Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (20)
Similaire à PentingnyaPerdaBGuntukPenyelenggaraanBangunanGedung
Similaire à PentingnyaPerdaBGuntukPenyelenggaraanBangunanGedung (20)
Plus de manafhsb
Plus de manafhsb (14)
Dernier
Dernier (14)
PentingnyaPerdaBGuntukPenyelenggaraanBangunanGedung
- 1. DisampaikanOleh: Syahlan Jukhri Nasution Tim KI PercepatanPenyelesaianPerda BG Satker PBL Tarukimsu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat D i r e k t o r a t J e n d e r a l C i p t a K a r y a D i r e k t o r a t B i n a P e n a t a a n B a n g u n a n FASILITASI LEGALISASI PERATURAN DAERAH BANGUNAN GEDUNG DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015
- 2. Hal - 2 SIST EMAT IK A PEMB A H A SA N 1. PENDAHULUAN 2. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 3. PERMASALAHAN DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 4. PENTINGNYA PERDA BANGUNAN GEDUNG 5. PERKEMBANGAN PENYELESAIAN PERDA BANGUNAN GEDUNG 6. PERCEPATAN PENYELESAIAN PERDA BANGUNAN GEDUNG
- 4. UU - PENATAAN RUANG UU-PKP UU-JALAN UU-RUSUN UU-BANGUNANGEDUNG UU-RUMAHNEGARA UU-PENGAIRAN UU - JASA KONSTRUKSI UU-PERSAMPAHAN Landasan UU Kementerian PUPR Hal - 4
- 5. Pengaturan Bangunan Gedung Hal - 5 UNDANG-UNDANG28/2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG PP 36/2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UUBG PEDOMAN TEKNIS & STANDAR TEKNIS PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG KONDISI SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, DAN GEOGRAFI DAERAH
- 6. Alur Pikir UU-BG (No. 28 Tahun 2002) Hal - 6 TUJUAN • FUNGSIONAL & EFISIEN • TERTIB PENYELENG- GARAAN • KEPASTIAN HUKUM AZAS LINGKUP PENGATURAN PERAN MASYARAKAT PEMBINAAN FUNGSI PERSYARATAN PENYELENGGA- RAAN KONDISI YG ADA SANKSI Kemanfaatan Keselamatan Keseimbangan Keserasian
- 7. Sistematika UU-BG (No. 28 Tahun 2002) Hal - 7 BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: AZAS, TUJUAN DAN LINGKUP BAB III: FUNGSI BANGUNAN GEDUNG BAB IV: PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG BAB V: PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG BAB VI: PERAN MASYARAKAT BAB VII: PEMBINAAN BAB VIII: SANKSI BAB IX: KETENTUAN PERALIHAN BAB X: KETENTUAN PENUTUP JUDUL KONSIDERAN DASAR HUKUM 10 BAB DAN 49 PASAL Masih Bersifat Pokok dan Normatif
- 8. Sistematika PP-BG (No. 36 Tahun 2005) Hal - 8 BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: FUNGSI BANGUNAN GEDUNG BAB III: PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG BAB IV: PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG BAB V: PERAN MASYARAKAT BAB VI: PEMBINAAN BAB VII: SANKSI ADMINISTRATIF BAB VIII: KETENTUAN PERALIHAN BAB IX: KETENTUAN PENUTUP JUDUL KONSIDERAN DASAR HUKUM 9 BAB DAN 120 PASAL Sudah Bersifat Detail dan Operasional Menjadi Rujukan Pengaturan di Daerah
- 9. Permen PUPR Terkait Penyelenggaraan BG Hal - 9 TAHUN PRODUK PERATURAN 2006 1. PERMEN PU No. 19/PRT/M/2006 TTGPEDOMANTEKNIS RUMAH DAN BANGUNAN GEDUNG TAHAN GEMPA 2. PERMEN PU No. 29/PRT/M/2006 TTGPEDOMANPERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG 3. PERMEN PU No. 30/PRT/M/2006 TTGPEDOMANTEKNIS FASILITAS &AKSESIBILITAS PD BG & LINGK. 2007 4. PERMEN PU No. 05/PRT/M/2007 TTG PEDOMANTEKNIS RUSUNA BERTINGKAT TINGGI 5. PERMEN PU No. 06/PRT/M/2007 TTG PEDOMAN RENCANA TATABANGUNAN DAN LINGKUNGAN 6. PERMEN PU No. 24/PRT/M/2007 TTG PEDOMANTEKNIS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 7. PERMEN PU No. 25/PRT/M/2007 TTG PEDOMANSERTIFIKAT LAIK FUNGSI 8. PERMEN PU No. 26/PRT/M/2007 TTG PEDOMANTIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 9. PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007 TTG PEDOMANTEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 2008 10.PERMEN PU No. 24/PRT/M/2008 TTG PERAWATANDAN PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG 11.PERMEN PU No. 25/PRT/M/2008 TTG RENCANAINDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN KOTA 12.PERMEN PU No. 26/PRT/M/2008 TTGSISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BG & LINGK. 