan deregulasi internal, menghapus banyak
peraturan internal dan secara radikal menyederhanakan sistem administratif,
seperti anggaran, kepegawaian dan pengadaan. Mereka mensyaratkan setiap
badan pemerintah untuk mendapatkan misi yang jelas, kemudian memberi
kebebasan kepada manajer untuk menemukan cara terbaik mewujudkan
misi tersebut dalam batas – batas legal.

18. 5. PEMERINTAH BERORIENTASI PADA HASIL, artinya bila lembaga-lembaga
pemerintah dibiayai berdasarkan masukan (income), maka sedikit sekali alasan
mereka untuk berusaha keras mendapatkan kinerja yang lebih baik. Tetapi jika
mereka dibiayai berdasarkan hasil (outcome), mereka menjadi obsesif pada
prestasi. Sistem penggajian dan penghargaan, misalnya, seharusnya didasarkan atas
kualitas hasil kerja bukan pada masa kerja, besar anggaran dan tingkat otoritas.
6. PEMERINTAH BERORIENTASI PADA PELANGGAN, artinya pemerintah
memperlakukan masyarakat sebagai pelanggan yang harus diberi
pelayanan dengan melakukan survey pelanggan,menetapkan standar pelayanan,
memberi jaminan dan sebagainya. Pemerintah meredesain organisasinya untuk
menyampaikan nilai maksimum kepada pelanggan.
7. PEMERINTAH WIRAUSAHA, artinya pemerintah berusaha memfokuskan
energinya bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan
uang. Pemerintah meminta masyarakat yang dilayani untuk membayar menuntut
return on investment. Mereka memanfaatkan insentif seperti dana usaha ,dana
inovasi untuk mendorong para pimpinan badan pemerintah untuk berpikir
mendapatkan dana operasional.

19. 8. PEMERINTAH ANTISIPATIF, artinya pemerintah berpikir jauh ke depan dengan
mencoba mencegah timbulnya masalah dari pada memberikan pelayanan untuk
menghilangkan masalah. Mereka menggunakan perencanaan strategis, pemberian
visi masa depan, dan berbagai metode lain untuk melihat masa depan.
9. PEMERINTAHAN DESENTRALISASI, artinya pemerintah mendorong wewenang
dari pusat pemerintahan melalui organisasi atau sistem yang lebih rendah dan
mendorong mereka yang langsung melakukan pelayanan atau pelaksana,untuk
lebih berani membuat keputusan sendiri.
10. PEMERINTAH BERORIENTASI PADA MEKANISME PASAR, artinya pemerintah
sering memanfaatkan struktur pasar swasta untuk memecahkan masalah dari
pada menggunakan mekanisme administratf, seperti menyampaikan pelayanan
atau perintah dan kontrol dengan memanfaatkan peraturan. Mereka menciptakan
insentif keuangan dan pajak. Dengan cara ini , organisasi swasta atau anggota
masyarakat berperilaku yang mengarah pada pemecahan masalah sosial.