Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

:i:il:t::::=:iii': 1.:,-i1:j
=.,
i1! ;:::a ; ..4 :;
rr:!ra::rl:a- :::::::,:ji:: jll-:::::::i:::.i:, :::,: :.r: i.a:: : -.::
:::.i::i:i:iirr: :i:ir:l ir rr ::i r:. n.: j:r ::i: :. : :
t''&:t,'
ii'
f*, F* T t
-
s 5= ; ry d
&*G =-€ =Str= i= j *s== i #r*:s:#:
=-5-==.ls* =a- *: i'=: :# ff=
=
}* i i: $+ = f. : : s to *
r*jsj5.*ff=r€*e=J"aJ
HAS I L KE RJASAMA. :
:
tt7
n
lukum Nasional
rlik Indonesia
i
Kejaksaan Agung Rl
€
FoundationThe Asia

Hir/
/r4a0
r1
PEMBARUAN
TSFttriAN!EiAEiI DA.N::: TATA KER.,JA
KE.JAKSAAN Rl
HAEIL KERJASiAMA :
@mlanErrn
Komlsi Hukum Naslonal
Republik Indonesia
,I.AA
@t(olrlcarnAgupg Rl
{9
TheAsia Foundation
arJt]5 ,ffi

KATA PENGANTAR
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
mengamanatkan lembaga Kejaksaan sebagai institusi yang mewakili
publik khususnya di bidang penegakan hukum pidana yaitu penyidikan
perkara teftentu, penuntutan dan ekekusi putusan pengadilan serta
mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha
negara. Untuk menjalankan amanat ini ini tentunya membutuhkan
sistem manajemen organisasi yang baik dalam tubuh Kejaksaan itu
sendiri.
StruKur Organisasi dan tata kerja Kejaksaan yang berlaku saat ini
ditetapkan berdasarkan undang-undang Kejalsaan )ang lama yang sudah
tidak berlaku lagi pitu Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991 dan
dijabarkan dengan Keppres No. 86 Tahun 1999: Dengan berlakunya
Undang-undang Kejaksaanyang baru Undang-undang,yaitu UU No. 16
Tahun 2004 pada tanggal 15 Juli 2004; sudah sepatutnya pengaturan
mengenaiorganisasi dan tata kerja Kejakaan mengacu pada undang-
undang ini. Sayangnya sampai saat ini berbagai ketentuan mengenai
organisasi dan tata kerja tersebut masih berpedoman pada undang-
undang yang lama.
Melihat ketentuan yang termuat dalam Undang-undang No.16 Tahun
2004 makin jelas tergambar bahwa lembaga Kejaksaan merupakan
professional legal organization, oleh karena itu perlu disusun
berbagai pembaharuan atas organisasi dan tata kerja Kejaksaan
yang baru untuk melakanakan undang-undang tersebut. pembenahan
dalam organisasi dan tata kerja Kejaksaan tersebut tentunya harus
dapat mewujudkan Kejaksaan sebagai professional legat
organization yang kaya akan fungsi, sederhana strulGumya , efisien,
produktif, professional di bidangnya, sesuai dengan kebutuhan nyata
dalam mewujudkan dan menjalankan visi, misi, tugas dan wewenang
sebagai diamanatkan oleh undang-undang.
Organisasi dan tata kerja baru nantinya diharapkan juga menerapkan
terjaminnya akses publik, dan asas-asas umum pemerintahan yang
baik lainnya, sehingga terpenuhi harapan masyarakat untuk memiliki

lembaga Kejaksaan yang transparan dan akuntabel sehingga
tterpel i hara kepercayaan masya rakat sefta citra masya ra kat terhada p
Kejaksaan.
Penelitian inidiselenggarakan dalam waKu enam bulan sesuaidengan
dana yang didukung oleh TheAsia Foundation Dalam penelitian ini,
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUD yang memiliki
program pemantauan atas kinerja Kejaksaan bekerjasama dengan
Komisi Hukum Nasional (KHN) terpanggil untukturut berperan dalam
proses pembaruan Keiaksaan bersama dengan Kejaksaan Agung
dengan melakukan penelitian atas organisasi dan tata kerja Kejaksaan.
Ketuaran dari penelitian ini berupa rekomendasi dalam format
Rancangan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk
membentuk kelompok kerja guna penyempurnaan organisasi dan tata
kerja Kejaksaan dengan penugasan seba ga imana teru ra i d i dalamnya.
Keluaran yang implementatif tidak mungkin dicapai mengingat
terbatasnya waktu dan dana yang tersedia, terkaitnya organisasidan
tata kerja Kejalaaan dengan berbagai sistem di instansi lain di luar
Kejaksaan, seperti Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara, Sekretariat Negara, Badan Kepegawaian Negara dan
sebagainya.
Jakarta, OKober 2005
Masprakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universltas
Indonesia
(MaPPI FHUD
M

DAFTAR ISI
KATAPENGANTAR
DAFTARISI
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
lB. Permasalahan
'C.
Tujuan
D. Luaran
E. Kerangka Konsepsional ..............
F. Metode Penelitian
G. Sistematika Penulisan Penelitian
H. Jadwal
I. Pelaksana
BAB II
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEIATGAAN REPUBLIK
TNDONESTA ...............
A. Kejaksaan Sebagai Suatu Organ isasi
A.1. Tinjauan Umum Mengenai Organisasi
A.2. Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia
A.2.1. Kedudukan Kejaksaan N dari masa ke masa ..........
A,2,2, Kedudukan Kejaksaan R[ berdasarkan Undang-
undang Nomor. 16Tahun 2004Tentang Keajaksaan
RI........,....
A.3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia ....
B. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
8.1. Susunan Organisasi dan Tugas Pokok, Wewenang serta
iii
V
1
1
4
5
5
5
7
L2
7+
14
15
15
16
21
21
23
25
26
30Fungsi Kejaksaan Agung RI

8.2. Susunan Organisasi dan Tugas Pokok, Wewenang serta
Fungsi Kejaksaan Tinggi
8.3. Susunan Organisasi dan Tugas Pokok, Wewenang sefta
Fungsi Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan
C. Tata Kerja KejaKaan Rl
C.1. Tata Kerja Dalam Lingkup KejaKaan Agung RI ............
C.2. Tata Ke{a Dalam Lingkup Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan
Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
BAB III
KEPEGAWAIAN KETAKSAAN
A. Pegawai Kejaksaan
1. Jaksa
a. Jaksa Sebagai Pegawai Negeri
b. Jabatan Strukhrr Jaksa ...............
c. Kepangkatan dan EselonisasiJaksa ........
d. Pemberdayaan Jaksa Fungsional (Non Jabatan Struktural)
2. Pegawai Kejaksaan Lainnya
B Peran StruKur Pembinaan Dalam Manajemen Kepegawaian
Kejaksaan
BAB IV
ANALISIS DAN REKOM EN DASI
A. Pernyataan Visi dan Misi Kejaksaan
B. Pengaturan Mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Keja ksaan Republik Indonesia
C. Susunan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia
D. Kepegawaian Kejaksaan ............
E Pola Hubungan Kerja Antar StruKur
F. Desain Ulang(rduign) Posisi, Peran dan Tanggung Jawab
Struktur Pembinaan
G. Perincian Tugas dan Fungsi untuk Menghindari Tumpang
Tindih Tugas serta Fungsi Antar StruKur .............
47
53
55
55
55
58
59
60
60
&
68
78
81
83
87
87
89
91
95
t02
TM
105
vt

BAB V
: : A. Kestmputan............ 1Og
B. Saran 109
Fq.gan lGputusan Jalsa Agung tentang pembenhrlon Kelompok
lGrja Pembaharuan Sistern pengawasan Kejalaaan Ul
.' DaftarNarasumber l}z:i DaflarpeneliU............. tz3
v[
l

