Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (11)
Similaire à Panduan kps pjpk
Similaire à Panduan kps pjpk (20)
Panduan kps pjpk
- 1. 1PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PanduanPenyelenggaraan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam Penyediaan Infrastruktur Edisi Oktober 2014
- 2. Daftarisi PanduanPenyelenggaraan KerjasamaPemerintah-Swasta(KPS) dalamPenyediaanInfrastruktur 01 Daftar Isi 02 Kata Pengantar 04 Bagian1: GambaranUmumPembangunan InfrastrukturdiIndonesia 06 Kebutuhan Investasi Infrastruktur di Indonesia 07 Karakteristik Pembiayaan Infrastruktur 09 Tantangan dalam Pembiayaan Infrastruktur 10 Modalitas Pengadaan dalam Pembangunan Infrastruktur 12 Bagian2: PemahamanDasarKPS diSektorInfrastruktur 14 Definisi dan Konsep KPS 15 Nilai Manfaat dalam Melakukan KPS 16 Siapa Saja yang Terlibat dalam KPS 17 Kelembagaan Sektor Publik Dalam Melaksanakan KPS 18 Siapa Saja yang Dapat Menjadi PJPK 19 Berbagai Keterlibatan Swasta dalam KPS 21 Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Melibatkan Swasta 22 Kapan KPS dapat Dilakukan 23 Dasar Hukum KPS di Indonesia 25 Bagian3: ImplementasiSkemaKPS diSektorInfrastruktur 28 Tahapan dalam Pelaksanaan KPS di Sektor Infrastruktur 29 Alokasi Risiko dalam Skema KPS 30 Jaminan Pemerintah 31 Dukungan Pemerintah 32 Bagian4: PembelajarandariImplementasiKPS SelamaIni 34 Lesson Learnt Pengembangan KPS yang Sukses di Negara- Negara Lain 36 Key Drivers dalam Pembangunan Infrastruktur dengan Skema KPS di Indonesia 38 Bagian5: PTSMIdanPerannyadalamPelaksanaan SkemaKPS 40 Profil PT SMI 42 Peran PT SMI 43 Portofolio Pengembangan Proyek KPS
- 3. 2 3PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Panduan ini disusun untuk memberikan gambaran dan tata laksana penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) kepada para pelaku terkait, khususnya institusi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia dalam penyediaan infrastruktur dengan skema KPS. Menjadi pemahaman seluruh stakeholder bahwa infrastruktur pada hakikatnya adalah ranah sektor publik dan merupakan kewajiban Pemerintah, baik di daerah maupun pusat. Namun dalam kondisi keterbatasan anggaran baik pada APBD maupun APBN dan kebutuhan akan inovasi peningkatan layanan infrastruktur maka partisipasi swasta menjadi variabel yang layak dipertimbangkan. Kemampuan pendanaan, inovasi teknologi, keahlian pengoperasian dan kecepatan yang dimiliki merupakan kelebihan yang harus dimanfaatkan Atas pemikiran-pemikiran tentang pentingnya institusi intermediari atau fasilitasi dalam pembangunan infrastruktur nasional, maka saat ini PT SMI telah bermetamorfosis dan tidak hanya sebagai lembaga pembiayaan semata namun memberikan nilai tambah lain dalam pemberian jasa-jasa konsultasi dan pendampingan atas penyiapan proyek-proyek KPS. Dengan dibakukannya kedua kegiatan tersebut menjadikan PT SMI memiliki 3 pilar kegiatan usaha sebagai berikut: 1. Pembiayaan dan Investasi 2. Jasa Konsultasi 3. Pengembangan Proyek KPS Melalui pilar kedua dan ketiga, PT SMI telah secara aktif memberikan pemahaman dan mempromosikan skema KPS dalam pembangunan infrastruktur nasional. SaatiniPTSMItelahmulaimelakukanimplementasi proyekKPS,denganmemperolehmandatpenugasan penyiapan beberapa proyek KPS, diantaranya adalah: Proyek KPS SPAM Umbulan-Jawa Timur, Proyek KPS Kereta Api Bandara Sukarno-Hatta, dan Proyek KPS Pengelolaan Persampahan Kota Batam. PT SMI dapat memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan identifikasi modalitas proyek infrastruktur di wilayah masing- masing.Selanjutnya,PTSMIjugadapatmemberikan pendampingan kepada Institusi Pemerintah Pusat dan Daerah atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan proyek hingga transaksi pengadaan proyek untuk proyek infrastruktur non KPS. KataPengantar Selain itu, PT SMI juga melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Capacity Building yang dilaksanakan secara berjenjang dan komprehensif sebagai bekal bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur khususnya melalui skema KPS. Secara teratur, kami menyelenggarakan Pelatihan KPS yang terbagi menjadi 3 jenjang. Jenjang Basic bertujuan memberikan pemahaman kepada PJPK mengenai KPS, Jenjang Intermediate diperuntukkan bagi PJPK yang sedang menyelenggarakan pengadaan infrastruktur berskema KPS, sementara jenjang Advanced diperuntukkan bagi pejabat pelaksana penyelenggara KPS dengan materi pengetahuan negosiasi, berkontrak dan proses tender. Kami berharap, panduan ringkas penyelenggaraan KPS dalam penyediaan infrastruktur ini dapat bermanfaat sebagai salah satu kontribusi kami untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan turut mensukseskan rencana- rencana pembangunan, khususnya melalui skema KPS di Indonesia. Salam hormat, Emma Sri Martini Direktur Utama Pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Sehingga dalam kerangka KPS, Pemerintah akan menikmati output atas infrastruktur dibangun oleh swasta dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebermanfaatan publik. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dibawah Kementerian Keuangan yang didirikan lima tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 26 Februari 2009. PT SMI memiliki mandat yang sederhana namun memilikimaknayangcukupbesar.Didirikansebagai katalis dalam pembangunan infrastruktur nasional. Katalis sendiri memiliki arti sebagai pendorong atau enabler dalam percepatan pembangunan infastruktur nasional.
