SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  17
Kebijakan Pembangunan SDM:
Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Pemenuhan
Kebutuhan Guru
Prof. Dr. H.R. Agus Sartono, MBA
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama
KEMENTERIAN KOOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Jakarta, 30 Juli 2019
2
Sumber Data1 Perhitungan Proyeksi Penduduk
Indonesia 2010-2045 UN Population Prospect
JUMLAH YANG DI HARAPKAN
1. Pembangunan berpusat pada manusia
2. Pengendalian urbanisasi dan pengelolaan migrasi
3. Pemanfaatan bonus demografi dan bonus demografi kedua
4. Pertumbuhan penduduk dan persebaran yang seimbang
5. Perlindungan sosial komprehensif dan berkelanjutan
6. Peran strategis penduduk produktif Indonesia dalam pembangunan internasional
7. Terjaganya nilai-nilai keluarga dan hubungan yang erat antar generasi
Rasio ketergantungan mencapai titik terendah pada periode 2028-2031,
peluang bonus Demografi dan Bonus Demografi kedua 1
POTENSI SDM: BONUS DEMOGRAFI
3
TARGET RPJMN 2015-2019
INDIKATOR ANGKA
Jumlah Pengangguran 2018 5,13% (6,87 jt orang)
Target Angka Pengangguran
RPJMN 2015-2019
4-5%
• Hampir separuh (53,11%) dari tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SD ke bawah
sehingga sulit mendapat tenaga kerja dengan kualifikasi keterampilan dan keahlian
yang cukup
• Tingkat pengangguran tertinggi adalah dari lulusan SMK (8,92%)
• Perlu ada terobosan dan pendekatan baru dalam mempersiapkan calon tenaga
kerja nasional
TANTANGAN SDM INDONESIA
Bekerja = 129,36 juta (94,87%)
Penganggur = 6,82 juta (5,13%)
40.51
17.75 17.86
11.31
2.82
9.75
SD SMP SMA SMK D I/II/III PT
Dalam persen
2.65
5.04
6.78
8.63
6.89 6.24
SD SMP SMA SMK D I/II/III PT
Angkatan
Kerja
136,18 juta
Dalam persen
Sumber: BPS, Februari 2019
PROGRAM
a. Lulusan Perguruan
Tinggi hanya ~10%
b. Angka Partisipasi
Kasar (APK) Perguruan Tinggi
31,05
c. Kompetensi rendah
d. Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI) baru 21 sektor
e. Akses siswa miskin ke sekolah
belum merata
f. Kompetensi keahlian lulusan
SMK masih rendah.
g. Rendahnya akses modal dan
minat wirausaha.
h. Angkatan Kerja berpendidikan
rendah (≤SD) 42,5 %
i. IPM 2016: 70,18
IPM 2017: 70,81
KONDISI
SDM INDONESIA
4
a. Revitalisasi Politeknik
b. Pemberian beasiswa
c. Pendirian Perguruan
Tinggi/Politeknik baru
d. Percepatan penyusunan
SKKNI pada sektor lainnya
e. Zonasi Sekolah untuk
pemenuhan wajib belajar
12 tahun
f. Revitalisasi SMK melalui
Inpres No.9/2016.
g. Peningkatan produktivitas
dan perluasan
kesempatan kerja
h. KIP, Bidikmisi, Beasiswa
LPDP
a. Jumlah SDM berkualitas
meningkat
b. Pemerataan pendidikan
vokasi bagi masyarakat
kurang mampu
c. Lulusan Perguruan Tinggi
memiliki kompetensi yang
sesuai kebutuhan pasar
kerja
d. APK pendidikan menengah
(SMA/SMK) meningkat
menjadi 90%
e. Kompetensi meningkat
menjadi min. 65%
f. Ketersediaan lapangan
kerja 2 juta
g. IPM 2018: 71,50 (sasaran)
SASARAN
PEMBANGUNAN SDM
PEMBANGUNAN KOMPETENSI SDM INDONESIA
KONDISI SDM GURU DI INDONESIA
6Sumber : BKN, 2018
TANTANGAN DALAM PEMBANGUNAN SDM:
Perluasan Akses Pendidikan Dan Kesehatan
7
300.000 TenDik Pensiun
8.500 TenKes Pensiun
Catatan: Dalam lima tahun akan terjadi
0200000400000
Tenaga Pendidikan
Tenaga Guru
0 5000
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 55
56 - 60
61 - 65
Dokter
0 10000 20000
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 55
56 - 60
61 - 65
Bidan
0 20000 40000
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 55
56 - 60
61 - 65
Tenaga Kesehatan
Perawat
0 500 1000 1500 2000