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini Kejaksaan merupakan
lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang
penu ntuta n sefta kewenangan lai n berdasarka n u nda ng-u nda n9.1 Lebih
lanjut ditegaskan bahwa kekuasaan negara tersebut dilaksanakan
secara merdeka. Oleh karena itu, KejaKaan dalam melaksanakan
fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah dan kekuasaan lainn1a.2 Selanjutnya juga ditentukan bahwa
Jaksa Agung sebagai pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya
merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan
perkara untuk keberhasilan penuntutan.3 Dapat disimpulkan bahwa Jaksa
Agung berwenang menentukan kebijalon dalam menpsun organisasidan
tata kerja Kejaksaan sebagai tools untuk menunjang keberhasilan
penanganan perkara itu sendiri.
Apabila kita meneliti lebih lanjut berbagai peran yang dilakukan
Kejaksaan Republiklndonesia, baikdalam bidang hukum pidana, bidang
hukum perdata, hukum tata usaha negara4, dan wewenang lain
berdasarkan undang-undang,. dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan
mengemban fungsi yustisial dan non yustisial dalam melaksanakan
tugasnya.s Melihat hal ini maka Kejaksaan tidak sepenuhnla merupakan
bagian dari kekuasaan kehakiman, namun berbagai tugas dan
1 Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2004.
z Pasal 2 ayat (2) Jo Penjelasan Umum Undang-undang No. 16 tahun 2004
3 ibid.
1 Mengenai rinclan uraian tugas dan wewenang kejaksaan lihat Pasal 30
hingga Pasal 37 Undang-undang No. 16 tahun 2004.
s Dr. T. Gayus Lumbun, S.Hf M.H, Standar Profesionalisme dan Kemandirlan
Jal<sa Dalam Sistem Penegakan Hukum, Jakarta: Juli 2004.

wewenang yang dijalankannya berkaitan erat dengan penegakan hukum
serta kekuasaan kehakiman itu sendiri.
Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan yang berlaku saat ini
ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991
dijabarkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) No.55Tahun 1991
yang kemudian diganti dengan Keppres No. SSTahun 1999. Undang-
undang No. 5 tahun 1991 sendiri telah diganti dengan UU No. 16 Tahun
2004 yang disetujuioleh Dewan Perwakilan Ralqyat pada tanggal 15
Juli 2004 dan diberlakukan pada tanggal 26 Juli 2004. Sayangnya
pengaturan mengenai organisasidan tata kerja Kejaksaan sampaisaat
ini belum disesuikan dengan Undang-undang baru tersebut dan masih
berpedoman pada ketentuan yang lama.
Dalam kurun waKu lebih dari 13 tahun sejak UU No. 5 tahun 1991 berlaku
telah terjadi perubahan yang sangat berafti dalam kehidupan politik,
ketatanegaraan dan pemerintahan yang menuntut perubahan lembaga
negara dan lembaga pemerintahan untuk menyesuaikan organisasinya
termasuk lembaga Kejaksaan. Selain untuk menyesuaikan diri dengan
perubahan tersebut diatas, pembaharuan Kejalcsaan juga diperlukan untuk
menanggapi mitos demokrasiyang mewajibkan setiap lembaga publik
untuk akuntabel, transparan dan profesional, serta untuk mewujudkan
lembaga modern yang sederhana, efisien dan produKif.
Visi organisasi sanqat penting dalam memandu ke arah mana
organisasi harus digerakkan. Pada prinsipnya visisuatu organisasi harus
dinyatakan secara jelas dan diinternalisasikan kepada seluruh anggota
organisasi. Sedangkan misi organisasi memegang peranan penting
menentukan tujuan pembentukan organisasi itu sendiri.6 Visidan misi
organisasi yang baik dan efektif harus dipahami, dihayati dan
direfleksikan dalam perilaku organisasi.T Sehingga perumusannya
sangat penting dalam menentukan model organisasi dan tata kerja
sebagai sarana untuk mencapai tujuan organisasi Kejaksaan.
5 Sunarno, lulengkaji Ulang Kelembagaan Kejal€aan Republik Indonesia.
Makalah disampaikan pada Dengar Pendapat Publik Pembaruan Kejakasaan yang
diselenggarakan oleh KHN dan Kejaksaan Agung RI di Hotel Sahid Jakarta pada 24
Juni 2003, hal,3.
7 lbid., hal, 4.

Menitik Keppres No. 86 Tahun 1999, maka organisasi dan tata kerja
.1 Kejaksaan disusun mengikuti format standar umum yang berlaku bagi
i lembaga depaftemen yang ada pada waKu itu. KaraKeristik khusus
organisasi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang
mempunyai tugas utama litigasi yang sarat dengat masalah yuridis
, teknis dan dilaksanakan oleh personil profesional berstatus jabatan
' fungsional, kurang tertampung.
Organisasi Kejaksaan dapat dikategorikan sebagai organisasi yang
berlebihan dan tidak efisien (excessive and inefficient organization).e
Contoh: di Kejaksaan Agung terdapat 7 lapisan manajemen dengan
. kurang lebih 346 jabatan struKural; di Kejaksaan Tinggiada 5 lapisan
.: jabatan manajemen; di Kejaksaan Negeri ada 5 lapisan manajemen
dan Cabang Kejaksaan Negeriada 4lapisan manajemen. Kebutuhan
tenaga yang selalu dikeluhkan KejaKaan perlu dikaji lebih lanjut, apakah
permasalahan memang terletak pada minimnya jumlah pegawai
ataukah lebih disebabkan inefisiensi dan tidak efeKifnya kinerja sefta
stru ktu r orga n isasi Keja ksaa n send iri. Ind i kasi terjadi nya pengangg u ra n
terselubung (disguise unemployment)e di Kejaksaan kemudian
mengemuka, potensi kerugian pada dana dan sarana Kejakaan yang
terbuang sia-sia menjadi tidak dapat dihindari.
Desain organisasi Kejaksaan hendaknya diarahkan pada format
org a n isasi ya n g I ebi h tepat ( rig hBizing), a rti nya stru Ku r orga n isasi nya
diarahkan pada struKur sesederhana mu ngkin, proporsional dengan
hierarki yang pende& efeKif sefta efi sien. 10
Orga nisasi kejaksaan harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi organisasi sehingga tujuan
organisasi dapat tercapai dengan optimal.
Uraian tugas (iob description)yang ada saat ini sahgat sederhana dan
kurang jelas. Persyaratan tugas (iob requiremenfl tidak ada, sehingga
setiap Jaksa dinilai memenuhi syarat dan mempunyai kemampuan
E Suhadibroto, Pembaruan Kejal<saan. Makalah disampaikan pada Raker
Kejaksaan tanggal 27-29 Mei 2003. hal. 5.
e Hal senada dosampaikan oleh Menpan dalam Kompas tanggal 20 Mei'2003
bahwa 53% PNS makan gaji buta.
Lo
lbid,, hal.Ll.

memegang jabatan struKural apapun, ibarat"kunci inggris"yang cocok
untuk ukuran semua baut. Penilaian kerja para Jaksa pada akhirnya
menjadi tidak jelas dan mempengaruhi pembinaan karir pegawaiatau
sumber daya manusia di Kejaksaan. Permasalahan inijuga dipersulit
dengan tidak adanya jabatan pada tataran eselon I (Jaksa Agung Muda)
yang fokus menangani sumber daya manusia (SDM) Jaksa sejak
rekrutmen, mutasi, promosi, pendidikan, latihan, peni laian ki nerja ds[
padahal kinerja Kejaksaan identik dengan kinerja SDM laKa.
Dari UU No.16 Tahun 20021 itu makin jelas tergambar bahwa lembaga
Keja ksaa n meru pa ka n profession a I lega I orga n ization,rr oleh ka rena
itu perlu disusun berbagai perubahan untuk melaksanakan tersebut.
Pembenahan organisasi dan tata kerja tentunya harus dapat
mewuj udkan Kejaksaan sebagai professional lega I orga n ization yang
kaya akan fungsi, sederhana, efisien, produKif, menjamin profesional
dibidangnya, sesuai dengan kebutuhan nyata dalam mewujudkan dan
menjalankan visi, misi, tugas dan wewenang sebagai diamanatkan oleh
undang-undang.
Organisasi dan tata kerja nantinya diharapkan iuga membuka akses
publi& sehingga harapan masyarakat untuk memiliki lembaga Kejakiaan
yang transparan dan akuntabel terpenuhi. Kepercayaan masyarakat
akan meningkat dan citra masyarakatterhadap Kejaksaan yang selama
ini ku rang mengu ntungkan aka n terminima lisir.
B. Permasalahan
Organisasi dan tata kerja Kejaksaan yang ditetapkan berdasarkan UU
No.5 Tahun 1991 dan Keppres No. 86 Tahun 1999 itu perlu ditinjau
kembali untuk disesuaikan dengan apa yang tersurat dan tersirat dalam
UU lGjaksaan baru yaitu UU No.15Tahun 2004. Mengingat identitas
Kejaksaan yang tergambar dari visi, misi, tugas dan wewenang
Kejaksaan, maka organisasidan tata kerja Kejaksaan perlu ditetapkan
secara khusus sesuai dengan kebutuhan nyata, misalnya perlunya
kejelasan akan jabatan-jabatan fungsional dan jabatan-jabatan
struktural bagi Jaksa maupun pegawai Kejaksaan lainnya (non Jaksa).
11 Suhadibroto, Kualitas Aparat Kejalaaan Dalam Upaya Melal<sanakan
Penegakan Hukum. Makalah disampaikan pada Lokakarya Pemantauan Kejaksaan
diselenggarakan oleh MaPPI FHUI tanggal 28-30 November di lakarta.
4