2009 13. PERMEN PU No. 20/PRT/M/2009 TTGMANAJEMENPROTEKSI KEBAKARAN DI PERKOTAAN 2010 14.PERMEN PU No. 16/PRT/M/2010 TTGPEDOMANTEKNIS PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG 15.PERMEN PU No. 17/PRT/M/2010 TTGPEDOMANTEKNIS PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG 16.PERMEN PU No. 18/PRT/M/2010 TTGPEDOMANREVITALISASI KAWASAN 2014 17. PERMEN PUPR No. 11/PRT/M/2014 TTGPENGELOLAANAIR HUJAN PADA BG DAN PERSILNYA 2015 18. PERMEN PUPR No. 01/PRT/M/2015 TTGBANGUNANGEDUNG CAGAR BUDAYA 19. PERMEN PUPR No. 02/PRT/M/2015 TTGBANGUNANGEDUNG HIJAU PeraturanPresiden No. 73 Tahun2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- 11. Hal - 11 Alur Penyelenggaraan BG pada Umumnya UU, PERATURAN, PEDOMAN,STANDAR TEKNIS BG, PERDA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG PADA UMUMNYA PENYEDIA JASA KETERANGAN : M - Masyarakat KT - Kajian Teknis KI - Kajian Identifikasi RTB - Rencana Teknis Pembongkaran TABG - Tim AhliBangunan Gedung SLF - Sertifikat Laik Fungsi SLFn - Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Alur proses utama Alur proses penunjang PERENCANAAN PERSETJ/ REKOM. INSTANSI LAIN RTRW KAB/KOTA, RDTRKP AMDAL PELAKSANAAN PENDATAAN / PENDAFTARAN IMB SLF PEMANFAATAN PELESTARIAN SLFn RTB PEMBANGUNAN KT KI RTBL PEMBONGKARAN
- 12. Hal - 12 Alur Penyelenggaraan BG Tertentu UU, PERATURAN, PEDOMAN,STANDAR TEKNIS BG, PERDA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG TERTENTU PENYEDIA JASA KETERANGAN : M - Masyarakat KT - Kajian Teknis KI - Kajian Identifikasi RTB - Rencana Teknis Pembongkaran TABG - Tim AhliBangunan Gedung SLF - Sertifikat Laik Fungsi SLFn - Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Alur proses utama Alur proses penunjang PERENCANAAN PERSETJ/ REKOM. INSTANSI LAIN RTRW KAB/KOTA, RDTRKP AMDAL PELAKSANAAN PENDATAAN / PENDAFTARAN IMB SLF PEMANFAATAN PELESTARIAN SLFn RTB PEMBANGUNAN KT KI RTBL PEMBONGKARAN M TABG M TABG TABG M TABG M TABG MM TABG
- 14. Hal - 14 Bangunan Gedung Dibangun Tidak Sesuai dengan Peruntukan
- 15. Hal - 15 Kurangnya RTH Mengurangi Area Resapan Air
- 16. Hal - 16 Indonesia Berada Pada Jalur Ring of Fire
- 17. Hal - 17 Bangunan Dibangun Tidak Mampu Menjamin Keselamatan Penghuninya
- 18. Hal - 18 Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis SEHARUSNYA Sumber: Ir. RG Eko Djuli Sasongko
- 19. Hal - 19 Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Keselamatan ITC Permata Hijau Menara Jamsostek
- 20. Hal - 20 Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Sistem Proteksi Kebakaran
- 21. Hal - 21 Bangunan Gedung Dibangun Tidak Memenuhi Persyaratan Keandalan (Keselamatan, Kesehatan, Kenyaman dan Kemudahan)
- 22. Hal - 22 Bangunan Mengalami Kegagalan Konstruksi Saat Dibangun
- 23. Hal - 23 Ambruknya Jembatan Penghubung Taman Ismail Marzuki (2014)
- 24. Hal - 24 Bangunan Gedung Dibangun Tidak Aksesibel Bagi Kaum Disabilitas
- 25. Hal - 25 Bangunan Skala Perkotaan / Kota di Indonesia Harus Berkarakter
- 26. PENTINGNYA PERDA BANGUNAN GEDUNG Hal - 26
- 27. Hal - 27 Pentingnya Perda BG dalam Aspek Teknis • Terkait Aspek Teknis, pentingnya Perda BG adalah untuk menjamin Keandalan Bangunan Gedung di daerah, dalam hal Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan dan Kemudahan.