- 5. 6 7PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Bagian 1 : Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Bagian 1 : Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur di Indonesia KebutuhanInvestasiInfrastrukturdiIndonesia Tabelindikasikebutuhaninvestasiinfrastruktur2015-2019(RpTriliun) KarakteristikPembiayaanInfrastruktur Penyiapan proyek Sumber Dana Kajian Pra- FS, Dokumen Lelang, dll • APBN/D • Hibah / Pinjaman Donor • Project Development Fund (PDF) • BUMN/D (equity / loan) • Swasta / KPS – Prakarsa Swasta / unsolicited proposal • APBN/D • BUMN/D (equity / loan) • Hibah/ Pinjaman Donor • Swasta/KPS (equity / loan) • Pembiayaan Infrastruktur / Infrastructure Fund • APBN/D ( investasi atau subsidi / PSO) • Hibah/ Pinjaman Donor • Swasta/KPS (equity / loan) • BUMN/D (equity / loan) • Pembiayaan Infrastruktur / Infrastructure Fund • Pasar Modal / Sekuritisasi Tahun; 0 3 10-17 25-35 Pelelangan Umum Konstruksi Operasi & Pemeliharaan Operasi & Pemeliharaan Peta investasi nasional mengalami perubahan sejak proses desentralisasi diimplementasikan secara nasional. Kewenangan daerah mendorong peningkatan belanja infrastruktur dengan peningkatan tiga kali lipat jika dibandingkan sebelum desentralisasi. Hal ini diakibatkan dengan banyaknya fungsi pengeluaran yang ditransfer kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan data Bank Dunia, sekitar 80 persen investasi infrastruktur Pemerintah berasal dari Pemerintah Pusat, dengan hanya 20 persen berasal dari Pemerintah Daerah pada masa sebelum desentralisasi. Setelah 2001, dimana desentralisasi dilaksanakan, komposisi ini bergeser menjadi sekitar 65 persen belanja oleh Pemerintah Daerah dan hanya 35 persen oleh Pemerintah Pusat. Isu yang mengemuka dalam pembiayaan infrastruktur adalah ketersediaan sumber pendanaan yang sifatnya jangka panjang. Kemampuan proyek infrastruktur dalam menghasilkan pendapatan untuk mengembalikan seluruh pinjaman sangatlah panjang. Sehingga membutuhkan lembaga- lembaga pembiayaan yang memiliki sumber pembiayaan jangka panjang juga. Berikut ini gambaran sumber-sumber pendanaan untuk proyek infrastruktur sesuai dengan tahapan-tahapan pembangunannya: Diagram diatas menggambarkan siklus pembangunan proyek infrastruktur dengan skema KPS. Dilihat dari konteks tanggung jawab pembiayaan proyek, sebelum proyek infrastruktur ditentukan pemenang melalui tender, pembiayaan menjadi beban Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Sumber pendanaan yang sesuai untuk penyiapan proyek tersebut berasal dari APBN/D, dana hibah atau soft loan, dana fasilitas penyiapan proyek ataupun swasta untuk proyek prakarsa swasta / unsolicited. Namun demikian, besarnya kebutuhan infrastruktur nasional belum mampu untuk dipenuhi oleh anggaran APBN ataupun APBD. Dari data RPJM 2015-2019, total kebutuhan infrastruktur nasional adalah sebesar Rp 6.780 Triliun. Kemampuan APBN dan APBD dalam membiayai proyek infrastruktur tersebut hanyalah 52%. Selanjutnya hanya sekitar 28% yang dibiayai oleh BUMN, pinjaman, penerbitan obligasi dan pembiayaan lainnya. Sehingga masih terdapat celah sebesar 20% dari total kebutuhan infrastruktur yang masih membutuhkan pembiayaan. Celah pembiayaan tersebutlah yang diharapkan akan dipenuhi dari Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS). Disini dibutuhkan peran Pemerintah baik di tingkat pusat ataupun daerah dalam menarik minat investasi swasta di sektor infrastruktur. Sumber: RPJMN 2015-2019 1.274 Jalan AngkutanPenyeberangan AirMinumdanSanitasi TransportasiPerkotaan Ketenagalistrikan Perumahan Perkeretaapian TransportasiUdara Energi TransportasiLaut AirBersih InformasiKomunikasi danTeknologi Total 278 155 563 91 182 1.080 1.091 905 535 242384 6.780
- 6. 8 9PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Bagian 1 : Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Bagian 1 : Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Selanjutnya, ketika proyek tersebut sudah ditentukan pemenangnya maka selama masa konsesi (masa konstruksi hingga akhir masa konsesi), pembiayaan menjadi tanggung jawab swasta, dengan jenis pembiayaan komersial yang beragam. Beberapa institusi yang saat ini menyediakan pembiayaan infrastruktur: No Jenis Institusi Karakteristik Pembiayaan 1 Bank komersial besar (contoh: BUMN dan Swasta Nasional) • Pembiayaan di lintas sektor proyek infrastruktur • Fokus di proyek-proyek skala menengah dan besar • Biasanya dilakukan sindikasi pembiayaan • Sumber pendanaan jangka pendek dari tabungan dan deposito 2 Institusi pembiayaan Pemerintah (contoh: PIP (Pusat Investasi Pemerintah)) • Fokus pembiayaan yang spesifik, seperti: infrastruktur sosial dan ekonomi • Fokus di proyek-proyek skala kecil sampai besar • Sumber pendanaan jangka panjang dari Pemerintah (loan atau hibah) 3 Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) (contoh: PT SMI, PT IIF) • Fokus pembiayaan di lintas sektor proyek infrastruktur • Menyediakan produk jasa konsultasi berbasis biaya / fee-based consultancy services • Pembiayaan jangka panjang 4 Institusi Multilateral (contoh: ADB, World Bank, KFW) • Fokus pembiayaan yang spesifik, seperti: infrastruktur sosial • Pembiayaan diberikan melalui lembaga Pemerintah • Memiliki biaya perolehan jasa pinjaman / cost of funds yang sangat murah TantangandalamPembiayaanInfrastruktur Kredibilitas dan kualitas proyek Kredibilitas dan juga kualitas proyek sangat tergantung dengan proses identifikasi proyek dan juga penyiapan proyek. Kesalahan dalam menentukan proyek dan juga kelemahan dalam penyiapan proyek sebelum ditenderkan ataupun ditransaksikan akan menimbulkan risiko terjadinya kesalahan kalkulasi bisnis Kredibilitas investor Tantangan yang muncul terkait dengan kredibilitas investor adalah ketika investor tersebut ternyata memiliki kredibilitas yang rendah baik dari sisi modal dan juga pengalaman sehingga akan menyebabkan gangguan keberlangsungan proyek. Pemahaman bisnis infrastruktur Ketidakpahaman pihak pemberi dana terhadap karakteristik usaha sehingga tidak tertarik untuk mendanai Nilai proyek Karakteristik proyek infrastruktur membutuhkan pendanaan yang besar. Bagi investor yang memiliki keterbatasan pendanaan akan menyebabkan terganggunya pembangunan proyek. Disisi lain dari sisi bank atau lembaga pembiayaan, nilai proyek yang besar mempengaruhi struktur kredit maupun Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Pembiayaan pengadaan lahan Pengadaan lahan menjadi isu yang sangat krusial di Indonesia. Faktanya banyak pembangunan infrastruktur yang terhambat karena proses pembebasan lahan yang sulit tercapai. Disisi lain, pembiayaan atas pembebasan lahan juga masih menjadi isu lainnya. Pada umumnya, pinjaman bank tidak termasuk untuk biaya pembebasan lahan, sehingga harus dipenuhi oleh ekuitas sponsor. Penjaminan (Collateral) Nilai proyek infrastruktur yang besar menyebabkan tambahan collateral atas pinjaman proyek. Besarnya collateral tersebut sangatlah tergantung dari risiko proyeknya. Seringkali kemampuan investor dalam penyediaan collateral tersebut masih terbatas. Sumber dana pemberi dana Struktur arus kas / cash flow proyek infrastruktur bersifat jangka panjang. Oleh sebab itu dibutuhkan pembiayaan yang mampu memberikan tenor yang panjang juga. Untuk kondisi perbankan, hal ini seringkali mengalami hambatan yang disebabkan ketidaksesuaian atas sumberdana yang dimiliki yang sifatnya jangka pendek. Risiko di luar risiko usaha Banyak risiko di luar risiko usaha seperti pembebasan lahan, sosial, keamanan, kepastian hukum dalam kaitan otonomi daerah Isu percepatan pembangunan infrastruktur dipahami telah menjadi masalah yang serius di negara ini. Meskipun sudah menjadi program utama Pemerintah sebagaimana tercantum dalam dokumen MP3EI atau RPJM namun masih saja ditemukan hambatan ataupun tantangan yang harus diselesaikan, antara lain:
- 7. 10 11PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Bagian 1 : Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Bagian 1 : Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur di Indonesia ModalitasPengadaandalamPembangunanInfrastruktur Modal / Pembangunan Fisik Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Pembiayaan Infrastruktur Dukungan/ Jaminan Pemerintah APBN/APBD Rutin/Operasional (termasuk subsidi) BUMN Proyek KPS Swasta Proyek BUMN Modalitas pengadaan infrastruktur sangat tergantung dengan sumber pendanaan proyek. Di Indonesia, sumber pembiayaan proyek dapat berasal dari APBN/D, KPS, BUMN dan juga perusahaan swasta sendiri. Proyek infrastruktur yang dibiayai APBN/D biasanya untuk proyek-proyek infrastruktur rutin ataupun proyek fisik Pemerintah yang tidak bisa menghasilkan pendapatan, seperti: jalan negara, jembatan, dan lain-lain. Sementara itu untuk proyek KPS merupakan proyek yang mengikuti Perpres 67/2005 dalam proses tendernya. Untuk proyek KPS ini biasanya dapat mengajukan penjaminan ataupun VGF yang berupa subsidi konstruksi (“Capex”) sesuai dengan aturan Menteri Keuangan PMK 223/2012. Sedangkan proyek-proyek BUMN ataupun swasta merupakan proyek yang dibangun dan dibiayai oleh BUMN ataupun perusahaan swasta. Biasanya untuk proyek ini dibiayai dari ekuitas dan pinjaman bank atau lembaga keuangan.