Organisasi dan tata kerja baru tersebut juga diharapkan dapat
menjawab meningkatnya permasalahan yang dihadapi Kejaksaan secara
kua ntitatif maupun kualitatif.
Dalam hubungan ini permasalahafi yang akan dikajidalam penelitian
ini ialah:
1. Bagaimanakah organisasi dan tata kerja yang berlaku di
Kejaksaan saat ini?
Apakah organisasi dan tata kerja tersebut sesuai dan dapat
memenuhi kebutuhan nyata dan sejalan dengan Undang-undang
No.lSTahun 2004?
Bagaimana organisasidan tata kerja Kejakaan yang sesuai
dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kandungan Undang-
undang No. 1 6 Tahun 2004?
C.Tujuan
1. Melakukan evaluasi terhadap organisasi dan tata kerja yang
.. .berlaku di Kejaksaan saat ini.
2. Melakukan perubahan pada organisasi dan tata kerja Kejaksaan
agar menjadi organisasi yang efeKif efisien, dan profesional.
3. Perubahan atas Organisasi dan tata kerja Kejaksaan yang baru
tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip organisasi dan tata
kerja yang moderen dan dapat implemenhtif bagiinstansiterkait.
D. Luaran
Hasil penelitian ini akan direkomendasikan pada Jaksa Agung untuk
menjadi bagian dari upaya pembaruan Kejakaan dan mendapatkan
landasan hukum sebagai landasan operasional berupa Surat Keputusan
Jaksa Agung mengenai Kelompk Kerja yang akan membahas Organisasi
dan Tata Kerja yang baru.
E. Kerangka Konsepsiona!
1. Jaksa
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh
u ndang-undang untuk beftindak sebagai penu ntut umum dan
pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
3.

hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-
undang11.
Kejaksaan
Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan sefta kewenangan lain
berdasarkan undang-undang secara merdeka dan terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan
lainnya.12
Organisasi adalah
".. brga nisasi... meru pa kan kesatua n sosia I ya ng d ikoord inasi
secari sadar yang terdiri dari dua orang atau lebih yang
befungsi pada sebuah landasan yang relatif kontinyu guna
mencapa i tuj ua n bersama ata u kelom pok tuj ua n
13."
Pegawai negeri
Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republiklndonesia
yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan negara atau diserahitugas negara lainnya, dan digaji
-berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pegawai negeriterdiri dari pegawai negeri sipildan anggo!9
Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik
Indonesia.l4 Pegawai negeri Kejaksaan termasuk dalam
pegawai negerisipil.
Jabatan fungsional
Jabatan fungsionaladalah adalah jabatan yang bersifat keahlian
teknis dalam organisasi Kejaksaan Republik Indonesia yang
ka rena fu n gsi nya memu ng kinka n kela nca ra n pelaksa naa n tugas
dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.rs
ulndonesia, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16, LN
No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4'l()l.Pasal 1 butir 1
D lbid., Pasal 2 dan PenjelasannYa.
aSunaryo, Loc.cit. mengutiP dari Robbins, 1991.
14 Indonesia, Undang-undang Tentang Perubahan Atas undang-undang No.8
Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, uu No. 43, LN No. 169 Tahun 1999,
TLN No. 3890 Pasal I Angka 1 Pasal t huruf (a) dan Pasal 2 ayat (1).
s Berdasarkan pada Pasal I huruf c Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-
73D.NO7lLg99 tentang Pola Jenjang Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.
6
2.

6. Jabahn struktural
Jabatan struktural adalah adalah jabatan yang bersifat keahlian
teknis dalam organisasi Kejaksaan Republik Indonesia : KEP-
1151J.A11011999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kefia
Kejaksaan N.16
F. Metode Penelitian
1. Desain
Penelitian ini bersifat eksplanatoris. Sedangkan metode yang digunakan
adalah normatif dan empiris. Metode normatif dimaksudkan untuk dapat
rnengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan peraturan
perundang-undangan antara lain UU No. 16 Tahun 2004 tentang
kejaKaan Republililndonesia, Keputusan Presiden No. 86 Tahun 1999,
.keputusan
dan instruksi Jaksa Agung yang berlaku serta peraturan
internal Kejaksaan. Bahan pustaka yang berkaitan dengan obyek
penelitian, bibliografi, kamus, dan lain-lain. Metode empiris dilakukan
dengan mencari data konkrit di lapangan untuk dapat menemukan
informasi yang akurat mengenai pelaKanaan organisasidan tata kerja
Kejaksaan.
2. Daerah Penelitian dan Responden
Penelitian ini dilaksanakan di lima kota di Indonesia, yaitu di Jakarta,
Manado, Denpasar, Padang dan Banjarmasin. Responden pada masing-
masing kota tersebut dititikberatkan pada aparat Kejaksaan sebagai
pihak yang terkait dan Akademisi yang dapat memberikan masukan
secara obyeKif berdasarkan keahllan yang dimiliki. Adapun kota-kota
tersebut dlplllh karena mewakili tiga wilayah dl Indonesia, yaitu
Indonesia Barat, Tlmur dan Tengah, dan Juga dldasarkan pada tingglnya
Jumlah dan komplelaltas perkara yang ditanganloleh maslng-maslng
KeJalaaan dl setiap kota.
16 Berdasarkan pada Pasal I huruf b Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-
0731J.N071t999 tentang Pola Jenjang Karir Pegawal Kejakaan Republik Indonesla.

Jumlah responden yang kami harapkan dalam penelitian ini adalah
i 1 sebagai berikut:
.i--'
Adapun jumlah responden yang kami dapatkan adalah sebagai berikut:
Prcfesi Jumlah Responden
Jakarta Manado Denpasar Padang Banjarmasin
Jaksa 20 20 20 20
Akademisi 5 5 5 5 5
Total 59 25 25 2S 5
Sedangkan yang dipilih sebagai nara sumber adalah para pakar dan
ahliyang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja Kejaksaan. Pakar
dan ahlitersebut berasal dari kalangan Akademisi dan Jaksa.
3. Alat dan Teknik Pengumpulan Data
Alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi
literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk
mengumpulkan dan menganalisis bahan, baik bahan primer atau bahan
8
Proftsi Jumlah Responden
Jakarta Manado Denpasar Padang Banjarmasin
Jaksa 20 20 zo 20 20
Akademisi 5 5 5 5 5
Calon Jaksa
(Peserta PPJ)
35
Total 60 25 25 25 z5

sekunder. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini antara
lain sebagai berikut:
i t. Undang-undang No.5tahun 1991 tentang Kejaksaan.
2. Undang-undang No. l5tahun 2004tentang Kejaksaan.
3. Keputusan Presiden No. zl4tahun 1974tentang Pokok-pokok
, Organisasidam Departemen.
r 4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah.
5. Keputusan Presiden Nomor 85 tahun 1999 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun
'. 7. Keputusan Presiden No. 102 tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan, Organisasi dan Tata
Kerja Depaftemen.
8. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-I17lJ.Alt0ll995
tentang Jabatan StruKuralyang Tidak Mengelola Fungsi Jaksa.
9. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: l(F;P{Szl).Al5lt996tentang
- Pola Hubungan Kerja Antara Satuan Kerja Jaksa Agung Muda
Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Satuan Kerja Jaksa
Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa
Agung Muda Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Pidana
Khusus.
10. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-011P.A10L1L997
tentang Kriteria Tipologi Kejaksaan NegeriTipe A dan Tipe B.
11. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-0731J.A1071L999
tentang Pola Jenjang Karir Pegawai Kejaksaan Republik
Indonesia.
12. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-115/J.A/10/1999
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
13. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-2251A,1J.A10512003
tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor: KEP-I15/J.A/10/1999 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
14. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/J,A|LZ|2003
tentang Perubahan ataS Keputusan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor KEP -225I N J. Al 05 / 2003 tenta n g Pe ru ba ha n
atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-