- 28. Hal - 28 Pentingnya Perda BG dalam Aspek Administratif • Terkait Aspek Administratif, pentingnya Perda BG adalah menjamin tertib penyelenggaraan bangunan gedung, melalui implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- 29. Hal - 29 Pentingnya Perda BG dalam Aspek Yuridis • Terkait Aspek Yuridis, pentingnya Perda BG adalah merupakan amanah dari UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU 28 Tahun 2002, dimana Perda BG merupakan peraturan pelaksana penyelenggaraan bangunan gedung di daerah. • Penjelasan Umum UU-BG berbunyi: “... Undang-undang ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif, sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Peraturan Daerah, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan dalam undang- undang lain yang terkait dalam pelaksanaan undang-undang ini.” • Terdapat 6 pasal dalam PP-BG yang mengamanahkan disusun Perda BG, yaitu: 1. Pasal 9 ayat 4 2. Pasal 98 ayat 3 3. Pasal 108 ayat 2 4. Pasal 109 ayat 1 5. Pasal 109 ayat 2 6. Pasal 112 ayat 1
- 30. Hal - 30 Pentingnya Perda BG dalam Aspek Kelembagaan • Terkait Aspek Kelembagaan, pentingnya Perda BG adalah wujud nyata semangat otonomi daerah, dimana menurut UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang pekerjaan umum (termasuk penyelenggaraan BG) merupakan urusan konkuren yang bersifat wajib dan merupakan pelayanan dasar. URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT : Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat PEMERINTAHAN UMUM : kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang di daerah dilaksanakan oleh gubernur, bupati/ walikota dan didelegasikan kepada camat KONKUREN : Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsidan Daerah kabupaten/kota Urusan Wajib Urusan Pilihan BersifatPelayanan Dasar BersifatNon Pelayanan Dasar Salah Satunya Bidang Pekerjaan Umum, termasuk Penyelenggaraan BG
- 31. Hal - 31 Pentingnya Perda BG dalam Aspek Lokalitas • Terkait Aspek Lokalitas, pentingnya Perda BG adalah sebagai peraturan penyelenggaraan bangunan yang mengakomodasi berbagai muatan spesifik lokal setiap daerah sesuai karakteristik fisik wilayah dan kebencanaan serta kondisi tradisionalitas dan kearifan lokal. POTENSI TRADISIONALITAS DI INDONESIA SANGAT BERAGAM KERAWANAN BENCANA DI INDONESIA SANGAT BERAGAM
- 32. Hal - 32 Prasyarat Program CK • Dalam hal ini, pentingnya Perda BG adalah sebagai salah satu readiness criteria alokasi APBN bidang Cipta Karya. ENTITAS BENTUK DUKUNGAN/KEGIATAN SOFTWARE/NONFISIK PEMBANGUNAN FISIK Regional Masterplan Feasibility Study SektorAM SPAM Regional Sektor PPLP TPA Regional Kabupaten/ Kota SektorAM RISPAM Sektor Bangkim RKP SektorAM Penyehatan PDAM SPAM Kab/Kota Sektor PPLP Infrastruktur Air Limbah terpusat Infrastruktur Drainase Perkotaan Infrastruktur TPA Sampah Sektor PLP SSK Sektor PBL Perda BG Kawasan RTBL Desain Kawasan SektorAM SPAM MBR (di Rusunawa, Kws Kumuh dan Kws Nelayan); Kws KAPET/MP3EI/KEK; IKK; Pel. Perikanan; Kws Perbatasan Sektor Bangkim Rusunawa Penanganan Permukiman Kumuh PSD Kws Rawan Bencana, Kws Perbatasan, Pulau Kecil Terluar, & Kws Perdesaan Potensial (agro/minapolitan & KTM) Sektor PPLP Infrastruktur Air Limbah Komunal & TPST/3R Sektor PBL Revitalisasi, RTH dan PSD tradisional/ bersejarah Lingkung- an Rencana Kerja Masyarakat/ Community Action Plan SektorAM SPAM Desa Rawan Air/Pesisir/ Terpencil PAMSIMAS Sektor Bangkim PPIP Sektor PPLP Sanimas Sektor PBL PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) Perbaikan Kampung/Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)