- 9. 14 15PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Bagian 2 : Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur Bagian 2 : Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur DefinisidanKonsepKPS NilaiManfaatdalamMelakukanKPS KPS merupakan pengetahuan yang sedang berkembang, sehingga begitu banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Namun demikian dapat didefinisikan secara sederhana bahwa “KPS merupakan kontrak jangka panjang antara Pihak Pemerintah dan Pihak Swasta dalam hal penyediaan infrastruktur atau layanan publik dimana pihak swasta mengambil alih sebagian dari tanggung jawab dan risiko yang diemban oleh pihak Pemerintah”. Berdasarkan definisi diatas kita dapat memahami bahwa: 1. KPS merupakan kontrak kerjasama antara Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik dalam jangka waktu panjang (biasanya 15-20 tahun) Berbagai tantangan dihadapi oleh Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya dapat menghambat penyediaan layanan publik. Penggunaan skema KPS sebagai salah satu alternatif dalam penyediaan infrastruktur diharapkan dapat menjadi solusi dan mengatasi tantangan tersebut. Tabel dibawah ini merupakan manfaat penggunaan skema KPS sebagai alternatif penyediaan infrastruktur : Tantangan Manfaat KPS 1. Pendanaan yang tidak mencukupi skema KPS dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik 2. Perencanaan & pemilihan proyek yang tidak baik skema KPS memungkinkan pelibatan swasta dalam penentuan proyek yang layak untuk dikembangkan 3. Manajemen yang tidak efisien skema KPS memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien 4. Pemeliharaan yang tidak memadai skema KPS memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama KPS Privatisasi Bentuk Kerjasama Kerjasama yang saling menguntungkan antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Swasta sepenuhnya mengelola atau menguasai aset Aset Tetap dimiliki oleh Pemerintah Dimiliki oleh swasta Risiko Berbagi risiko antara pihak Pemerintah dan pihak swasta Sepenuhnya ditanggung oleh pihak swasta Peran Pemerintah Fasilitator/ pembayaran atas jasa yang diberikan oleh swasta Regulator 2. Pemerintah memiliki peran dalam proses pengadaan Badan Usaha (BU) untuk memilih mitra swasta yang akan melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur, serta memberikan dukungan/insentif untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek bilamana diperlukan 3. Swasta bertanggung jawab dalam tahapan pembangunan proyek (termasuk penyediaan finansial, keahlian dan teknologi yang diperlukan) dan/atau melaksanakan operasionalisasi serta pemeliharaan sesuai dengan kontrak kerjasama 4. Kontrak yang bersifat “win-win-win” (antara Pemerintah, Swasta dan Publik) Hal lainnya yang perlu kita pahami, bahwa KPS tidak sama dengan konsep privatisasi yang selama kita kenal. Perbedaan tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:
- 10. 16 17PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Bagian 2 : Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur Bagian 2 : Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur SiapaSajayangTerlibatdalamKPS ParapemangkukepentingandalamskemaKPS KelembagaanSektorPublikdalamMelaksanakanKPS 1. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan kepada publik serta sebagai pihak yang melakukan kontrak kerjasama dengan Perusahaan KPS. 2. Sponsor Ekuitas merupakan perusahaan-perusahaan swasta yang biasanya bergabung dengan membentuk konsorsium untuk mengikuti lelang pengadaan Perusahaan 3. Perusahaan KPS merupakan Perusahaan yang khusus didirikan oleh sponsor yang memenangkan proses pelelangan Badan Usaha 4. Kontraktor merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan atas proyek infrastruktur dan/atau pengelolaan proyek 5. Lembaga Keuangan merupakan pemberi pinjaman yang menyediakan dana yang cukup bagi Perusahaan KPS untuk membangun proyek kerjasama 6. Publik merupakan masyarakat sebagai pengguna akhir fasilitas atau layanan Bagan dibawah ini merupakan struktur sederhana yang menggambarkan para pemangku kepentingan (stakeholder) utama yang terlibat dalam pelaksanaan skema KPS, beserta hubungan antara para pemangku kepentingan. Sponsor Ekuitas Special Purpose Vehicle (Perusahaan KPS) Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Kontraktor Lembaga Keuangan Pengguna (Publik) Pembayaran Jasa Konstruksi Lahan, Subsidi Pembayaran Hutang dan Bunga Pembangunan Konstruksi Pembayaran atas penggunaan infrastruktur DividenEkuitas Pelayanan infrastruktur Pembiayaan Transfer aset Kelembagaan dan institusi yang terkait dengan penyelenggaraan pengadaan infrastruktur melalui skema KPS di Indonesia adalah sebagaimana digambarkan pada diagram di bawah ini. PT SMI merupakan institusi yang melakukan penyiapan proyek, sementara PT PII menyediakan penjaminan infrastruktur. Kementerian keuangan menyiapkan Viability Gap Fund (VGF) apabila proyek belum layak secara finansial sementara segala upaya yang memungkinkan telah dilakukan untuk menjadikan proyek layak secara finansial. Bersama dengan PT IIF, PT SMI juga dapat memberikan pembiayaan infrastruktur pada saat telah ditentukan pemenang, sehingga tidak ada konflik dengan proyek yang dipersiapkan oleh PT SMI. Pembebasan Lahan Penjaminan Infrastruktur Keterangan : PT SMI : PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ; PT IIF : PT Indonesia Infrastructure Finance ; PT PII : PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) VGF Project Financing Pemerintah Indonesia Kerangka Hukum dan Peraturan Pendanaan Infrastruktur Dana Pembebasan Lahan Kementerian Keuangan Pendanaan Penjaminan (PT PII) Pasar Uang PT SMI PT SMI PT IIF Pemberi Modal/ Kreditur Swasta Penyiapan KonstruksiLelang Operasional