LLS|J.Alt0l1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan RI mengenai kedudukan Kejaksaan RI.
15. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor. KEP-L45lAlJ.Al02l20O3
tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai
NegeriSipil.
16. Surat Per:intah Jaksa Agung Nomor: PRIN.007/AP.A/01/2005
17. Surat Edaran Bersama Jaksa Agung Republiklndonesia dengan
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor
SE:005/JAl8 1990, No. 42lSE/1990 tentang Angka Kredit
Jabatan Jaksa.
Dalam kurun waktu sembilan butan dilakukan beberapa kegiatan untuk
mengumpulkan data, baikyang diperoleh melaluistudi pustaka maupun
studilapangan.
Studi pustaka yang dilakukan berupa kajian atas berbagai literatur,
ketentuan perundang-undangan dan studi perbandingan dengan pola
yang ada di negara lain (Thailand dan Filipina) yang dilakukan selama
kurang lebih dua bulan. Selain itu wawancara dengan beberapa
narasumber merupakan sumber dalam penelitian sebagai upaya
pembaruan kejaksaan.
Studi lapangan yang dilakukan berupa wawancara mendalam dan
pembagian kuesioner dengan diawali uji coba dan disertai analisisnya
selama kurang lebih empat bulan. Focus group dixusioniuga diadakan
dengan mengundang para ahli dan narasumber sehingga bentuknya
sebagaiforum konsultatif. Diharapkan para ahli dan narasumber dapat
memberi kan masu ka n seca ra lebi h komprehensif.
Studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data berupa pendapat
dari masyarakat hukum dan non hukum mengenai organisasi dan tata
kerja di Kejaksaan. Studi lapangan inidilakukan dengan cara:
a. Wawancara mendalam (indepth interuiew)
Metode ini bertujuan untuk menangkap pendapat dan pemikiran
para ahli yang menjadi narasumber dalam penelitian ini.
Instrumen yang digunakan dalam wawancara mendalam
adalah pedoman wawancara (interuiew guidelines) yang
disusun dengan mengacu pada masalah yang akan dikaji.
Adapun narasumber dalam penelitian ini, adalah sebagai
berikut:
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
72.
13.
14.
15.
15.
Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung
Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro
Perencanaan Kejaksaan Agung RI
Kepala Bagian Penyusunan, Penilaian dan Pemantauan
Program, Biro Perencanaan Kejaksaan Agung
Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin
Kepala Kejaksaa n Negeri Palu
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
Kepala Sub Seki Intel Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan Intel Kejaksaan Tnggi
Sumatera Barat
Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan NegeriPadang
Kepala Sub Seksi Intel Kejaksaan Negeri Padang
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kejaksaan Tinggi
SulawesiUtara
17. Kepala Kejaksaan Negeri Menado
18. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali
19. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Bali
20. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin
21. Kepala Kejaksaan NegeriPalu
22. Staf Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
23. *nior *peft Public ProsecutorAttorney General Office of
Thailand
24. Departtnent of the Public Prosecutor Commisison Thailand
Kuesioner
Metode yang dipakai dalam penyebaran kuesioner adalah
metode purposive. Dalam metode ini responden dipilih
sesuai dengan kriteria responden penelitian yang telah
ditentukan sebelumnya, serta memiliki kaitan dengan objek
penelitian.
11

4. Analisis Data
Hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif dengan cara melakukan
penggabungan data hasil studi literatur dan studi lapangan. Data
tersebut kemudian diolah dan dicari keterkaitan sefta hubungan antara
satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh hasilyang sesuaidengan
tujuan penelitian.
5. Lokakarya lWorlshop
Lokakary a/Worlchop da n a nal isisnya d i la kuka n serenta k da lam wa Ku
satu bulan.Tujuan pelaksanaan workshop diantaranya untuk
mendapatkan masukan dari berbagai pihak masyarakat atas hasil
penelitian yang telah dilakukan. Pihak masyarakat yang diundang
diharapkan dapat menggali pemikiran dalam kerangka perubahan di
Kejaksaan sehingga masukan yang disampaikan dapat lebih
membangun dan menyempurnakan hasil penelitian.
Worlahopdilakukan selama kurang lebih satu haridi lima kota yang
telah menjadi tempat dalam pencarian data lapangan. Metode yang
akan digunakan dalam wodahopadalah seminardan diskusi kelompok.
Dalam diskusi kelompok, peserta dibagi dalam beberapa kelompok
sesuai dengan tema penelitian dan dipandu oleh seorang fasilitator
untuk setiap kelompok.
Penulisan laporan akhir akan dilakukan dalam waku kurang lebih satu
bulan. Laporan hasil penelitian akan dicetak dan didiseminasidalam
waktu kurang lebih satu bulan.
G. Sistematika Penulisan Penelitian
BAB I. Pendahuluan
Uraian pertama dalam bab kesatu adalah penjelasan mengenai latar
belakang penelitian, yang menguraikan dasar pemikiran dilakukannya
penelitian mengenai orga nisasi dan tata kerja Keja ksaan. Sela nj utnya
juga dijelaskan pokok permasalahan serta tujuan dan sasaran penelitian
sebaga i titik tola k ura ian dalam bab-ba b selanj utnya. U raian mengenai
kerangka konsepsionaljuga menjadi bagian penting dalam bab kesatu,
yang menjelaskan beberapa istilah penting dalam organisasi dan tata
kerja Kejaksaan. Bab ini juga mencakup uraian tentang metode
L2

penelitian yang digunakan dimana diantaranya meliputi teknik
pengumpulan data serta analisisnya sebagai pertanggungjawaban
ilmiah dari proses penelitian. Tidak lupa jadwal pelaksanaan penelitian,
para pelaksana serta sistematika penulisan penelitian dicantumkan
dalam bab ini.
Bab II. Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Bab kedua hasil penelitian inidiawalidengan Bagian Ayang menjelaskan
Kejaksaan sebagai suatu organisasi. Bagian A meliputi tinjauan
mengenai organisasi pada umumnya, dilanjutkan dengan uraian
mengenai kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik
i Indonesia dari masa ke masa hingga kini. Lebih lanjut bagian A juga
' menjelaskan tugas dan wewenang Kejaksaan. Bagian selanjutnya dalam
bab kedua yaitu Bagian B terurai penjelasan secara singkat dan padat
tentang susunan organisasi, tugas pokokserta fungsidari struKur mulai
daritingkat pusatyaitu KejaKaan Agung RI, hingga struKur Kejaksaan
di tingkat daerah yaitu Kejaksaan Tinggi, KejaKaan Negeri dan Cabang
Kejaksaan Negeri. Bagian terakhir dalam bab kedua adalah Bagian B,
yang menguraikan tata kerja yang ada dalam lingkup Kejaksaan Agung,
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.
Uraian mengenai hal-hal tersebut di atas tidak saja mencakup uraian
normatif dan empiris mengenai organisasi dan tata kerja Kejaksaan
RI namun mencakup juga beberapa permasalahan yang muncul di
lapangan berdasarkan hasil kuesioner, wawancara dengan berbagai
narasumber serta hasil studi banding.
Bab III. Kepegawaian Kejaksaan
Bab ketiga hasil penelitian ini secara garis besar menjelaskan peran
strategis pegawai Kejaksaan dalam organisasidan tata kerja Kejaksaan.
Bagian A dalam bab ini menguraikan jenis pegawai Kejaksaan yang
terdiri dariJaksa dan pegawai Kejaksaan lainnya (non Jaksa). Dalam
uraian mengenai Jaksa terkait erat dengan kedudukan JaKa sebagai
pegawai negeri sefta jabatan fungsional dan jabatan struKural JaKa.
Bagian A juga menjelaskan pemberdayaan Jaksa fungsionalyang harus
dilakukan Kejaksaan. Selanjutnya diuraikan mengenai beberapa
pegawai Kejaksaan lainnya, seperti tenaga tata usaha dan tenaga
fungsional lainnya. Bab ini diakhiri dengan Bagian C yang menguraikan
13