- 33. Hal - 33 Peran Perda BG dalam Penanganan Kumuh PERDA KUMUH UU-PKP PP- PKP PERMEN KUMUH PERDA BG UU-BG PP-BG PERMEN BID BG KRITERIA KUMUH TERKAIT BG •KepadatanBG tinggi(tdk sesuai RTR) •BG tidak teratur (tdk sesuaiRTR) •BG tidak sesuai persyaratan teknis PENATAAN LINGKUNGAN MELALUIRTBL Tdk Memenuhi Persyaratan: •Relokasi •Pembongkaran •Perbaikan (Retrofitting) IMB Diterbitkan (beserta SLF) Memenuhi Persyaratan: PERSYARATAN TEKNIS BG •Peruntukan& Intensitas sesuai dengan RTR •Pemenuhan persyaratan Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanandan Kemudahan PELAKSANAAN FISIK PENATAAN LINGKUNGAN LING- KUNGAN TIDAK KUMUH PRAKARSA PERMUKIMAN 100-0-100 TAHUN 2019 PENERTIBAN IMB
- 35. Hal - 35 STATUS KONDISI KEBUTUHAN INTERVENSI KODE INTERVENSI 1 Belum Memiliki Raperda Fasilitasi Penyusunan Raperda BG F0 2 Penyusunan Baru Raperda Fasilitasi Penyusunan Raperda BG FP1 3 Penyusunan Kembali Raperda Fasilitasi Penyusunan Raperda BG FP2 4 Sudah Memiliki Raperda, Tetapi Belum Masuk Prolegda Fasilitasi Legalisasi Perda BG FL1 5 Sudah Memiliki Raperda dan Sudah Masuk Prolegda / Sedang Pembahasan DPRD Fasilitasi Legalisasi Perda BG FL2 6 Sudah Memiliki Perda BG Pemantauan & Evaluasi Implementasi Perda BG PEI Klasifikasi Status Perda BG
- 36. Hal - 36 Perkembangan Penyelesaian Perda BG *) Merupakanjumlah Perda BG hingga bulan Oktober 2015, dimana berpotensi mengalami peningkatan hingga bulan Desember 2015. Sumber: www.perdabg.com
- 37. Hal - 37 Status Perda BG Wilayah Barat per Oktober 2015 No Daerah Blm Memiliki Ranperda BG Penyusunan Baru Penyusunan Kembali Sdh Ranperda, TapiBlm Prolegda Sdh Prolegda dan / atau Sdg Pembahasan DPRD Sdh Perda BG % Sdh Perda BG Provinsi Kab/Kota FP0 FP1 FP2 FL1 FL2 PEI 1 NAD 23 0 0 4 8 1 10 43% 2 Sumatera Utara 33 6 5 2 15 0 5 15% 3 Sumatera Barat 19 0 0 0 1 0 18 94% 4 Riau 12 0 0 0 2 1 9 75% 5 Kepulauan Riau 7 0 1 0 0 1 5 71% 6 Jambi 11 0 1 0 1 3 6 54% 7 Bengkulu 10 0 0 0 0 1 9 90% 8 Sumatera Selatan 16 1 2 0 3 1 9 56% 9 Bangka Belitung 7 0 0 1 0 1 5 71% 10 Lampung 15 1 0 0 3 0 11 73% 11 Banten 8 0 0 0 0 1 7 87% 12 DKI Jakarta 1 0 0 0 0 0 1 100% 13 Jawa Barat 27 1 1 0 4 0 21 77% 14 Jawa Tengah 35 0 1 0 2 0 32 91% 15 DIY Yogyakarta 5 0 0 0 0 0 5 100% 16 Jawa Timur 38 0 12 0 0 5 21 55% TotalWilayah I 267 9 23 7 39 15 174 65% Sumber: www.perdabg.com
- 38. Hal - 38 Status Perda BG Wilayah Timur per Oktober 2015 No Daerah Blm Memiliki Ranperda BG Penyusunan Baru Penyusunan Kembali Sdh Ranperda, Tapi Blm Prolegda Sdh Prolegda dan / atau Sdg Pembahasan DPRD Sdh Perda BG % Sdh Perda BG Provinsi Kab/Kota FP0 FP1 FP2 FL1 FL2 PEI 18 Nusa Tenggara Barat 10 0 0 0 0 1 9 90% 19 Nusa Tenggara Timur 22 0 5 0 3 0 14 63% 20 Kalimantan Barat 14 0 0 0 1 4 9 64% 21 Kalimantan Tengah 14 0 0 0 2 3 9 64% 22 Kalimantan Selatan 13 0 0 0 0 1 12 92% 23 Kalimantan Timur 10 1 1 0 3 0 5 50% 24 Kalimantan Utara 5 0 2 0 1 0 2 40% 25 Sulawesi Utara 15 0 1 0 4 5 5 33% 26 Gorontalo 6 0 0 0 3 0 3 50% 27 Sulawesi Tengah 12 0 1 0 4 0 7 58% 28 Sulawesi Barat 6 0 1 0 1 0 4 66% 29 Sulawesi Tenggara 13 0 0 0 0 0 13 100% 30 Sulawesi Selatan 24 0 0 0 0 0 24 100% 31 Maluku 11 0 0 0 5 2 4 36% 32 Maluku Utara 10 0 1 0 5 0 4 40% 33 Papua Barat 13 0 6 0 3 0 4 30% 34 Papua 29 1 11 0 5 0 12 41% Total Wilayah II 236 2 29 0 43 16 146 61% Total Wilayah I + II 503 11 52 7 82 31 320 63% Sumber: www.perdabg.com
- 39. Hal - 39 Status Perda BG Di Provinsi Sumatera Utara NO FASILITASI LEGALISASI NO FASILITASI PENYUSUNAN 1 Kab. Samosir 1 Kab. Labuhan Batu 2 Kab.Tapanuli Utara 2 Kota Tanjung Balai 3 Kab. Toba Samosir 3 Kab. Pakpak Bharat 4 Kota Pematang Siantar 5 Kab. Padang Lawas 6 Kab. Padang Lawas Utara 7 Kab. Nias Selatan 8 Kab.Asahan 9 Kab. Tebing TinggI Sumber:www.perdabg.com
- 40. Hal - 40 1. Melakukan Kolaborasi dengan Instansi Terkait di Pusat (Kemen PU – Kemen Dagri – Kemen KumHAM); 2. Memperkuat Koordinasi dengan Provinsi (SNVT PKPPB); 3. Memberikan Alokasi APBN untuk Fasilitasi Penyusunan Raperda BG dan Fasilitasi Legalisasi Perda BG; 4. Menyelenggarakan Kegiatan KKP sebagai Bentuk Pembinaan Pusat kepada Daerah; 5. Menyiapkan Model Perda tentang Bangunan Gedung; 6. Menyiapkan Buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan. Strategi Percepatan Penyelesaian Perda BG