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 55
56 - 60
61 - 65
Dokter Gigi
0 5000 10000
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 55
56 - 60
61 - 65
Kesehatan Lain
Sumber : BKN, 2018
8
KOMPOSISI JUMLAH GURU NASIONAL
Berdasarkan Dapodik Kemendikbud
Sumber : Kemendikbud, 2018
Belum S1 Sudah S1 Sub-Total Belum S1 Sudah S1 Sub-Total
Negeri 149,467 569,887 719,354 262 16,209 16,471 735,825
Swasta 189,957 406,942 596,899 201,307 201,307 798,206
Grand Total 339,424 976,829 1,316,253 262 217,516 217,778 1,534,031
Sekolah
Belum Sertifikasi Sudah Sertifikasi
Grand Total
Total Jumlah Guru :
3.017.296 orang
Negeri Swasta Negeri dan Swasta Sudah Sertifikasi Belum Sertifikasi
PNS 1,378,940 104,325 1,483,265 1,174,377 308,888
Honorer 735,825 798,206 1,534,031 217,778 1,316,253
PNS Honorer
Catatan:
 Dari 735.825 guru honorer, telah disensus sebanyak 509.000 orang.
 Dari hasil sensus ternyata diidentifikasi sekitar 25.000 orang, hanya terdaftar nama saja.
Total Jumlah Guru PNS:
1.483.265 orang
Total Jumlah PNS:
4.185.503 orang
Persentase Jumlah Guru
PNS dari Total PNS:
28,2 %
Kategori JJM
Belum Sertifikasi Sudah Sertifikasi
Grand Total
Belum S1 Sudah S1 Total Belum S1 Sudah S1 Total
0 1.346 23.695 25.041 19 1.126 1.145 26.186
1 54 1.265 1.319 292 292 1.611
2 55 1.900 1.955 1 534 535 2.490
3 101 4.595 4.696 11 5.683 5.694 10.390
Grand Total 1.556 31.455 33.011 31 7.635 7.666 40.677
KOMPOSISI GURU HONORER MADRASAH
Berdasarkan Data SIMPATIKA Kementerian Agama, 2018
Madrasah
Belum Sertifikasi Sudah Sertifikasi
Grand Total
Belum S1 Sudah S1 Total Belum S1 Sudah S1 Total
Negeri 1.556 31.455 33.011 31 7.635 7.666 40.677
Swasta 78.592 274.150 352.742 2.059 185.996 188.055 540.797
Grand Total 80.148 305.605 385.753 2.090 193.631 195.721 581.474
Sudah S1
Belum S1
0 - tidak pernah memenuhi 24 JJM
1 - memenuhi 24 JJM selama 1 smt
2 - memenuhi 24 JJM selama 2 smt
3 - memenuhi 24 JJM selama 3 smt
Jumlah Guru Honorer
pada Madrasah
Negeri selama 3
Semester Terakhir
Rincian Jumlah
Guru Honorer
Madrasah
9
Jumlah Guru Honorer
Madrasah Negeri:
40.677 orang
10
USULAN REKRUTMEN PER TAHUN (2018-2024)
TERMASUK PENGGANTIAN GURU PENSIUN DAN
TAMBAHAN KEBUTUHAN GURU
101.042 101.042 101.042 101.042 101.042 101.042 101.042
44.443
54.974
63.945 61.656
80.055 77.723 71.967
14.486
30,613
27.968 26.820
26.430 24.658
25.246
159,971
186,629
192,955 189,518
207,527 203,423
198,253
-
50,000
100,000
150,000
200,000
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rekrutmen untuk pemenuhan tambahan akses
Rekrutmen untuk mengganti yang pensiun di sekolah
negeri
Rekrutmen per tahun untuk pemenuhan 707.000 (asumsi
dipenuhi dalam 7 tahun)
159,971
Rekrutmen per tahun untuk
Pemenuhan 735.825 (asumsi
dipenuhi dalam 7 tahun)
Rekrutmen untuk mengganti
yang pensiun di sekolah negeri
Rekrutmen untuk pemenuhan
Tambahan akses
Catatan:
Alokasi guru kelas dan guru mata pelajaran baru pada tahun 2018, sebesar 88.000 formasi,
plus 12.833 formasi (honorer eks K2)
Sumber : Kemendikbud, 2018
PENINGKATAN SDM MELALUI
REVITALISASI VOKASI
11
12
1. INDUSTRI MANUFAKTUR
(3788 SMK)
Sektor Prioritas Revitalisasi SMK
Target 5.000 SMK
2. PERTANIAN (499 SMK)
3. PARIWISATA (453 SMK)
4. EKONOMI KREATIF (66 SMK
5. KEMARITIMAN (180 SMK)
Sektor Prioritas Politeknik
Target 500 Politeknik
1. INDUSTRI MANUFAKTUR
(214 POLTEK)
2. PERTANIAN & KEHUTANAN (140
POLTEK)
3. PARIWISATA (70 POLTEK)
5. MARITIM & TRANSPORTASI (12
POLTEK)
6. KONSTRUKSI (37 POLTEK)
7. PERTAMBANGAN (2 POLTEK)
8. LISTRIK GAS & AIR MINUM (3
POLTEK)
4. SOSIAL & KESEHATAN (38 POLTEK)
9. JASA (REAL ESTATE & COMMERCE)
(184 POLTEK) (2 POLTEK)