peran struktur pembinaan dalam manaiemen kepegawaian/sumber
daya manusia (SDM) Kejaksaan.
Bab IV. Analisis dan Rekomendasi
Berdasarkan seluruh uraian dalam bab-bab sebelumnya, kemudian
dilakukan analisis secara mendalam atas berbagai temuan dan kondisi
riilyang dihadapi organisasi lGjakaan saat iniyang dikaitkan dengan
pokok permasalahan sefta tujuan penelitian, Berdasarkan hasil analisis
yang diperoleh selanjutnya disusun rekomendasi untuk menjadi
masukan bagi pembenahan organisasi dan tata kerja. Uraian dalam
bab ini diklasifikasikan dalam beberapa pokok pikiran, yang terdiri
dari pernyataan Visi dan Misi Kejaksaan, Susunan Organisasi
Kejaksaan, Kepegawaian Kejaksaan, Desain ulang (redesign) Struktur
Pembinaan, Pola Hubungan Kerja antar Struktur, serta Perincian fugas
dan Fungsi Tiap StruKur. Pengklasifikasian dimaksudkan untuk
memudahkan pembaca dalam mencari kistalisasi permasalahan serta
rekomendasi yang diajukan.
Bab V. Kesimpulan dan Saran
Bab kelima tentang kesimpulan dan saran, merupakan kesimpulan dari
datadata yang telah dibahas dan dianalisis pada bab sebelumnya yang
diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat berguna.
H.Iadwal
Penelitian inidilakukan mulai bulan Mei 2005 dan berakhir pada Oktober
2005.
L Pelaksana
Penelitian ini dilakukan secara swakelola dengan melibatkan tim peneliti
yang terdiri ketua tim peneliti, peneliti, dan staf administrasi.
L4

BAB II
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
sepetiyang telah kita ketahuisaat ini pengaturan mengenai Kejaksaan
Republik Indonesia telah mengalami perubahan dari Undang-undang
No. 5tahun 1991 menjadi Undang-undang No. lStahun 2004tentang
Kejaksaan. Perubahan undang-undang mengenai Kejaksaan sangat
. dinanti-nantikan oleh publik, sayangnya banyak pihak berpendapat
: bahwa tidak terdapat perubahan yang berarti dalam undang-undang
Kejaksaan yang baru. Pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja
kejaksaan misalnya, tidak mengalami perubahan mendasar. Penyusunan
u ndang-unda ng Keja ksaa n ya ng ba ru kemudia n d isi nya lir terbu ru-bu ru
dan tanpa persiapan yang matang.17
Wataupun begitu berbagai ketentuan yang termuat dalam Undang-
unda'ng No. lStahun 2004 dapatdikatakan sebagai langkah awal menuju
pembiharuan organisasi Kejaksaan yang telah ditunggu oleh
masyarakat luas. Hal iniperlu ditindaklanjuti dengan segera melakukan
peninjauan atas ketentuan pelaksana yang ada dan seyogyanya disusun
berdasarkan Undang-undang tersebut.
selain mengacu pada undang-undang No. 15 tahun 2004, peraturan
pelaksana di atas juga perlu melihat pada kebutuhan dan kondisi di
organisasi Keja$aan saat ini, sefta apa yang dialami oleh personil
kejaksaan khususnp para Jaka. Tentunya banpk perubahan png tefiadi
dalam rentang waffiu dua tahun sejak perubahan terakiir atas Keputusan
Jaksa Agung RI (Kepja) tentang Organisasi dan Tata Kerja disusun.
Perubahan yang pada prinsipnya dapat duadikan masukan tidak hanya
dalam penyusunan Kepja, namun juga Peraturan Presiden (Perpres)
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.
17 <http://antikorupsi.org/docs/catatanuukejaksaanbaru.pdf?PHPSESSID=
e367f5030a6d09ib9e4b3620iZtZi6ZZ, www.hukumonline.com,> dan diakses pada
tanggal 10 Oktober 2005.
15

A. KejaksaanSebagaiSuatuOrganisasi
A.1. Tinjauan Umum Mengenai Organisasi
Terdapat banyak definisi mengenai apa yang dimaksud dengan
organisasi, diantaranya adalah :
18
"...Organisasidicirikan oleh perilaku yang diarahkan ke arah
pencapaia n tujuan. Organisasi menca pai tujua n dan sasa ra n
secara lebih efisien dan efektif melalui kegiatan terpadu
sejumlah individu dan kelompok."
"...Orga nisasi...merupakan kesatuan sosia I ya ng dikoordinasi
secara sadar yang terdiri dari dua orang atau lebih yang
berfungsi pada sebuah landasan yang relatif kontinyu guna
menca pai tuj uan bersama ata u kelompok tuj uan."
"...Sebuah organisasi adalah suatu entitas yang terdiri dari
seju mla h individ u yang membentu k kelompok-kelompok ya ng
" merupakan suatu keseluruhan yang saling mempengaruhi(baik
dalam arti kata positif maupun dalam arti kata negatif) guna
melaKanakan pencapaian sasaran pribadi mereka, sasaran
kelompolg dan sasaran entitas yang kita namakan organisasi...'
"...Istilah organisasi mempunyai dua arti umum. Pertama,
berka ita n dengan sebuah lembaga atau kelompok fu ngsional ;
misalnya kita menghubungkannya dengan sebuah bisnis, rumah
sakit, badan pemerintah, sebagai sebuah organisasi. Kedua,
ia berhu b u nga n den ga n proses pen g orga n isa sian (organ izing),
yakni cara pekerjaan diatur dan dialokasi antara anggota-
anggota organisasi yang bersangkutan sehingga tuiuan
organisasi tersebut dapat dicapai secara efisien."
Dapat disimpulkan bahwa terdapat dua istilah yang saling terkait dalam
pembahasan di atas, yaitu "pengorganisasian' dan "organisasil
Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen dan
18
J. Winardi, Pemikiran Sistemik Dalam Bidang Organisasi dan Manaiemen
(Jakarta, PT. Raja Grafindo: 2005), hal. 161-162.
16

merupakan suatu proses yang dinamis sedangkan organisasi
i +
merupakan alat atau wadah yang bersifat statis.
' P.ngorga nisasian dapat diartika n penentuan pekerjaa n-pekerjaan ya ng
harus dilakukan, pengelompokkan tugas-tugas dan membagi-bagikan
pekerjaan pada tiap karyawan, penetapan departemen (sub sistem)
; serta penentuan hubungan diantaranya.le Organisasi kemudian dapat
disimpulkan sebagai hasil dari pengorganisasian. Sehingga apabila
proses pengorganisasian dilakukan denga n baik dan berdasa rka n i lmiah
maka pengorganisasian yang disusun akan baik, efektif, efisien dan
sesuai dengan kebutuhan sefta tujuan organisasi itu sendiri.
t.
' lSuatu organisasi yang baik dan efeKif pada hakekatnya memiliki ciri--'ciri
antara lain:20
1. Tujuan organisasi itu jelas dan realistis
2. Pembagian kerja dan hubungan pekerjaan antara unit-unit,
sub sistem atau bagian-bagian harus baik dan jelas
3. Organisasi itu harus menjadialatdan wadah yang efektif dalam
mencapai tujuan
. 4. Tipe organisasi dan skukturnya harus sesuai dengan kebutuhan
organisasi
5. Unit-unit kerja (departemen-bagian)-nya ditetapkan
berdasakan atas eratnya hubungan pekerjaan
6. Job description setiap jabatan harus jelas dan tidak ada
tumpang tindih pekerjaan
7. Rentang kendali setiap bagian harus berdasarkan volume
pekerjaan dan tidak boleh terlalu banyak
8. Sumber perintah dan tanggung jawab harus jelas, melaluijarak
yang terpendek
9. Jenis wewenang (authority) yang dimiliki setiap pejabat harus
jelas
10. Tidakadanya mismanajemen dalam penempatan karyawan
11. Hubungan antar bagian jelas dan serasi
1, Drs.H.P. Malayu Hasibuan, Manajemen: Dasar Pengertian dan Masalah,
(Jakarta, Bumi Aksara:2001), ha|.118.
N lbld., ha1.125.
17