- 41. Hal - 41 Fasilitasi Penyusunan Ranperda BG KABUPATEN/KOTA YANG BELUM MEMILIKI RANCANGAN PERDA BG FASILITASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA BG (KONTRAKTUAL) • Penyusunan NaskahAkademis • Penyusunan RanperdaBG • Pembahasan RanperdaBG KABUPATEN/KOTA MEMILIKI RANCANGAN PERDA BG KABUPATEN/KOTA MEMILIKI PERDA BG DUKUNGAN DIT. BPB & KKP DUKUNGAN SNVT PKPPBG PROVINSI DUKUNGAN TIM POKJA KAB/KOTA ATAU INPUT PROSES / INTERVENSI OUTPUT
- 42. Hal - 42 Fasilitasi Legalisasi Perda BG KABUPATEN/KOTA YANG SUDAH MEMILIKI RANCANGAN PERDA BG FASILITASI LEGALISASI PERDA BG (SWAKELOLA) • Pembahasan RanperdaBG • Penyempurnaan RanperdaBG • Penyerahanpada DPRD • Pendampingan saat Pembahasan DPRD KABUPATEN/KOTA MEMILIKI PERDA BG DUKUNGAN DIT. BPB & KKP DUKUNGAN SNVT PKPPBG PROVINSI DUKUNGAN PEMERINTAH KAB/KOTA INPUT PROSES / INTERVENSI OUTPUT
- 43. Hal - 43 JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. IdentifikasiMasalah 1.3. Tujuan dan Kegunaan 1.4. Metode BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 2.1. Kajian Teoritis 2.2. Kajian Asas/Prinsip 2.3. Kajian Praktek Penyelenggaraan,KondisiEksisting dan Permasalahan 2.4. Kajian ImplikasiPenerapan Sistem Baru BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 3.1. Peraturan Perundangan YangBersifatAtribusi 3.2. Peraturan Perundangan YangBersifatDelegasi 3.3. Peraturan Perundangan TerkaitTeknis Penyusunan Peraturan Perundangan 3.4. Peraturan Perundangan TerkaitSubstansi Penyelenggaraan Bangunan Gedung BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, & YURIDIS 4.1. Landasan Filosofis 4.2. Landasan Sosiologis 4.3. LandasanYuridis BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.1. Ketentuan Umum 5.2. FungsiDan KlasifikasiBangunan Gedung 5.3. Persyaratan Bangunan Gedung 5.4. Penyelenggaraan Bangunan Gedung 5.5. Tim Ahli BangunanGedung(TABG) 5.6. Peran Masyarakat 5.7. Pembinaan 5.8. SanksiAdministratif 5.9. Ketentuan Penyidikan 5.10.Ketentuan Pidana 5.11. Ketentuan Peralihan 5.12.Ketentuan Penutup BAB VI PENUTUP 6.1. Kesimpulan 6.2. Rekomendasidan Saran DAFTAR PUSTAKA Naskah Akademis (Sesuai UU 12/2011)
- 44. Hal - 44 JUDUL PEMBUKAAN BATANG TUBUH BAB I KETENTUAN UMUM BAB II FUNGSI DAN KLASIFIKASI BG BAB III PERSYARATAN BG Bagian Kesatu:Umum Bagian Kedua:PersyaratanAdministratif Paragraf 1 Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Paragraf 2 Status Kepemilikan Bangunan Gedung Paragraf 3 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Paragraf 4 IMB di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau Prasarana/Sarana Umum Bagian Ketiga:Persyaratan Teknis Paragraf 1 Umum Paragraf 2 Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Paragraf 3 Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung Paragraf 4 Pengendalian Dampak Lingkungan Paragraf 5 Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung Paragraf 6 Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung Paragraf 7 Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung Paragraf 8 Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung Bagian Keempat: PersyaratanBGHijau Bagian Kelima: Persyaratan BGCagar Budaya Bagian Keenam:PersyaratanPembangunan BGdi Atas/Bawah Tanah,Air atau PSU, dan pada Daerah SUTT, SUTET, SUTUT dan/atau Menara Telekomunikasidan/atau MenaraAir Bagian Ketujuh:Persyaratan BGAdat,BG Tradisional, Pemanfaatan SimbolTradisionalserta Kearifan Lokal Bagian Kedelapan: Persyaratan BG Semi Permanen &Darurat Bagian Ketujuh: Persyaratan BGdiLokasiRawan Bencana BAB IV PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu:Umum Bagian Kedua:KegiatanPembangunan Bagian Keempat:KegiatanPemanfaatan Bagian Kelima:Pembongkaran Bagian Keenam:Pendataan BG Bagian Keenam:Penyelenggaraan BGuntuk Kebencanaan BAB V TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG) BAB VI PERAN MASYARAKAT BAB VII PEMBINAAN BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB IX KETENTUANPIDANA BAB X KETENTUANPENYIDIKAN BAB XI KETENTUANPERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP PENJELASAN LAMPIRAN Model Perda BG (Revisi 2015)