REVITALISASI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN VOKASI - INPRES NO 9 TAHUN 2016
Catatan: Jumlah SMK Update Kemdikbud Juli 2019
6. ENERGI DAN PERTAMBANGAN (14
SMK)
Revolusi Industri 4.0
Catatan: Tantangan penciptaan lapangan kerja menjadi makin berat. Pada masa lampau
1% pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan sekitar 200.000 lapangan pekerjaan. Di era
Revolusi Industri 4.0, penyerapan tenaga kerja menurun dimana setiap 1% pertumbuhan
ekonomi hanya mampu menyerap sekitar 75.000 tenaga kerja.
TANTANGAN PASAR KERJA
1,8 Juta
(49 %)
1,9 Juta
(51 %)
Masuk Pasar
Kerja
Lulusan Jenjang
Pendidikan Menengah
TOTAL
3,7 juta
Lulusan MA
468.720
Lulusan SMK
1.661.815
Profil pendidikan tenaga kerja kita selama ini tak
banyak berubah: 89% berpendidikan maksimum
SMK/SMA dan hanya 11% berpendidikan tinggi.
Tingkat pengangguran terbuka tertinggi adalah
dari lulusan SMK yakni sebesar 8,63% (Februari
2019).
Perlu ada terobosan dan pendekatan baru dalam
mempersiapkan calon tenaga kerja profesional
secara nasional
Lulusan SMA
1.609.448
Bekerja = 129,36 juta (94,87%)
Penganggur = 6,82 juta (5,13%)
Angkatan
Kerja
136,18 juta
40.51
17.75 17.86
11.31
2.82
9.75
SD SMP SMA SMK D I/II/III PT
Dalam persen
2.65
5.04
6.78
8.63
6.89 6.24
SD SMP SMA SMK D I/II/III PT
Dalam persen
Sumber: BPS, Februari 2019
Diharapkan
Melanjutkan
Kuliah
14
c
SMK-Industri Link and Match
2017 – 2019
TARGET hingga tahun 2020 =
5.000 SMK
Fokus pengembangan pada sektor-sektor:
Manufaktur, Pertanian, Pariwisata, Maritim, Ekonomi Kreatif,
dan Energi Pertambangan
PROVINSI INDUSTRI
MANUFAKTUR
SMK
JAWA TIMUR 148 447
JAWA TENGAH 238 662
JAWA BARAT 276 662
SUMATERA
(BAGIAN UTARA
DAN SELATAN)
184 434
DKI DAN BANTEN 143 292
SULAWESI 41 110
KALIMANTAN
SELATAN
1 5
TOTAL* 855 2.612
Jawa Timur
148 Ind, 447 SMK
Jawa Tengah
238 Ind, 662 SMK
DKI Banten
143 Ind, 292 SMK
Jawa Barat
276 Ind, 662 SMK
Sumatera
184 Ind, 434 SMK
Sulawesi
41 Ind,110 SMK
SEBARAN SMK YG TELAH MENGIKUTI
PROGRAM LINK AND MATCH DENGAN INDUSTRI
Target pengembangan SMK Industri Tahun 2020
adalah 5.000 SMK, sehingga diperlukan lagi
sebanyak 2.388 SMK baru.
Sumber: KEMENPERIN, Mei 2019
15
Lokus Pengembangan Vokasi: 10 Provinsi
Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timut, dan
Sulawesi Selatan
PERSEBARAN MENURUT
KLASTER
JUMLAH
SMK
KBTH GURU
PRODUKTIF*
PARIWISATA 453 4.720
INDUSTRI MANUFAKTUR 3.793 42.757
PERTANIAN 499 2.944
KEMARITIMAN 180 1.002
INDUSTRI KREATIF 65 799
ENERGI &
PERTAMBANGAN
10 35
TOTAL 5.000 52.257
Bali & Nusa Tenggara
317 SMK, 3.614 guru
Jawa
2.779 SMK,
27.726 guru
Kalimantan
339 SMK,
2.897 guru
Maluku & Papua
154 SMK, 1.138 guru
Sumatera
912 SMK,
12.493 guru
Sulawesi
502 SMK,
4.388 guru
Sumber: Kemendikbud Mei 2019
SEBARAN 5.000 SMK INDUSTRI DAN ESTIMASI
KEBUTUHAN GURU PRODUKTIF BERDASAR KLASTER PRIORITAS
Prasarat utama pengemban SMK Industri adalah ketersediaan “Guru Produktif” sebanyak 52.257 orang. Pemenuhan
kebutuhan “Guru Produktif” harus menjadi terobosan/prioritas dan dilakukan melalui:
• Rekrutmen lulusan D3 Politeknik, dan diberi beasiswa untuk mengikuti pendidikan Profesi Guru (PPG) sekaligus
menyelesaikan pendidikan jenjang D4.
• Kemen PAN-RB harus menyiapkan formasi bagi 52.257 Guru Produktif.
• Pemda Propinsi sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, memastikan pengisian 52.257 Guru Produktif SMK
• Secara simultan dapat pula memanfaatkan praktisi industry/silver expert untuk mengisi kekosongan guru
produktif di SMK
• Diperlukan payung hokum/aturan standar biaya bagi silver expert yang mengajar di SMK
16
TERIMA KASIH