- 11. 18 19PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Bagian 2 : Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur Bagian 2 : Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur SiapaSajayangDapatMenjadiPJPK PJPK perlu memiliki keahlian: • Kemampuan negosiasi, mediasi, dan arbitrasi • Hukum kontrak • Manajemen proyek • Audit kinerja dan quality control • Prosedur dan peraturan dalam sektor terkait / pelayanan publik • Keuangan perusahaan dan proyek • Manajemen risiko PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama) merupakan institusi/lembaga yang bertindak sebagai wakil Pemerintah dalam skema KPS. Entitas PJPK dapat berupa Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertanggungjawab untuk menyediakan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila keahlian-keahlian yang diperlukan belum ada, maka PJPK dapat mengikuti program- program pelatihan yang ada. Pelatihan KPS diselenggarakan oleh beberapa instusi termasuk PT SMI. Modul pelatihan KPS yang disiapkan PT SMI berdasarkan tiga jenjang dengan peruntukkan sebagai berikut: 1 Basic - bertujuan memberikan pemahaman kepada PJPK mengenai KPS 2. Intermediate - diperuntukan bagi PJPK yang telah mengikuti jenjang Basic dan yangsedang menyelenggarakan pengadaan infrastruktur berskema KPS 3 Advanced - diperuntukkan bagi pejabat pelaksana penyelenggara KPS dengan materi; pengetahuan negosiasi, berkontrak, dan proses tender Terdapat berbagai jenis KPS yang dikategorikan berdasarkan proporsi alokasi risiko antara sektor publik dengan swasta. Semakin besar investasi yang dilakukan oleh swasta, maka semakin besar risiko yang ditanggungnya. Sebagai imbalannya, maka swasta menginginkan kontrol yang lebih besar dan jangka waktu yang lebih lama. Perbedaan lainnya adalah porsi alokasi Pemerintah. Untuk dipahami bahwa pengadaan KPS dengan jenis apapun harus mengutamakan kepentingan pelayanan kepada masyarakat. BerbagaiKeterlibatanSwastadalamKPS Kontrak Pengelolaan 0 35 ∞5 251510 3020 KontrakJasa KontrakBangun- Guna-Serah(“BOT”) KontrakBangun- Guna-Milik(“BOO”) Konsesi Durasi (Tahun) BERBAGAI JENIS KPS BERDASARKAN ALOKASI INVESTASI INVESTASI SWASTA 100 % INVESTASI Pemerintah 100 % Leasing Divestasi
- 12. 20 21PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Bagian 2 : Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur Bagian 2 : Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur HalyangPerluDiperhatikandalamMelibatkanSwasta Komitmenyang kuat dari PJPK Perlu koordinasi yang efektif antar lembaga terkait Kualitas penyiapan proyek(feasibility study) Sinkronisasi regulasi(bila diperlukan) Perlunya kapasitas dan kapabilitasdari PJPK dalam mengelola KPS (termasuk kemampuan memahami aspek komersial dan legal kerjasama) Prosespenetapan proyek KPS perlu didasarkan atas kajian yang memadai dan penyiapan proyek yang baik Perlunya dana untuk pembiayaan penyiapanproyek Akses sumber pembiayaan jangkapanjang 1. KontrakKelolaataulazimnyadisebutManagement Contract adalah bentuk KPS dimana pihak swasta menjalankan fungsi pengelolaan penyediaan barang/jasa yang menggunakan aset infrastruktur dan/atau sarana yang telah dibangun oleh Pemerintah. Tidak ada pemindahan kepemilikan oleh swasta. 2. Kontrak Jasa atau Service Contract adalah bentuk KPS dimana pihak swasta tidak mendapatkan porsi manajemen namun hanya terbatas kepada penyediaan jasa pelayanan. Karena pelayanan jasa, umumnya swasta tidak diwajibkan menambah dan/atau merevitalisasi aset yang sudah terbangun oleh Pemerintah. Tidak ada pemindahan kepemilikan dari Pemerintah. Pemasukan untuk pihak swasta adalah imbal jasa tetap sesuai kontrak dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. 3. Leasing atau Sewa adalah bentuk KPS dimana Pemerintah sebagai pemilik aset baik infrastruktur maupun sarana menyewakan kepada pihak swasta untuk diusahakan. Tergantung dari peraturan dan kontrak yang disepakati, pihak swasta dapat diwajibkan untuk hanya menjaga hingga menambah nilai dan/atau jumlah aset Pemerintah. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, Pemerintah hanya mengeluarkan izin usaha pemakaian aset yang disewakan oleh Pemerintah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Atas ini, pihak swasta tidak mendapat imbalan dalam bentuk yang tetap. 4. Kontrak Bangun-Guna-Serah atau Build- Operate-Transfer (BOT) adalah bentuk KPS yang menyaratkan swasta membangun aset, mengoperasikannya dalam periode tertentu, dan memberikan pelayanan dengan level yang disepakati kepada masyarakat. Ketika habis masa kelola, kepemilikan diserahkan kepada Pemerintah dimana Pemerintah dapat melanjutkan kerjasama dengan pihak yang sama, mengelola aset ini sendiri, atau memberikan kontrak konsesi kepada pihak lain. Swasta dapat memperoleh penjaminan penghasilan minimum dan/atau pemasukan tambahan apabila kinerja pelayanan melampaui kesepakatan. Investasi Pemerintah dapat berupa penyediaan lahan, penyertaan modal, pemberian subsidi, insentif, dan/atau penjaminan. 5. Kontrak Konsesi atau Concession adalah bentuk KPS yang mirip dengan BOT namun Badan Usaha atau pihak swasta dapat menarik tarif langsung dari pelanggan. Sedangkan pada BOT, sektor publik yang menarik retribusi. 6. Kontrak Bangun-Guna-Milik atau Build-Operate- Own (BOO) adalah bentuk KPS yang mirip dengan BOT namun tidak memiliki unsur pemindahan kepemilikan di akhir masa konsesinya kecuali bila dibeli, baik oleh Pemerintah maupun pihak swasta lain yang berminat. Di dalam kontrak juga mengatur mengenai mutu layanan yang disyaratkan, peran/porsi Pemerintah, dan lainnya. 7. Divestasi atau Divestiture adalah pelepasan kepemilikan sebagian dan/atau keseluruhan aset Pemerintah kepada swasta untuk diusahakan. Kontrol Pemerintah atas swasta hanya pada perizinan jenis usaha atau pelayanan. Kerjasama Pemerintah dan Swasta membutuhkan lebih dari sekedar komitmen dari penyandang dana. Terdapat aspek kepemimpinan, teknis, hukum, kelembagaan, dan komersial yang harus dimiliki di suatu struktur proyek.