- 45. SEKIAN, TERIMA KASIH Hal - 45
- 46. SUBSTANSI PERDA BANGUNAN GEDUNG Hal - 46
- 47. Hal - 47 K e t e n t u a n U m u m Pengertian : 1. Daerah 2. Pemerintah Daerah 3. Bupati 4. DPRD 5. Bangunan Gedung 6. BG Umum 7. BG Tertentu 8. BG Adat 9. BG Tradisional 10. Klasifikasi BG 11. Ket Rencana Kab 12. IMB 13. Permohonan IMB 14. Garis Sempadan 15. KDB 16. KLB 17. KDH 18. KTB 19. Pedoman Teknis 20. StandarTeknis 21. RTRW 22. RDTR 23. Peraturan Zonasi 24. RTBL 25. Penyelenggaraan BG 26. Perencanaan Teknis 27. Pertimbangan Teknis 28. Pemanfaatan BG 29. Pemeriksaan Berkala 30. Laik Fungsi 31. Pemeliharaan 32. Perawatan 33. Pelestarian 34. Pemugaran 35. Pembongkaran 36. PenyelenggaraBG 37. Pemilik BG 38. Pengguna BG 39. Penyedia Jasa KonstruksiBG 40. TABG 41. Pengkaji Teknis 42. Pengawas 43. Masyarakat 44. Peran Masyarakat 45. DengarPendapat Publik 46. Gugatan Perwakilan 47. Pembinaan Penyelenggaraan BG 48. Pengaturan 49. Pemberdayaan 50. Pengawasan Tujuan: 1. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya; 2. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; 3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Ruang Lingkup: 1. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung; 2. persyaratan bangunan gedung; 3. penyelenggaraan bangunan gedung; 4. Tim Ahli Bangunan Gedung; 5. peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung; 6. pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung; 7. sanksi administratif; 8. ketentuan pidana; 9. ketentuan penyidikan; 10. ketentuan peralihan. Maksud: Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan gedung di daerah.
- 48. Hal - 48 F u n g s i B a n g u n a n G e d u n g NO FUNGSI PENGERTIAN BENTUK 1 Fungsi Hunian Sebagai Tempat Manusia Tinggal • bangunan rumah tinggal tunggal; • bangunan rumah tinggal deret; • bangunan rumah tinggal susun; dan • bangunan rumah tinggal sementara. 2 Fungsi Keagama an Sebagai Tempat Manusia Melakukan Ibadah Keagamaan • bangunan masjid, mushalla, langgar, surau; • bangunan gereja, kapel; • bangunan pura; • bangunan vihara; • bangunan kelenteng; dan • bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya. 3 Fungsi Usaha Sebagai Tempat Manusia Melakukan Kegiatan Usaha • perkantoran seperti bangunan perkantoran non-pemerintah dan sejenisnya; • perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal dan sejenisnya; • Industri seperti pabrik; • perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya; • wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya; • terminal seperti stasiun, terminal bus, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara; • tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya; dan • tempat penangkaran atau budidaya seperti sarang burung walet, peternakan sapi dan sejenisnya. 4 Fungsi Sosial Dan Budaya Sebagai Tempat Manusia Melakukan Kegiatan Sosial Dan Budaya • pelayanan pendidikan seperti TK, SD, SMP, SMU, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya; • pelayanan kesehatan seperti puskesmas, poliklinik, rumah sakit termasuk panti-panti dan sejenisnya; • kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, bangunan gedung adat dan sejenisnya; • laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya, dan • bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olah raga dan sejenisnya. 5 Lebih Dari Satu Fungsi Dengan Fungsi Utama Kombinasi Lebih Dari Satu Fungsi • bangunan rumah dengan toko (ruko); • bangunan rumah dengan kantor (rukan); • bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran; • bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran-perhotelan; • dan sejenisnya.