Contenu connexe

Tendances

Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
Qiu El Fahmi
 
5. materi bimtek penyusunan dupak kemenag (1)
5. materi bimtek penyusunan dupak kemenag (1)5. materi bimtek penyusunan dupak kemenag (1)
5. materi bimtek penyusunan dupak kemenag (1)
KutsiyatinMSi
 
Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Organisasi Publik
Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Organisasi PublikPerencanaan Sumber Daya Manusia pada Organisasi Publik
Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Organisasi Publik
Sansan Santika Rizki
 

Tendances (20)

Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
PRESENTASI PERENCANAAN KARIER
PRESENTASI PERENCANAAN KARIERPRESENTASI PERENCANAAN KARIER
PRESENTASI PERENCANAAN KARIER
 
Program Kerja
Program KerjaProgram Kerja
Program Kerja
 
Transformasi birokrasi berkelas dunia
Transformasi birokrasi berkelas duniaTransformasi birokrasi berkelas dunia
Transformasi birokrasi berkelas dunia
 
Evaluasi kinerja (18 1-07)
Evaluasi kinerja (18 1-07)Evaluasi kinerja (18 1-07)
Evaluasi kinerja (18 1-07)
 
strategi sdm dalam menghadapi persaingan global.
 strategi sdm dalam menghadapi persaingan global. strategi sdm dalam menghadapi persaingan global.
strategi sdm dalam menghadapi persaingan global.
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
 
Perilaku Organisasi Organizational Behavior
Perilaku Organisasi Organizational BehaviorPerilaku Organisasi Organizational Behavior
Perilaku Organisasi Organizational Behavior
 
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan KegiatanVisi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
 
Manajemen Kinerja
Manajemen KinerjaManajemen Kinerja
Manajemen Kinerja
 
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Talent management 4.0 pdf
Talent management 4.0 pdfTalent management 4.0 pdf
Talent management 4.0 pdf
 
5. materi bimtek penyusunan dupak kemenag (1)
5. materi bimtek penyusunan dupak kemenag (1)5. materi bimtek penyusunan dupak kemenag (1)
5. materi bimtek penyusunan dupak kemenag (1)
 
Analisis issue ganesha
Analisis issue ganeshaAnalisis issue ganesha
Analisis issue ganesha
 
Menuju goverment 4.0
Menuju goverment 4.0Menuju goverment 4.0
Menuju goverment 4.0
 
9. LANGKAH-LANGKAH MERUMUSKAN DAN MEMBUAT SISTEM KOMPENSASI
9. LANGKAH-LANGKAH MERUMUSKAN DAN MEMBUAT SISTEM KOMPENSASI9. LANGKAH-LANGKAH MERUMUSKAN DAN MEMBUAT SISTEM KOMPENSASI
9. LANGKAH-LANGKAH MERUMUSKAN DAN MEMBUAT SISTEM KOMPENSASI
 
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritMembangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
 
Konsep Dasar Teori Organisasi
Konsep Dasar Teori OrganisasiKonsep Dasar Teori Organisasi
Konsep Dasar Teori Organisasi
 
Aliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori OrganisasiAliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori Organisasi
 
Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Organisasi Publik
Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Organisasi PublikPerencanaan Sumber Daya Manusia pada Organisasi Publik
Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Organisasi Publik
 

Similaire à Kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SDM)

Smk rujukan
Smk rujukanSmk rujukan
Smk rujukan
aden aja
 
LAMP 6. Sinkronsasi Kurikulum TEACHING FACTORY.pdf
LAMP 6. Sinkronsasi Kurikulum TEACHING FACTORY.pdfLAMP 6. Sinkronsasi Kurikulum TEACHING FACTORY.pdf
LAMP 6. Sinkronsasi Kurikulum TEACHING FACTORY.pdf
Oom Surahman
 
Bahan-Paparan-Kebijakan-DAK-Nonfisik-Pendidikan.pptx
Bahan-Paparan-Kebijakan-DAK-Nonfisik-Pendidikan.pptxBahan-Paparan-Kebijakan-DAK-Nonfisik-Pendidikan.pptx
Bahan-Paparan-Kebijakan-DAK-Nonfisik-Pendidikan.pptx
YumingExtari
 