- 13. 22 23PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Bagian 2 : Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur Bagian 2 : Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur KapanKPSdapatDilakukan DasarHukumKPSdiIndonesia Proyek atau jasa pelayanan tidak dapat dibiayai/dilaksanakan oleh sumber dana serta keahlian yang dimiliki sektor publik Analisa yang Diperlukan Analisa Value for Money Jasa pelayanan ataupun proyek di sektor tersebut memungkinkan terjadinya inovasi Analisa Teknis Dimungkinkan adanya alokasi risiko yang sepadan dan mampu dimitigasi Analisa Risiko Mitra swasta mampu mempercepat proses pengelolaan jasa pelayanan atau proyek daripada hanya sektor publik yang menyelenggarakan Adanya dukungan dari pengguna pelayanan terhadap perlunya keterlibatan mitra swasta Konsultasi Publik & Analisa Pasar Adanya kesempatan berkompetisi diantara mitra-mitra swasta yang prospektif Mitra swasta mampu meningkatkan kualitas atau tingkat pelayanan dibandingkan jika sektor publik sendiri yang menyelenggarakan Kemitraan akan mendorong pembangunan ekonomi wilayah tersebut Analisa Ekonomi Biaya atas pelayanan / proyek dapat dipulihkan dari pengenaan tarif jasa Analisa Finansial Tidak adanya ketentuan yang menghalangi keterlibatan swasta dalam melaksanakan pelayanan atau proyek pada sektor tersebut Analisa Hukum & Peraturan Output serta tarif atas pelayanan harus dapat diukur dengan mudah Kemauan & Kemampuan Membayar Adanya track record dalam melakukan kerjasama dengan pihak swasta Pelelangan yang Kompetitif, Transparan, Accountable Telah dipahami bahwa skema KPS merupakan salah satu alternatif dalam penyediaan infrastruktur. Untuk membantu calon PJPK atau pemangku kepentingan memutuskan bahwa KPS adalah opsi yang terbaik, maka perlu diperhatikan beberapa pemikiran atas aspek dan analisa dibawah ini: Pelaksanaan KPS di sektor infrastruktur didasarkan pada Peraturan Presiden (“Perpres”) No. 67/2005 tentang kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur. Perpres ini telah di amandemen tiga kali dengan Perpres No. 13/2010, Perpres No. 56/2011, dan Perpres 66/2013. Prinsip dari dasar hukum ini adalah sebuah proses yang transparan, lelang yang kompetitif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik dan hukum. Disamping itu, dalam rangka mendorong minat swasta maka Pemerintah telah menyediakan instrumen fiskal yang dapat mendukung kelayakan sebuah proyek infrastruktur melalui skema KPS. Adapun dukungan Pemerintah tersebut berupa Viability Gap Fund (VGF) dan Penjaminan Pemerintah. Berikut adalah bentuk dari dukungan Pemerintah dan Penjaminan Pemerintah tersebut: Dukungan Pemerintah (PMK No.223/2012) Penjaminan Pemerintah ( Perpres 78/2010 dan PMK 260/2010) • Pemerintah memberi dukungan dalam bentuk perijinan, pembebasan lahan, sebagian dari biaya konstruksi, dan/ atau dalam bentuk lainnya sesuai dengan hukum dan undang-undang • Kementerian Keuangan memberikan dukungan dalam bentuk insentif pajak ataupun dukungan fiskal lainnya • Dukungan Pemerintah harus dimasukkan dalam dokumen tender • Viability Gap Funding (VGF) • Diberikan dalam bentuk tunai sebagai bagian dari biaya konstruksi • Tujuannya adalah meningkatkan kredibilitas & kelayakan finansial proyek sehingga mendorong partisipasi swasta • Menyediakan penjaminan risiko politik untuk proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS -- Untuk menarik minat sektor swasta akibat profil risiko yang ada di Indonesia tentang skema KPS -- Ketetapan terkait dengan Penjaminan Pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 78 tahun 2010 • Penjaminan Pemerintah diberikan Kementerian keuangan melalui Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF)/ PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) • IIGF/PTPIIadalahsatu-satunyapelaksanaatau sebagai “single window” dalam memberikan Penjaminan Pemerintah dalam proyek KPS
- 15. 26 27PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Bagian 3 : Implementasi Skema KPS di Sektor Infrastruktur Bagian 3 : Implementasi Skema KPS di Sektor Infrastruktur Perkenalan atas implementasi pelaksanaan KPS infrastruktur di Indonesia sudah dilakukan sejak awal tahun 1990-an. Awalnya pelaksanaan KPS ini diterapkan di sektor-sektor seperti jalan tol, air, listrik dan juga pelabuhan. Perjalanan pelaksanaan KPS mengalami pasang surut, puncaknya pada saat krisis keuangan di Asia melanda, implementasi KPS terhenti, dan perlahan mengalami fase-fase konsolidasi. Pada tahun 2005, tepatnya pada acara Infrastructure Summit 2005, introduksi atas skema KPS mulai bangkit kembali dengan dasar hukum Perpres 67/2005. Pada tahun 2009, Pemerintah mendirikan perangkat-perangkat pendukung lainnya seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). 2005-20131998-2004Sampai 1990 1990-1997 Peraturan yang memungkinkan KPS : • UU 15/85 tentang Ketenagalistrikan • UU 13/87 tentang Jalan • PP 8/90 tentang Jalan Tol Sektor : • Jalan Tol • IPP Pengenalan KPS di Infrastruktur Periode konsolidasi akibat krisis finansial dan sistem politik Indonesia Penyusunan fondasi KPS melalui reformasi kebijakan dan peraturan untuk mengadopsi International best practices : • Pendirian Institusi KPS, Jejaring KPS dan Sosialisasi KPS; • Identifikasi proyek KPS potensial dan pelaksanaan model proyek KPS. Krisis Finansial Asia Perubahan pada : • Ekonomi Global • SIstem Politik • Desentralisasi • Institusi Pemerintah • Beberapa peraturan baru untuk infrastruktur • Renegoisasi IPP • Pembentukan KKPPI • Infrastructure Summit 2005 • Perpres 36/2005 (Pembebasan Lahan) • Perpres 42/2005 tentang KKPPI • CIIF (Consolidated Indonesia Infrastructure Forum) • Perpres 67/2005 jo Perpres 13/2010 jo Perpres 56/2011 jo Perpres 66/2013 • IICE 2006 • PMK 38/2006 jo Perpres 78/2010 dan PMK 260/2010 • Land Revolving Fund • PT SMI, PT IIF, PT PII • PPP Book • PDF - IRSDP • Permen PPN/Ka Bappenas No 3 Tahun 2012 (Panduan Umum KPS) • UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah • Viability Gap Fund (VGF) Peraturan yang memungkinkan KPS : • Perpres 37/1992 tentang Listrik Swasta • Perpres 55/93 tentang Pembebasan Tanah Sektor • Jalan Tol • Air • Listrik • Pelabuhan