12. Pendelegasian wewenang harus berdasarkan job description
karyawan
13. Diferensiasi, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi harus baik
14. Organisasi harus luwes dan fleKibel
15. Organisasi harus mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga
Walaupun ciri-ciri di atas belum dapat dikatakan sempurna dan mampu
men ga komod i r sel uruh kara Keristik berbaga i jen is orga n isasi, na mu n
beberapa ciri dapat digunakan dalam melakukan pengkajian terhadap
organisasi Kejakaan. Apakah organisasi Kejaksaan saat ini telah
memenuhi ciri suatu organisasircng baikdan efeKif, ataukah sebaliknya.
Penilaian terhadap organisasi kejaksaan perlu dilakukan mengingat
peran penting dan tanggung jawab besar yang diemban organisasi
Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia.
Sebagai langkah awal perlu dikaji lebih lanjut apa yang menjadi tujuan
dari organisasi KejaKaan. Pada prinsipnya tujuan dari Kejaksaan
sebagai suatu organisasi dapat kita lihat dalam visi dan misi Kejaksaan
Republik Indonesia.
Visi dari Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Perencanaan
Stratejik tah un 2005 adalah :21
"Mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang
melaksanakan tugasnya secara independen dengan
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Negara
H u kum berdasarkan Pancasila.'
Sedangkan Misi dari KejaKaan adalah:
1. Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan
hukum
2. Optimalisasi pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan
penuntasan pelanggaran HAM
21
Instruksi Jaksa Agung Nomor: INS-002/AP.AlLl2005 tentang Perencanaan
Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2005.
18

3. Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan
penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan,
kesusilaan, kesopanan, dengan memperhatikan rasa keadilan
dan nilai-n i la i kema nusiaa n da lam masya ra kat.
Lebih lanjutTujuan Pembangunan Hukum yang ingin dicapaioleh misi
Kejaksaan di atas adalah (Rencana Kerja Pembangunan Kejaksaan RI
tahun 2005):2
1. Terciptanya lembaga Kejaksaan yang independen dan penataan
kembali susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan;
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan didukung
integritas rnoralyang tinggi, sehingga akuntabel dan transparan
i dalam pelakanaan tugas;
' 3. Meningkatkan peran Kejaksaan sebagai salah satu aparatur
penegak hukum dalam mewujudkan sistem hukum yang
aspiratif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
4. Meningkatkan operasional penegakan hukum khususnya pada
pemberantasan KKN dan pelanggaran HAM;
5. Meningkatkan pengembalian kekayaan negara dalam kasus
- KIC,|;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat termasuk
penyelenggara negara.
Visi pada prinsipnya merupakan cita-cita ke arah mana suatu organisasi
harus digerakkan atau dibawa. Visi suatu organisasi harus dinyatakan
secara jelas dan diinternalisasikan kepada seluruh anggota organisasi
sehingga perilaku mereka baiksecara individu atau secara bersama-
sama mengarah pada perwujudan visi organisasi tersebut.z3
u Abdul Rahman Saleh, S.H., M.H. (laksa Agung N), Penegakan Hukum
Sebagai Komponen Integral Pembangunan Nasional, diambil dari <http://
www.komlsihukum.go.idlnewsletter.php?act=detil&id=115> yang disarikan dari
Naskah berJudul "Penlngkatan Peranan Penegak Hukum sebagai WuJud Pelayanan
kepada Pencari Keadllani yang disampaikan pada Semlnar dengan tema:
"Pencegahan dan Pembennhsan Korupsi secan Sistematiki di Jakart+ 11 April
2005.
E Sunarnot Mengkaji Ulang Kelembagaan Kejal<saan Republik Indonesia.
Makalah disampaikan pada Dengar Pendapat Publik Pembaruan Kejakasaan yang
diselenggarakan oleh KHN dan Kejaksaan Agung RI di Hotel Sahid Jakarta pada 24
Juni 2003, hal.3.
19

Selanjutnya misi suatu organisasi secara teoritis dapat digambarkan
sebagaisebuah pernyataan umum yang merumuskan tujuan intiatau
falsafah dasar organisasi. Misi adalah sebuah pernyataan atas "Mengapa
suatu organisasi ada?". Pada umumnya sebuah pernyataan misi
organisasi mencakup unsur-unsur customer atau masyarakat yang
dilayani, produk atau jasa, teknologi, area, pegawai, citra umum, dan
falsafah dasar dari organisasi tersebut. Pernyataan misi yang efeKif
harus mempunyai ciri-ciri antara lain: menyatakan tujuan dasar
organisasi, mengkomun ikasi kan visi, batas-batas yang jelas sehingga
terfokus, memiliki makna yang jelas bagi setiap orang, memberikan
petunjuk dalam pengambilan keputusan, mengandung petunjuk nilai-
n ila i orga n isasi serta mencermi n ka n ka raKer orga nisasi.2a
Visi dan misi Kejaksaan sebagai institusi publik yang memberikan
pelayanan di bidang hukum dan peradilan bagi masyarakat harus pula
mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini secara
umum sebenarnya telah tergambar dalam Tujuan Pembangunan Hukum
yang ingin dicapai KejaKaan pada Rencana Kerja Pembangunan
Kejaksaan RI tahun 2005. Namun dalam praKeknya asas akuntabilitas,
transpa ransi dan pa rtisipasi masya rakat bel um berjalan seperti yang
diharapkan. Beberapa sistem yang dijalankan dalam organisasi
Kejaksaan seperti sistem pengawasan, sistem pembinaan karir dan
sistem rekrutmen belum secara maksimal menerapkan asas-asas
tersebut.
Visi dan misi Kejaksaan juga harus dipahami oleh seluruh pegawai
Kejaksaan baik di tingkat pimpinan maupun pelaKana di pusat dan
daerah. Apabila tidak ada suatu pemahaman yang sama terhadap hal
tersebut maka hampir dapat dipastikan kinerja organisasi tidak dapat
berjalan optimal, hal ini mengingat seluruh pegawai Kejaksaan
merupakan motor penggerak terpenting dalam organisasi. Harus
terdapat kesepakatan khususnya dari segenap pimpinan satuan
organisasi untuk menjalankan tugasnya menuju terwujudnya visi dan
misi tersebut. Para pimpinan satuan organisasi merupakan garda
terdepan dalam mewujudkan visi sefta misi Kejaksaan ini. Tindakan
1993.
20
24 fbid, Seperti yang dikutip Sunarno pada Cushaway dan Lodge tahun