Membangun smk yang bermutu edited-20-feb-2014
Membangun smk yang bermutu edited-20-feb-2014Membangun smk yang bermutu edited-20-feb-2014
Membangun smk yang bermutu edited-20-feb-2014
agung susanto
 

Similaire à Kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) (20)

Smk rujukan
Smk rujukanSmk rujukan
Smk rujukan
 
Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2018
Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2018Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2018
Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2018
 
Paparan hendarman jarlit-kota-bandung-wajar-12-tahun-05-sep-2016
Paparan hendarman jarlit-kota-bandung-wajar-12-tahun-05-sep-2016Paparan hendarman jarlit-kota-bandung-wajar-12-tahun-05-sep-2016
Paparan hendarman jarlit-kota-bandung-wajar-12-tahun-05-sep-2016
 
Sosialissi-KIP-K-Karoren-PTN-POltek.pdf
Sosialissi-KIP-K-Karoren-PTN-POltek.pdfSosialissi-KIP-K-Karoren-PTN-POltek.pdf
Sosialissi-KIP-K-Karoren-PTN-POltek.pdf
 
Kebijakan DITPSMK
Kebijakan DITPSMKKebijakan DITPSMK
Kebijakan DITPSMK
 
Bahan jumpa-pers-akhir-tahun-2011-wartawan
Bahan jumpa-pers-akhir-tahun-2011-wartawanBahan jumpa-pers-akhir-tahun-2011-wartawan
Bahan jumpa-pers-akhir-tahun-2011-wartawan
 
Paparan Mendikbud Akhir Tahun 2011
Paparan Mendikbud Akhir Tahun 2011Paparan Mendikbud Akhir Tahun 2011
Paparan Mendikbud Akhir Tahun 2011
 
LAMP 6. Sinkronsasi Kurikulum TEACHING FACTORY.pdf
LAMP 6. Sinkronsasi Kurikulum TEACHING FACTORY.pdfLAMP 6. Sinkronsasi Kurikulum TEACHING FACTORY.pdf
LAMP 6. Sinkronsasi Kurikulum TEACHING FACTORY.pdf
 
Kebijakan pembinaan smk 2017 (rakor lsp, 140317)
Kebijakan pembinaan smk  2017  (rakor lsp, 140317)Kebijakan pembinaan smk  2017  (rakor lsp, 140317)
Kebijakan pembinaan smk 2017 (rakor lsp, 140317)
 
Undang undang 23 tahun 2014 terhadap kebijakan anggaran pendidikan 2016 plk
Undang undang 23 tahun 2014 terhadap kebijakan anggaran pendidikan 2016 plkUndang undang 23 tahun 2014 terhadap kebijakan anggaran pendidikan 2016 plk
Undang undang 23 tahun 2014 terhadap kebijakan anggaran pendidikan 2016 plk
 
Presentasi Beasiswa LPDP Lengkap -- Indonesia Presidential Scholarship dan Be...
Presentasi Beasiswa LPDP Lengkap -- Indonesia Presidential Scholarship dan Be...Presentasi Beasiswa LPDP Lengkap -- Indonesia Presidential Scholarship dan Be...
Presentasi Beasiswa LPDP Lengkap -- Indonesia Presidential Scholarship dan Be...
 
Kiat kiat dinas pendidikan
Kiat kiat dinas pendidikanKiat kiat dinas pendidikan
Kiat kiat dinas pendidikan
 
pemenuhan-beban-kerja-guru-ks-dan-ps.pptx
pemenuhan-beban-kerja-guru-ks-dan-ps.pptxpemenuhan-beban-kerja-guru-ks-dan-ps.pptx
pemenuhan-beban-kerja-guru-ks-dan-ps.pptx
 
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptx
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptxProgram Kerja Disdik 2022 (2).pptx
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptx
 
Bahan-Paparan-Kebijakan-DAK-Nonfisik-Pendidikan.pptx
Bahan-Paparan-Kebijakan-DAK-Nonfisik-Pendidikan.pptxBahan-Paparan-Kebijakan-DAK-Nonfisik-Pendidikan.pptx
Bahan-Paparan-Kebijakan-DAK-Nonfisik-Pendidikan.pptx
 
Paparan Beban Kerja GTK
Paparan Beban Kerja GTKPaparan Beban Kerja GTK
Paparan Beban Kerja GTK
 
PAPARAN PERMENDIKBUD NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU, ...
PAPARAN PERMENDIKBUD NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU, ...PAPARAN PERMENDIKBUD NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU, ...
PAPARAN PERMENDIKBUD NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU, ...
 