- 16. 28 29PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Bagian 3 : Implementasi Skema KPS di Sektor Infrastruktur Bagian 3 : Implementasi Skema KPS di Sektor Infrastruktur TahapandalamPelaksanaanKPSdiSektorInfrastruktur Kajian KelayakanSeleksi Proyek • Kajian legal • Kajian teknis • Kajian ekonomi dan keuangan • Kajian skema KPS • Kajian kebutuhan dukungan dan Jaminan Pemerintah • Identifikasi dan usulan proyek • Value for Money Analysis (nilai kebermanfaatan) • Mendesain proses tender • Mempersiapkan dokumen tender • Mengembangkan kriteria evaluasi • Mengevaluasi penawaran dari sektor swasta • Wawancara dengan bidder • Identifikasi bidder potensial • Mengembangkan paket yang atraktif • Mempersiapkan informasi pemasaran • Mendiskusikan proyek dengan bidder potensial dan memperoleh masukan • Roadshow dan networking • Negosiasi kontrak EPC • Negosiasi perjanjian operasi dan pemeliharaan • Ketersediaan pendanaan • Rekomendasi terhadap bidder yang layak • Input untuk dokumentasi • Supervisi sindikasi atau proses underwriting • Penempatan Kontrak • Asistensi untuk perolehan pembiayaan Tender Perolehan Pembiayaan Pemasaran Negosiasi Kontrak AlokasiRisikodalamSkemaKPS Pihak Berkepentingan Peranan Risiko Konstruksi Risiko Operasional Risiko Pasar Risiko Suku Bunga Pasar Risiko Regulasi Risiko Politik Pemegang ekuitas, Pengembang (Developer) Sponsor/ Promotor Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Penyedia Pinjaman / Lenders Kreditur Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Ya Pemerintah Penanggung jawab proyek Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya Kontraktor Penanggung jawab konstruksi Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Alokasi risiko dan mitigasi yang tepat merupakan salah satu kunci kesuksesan pengadaan infrastruktur dengan menggunakan KPS. Tepat, dalam artian mengidentifikasi risiko dan mengalokasikannya kepada pihak yang paling mampu mengelola risiko tersebut. Risiko-risiko di dalam proyek infrastruktur dapat ditanggung oleh satu pihak ataupun ditanggung bersama oleh beberapa pihak tergantung dari nature risiko dan kemampuan masing-masing pihak untuk menyerap risiko tersebut. Aturan yang biasanya digunakan dalam pengalokasian risiko adalah sebagai berikut: • Pemilik modal - menanggung risiko yang terkait dengan keuangan dan kebijakan • Penyedia pinjaman - menanggung risiko yang terkait dengan penyediaan pinjaman • Pemerintah - menanggung risiko yang terkait dengan kebijakan • Kontraktor - menanggung risiko yang terkait dengan kegiatan konstruksi Matriks alokasi di bawah ini menggambarkan alokasi risiko yang umum diterapkan pada proyek infrastruktur. • Tahap ini sepenuhnya menjadi wewenang dan memerlukan inisiatif penuh PJPK. • Untuk melakukan kegiatan ini, PJPK bisa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bappenas/PT SMI /PT PII • Apabila proyek layak KPS maka PJPK mengusulkan ke Bappenas supaya proyek ditetapkan menjadi proyek KPS • Tahapan ini dapat dilakukan dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari anggaran PJPK sendiri maupun menggunakan Anggaran PDF yang ada di Bappenas dan/atau Kemenkeu. • Dana yang digunakan untuk tahapan ini dapat ditetapkan agar diganti oleh pemenang lelang • Untuk memperoleh pendanaan yang berasal dari Bappenas dan/atau Kemenkeu, PJPK dapat mengajukan permohonan kepada masing-masing instansi
- 17. 30 31PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Bagian 3 : Implementasi Skema KPS di Sektor Infrastruktur Bagian 3 : Implementasi Skema KPS di Sektor Infrastruktur JaminanPemerintah DukunganPemerintah PJPK (Kementerian/ Lembaga/BUMN/ Pemda) Kemenkeu Lembaga Keuangan Multilateral Lembaga Keuangan Multilateral Ekuitas / Penjaminan / Backstop Proposal Penjaminan Perjanjian Regress Perjanjian Penjaminan PerjanjianCounterPenjaminanuntukFasilitasPenjaminan Perjanjian Penjaminan Bersama Fasilitas Penjaminan / Liquidity Jaminan Pemerintah yang diberikan kepada proyek infrastruktur bertujuan untuk mengurangi risiko yang dibebankan kepada Badan Usaha. Jaminan Pemerintah ini diberikan oleh Menteri Keuangan dan/atau Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian Jaminan Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010, serta melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010. Saat ini yang bertindak sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur di Indonesia adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Gambar di bawah menggambarkan skema struktur penjaminan proyek infrastruktur yang diberikan melalui IIGF/PT PII. Pemberian Dukungan Pemerintah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 dimana disebutkan bahwa Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek Kerja Sama. • Proposal Penjaminan – disampaikan oleh PJPK kepada PT PII dengan melampirkan Pra-studi Kelayakan dan draft perjanjian KPS • Perjanjian KPS – mengatur hak dan kewajiban PJPK dan Badan Usaha di dalam penyediaan infrastruktur • Perjanjian Regress – mengatur pengembalian (reimburse) dari PJPK untuk pembayaran yang dilakukan PT PII atas klaim dari Badan Usaha karena PJPK gagal memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian KPS. • Perjanjian Penjaminan – antara PT PII dengan investor atau Badan Usaha, yang mencakup jaminan kinerja PJPK dalam memenuhi Perjanjian KPS khususnya terhadap risiko-risiko yang dialokasikan ke PJPK di Perjanjian KPS, dan telah disepakati dengan PT PII untuk diikutsertakan di dalam struktur penjaminan. • Perjanjian Penjaminan Bersama / Co-Guarantee – dilakukan jika penjaminan melibatkan satu atau lebih penjamin tambahan bersama dengan PT PII. Apa tujuan VGF? Prinsip dasar pemberian VGF? • Meningkatkan kelayakan finansial proyek sehingga mendorong partisipasi swasta • Meningkatkan kepastian dari suatu proyek dilihat dari kualitas dan waktu • Menyediakan infrastruktur yang dapat terjangkau tarifnya oleh masyarakat • VGF dialokasikan dari APBN dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, ketahanan fiskal dan manajemen risiko fiskal. • VGF akan diberikan hanya ketika tidak ada lagi pilihan solusi lainnya yang membuat proyek menjadi layak secara finansial. Bentuk dari VGF Kriteria untuk mendapatkan VGF: • Proyek secara ekonomi layak namun secara finansial belum layak • Proyek yang didasarkan pada “prinsip pengguna membayar” • Investor swasta yang dipilih harus melalui tender yang terbuka dan kompetitif dibawah skema KPS • Perjanjian kerjasama harus membuat skema peralihan aset dan/ atau manajemen aset dari investor ke PJPK pada akhis masa konsesi • Studi kelayakannya harus menunjukan: 1. Alokasi risiko yang optimal antara investor dan PJPK 2. Menyimpulkan bahwa proyek layak secara ekonomis dan akan layak secara finansial apabila diberikan VGF • VGF yang diberikan hanya untuk sektor-sektor yang disebutkan dalam Perpres 67/2005 dan perubahannya Diberikan dalam bentuk tunai sebagai bagian dari biaya konstruksi Porsi VGF yang diberikan tidak mendominasi di dalam keseluruhan biaya konstruksi