para pejabat.yang mencerminkan ni la i-n i lai orga nisasi dihara pka n da pat
menjadi contoh bagi seluruh pegawai dalam organisasi.
A.2. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI
1) Kedudukan Kejaksaan RI Dari Masa ke Masa
Kejaksaan sebagai suatu organisasi berawal pada peftengahan
abad 19 sewaKu pemerintahan jajahan Belanda mengundangkan
l.R. (Indlandxh Reglemen4 atau "Reglemen Bumi Putera') yang
antara lain mengatur hukum acara pidana. Pada masa ini juga
berlaku ketentuan yang disebutR.O. (Reglement op de Rechterlijke
Organisatie en Het Beleid DerJustitie) yang merumuskan adanya
Badan Penuntut Umum pada Pengadilan Bumi Putera maupun
Pengadilan Golongan Eropa di Hindia Belanda.2s Penuntut umum
(Magistraafl dalam Pengadilan masa ini berasal dari kalangan
Belanda yaitu para Resident alau Asisten Resident di tingkat
ka bu paten.26 Magistra atmembawa h i bebera pa Ja ksa ya n g berasal
dari bumiputera yang disebut ajunct magistraaflPembantu Jaksa
Penuntut Umum.
Pada masa pendudukan Jepang akhirnya JaKa dan Kejaksaan
Indonesia menggantikan para Magistnat lPenuntut Umum Belanda
(Officieren Van Justitie) dan Badan Penuntut Umumnya (Openbaar
MinisteriQ. Pada masa ini dibentuk Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tinggi serta Mahkamah Agung, dimana dalam lingkup pengadilan
tersebut masing-masing dibentuk Kejaksaan Pengadilan Negeri,
Kejalaaa n Pengadilan Tin ggi da n Keja laaa n pada Mahlo ma h Agu n9.27
Jaksa kemudian memiliki wewenang penuh dalam menjalankan tugas
penyid ikan, penunfutan, pelaksa naan pufu san pengadi lan.
' Pada masa pemerintahan Republik Indonesia, Kejaksaan yang
awalnya berada di bawah Departemen Dalam Negeri, pindah
Surachman R.M dan Andi Hamzah,
dan Kedudqkannyat Cet,t, (PT Sinar grafika;
25 lbid.
27
lbid,
Jaksa di Berbagai Negara: Peranan
Jakarta, 1996), hal 3Q.
27

kedalam Departemen Kehakiman.28 Selanjutnya berdasarkan
Peraturan Pemerintah tanggal 10 Oktober 1945 No.2, Jaksa
menjalankan fungsi sebagai penuntut umum di Pengadilan Negeri.
Seiring dengan diberlakukannya UU No. 15 tahun 1951 tentang
Ketentu a n -ketentua n Po kok Keja Kaa n, ma ka ked u d u ka n Keja ksaa n
lebih ditegaskan kembali. Pasal 1 undang-undang inimenetapkan
bahwa Kejaksaan RI adalah alat negara penegak hukum yang
utamanya beftugas sebagai penuntut umum. Kejaksaan kemudian
menjadi satu depa rtemen tersend iri den ga n d i kepalai oleh seora ng
MenteriJaksa Agung.2e
Undang-undang No. 15 tahun 1951 kemudian digantikan dengan
UU No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI yang disahkan pada
tanggal 22 )uli 1991. Baik pada masa pemerintahan rezim orde
baru maupun orde lama, Kejaksaan kemudian lebih banyak menjadi
"alat pemerintah" dibandingkan "alat negara". Kejaksaan tidak
ma mpu beftinda k independen.
. Serupa dengan perkembangan organisasi Kejaksaan di Indonesia,
KeiaKaanI Pub lic Prosecu to r Office d i Tha i I a n d me ru pa ka n s uatu
departemen yang disebut departemen Kejaksaan dan merupakan
bag ian dari Min istryorl ustice/Depa rtemen Keha kima n. Na mu n pada
tahun L922, departemen ini dipindahkan menjadi bagian dari
Depaftemen Dalam Negeridan akhirnya ditahun 1991 memisahkan
diri menjadi lembaga independen yang beftanggung jawab secara
langsung pada Perdana Menteri. Pada saat yang bersamaan nama
depa ftemen d i ru ba h menjadi Ofrce of Th e Attomey @nenllKa ntor
Jaksa Agung. Salah satu alasan utama dariperubahan iniadalah
untuk menjamin keadilan dan menghindarkan adanya pengaruh
politik yang menganggu jalannya fungsi penuntutan oleh
Kejaksaan.30
28 lbid,hal.69,
ze Lihat Pasal 5 Undang-undang No.15 tahun 1961.
rHasil Studi Banding ke Kejakaan Agung Thailand (The Attorney Genenl
Office ofThailandl pada tanggal 1-3 Agustus 2005.
22

Saat ini The Office of Attorney General (OAG) memiliki status
sebagai lembaga independen namun harus memberikan laporan
pada Menteri Kehakiman. Menteri Kehakiman dalam hal ini
menjalankan fungsi pengawasan terbatas pada bidang administrasi
dan bukan kewenangan penanganan perkara yang dijalankan oleh
Jaksa/Penuntut Umum.
Sebagai bahan perbandingan, Kejaksaan di Filipina yaitu National
Prosecution Seruice(NPS) merupakan bagian dari Departement of
Justice (DoJ). Kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung
(Attorney Generall yang juga merupakan Secretary of Justice
(Menteri Hukum) dan ketua DoJ sekaligus.3l Hal ini berbeda dengan
Kejaksaan Republik Indonesia dan Kejaksaan di Thailand yang
organ isasinya terpisa h da ri Departemen H u ku m.
2) Kedudukan Kejaksaan RI berdasarkan Undang-undang No.
16 tahun 2004 tentang Kejaksaan
Saat ini kedudukan Kejaksaan Republik Indonsia diatur dalam UU
No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Undang-undang baru
pengganti UU No. 5 tahun 1991 ini menetapkan bahwa Kejaksaan
merupakan lem baga pemeri nta ha n ya n g mela Ka na kan kekuasaa n
" negaia di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan
undang-undsng.az'6"Ordukan Kejaksaan dalam UU No. 15 tahun
2OO4 tidak mengalami perubahan dari apa yang ditetapkan oleh
UU No. s tahun i99t.
Pengaturan tentang Kejaksaan yang baru hanya menambahkan kata
"serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang" dan
3r Lihat Administrative Codq Book lV - The Erecutive Branch, Title III -
Justice, Chapter 2 - Department Proper, Section 5 - 9.
a Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2004. Berdasqrkan uraian
di atas maka dapat disimpulkan bahwa, baik pada masa Pemerintihan Jajahan
Belanda, Pemerintahan lepang, serta masa Pemerintahan RI sampai saat ini, Jaksa
dan Kejaksaan memiliki fungsi utama di bidang Penuntutan. Kedudukan Kejaksaan
tetap berada dalam lingkup kewenangan eksekutif. Baik ketika Kejaksaan berada di
bawah kekuasaan Kepala Karesidenan, Bupati, asisten Residentt hingga menjadi
departemen dan sekarang sebagai lembaga pemerintahan tersendiri.
23

penekanan bahwa kewenangan yang diemban Kejaksaan tersebut
dilakukan secara merdeka, KejaKaan dalam melaksanakan fungsi,
tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.B
Permasalahan mengenai independensi Kejaksaan RI oleh banyak
pihak disinyalir terkait dengan kedudukannya sebagai bagian dari
kekuasaan eksekutif dan sebagai anggota kabinet yang diangkat
dan diberhentikan Presiden. Pengaruh dari lembaga kepresidenan
atas penyusunan kebijakan penuntutan KejaKaan RI dianggap
sebagaisalah satu penyebab kurang optimalnya kinerja Kejaksaan
sendiri dalam menangani berbagai perkara yang kontroversialsaat
ini.
Undang-undang pada hakekatnya telah menegaskan bahwa Jaksa
Agung sebagai pimpinan Kejaksaan dapat sepenu h nya merumuska n
dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk
keberhasilan penuntuta n.? Implementasi ketentuan in ilah ya ng ki ni
dinantikan oleh masyarakat luas.
Berdasa rka n wawa ncara na rasumber di Tha ila nd3s, permasa la ha n
yang sama juga dihadapi oleh Kejaksaan di Thailand. Sebagai
lembaga yang berada di bawah Perdana Menteri, independensi
dan imparsialitas lembaga Kejaksaan merupakan suatu tantangan
berat yang masih diperjuangkan. Terlebih lagi atas proses
penuntutan perkara yang terkait erat dengan pan peiabat elaekutif/
pemerintahan atau peikara dimana anggota kabinet diduga terlibat
d i da lamnya. Pena n ga nan perka ra-perkara tersebut sa rat den ga n
tekanan dan intervensi dari berbagai pihak khususnya dari
pemerintah.
Kebera nia n Keja ksaan da lam melaku ka n penan ga nan kasus-kasus
korupsi yang terkait dengan para pejabat di daerah dan nasional,
3 Penjelasan Pasal 2 UU No. 16 tahun 2004.
t4 lbid.
s Wawancara dilakukan dengan narasumber Pritiporn Natipodhi (Senior
*pert Public ProsecutoA Department of the Public Prosecutor Commisison) dan
Kittisak Kittisimanont (Senior Expert Public Prosecutof) pada tanggal 2 Agustus
2005.
24