PPT.pptx
PPT.pptxPPT.pptx
PPT.pptx
 
Paparan hari jadi ke 7 Kabupaten Pangandaran 20191025.pptx
Paparan hari jadi ke 7 Kabupaten Pangandaran 20191025.pptxPaparan hari jadi ke 7 Kabupaten Pangandaran 20191025.pptx
Paparan hari jadi ke 7 Kabupaten Pangandaran 20191025.pptx
 
Membangun smk yang bermutu edited-20-feb-2014
Membangun smk yang bermutu edited-20-feb-2014Membangun smk yang bermutu edited-20-feb-2014
Membangun smk yang bermutu edited-20-feb-2014
 

Plus de Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahPedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 

Plus de Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
 
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahPedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
 

Dernier (8)

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 

Kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SDM)

  • 1. Kebijakan Pembangunan SDM: Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Pemenuhan Kebutuhan Guru Prof. Dr. H.R. Agus Sartono, MBA Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama KEMENTERIAN KOOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN Jakarta, 30 Juli 2019
  • 2. 2 Sumber Data1 Perhitungan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2045 UN Population Prospect JUMLAH YANG DI HARAPKAN 1. Pembangunan berpusat pada manusia 2. Pengendalian urbanisasi dan pengelolaan migrasi 3. Pemanfaatan bonus demografi dan bonus demografi kedua 4. Pertumbuhan penduduk dan persebaran yang seimbang 5. Perlindungan sosial komprehensif dan berkelanjutan 6. Peran strategis penduduk produktif Indonesia dalam pembangunan internasional 7. Terjaganya nilai-nilai keluarga dan hubungan yang erat antar generasi Rasio ketergantungan mencapai titik terendah pada periode 2028-2031, peluang bonus Demografi dan Bonus Demografi kedua 1 POTENSI SDM: BONUS DEMOGRAFI
  • 3. 3 TARGET RPJMN 2015-2019 INDIKATOR ANGKA Jumlah Pengangguran 2018 5,13% (6,87 jt orang) Target Angka Pengangguran RPJMN 2015-2019 4-5% • Hampir separuh (53,11%) dari tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SD ke bawah sehingga sulit mendapat tenaga kerja dengan kualifikasi keterampilan dan keahlian yang cukup • Tingkat pengangguran tertinggi adalah dari lulusan SMK (8,92%) • Perlu ada terobosan dan pendekatan baru dalam mempersiapkan calon tenaga kerja nasional TANTANGAN SDM INDONESIA Bekerja = 129,36 juta (94,87%) Penganggur = 6,82 juta (5,13%) 40.51 17.75 17.86 11.31 2.82 9.75 SD SMP SMA SMK D I/II/III PT Dalam persen 2.65 5.04 6.78 8.63 6.89 6.24 SD SMP SMA SMK D I/II/III PT Angkatan Kerja 136,18 juta Dalam persen Sumber: BPS, Februari 2019
  • 4. PROGRAM a. Lulusan Perguruan Tinggi hanya ~10% b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi 31,05 c. Kompetensi rendah d. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) baru 21 sektor e. Akses siswa miskin ke sekolah belum merata f. Kompetensi keahlian lulusan SMK masih rendah. g. Rendahnya akses modal dan minat wirausaha. h. Angkatan Kerja berpendidikan rendah (≤SD) 42,5 % i. IPM 2016: 70,18 IPM 2017: 70,81 KONDISI SDM INDONESIA 4 a. Revitalisasi Politeknik b. Pemberian beasiswa c. Pendirian Perguruan Tinggi/Politeknik baru d. Percepatan penyusunan SKKNI pada sektor lainnya e. Zonasi Sekolah untuk pemenuhan wajib belajar 12 tahun f. Revitalisasi SMK melalui Inpres No.9/2016. g. Peningkatan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja h. KIP, Bidikmisi, Beasiswa LPDP a. Jumlah SDM berkualitas meningkat b. Pemerataan pendidikan vokasi bagi masyarakat kurang mampu c. Lulusan Perguruan Tinggi memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar kerja d. APK pendidikan menengah (SMA/SMK) meningkat menjadi 90% e. Kompetensi meningkat menjadi min. 65% f. Ketersediaan lapangan kerja 2 juta g. IPM 2018: 71,50 (sasaran) SASARAN PEMBANGUNAN SDM PEMBANGUNAN KOMPETENSI SDM INDONESIA