- 19. 34 35PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Bagian 4 : Pembelajaran dari Implementasi KPS Selama Ini Bagian 4 : Pembelajaran dari Implementasi KPS Selama Ini LessonLearntPengembanganKPSyangSuksesdiNegara-NegaraLain Komitmen Pengelolaan KPS yang Efektif Eksekusi yang baik Infrastruktur publik pada awalnya menjadi tugas Pemerintah, karena di dalamnya terkandung manfaat ekonomis yang tinggi buat masyarakat. Dengan berjalannya waktu, pembangunan infrastruktur semakin memerlukan pendanaan yang besar, sehingga Pemerintah memiliki keterbatasan untuk memenuhinya. Mempertimbangkan bahwa banyak fasilitas infrastruktur yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomis, namun juga memiliki pengembalian finansial yang menjanjikan, Pemerintah membuka jalan bagi pihak swasta untuk dapat ikut dalam pembangunan infrastruktur publik, yaitu melalui skema KPS. Meski demikian dalam perjalanannya, keberhasilan suatu proyek KPS bergantung kepada berbagai hal sebagai berikut: Keberhasilan KPS bergantung kepada bagaimana setiap pihak tersebut dapat memberi dukungan penuh mulai dari masa-masa persiapan hingga pelelangan dan pengawasan proyek yang operasional. Terkait komitmen, ada tiga hal yang menjadi pembelajaran berharga di KPS: a. Visi yang jelas mengenai peran KPS dalam pembangunan infrastruktur b. Kualitas proyek KPS yang baik c. Persepsi positif tentang KPS dari semua pihak terkait Pemerintah sebagai penanggung jawab proyek memiliki peran yang besar dalam menentukan arah kebijakan serta regulasi yang mendukung skema KPS mulai dari persiapan hingga pelelangan. Sektor swasta juga dapat menjadi tertarik untuk mengikuti lelang KPS jika skema tersebut dapat berjalan dengan lancar dan penuh kepastian. Tiga hal di bawah ini merupakan kunci dari pengelolaan KPS yang efektif: a. Kerangka hukum dan institusi dan regulasi yang kuat b. Standarisasi model KPS dengan tolak ukur yang jelas c. Efektifitas dan kapasitas institusi Pemerintah Sistem perencanaan dalam persiapan proyek harus dibuat dengan sangat baik. Salah satunya studi kelayakan, dimana ini menggambarkan model bisnis yang ditawarkan kepada swasta menjadi sangat penting. Oleh karena itu, studi kelayakan sebaiknya dibuat dengan kualitas yang tinggi dan mencakup seluruh aspek terkait implementasi proyek mulai dari pra-konstruksi, konstruksi hingga masa operasional. PJPK juga perlu untuk memiliki SDM terbaik untuk dapat menjadi bagian dari tim pelelangan KPS, sehingga proses lelang KPS memiliki struktur pengerjaan serta implementasi yang baik dan transparan. Berikut adalah tiga pembelajaran terpenting dari sisi eksekusi: a. Rencana bisnis yang solid, menarik dan alokasi risiko yang jelas b. Proseslelangyangjelasdantransparan c. Kontrol yang efektif dan adanya proses umpan balik
- 20. 36 37PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Bagian 4 : Pembelajaran dari Implementasi KPS Selama Ini Bagian 4 : Pembelajaran dari Implementasi KPS Selama Ini a. Pentingnya PPP Unit Perlu adanya suatu badan yang menjadi champion dalam penyiapan proyek KPS. PPP Unit dapat menjadi solusi yang tepat, dimana seluruh koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait dapat dilakukan dengan baik. b. Penjaminan proyek infrastruktur Investor akan sangat melihat risiko-risiko mana yang menjadi bagian Pemerintah dan mana yang menjadi bagian mereka. Penjaminan akan memberi kenyamanan bagi para investor untuk dapat mengikuti lelang. c. Kepastian terhadap kebijakan KPS Sektor swasta memerlukan kepastian dalam hal regulasi terkait KPS. Dengan kepastian ini, pelaku pasar dapat membuat perencanaan proyek yang lebih baik sehingga proyek KPS menjadi lebih menarik. d. Komitmen yang kuat dari PJPK PJPK memiliki peran sentral di dalam menyiapkan proyek KPS mulai dari penyiapan di awal hingga berakhirnya masa konsesi. e. Intervensi politik yang dapat diminimalisir Intervensi politik yang bersifat kontraproduktif justru akan membuat kegagalan proyek semakin dalam. Oleh sebab itu Pemerintah harus mengetahui dimana harus menempatkan posisi politiknya. Inisiatif penyiapan proyek yang baik oleh PJPK menjadi hal yang penting sehingga mitra swasta mendapatkan suatu paket proyek yang menarik untuk diinvestasikan. Kepastian dalam pelaksanaan proyek Inisiatif Fasilitas Penyiapan Proyek (“PDF”) Untuk dapat menarik minat dari calon investor, ada berbagai hal yang perlu dikerjakan oleh Pemerintah, di antaranya a. Pemilihan dan seleksi proyek yang baik Tidak semua proyek KPS memiliki profil yang menarik untuk ditawarkan. Untuk itu Pemerintah perlu melakukan seleksi proyek dengan baik dengan memperhitungkan berbagai kriteria seperti kesiapan PJPK, kesiapan lahan yang akan dipakai, kelayakan proyek secara ekonomis dan finansial, dan kejelasan offtaker dari proyek yang merupakan sumber pendapatan bagi calon investor b. Penyiapan proyek yang baik Ketika proyek sudah dipilih, Pemerintah perlu mempersiapkan proyek tersebut sebaik-baiknya dengan kerangka waktu yang jelas. Dengan demikian, setiap parameter krusial dalam lelang dapat dijabarkan dengan tepat dan memberi kepastian pembagian risiko antara Pemerintah dan swasta. c. Market sounding Selain penyiapan proyek yang baik, proyek tersebut juga perlu dikomunikasikan dengan baik kepada calon investor. Market sounding dapat menjadi momen yang baik untuk bertemu dan mendapatkan respon awal dari para pengembang proyek infrastruktur. d. Konsultan yang memiliki reputasi yang baik Pemilihan konsultan penyiapan proyek dapat menjadi krusial ketika proyek tersebut dibawa ke pasar. Konsultan dengan reputasi yang baik sudah memiliki pengalaman yang luas di dalam melihat risiko-risiko potensial dalam suatu proyek infrastruktur. e. Dukungan Pemerintah termasuk pembebasan lahan, fasilitas VGF, dan Penjaminan Pemerintah Ada porsi-porsi dalam proyek yang masih perlu diambil oleh Pemerintah, terutama untuk risiko- risiko yang tidak bisa diserap oleh pihak swasta. Salah satu yang diharapkan oleh swasta adalah lahan, dukungan subsidi “capex” berupa VGF dan juga penjaminan dari sisi risiko politik. f. Pengetahuan yang baik dari PJPK terhadap KPS SDM PJPK perlu diperlengkapi dengan baik tentang KPS sehingga manajemen proyek dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Program-program pengembangan kapasitas KPS dapat membantu hal ini. g. Koordinasi yang baik antar stakeholder Koordinasi perlu dilakukan pada setiap tahapan penyiapan proyek KPS, sehingga kerangka waktu yang telah disiapkan di awal dapat terus diikuti dan memberi kejelasan kepada pihak swasta mengenai bagaimana proses penyiapan proyek akan dilakukan. Kelayakan proyek & pembagian risiko yang baik KeyDriversdalamPembangunanInfrastruktur denganSkemaKPSdiIndonesia Untuk dapat melaksanakan proyek KPS dengan baik, Pemerintah memerlukan mitra yang terbaik yang dapat diberi tanggung jawab dalam jangka waktu yang panjang dalam pengembangan proyek infrastruktur. Rekam jejak dan kapasitas investor
