Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
Similaire à Pengelolaan komunikasi krisis
Similaire à Pengelolaan komunikasi krisis (20)
Plus de Rizki Malinda
Plus de Rizki Malinda (13)
Dernier
Dernier (20)
Pengelolaan komunikasi krisis
- 1. PENGELOLAAN KOMUNIKASI KRISIS KEHUMASAN Oleh : Dr. Ir. Deddy S. Bratakusumah, BE., MURP., M.Sc. Deputi Bidang Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2013
- 2. 3. Infrastruktur 1. Birokrasi 2. Korupsi belum memadai ; anggaran negara untuk pembangunan dan pemeliharaan masih kecil banyak ditemukan penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara di berbagai instansi pemerintah korupsi merupakan bahaya laten (terselubung) yang sangat membahayakan bagi budaya masih gemuk, lamban dan belum profesional belum mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan investasi Tiga masalah besar dalam pembangunan: Kondisi Indonesia
- 3. REFORMASI BIROKRASI Reformasi Birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju pemerintah berkelas dunia
- 4. TATALAKSANA AREA PERUBAHAN HASIL YANG DIHARAPKAN ORGANISASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SDM APARATUR PENGAWASAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK MIND SET DAN CULTURE SET ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG TINDIH DAN KONDUSIF SDM APARATUR YANG BERINTEGRITAS, NETRAL, KOMPETEN, CAPABLE, PROFESIONAL, BERKINERJA TINGGI DAN SEJAHTERAH MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI PELAYANAN PRIMA SESUAI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT BIROKRASI DENGAN INTEGRITAS DAN KINERJA TINGGI SISTEM, PROSES DAN PROSEDUR KERJA YANG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN, TERUKUR DAN SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
- 5. Program Percepatan Reformasi Birokrasi MENCIPTAKAN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI: bersih dari KKN dan politisasi kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban melayani masyarakat dan dunia usaha/investasi Program Percepatan Reformasi Birokrasi 5
- 6. Perpres 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010 - 2025 Permenpan 20 Tahun 2010 Tentang Road Map RB 2010 - 2014 Makro: Kerangka Regulasi Nasional Mikro: Implementasi Kebijakan RB Nasional 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tata Laksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 6. Penguatan Pengawasan 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9. Monitoring dan Evaluasi 8 Area Perubahan 1. Organisasi 2. Tata Laksana 3. Peraturan Perundang- undangan 4. Sumber Daya Manusia Aparatur 5. Pengawasan 6. Akuntabilitas 7. Pelayanan Publik 8. Pola Pikir (mind-set) dan Budaya Kerja (culture-set) 9 Percepatan Reformasi Birokrasi 1. Penataan Struktur Birokrasi 2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS 3. Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka 4. Profesionalisasi PNS 5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government) 6. Penyederhanaan Perizinan Usaha 7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri 1. Penataan Organisasi 2. Penataan Tata Laksana 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 4. Penguatan Pengawasan 5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 7. Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dengan tegas menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. 7
- 8. KRISIS
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis di Lingkungan Instansi Pemerintah
- 10. 10 PAST PRESENT FUTURE PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU Paradigma Kehumasan REACTIVE RESPONSIBLE PROACTIVE
- 11. Tugas Humas Pemerintah 1. Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama 2. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik 3. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah 4. Membangun citra dan reputasi positif 11
- 12. Keadaan Krisis Krisis krisis yang terjadi tanpa dapat diantisipasi krisis yang terjadinya dapat diantisipasi Isu Penanganan masalah yang lambat dan berkepanjangan Penanganan konflik yang tidak diatasi dengan baik
- 13. Dampak Krisis Reputasi instansi pemerintah menurun (adanya kemungkinan tuntutan publik dan kemungkinan pimpinan tersangkut tindakan melanggar hukum). Instansi pemerintah dapat bertahan (kehilangan citra dan rasa hormat dari publik). Instansi pemerintah bangkit dari krisis (mampu mengatasi krisis dan membentuk opini publik).
- 14. Langkah-langkah Penanganan Krisis Deteksi dan identifikasi Pencegahan krisis Perencanaan penanganan krisis Pembatasan lingkup krisis Pemulihan krisis
- 15. Inventarisasi Potensi Krisis No. Krisis yang Tidak Dapat Diantisipasi Krisis yang Dapat Diantisipasi 1. Konflik elit politik Demonstrasi/protes 2. Penyelewengan seksual Boikot kerja 3. Terorisme Tuntutan hukum dari masyarakat/publik 4 Ledakan bom Class Action 5 Pembunuhan Perubahan kebijakan pemerintah 6 Penculikan Praktik suap dan penyelewengan 7 Kebakaran Merger dan akuisisi tempat kerja 8 Banjir Pembubaran institusi 9 Badai Kecelakaan kerja 10 Longsor 11 Gempa bumi 12 Tsunami 13 Letusan gunung berapi
- 16. Besaran krisis diperhitungkan berdasarkan bobot peluang terjadinya dan risiko dampaknya. Semakin tinggi peluang terjadinya atau risiko dampaknya semakin besar bobotnya. Peluang Bobot 1 = kecil Bobot 2 = sedang Bobot 3 = besar Bobot 4 = sangat besar Dampak Krisis Bobot 1 = tidak mempengaruhi operasional Bobot 2 = tidak terlalu mengganggu operasional Bobot 3 = menimbulkan krisis yang mengganggu operasional Bobot 4 = menimbulkan krisis yang sangat mengganggu operasional
- 17. Komunikasi Krisis Media merupakan pihak yang mempublikasikan fakta di lapangan, sekaligus perkembangan mutakhir penanganan krisis kepada publik. Media juga menyajikan berbagai tanggapan, umpan balik, dan reaksi publik atas krisis yang terjadi serta penanganannya.
- 18. Sharing CRISIS HITS Mainstream 0 Hour Hour 6 Hour 12 Hour 18 Blogs Hour 24 Search Editorial Digital Crisis Management Micromedia
- 19. Mengoptimalkan Komunikasi Krisis Membentuk Tim Komunikasi Krisis Melatih Tokoh Kunci (key person) Menyiapkan pesan kunci (key messages) dan antisipasi pertanyaan yang akan muncul. Memberikan perkembangan informasi terkini secara regular
- 20. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PENGELOLAAN KOMUNIKASI KRISIS Manajemen Krisis dan Efektivitas Tim Interaksi Awal Komposisi Tim Krisis Kepemimpinan Penguasaan Krisis Budaya Organisasi 20
- 21. Crisis Communications Cycle Pre-crisis Predict, Prepare, Prevent Response Act and Communicate Recovery Rebuild relationships Act
Notes de l'éditeur
- Penyebab Krisis
- Zero Hour: crisis hitsHour 6: you’ll know whether the issue breaks into mainstream news. Often bloggers and twitter users will post links to news storiesHour 12: sharing begins to occur – people will be digging the coverage, viewing the videos, sharing it on social networksHour 18: typically begin to see people editorialising about the issue – adding their POV to whatever has happened. Also appearing in searchHour 24: often much of the damage has been done and will continue to build or die offIMPORTANT: the first six hours are critical point where you need to determine whether it’s appropriate to respond, or not.