  • 5. KONDISI SDM GURU DI INDONESIA
  • 7. TANTANGAN DALAM PEMBANGUNAN SDM: Perluasan Akses Pendidikan Dan Kesehatan 7 300.000 TenDik Pensiun 8.500 TenKes Pensiun Catatan: Dalam lima tahun akan terjadi 0200000400000 Tenaga Pendidikan Tenaga Guru 0 5000 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 61 - 65 Dokter 0 10000 20000 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 61 - 65 Bidan 0 20000 40000 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 61 - 65 Tenaga Kesehatan Perawat 0 500 1000 1500 2000 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 61 - 65 Dokter Gigi 0 5000 10000 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 61 - 65 Kesehatan Lain Sumber : BKN, 2018
  • 8. 8 KOMPOSISI JUMLAH GURU NASIONAL Berdasarkan Dapodik Kemendikbud Sumber : Kemendikbud, 2018 Belum S1 Sudah S1 Sub-Total Belum S1 Sudah S1 Sub-Total Negeri 149,467 569,887 719,354 262 16,209 16,471 735,825 Swasta 189,957 406,942 596,899 201,307 201,307 798,206 Grand Total 339,424 976,829 1,316,253 262 217,516 217,778 1,534,031 Sekolah Belum Sertifikasi Sudah Sertifikasi Grand Total Total Jumlah Guru : 3.017.296 orang Negeri Swasta Negeri dan Swasta Sudah Sertifikasi Belum Sertifikasi PNS 1,378,940 104,325 1,483,265 1,174,377 308,888 Honorer 735,825 798,206 1,534,031 217,778 1,316,253 PNS Honorer Catatan:  Dari 735.825 guru honorer, telah disensus sebanyak 509.000 orang.  Dari hasil sensus ternyata diidentifikasi sekitar 25.000 orang, hanya terdaftar nama saja. Total Jumlah Guru PNS: 1.483.265 orang Total Jumlah PNS: 4.185.503 orang Persentase Jumlah Guru PNS dari Total PNS: 28,2 %
  • 9. Kategori JJM Belum Sertifikasi Sudah Sertifikasi Grand Total Belum S1 Sudah S1 Total Belum S1 Sudah S1 Total 0 1.346 23.695 25.041 19 1.126 1.145 26.186 1 54 1.265 1.319 292 292 1.611 2 55 1.900 1.955 1 534 535 2.490 3 101 4.595 4.696 11 5.683 5.694 10.390 Grand Total 1.556 31.455 33.011 31 7.635 7.666 40.677 KOMPOSISI GURU HONORER MADRASAH Berdasarkan Data SIMPATIKA Kementerian Agama, 2018 Madrasah Belum Sertifikasi Sudah Sertifikasi Grand Total Belum S1 Sudah S1 Total Belum S1 Sudah S1 Total Negeri 1.556 31.455 33.011 31 7.635 7.666 40.677 Swasta 78.592 274.150 352.742 2.059 185.996 188.055 540.797 Grand Total 80.148 305.605 385.753 2.090 193.631 195.721 581.474 Sudah S1 Belum S1 0 - tidak pernah memenuhi 24 JJM 1 - memenuhi 24 JJM selama 1 smt 2 - memenuhi 24 JJM selama 2 smt 3 - memenuhi 24 JJM selama 3 smt Jumlah Guru Honorer pada Madrasah Negeri selama 3 Semester Terakhir Rincian Jumlah Guru Honorer Madrasah 9 Jumlah Guru Honorer Madrasah Negeri: 40.677 orang
  • 10. 10 USULAN REKRUTMEN PER TAHUN (2018-2024) TERMASUK PENGGANTIAN GURU PENSIUN DAN TAMBAHAN KEBUTUHAN GURU 101.042 101.042 101.042 101.042 101.042 101.042 101.042 44.443 54.974 63.945 61.656 80.055 77.723 71.967 14.486 30,613 27.968 26.820 26.430 24.658 25.246 159,971 186,629 192,955 189,518 207,527 203,423 198,253 - 50,000 100,000 150,000 200,000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rekrutmen untuk pemenuhan tambahan akses Rekrutmen untuk mengganti yang pensiun di sekolah negeri Rekrutmen per tahun untuk pemenuhan 707.000 (asumsi dipenuhi dalam 7 tahun) 159,971 Rekrutmen per tahun untuk Pemenuhan 735.825 (asumsi dipenuhi dalam 7 tahun) Rekrutmen untuk mengganti yang pensiun di sekolah negeri Rekrutmen untuk pemenuhan Tambahan akses Catatan: Alokasi guru kelas dan guru mata pelajaran baru pada tahun 2018, sebesar 88.000 formasi, plus 12.833 formasi (honorer eks K2) Sumber : Kemendikbud, 2018