- 49. Hal - 49 K l a s i f i k a s i B a n g u n a n G e d u n g NO KLASIFIKASI MELIPUTI 1 Tingkat Kompleksitas • bangunan gedung sederhana • bangunan gedung tidak sederhana • bangunan gedung khusus 2 Tingkat Permanensi • bangunan gedung darurat / sementara (< 5 thn) • bangunan gedung semi permanen (5 – 10 thn) • bangunan gedung permanen (> 20 thn) 3 TingkatRisiko Kebakaran • Tingkat risiko kebakaran rendah • Tingkat risiko kebakaran sedang • Tingkat risiko kebakaran tinggi 4 ZonasiGempa Sesuai dengan Peta Zonasi Gempa Indonesia lampiran SNI 1726:2012 Tatacara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung NO KLASIFIKASI MELIPUTI 5 Kepadatan Lokasi • bangunan gedung di lokasi renggang • bangunan gedung di lokasi sedang • bangunan gedung di lokasi padat 6 Ketinggian Bangunan • bangunan gedung bertingkat rendah (< 4 lantai • bangunan gedung bertingkat sedang (5 – 8 lantai) • bangunan gedung bertingkat tinggi (> 8 lantai) 7 Kepemilikan • bangunan gedung milik negara • bangunan gedung milik perorangan • bangunan gedung milik badan usaha
- 50. Hal - 50 P e r s y a r a t a n B a n g u n a n G e d u n g PERSYARATAN UTAMA PERSYARATAN LAIN Persyaratan Teknis Persyaratan Administratif Persyaratan BG di Kws Rawan Bencana Alam 1.Kws Rawan Gelombang Pasang 2.Kws Rawan Banjir 3.Kws Rawan Kebakaran 4.Kws Rawan Bencana Alam Geologi 1. Status Hak Atas Tanah 2. Status Kepemilikan Bangunan Gedung 3. Izin Mendirikan Bangunan Persyaratan Tata Bangunan & Lingkungan Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung • Persyaratan BG Semi Permanen • Persyaratan BG Darurat • Persyaratan BG Adat • Persyaratan BG Tradisional • Pemanfaatan Simbol Tradisional • Kearifan Lokal • Persyaratan BG di Atas/ Bawah Tanah, Air atau PSU • Persyaratan BG di hantaran SUTT / SUTET / SUTUT • Persyaratan BG di sekitar Menara Telekomunika si dan/atau Menara Air Persy. Peruntukan Persy. Arsitektur Persy. Pengendali an Dampak Lingkung- an Persy. Intensitas Persy. Keselamatan Persy. Kenyamanan Persy. Kemudahan Persy. Kesehatan • Kepadatan • Ketinggian • Jarakbebas • Penampilan • Tataruang dalam • Keseimbang an lingk. • Amdal • UKL • UPL • Andalalin • Struktur • Kebakaran • Petir • Peledak • Penghawaan • Pencahayaan • Sanitasi • Material • Ruang gerak • Hubungan antarruang • Kondisi udara • Pandangan • Getaran & kebisingan • Aksesibilitas • Sarana vertikal
- 51. Hal - 51 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Skema Penyelenggaraan Bangunan Gedung
- 52. Hal - 52 Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) TABG dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Susunan TABG 1. Pengarah 2. Ketua 3. Wakil Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota Keanggotaan TABG dapat terdiri dari: 1. asosiasi profesi; 2. masyarakat ahli di luar disiplin BG (termasuk masyarakat adat); 3. perguruan tinggi; 4. instansi Pemerintah Daerah. Tugas Pokok TABG 1. Memberikan Pertimbangan Teknis berupa nasehat, pendapat, dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis Bangunan Gedung untuk kepentingan umum. 2. Memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait. Fungsi TABG : 1. Pengkajian dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang; 2. Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan. 3. Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan keandalan Bangunan Gedung. Tugas Lain TABG dapat membantu: 1. Pembuatan acuan dan penilaian; 2. Penyelesaian masalah; 3. Penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar. • Masa kerja TABG ditetapkan 1 Thn Anggaran • dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masa kerja
- 53. Hal - 53 Peran Masyarakat Dlm Penyelenggaraan BG LINGKUP PERAN MASYARAKAT 1. pemantauan dan penjagaan ketertiban; 2. pemberian masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemda; 3. penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang; 4. pengajuan Gugatan Perwakilan terhadap BG yang mengganggu, merugikan dan/atau membahayakan kepentingan umum. Bentuk Peran Masyarakat Dalam Tahap Rencana Pembangunan Bentuk Peran Masyarakat Dalam Tahap Pelaksanaan Konstruksi Bentuk Peran Masyarakat Dalam Tahap Pemanfaatan Bentuk Peran Masyarakat Dalam Tahap Pelestarian Bentuk Peran Masyarakat Dalam Tahap Pembongkaran • penyampaian keberatan terhadap rencana pembangunan BG yang tidak sesuai dengan RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi dan/atau RTBL; • pemberian masukan dalam rencana pembangunan BG; • pemberian masukan untuk melaksanakan konsultasi dengan masyarakat tentang rencana pembangunan BG. • menjaga ketertiban dalam kegiatan pembangunan; • mencegah perbuatan yang dapat mengurangi keandalan BG; • melaporkan atas perbuatan poin kedua; • melaporkan pembangunan BG yang membahayakan umum; • melakukan gugatan ganti rugi akibat dari kesalahan pelaksanaan konstruksi BG. • menjaga ketertiban dalam kegiatan Pemanfaatan BG; • mencegah perbuatan yang dapat mengganggu Pemanfaatan BG; • melaporkan penyimpangan Pemanfaatan BG; • melaporkan Pemanfaatan BG yang membahayakan umum; • melakukan gugatan ganti rugi akibat penyimpangan Pemanfaatan BG. • memberikan informasi tentang kondisi BG yang tidak terpelihara, yang dapat mengancam keselamatan masyarakat; • memberikan informasi tentang kondisi BG bersejarah yang kurang terpelihara dan terancam kelestariannya; • melakukan gugatan ganti rugi akibat dari kelalaian pemilik di dalam melestarikan Bangunan Gedung. • mengajukan keberatan atas rencana pembongkaran cagar budaya; • mengajukan keberatan atas metode pembongkaran yang mengancam keselamatan atau kesehatan masyarakat dan lingkungannya; • melakukan gugatan ganti rugi atas kerugian dari pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung; • melakukan pemantauan pembongkaran.