- 22. 40 41PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Bagian 5 : PT SMI dan Perannya dalam Pelaksanaan Skema KPS Bagian 5 : PT SMI dan Perannya dalam Pelaksanaan Skema KPS ProfilPTSMI Sesuai dengan PMK No.100 /PMK.010/2009, PT SMI saat ini berfokus pada delapan sektor pembangunan infrastruktur, yaitu : penyediaan air minum, jalan dan jembatan tol, transportasi, minyak dan gas, telekomunikasi, pengelolaan limbah, tenaga listrik dan irigasi. Untuk melaksanakan mandat di atas, PT SMI mengusahakannya melalui tiga pilar usaha yaitu: Pembiayaan dan Investasi, Jasa Konsultasi, dan Pengembangan Proyek. Sektor Fokus (PMK No. 100 /PMK.010/2009) Tiga Pilar Bisnis Penyediaan Air Minum Jalan & Jembatan Tol Transportasi Minyak & Gas Telekomunikasi Pengelolaan Limbah Tenaga Listrik Irigasi Visi : Menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional Pembiayaan & Investasi • Pembiayaan yang fleksibel, komplenter terhadap bank • Investasi ekuitas pada proyek-proyek infrastruktur strategis Jasa Konsultasi • Jasa Konsultasi keuangan • Jasa Konsultasi investasi • Jasa Konsultasi transaksi • Pelatihan dan pengembangan kapasitas Pengembangan Proyek • Project Development Facility (PDF) • Advisory to contracting/ tendering agencies 1 2 3 Produk-produk yang saat ini dimiliki oleh PT SMI sebagai dukungan pada pengembangan proyek adalah sebagai berikut : Produk-produk jasa konsultasi Financial & Investment Advisory Services Transaction Advisory Services Training & Capacity Building Produk-produk pengembangan proyek Project Development Financing Advisory to Contracting/ Tendering Agencies Capacity Building Produk-produk pembiayaan Promoter Funding Take Out Financing Working Capital Loan Senior Term Loan Subordinated Loan Mezzanine Equity Securitization Bridge Loan
- 23. 42 43PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Bagian 5 : PT SMI dan Perannya dalam Pelaksanaan Skema KPS Bagian 5 : PT SMI dan Perannya dalam Pelaksanaan Skema KPS PeranPTSMI PT SMI dalam pelaksanaan skema KPS sebagaimana gambar dibawah ini dapat berperan sebagai : 1. Fasilitator dalam penyiapan proyek KPS, 2. Penyediaan pembiayaan bagi proyek KPS melalui Badan Usaha Identifikasi dan Penetapan Proyek Pihak pelaksana Produk/Jasa Output Penanggung Jawab Proyek Kerjasama • Penyiapan Proyek KPS • Jasa Konsultasi untuk transaksi proyek • Outline Business Case (OBC) • Pre Feasibility Study • Tender Process (PQ-RFQ-Selection) • Publik (PJPK): • Kementerian/ Lembaga • Pemda • BUMN Pemerintah (Bappenas) Evaluasi usulan potensial proyek KPS • PPP Book • Unsolicited PPP Projects Pemegang Konsesi (Badan Usaha Pemenang Lelang) Financial Close Pembiayaan • Pembiayaan Jaminan • Jaminan PT PII Pengadaan Konsultan Pelelangan (Investasi) Pra FS/ Feasibility Study Evaluasi & Penetapan Pemenang Financial Close & Pengelolaan Kontrak Penyiapan Proyek PortofolioPengembanganProyekKPS Pada saat ini PT SMI memperoleh mandat berupa penugasan beberapa penyiapan proyek KPS, diantaranya : SPAM Umbulan, KA Bandara Soekarno-Hatta, dan Pengelolaan Persampahan Batam Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan adalah pemanfaatan mata Air Umbulan. Tujuan proyek tersebut mengalirkan debit air sebesar 4.000 liter/ detik dari mata air Umbulan ke daerah penerima manfaat yaitu Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya dan Gresik dengan sistem pemompaan dan pipa transmisi sepanjang 97 km. Status : Aplikasi VGF dan finalisasi Pra-Feasibility Study serta dokumen lelang Perkiraan Biaya Proyek : +Rp2 Triliun Status : Penyiapan konsultan transaksi, dan penyiapan aplikasi VGF Perkiraan Biaya Proyek : +Rp20 Triliun Status : One on one bidder meetings Perkiraan Biaya Proyek : Rp1-1,5 Triliun Proyek KPS KA Bandara merupakan proyek penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian dari Halim ke Bandara Soekarno Hatta, KA Bandara ini adalah KA ekspres dengan pelayanan premium yang disediakan untuk calon penumpang pesawat terbang. Proyek KPS Batam bertujuan untuk memberikan solusi dalam menangani permasalahan sampah di Kota Batam, sebagai dampak pertumbuhan populasi dan sentralisasi industri. Proyek pengelolaan sampah dimaksud akan mencakup tempat pembuangan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir sampah. Proyek KPS SPAM Umbulan Proyek KPS KA Bandara Soekarno Hatta Proyek KPS Pengelolaan Persampahan Batam
- 24. Disclaimer Seluruh informasi yang disajikan diambil dari berbagai sumber dan adalah benar pada saat informasi ini ditulis atas sepengetahuan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”). PT SMI tidak bertanggung jawab atas ketidaktepatan yang terkandung dalam materi. Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, seluruh proses evaluasi untuk memastikan kelayakan pembiayaan atas suatu proyek, harus mengacu dan tunduk kepada ketentuan/peraturan yang berlaku baik eksternal maupun internal PT SMI. Dengan demikian, maka setiap keputusan untuk membiayai atau tidak membiayai suatu proyek, telah melalui proses uji tuntas/due diligence yang dapat dipertangungjawabkan. Setiap keluhan atas isi dokumen ini dapat disampaikan kepada: Ibu Astried Swastika Sekretaris Perusahaan PT SMI Tel : +62 21 5785 1499 Fax : +62 21 5785 4298 Email : corporatesecretary@ptsmi.co.id Website : www.ptsmi.co.id Keluhan yang diajukan kepada PT SMI bersifat sangat rahasia dan akan ditangani oleh panitia khusus guna memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani dengan tepat. PTSMIadalahLembagaPembiayaanyangterdaftar&diawasiolehOtoritasJasaKeuangan(OJK)
- 25. PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) GKBI Building, 8th Fl, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210, Indonesia Ph : +62 21 5785 1499, Fax : +62 21 5785 4298 Email : corporatesecretary@ptsmi.co.id www.ptsmi.co.id