  • 12. 12 1. INDUSTRI MANUFAKTUR (3788 SMK) Sektor Prioritas Revitalisasi SMK Target 5.000 SMK 2. PERTANIAN (499 SMK) 3. PARIWISATA (453 SMK) 4. EKONOMI KREATIF (66 SMK 5. KEMARITIMAN (180 SMK) Sektor Prioritas Politeknik Target 500 Politeknik 1. INDUSTRI MANUFAKTUR (214 POLTEK) 2. PERTANIAN & KEHUTANAN (140 POLTEK) 3. PARIWISATA (70 POLTEK) 5. MARITIM & TRANSPORTASI (12 POLTEK) 6. KONSTRUKSI (37 POLTEK) 7. PERTAMBANGAN (2 POLTEK) 8. LISTRIK GAS & AIR MINUM (3 POLTEK) 4. SOSIAL & KESEHATAN (38 POLTEK) 9. JASA (REAL ESTATE & COMMERCE) (184 POLTEK) (2 POLTEK) REVITALISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI - INPRES NO 9 TAHUN 2016 Catatan: Jumlah SMK Update Kemdikbud Juli 2019 6. ENERGI DAN PERTAMBANGAN (14 SMK)
  • 13. Revolusi Industri 4.0 Catatan: Tantangan penciptaan lapangan kerja menjadi makin berat. Pada masa lampau 1% pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan sekitar 200.000 lapangan pekerjaan. Di era Revolusi Industri 4.0, penyerapan tenaga kerja menurun dimana setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap sekitar 75.000 tenaga kerja.
  • 14. TANTANGAN PASAR KERJA 1,8 Juta (49 %) 1,9 Juta (51 %) Masuk Pasar Kerja Lulusan Jenjang Pendidikan Menengah TOTAL 3,7 juta Lulusan MA 468.720 Lulusan SMK 1.661.815 Profil pendidikan tenaga kerja kita selama ini tak banyak berubah: 89% berpendidikan maksimum SMK/SMA dan hanya 11% berpendidikan tinggi. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi adalah dari lulusan SMK yakni sebesar 8,63% (Februari 2019). Perlu ada terobosan dan pendekatan baru dalam mempersiapkan calon tenaga kerja profesional secara nasional Lulusan SMA 1.609.448 Bekerja = 129,36 juta (94,87%) Penganggur = 6,82 juta (5,13%) Angkatan Kerja 136,18 juta 40.51 17.75 17.86 11.31 2.82 9.75 SD SMP SMA SMK D I/II/III PT Dalam persen 2.65 5.04 6.78 8.63 6.89 6.24 SD SMP SMA SMK D I/II/III PT Dalam persen Sumber: BPS, Februari 2019 Diharapkan Melanjutkan Kuliah 14
  • 15. c SMK-Industri Link and Match 2017 – 2019 TARGET hingga tahun 2020 = 5.000 SMK Fokus pengembangan pada sektor-sektor: Manufaktur, Pertanian, Pariwisata, Maritim, Ekonomi Kreatif, dan Energi Pertambangan PROVINSI INDUSTRI MANUFAKTUR SMK JAWA TIMUR 148 447 JAWA TENGAH 238 662 JAWA BARAT 276 662 SUMATERA (BAGIAN UTARA DAN SELATAN) 184 434 DKI DAN BANTEN 143 292 SULAWESI 41 110 KALIMANTAN SELATAN 1 5 TOTAL* 855 2.612 Jawa Timur 148 Ind, 447 SMK Jawa Tengah 238 Ind, 662 SMK DKI Banten 143 Ind, 292 SMK Jawa Barat 276 Ind, 662 SMK Sumatera 184 Ind, 434 SMK Sulawesi 41 Ind,110 SMK SEBARAN SMK YG TELAH MENGIKUTI PROGRAM LINK AND MATCH DENGAN INDUSTRI Target pengembangan SMK Industri Tahun 2020 adalah 5.000 SMK, sehingga diperlukan lagi sebanyak 2.388 SMK baru. Sumber: KEMENPERIN, Mei 2019 15 Lokus Pengembangan Vokasi: 10 Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timut, dan Sulawesi Selatan
  • 16. PERSEBARAN MENURUT KLASTER JUMLAH SMK KBTH GURU PRODUKTIF* PARIWISATA 453 4.720 INDUSTRI MANUFAKTUR 3.793 42.757 PERTANIAN 499 2.944 KEMARITIMAN 180 1.002 INDUSTRI KREATIF 65 799 ENERGI & PERTAMBANGAN 10 35 TOTAL 5.000 52.257 Bali & Nusa Tenggara 317 SMK, 3.614 guru Jawa 2.779 SMK, 27.726 guru Kalimantan 339 SMK, 2.897 guru Maluku & Papua 154 SMK, 1.138 guru Sumatera 912 SMK, 12.493 guru Sulawesi 502 SMK, 4.388 guru Sumber: Kemendikbud Mei 2019 SEBARAN 5.000 SMK INDUSTRI DAN ESTIMASI KEBUTUHAN GURU PRODUKTIF BERDASAR KLASTER PRIORITAS Prasarat utama pengemban SMK Industri adalah ketersediaan “Guru Produktif” sebanyak 52.257 orang. Pemenuhan kebutuhan “Guru Produktif” harus menjadi terobosan/prioritas dan dilakukan melalui: • Rekrutmen lulusan D3 Politeknik, dan diberi beasiswa untuk mengikuti pendidikan Profesi Guru (PPG) sekaligus menyelesaikan pendidikan jenjang D4. • Kemen PAN-RB harus menyiapkan formasi bagi 52.257 Guru Produktif. • Pemda Propinsi sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, memastikan pengisian 52.257 Guru Produktif SMK • Secara simultan dapat pula memanfaatkan praktisi industry/silver expert untuk mengisi kekosongan guru produktif di SMK • Diperlukan payung hokum/aturan standar biaya bagi silver expert yang mengajar di SMK 16