- 54. Hal - 54 P e m b i n a a n PEMBINAAN PENGATURAN PEMBERDAYAAN PENGAWASAN bertujuan agar penyelenggaraanBangunan Gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum Oleh Pemerintah Daerah Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung dituangkan ke dalam peraturan daerah atau peraturan bupati sebagai kebijakan Pemerintah Daerah Pemda menyebarluaskan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas Penyelenggara Bangunan Gedungdengan penyadaran akan hak dan kewajiban dan peran dilakukan melalui pendataan, sosialisasi, penyebarluasan dan pelatihan dilakukan oleh Pemda terhadap pelaksanaan Perda ini melalui mekanisme IMB, SLF, dan surat persetujuan & penetapan pembongkaran. Pemda dapat melibatkan masyarakat dalam pengawasan
- 55. Hal - 55 Sanksi Adm, Ketentuan Pidana & Penyidikan KETENTUANPENYIDIKAN • Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakantindak pidana bidang penyelenggaraan bangunangedung berdasarkan laporan kejadian. • Penyidikan dugaan tindak pidana bidang penyelenggaraanbangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh penyidik umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. peringatan tertulis; 2. pembatasan kegiatan pembangunan; 3. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; 4. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan BG; 5. pembekuan IMB gedung; 6. pencabutan IMB gedung; 7. pembekuan SLF BG; 8. pencabutan SLF BG; atau 9. perintah pembongkaranBG. SANKSI ADMINISTRATIF KETENTUAN PIDANA FAKTOR KELALAIAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PERDA Kerugian Harta Benda Orang Lain Penjara maks 1 Thn dan Denda maks 1% Nilai Bangunan Kecelakaan Orang Lain atau Cacat Seumur Hidup Penjara maks 2 Thn dan Denda maks 2% Nilai Bangunan Hilangnya Nyawa Orang Lain Penjara maks 3 Thn dan Denda maks 3% Nilai Bangunan FAKTOR KESENGAJAAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PERDA INI Kerugian Harta Benda Orang Lain Penjara maks 3 Thn dan Denda maks 10% Nilai Bangunan Kecelakaan Orang Lain atau Cacat Seumur Hidup Penjara maks 4 Thn dan Denda maks 15% Nilai Bangunan Hilangnya Nyawa Orang Lain Penjara maks 5 Thn dan Denda maks 20% Nilai Bangunan KETENTUAN PIDANA RINGAN Tidak memenuhi Perda ini Tanpa Kerugian Orang Lain Penjara maks 6 bln / Denda maks Rp. 50jt
- 56. Hal - 56 K e t e n t u a n P e r a l i h a n Sudah Memiliki IMB Sudah Memiliki SLF Belum Memiliki IMB dan IMB sesuaiketentuan dalam Perda ini namun IMBtidak sesuai ketentuan dalam Perda ini namun dalam Pembangunan tidak sesuaidengan IMB Permohonan IMB yang sudah Masuk Belum Memiliki SLF Permohonan SLF yang sudah Masuk dan SLF sesuaiketentuan dalam Perda ini namun SLF tidak sesuai ketentuan dalam Perda ini namun kondisibangunan gedungtidak laik fungsi SLF Tetap Berlaku Mengajukan PermohonanSLF baru Melakukan Perbaikan secara bertahap IMB Tetap Berlaku Mengajukan PermohonanIMB baru Mengajukan PermohonanIMB baru atau Melakukan Perbaikan secara bertahap Mengajukan PermohonanIMB Tetap Diproses sesuai ketentuan Perda ini Mengajukan PermohonanSLF Tetap Diproses sesuai ketentuan Perda ini Pelaksanaan penertiban kepemilikan IMB dan SLF oleh Pemda diatur lebih lanjut dalam Perbup