maupun para pengusaha yang disinyalir "dekat" dengan
pemerintahan adalah batu ujian bagi Kejaksaan. Kejaksaan harus
dapat membuKikan pada masyarakat luas bahwa institusi beserta
segenap personilnya mampu melaksanakan fungsi, tugas dan
wewena ngnya sesuai amanat undang-u ndang secara independen,
bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun, termasuk
; merdeka dari pengaruh kekuasaan pemerintah.
Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud uraian di
atas, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI (dengan daerah
h u ku mnya mel i puti wilayah kekuasaa n nega ra Repu bl i k Indonesia),
KejaKaan tinggi yang berkedudukan di ibukota provinsi (daerah
. hukumnya meliputi wilayah provinsi), serta Kejaksaan negeri
daera h ka bupaten/kota ).3s
.A.3.
Tugas, Wewenang dan Fungsi Kejaksaan RI
Seperti yang telah diuraikan pada bagian awal penelitian, maka
Kejaksaan memilikitugas dan wewenang utama di bidang penuntutan.
Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai pemegang kekuasaan
negara dalam bidang penuntutan, Kejaksaan memilikitugas, fungsi
dan wewenang yang sangat luas meliputi bidang hukum pidana, perdata
dan tata usaha negara35. Secara ringkas maka tugas, fungsi dan
wewena ng Kejaksaa n mencakup :
a. Penuntut umum;
b. Penyidik tindak pidana tertentu;
c. Mewakili negara/pemerintah dalam perkara perdata dan tata
usaha negara;
d. Memberi pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah;
e. Mewakili kepentingan umum.
Selain itu, KejaKaan juga memiliki tugas dan wewenang lain yang
diberikan oleh undang-undang. Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan
tersebut adalah sebagai berikut:
3s Lihat Pasal 2 ayat (2) jo ayat (3) UU No. 15 tahun 2004
35 Lihat Pasal 30 UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.
25

a. KejaKaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan
seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau
tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu
berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat
membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.3T
b. Tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.38
c. Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum
dan keadilan sefta badan negara atau instansi lainnya.3e
d. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada
instansi pemerintah lainnya.4
Kejaksaan dan Jaksa dituntut untuk dapat melakukan seluruh tugas
dan wewenangnya yang luas ini dengan sangat baik. Jaksa harus
beftindak berdasarkan hukum, baik itu Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang. Jaksa dalam menjalankan profesinya
juga harus mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan,
kesusilaan, sefta wajib menggalidan menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan, yang hidup dalam masyarakat. Sebagai salah satu
profesi hukum maka Jaksa harus selalu menjaga kehormatan dan
ma rta bat profesinya.4l
B Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Re p u b I i k
Indonesia
Dengan disairkannya Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang
Kejaksaan maka sudah sepatutnya kemudian berbagai peraturan
pelaksana dari undang-undang tercebut khususnya pengaturan lebih
lanjut mengenai organisasi dan tata kerja dari. Kejaksaan RI
, Pasal 31 UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik lndonesia.
r Pasal 32 UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
s Pasal 33 UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
s Pasal 34 UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.Republik Indonesia.
41 Standar Minimum Profesi laksa, Komisi Hukum Nasional, Masyarakat
Pemantau Peradilan Indonesia, dan Kejaksaan Agung, Pembaharuan KeJel<saan :
Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa, (Jakarta : 2004) hal. 85.
26

diperbaharui..Namun sampaisaat ini berbagai peraturan pelaksana di
internal Kejaksaan masih menggunakan peraturan lama yang
lberpedoman pada Undang-undang No. 5tahun 1991.
Peraturan-peraturan internal Kejaksaan tentang organisasi dan tata
kerja Kejaksaan yang saat ini digunakan antara lain adalah:
i t. Keputusan Presiden Nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-115tJ.AttOt7999
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KejaKaan RI;
3. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: YCP-225|NJ.A/2000tentang
. Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia
., Nomor:KEP-115P.A/10/1999tentangSusunanOrganisasidan
Tata Kerja Kejaksaan RI;
4. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558P.A/2003 tentang
Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor KEP-2251 AlJ.Al05l2000 tentang Perubahan atas
Keputusan Jaksa Agung Republiklndonesia Nomor: KEP-I15/
. J.A/101t999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
KejaKaan RI mengenai kedudukan Kejaksaan RI.
Pasal 5 Undang-undang No. 16 tahun 2004 mengatur bahwa susunan
Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, KejaKaan Tinggi dan
Kejaksaan Negeri. Susunan organisasi dan tata kerja KejaKaan
selanjutnya ditetapkan oleh Presiden atas usulJaksa Agung.42 Hal ini
berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun
1991 yang tidak menyebutkan adanya usulan Jaksa Agung atas
penetapan susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan. Selain itu
Undang-undang No. 5 tahun 1991 langsung menyebutkan bentuk
peraturan Keputusan Presiden sebagai dasar pembentukan susunan
organisasi dan tata kerja Kejaksaan 43,
sedangkan UU No.16 tahun 2004
titlak menetapkan hal tercebut.
a2 Pasal 6 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004.
13 Lihat Pasal 6 ayat (1) UU No. 5 tahun 1991.
27

Penegasan adanya usulan Jaksa Agung terhadap penetapan susunan
organisasi dan tata kerja Kejaksaan merupakan halyang sangat penting
dalam menciptakan organisasi Kejaksaan yang profesional dan
independen. Usulan Jaksa Agung memegang peranan menentukan atas
arah kebijakan yang akan diterapkan Kejaksaan dalam mengelola
organ isasinya.aa Penyusunan organ isasi Kejaksaan yang berpedoma n
pada Undang-undang No. 16tahun 2004 nantinya harus disesuaikan
dengan kebutuhan organisasi.as Perencanaan pembentukannya jangan
hanya didasarkan pada kebutuhan sesaat namun harus melihat pada
kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang lembaga
Keja ksaan seca ra menyeluruh.
Sebagai contoh mengenai ketentuan Pasal 7 Undang-undang No. 16
tahun 2004 dan penjelasannya menyebutkan bahwa pembentukan
Cabang Kejaksaan Negeri dapatdilakukan dalam hal tertentu antara
lain dalam rangka percepatan layanan hukum kepada masyarakat,
wilayah hukum Kejaksaan Negeri yang luas, kondisi geografis dan
demografis, atau intensitas layanan tugas yang tinggisehingga perlu
dibentuksuatu Gbang Kejakaan Negeri. FaKor-faKor inilah yang harus
diperhatikan dalam pembentukan Cabang Kejaksaan Negeri ke
depannya.
Ketentuan yang rinci seperti initidak diatur dalam pembentukan struktur
organisasi di Kejakaan Agung, Kejaksaan Tinggi maupun KejaKaan
Negeri.46 StruKur Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk
{ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi dan
Tata Laksana Kejaksaan Agung N pada tanggal 17 OKober 2005 diketahui bahwa
tahapan penyusunan struldur organisasi Kejaksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan
Agung diawali dengan analisis struktur masing-masing bidang (misl: Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Umum Pampidum melakukan analisis struktur pidum pada tingkat
pusat hingga daerah) kemudian diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan
(Jambin) yang selanjutnya akan dibahas secara bersama dalam raPat Pimpinan
(seluruh Jaksa Agung Muda/JAM) bersama dengan Jambin. Selanjutnya hasil raPat
pimpinan dan struktur organisasi Kejaksaan yang akan diajukan diserahkan kepada
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk mendapatkan Persetujuan.
as Pada prinsipnya suatu tipe organisasi dan strukturnya harus sesuai
dengan kebutuhan organisasi.
46 Lihat pasal 5 jo pasal 4 jo pasal 5 UU No. 16 tahun 2004.
28

'' 4
dengan Keputusan Presiden atas usulJaksa Agung di wilayah ibukota
provinsi dan wilayah kabupaten/kota.4i
Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1991 setanjutnya mengatur
bahwa susunan Organisasi Kejaksaan pada das'arnya sama dengan
susunan organisasi pemerintahan lainnya yang terdiri dari unsur
pimpinan, pembantu pimpinan, pelaksana operasional dan pengawasan.
Unsur yang membedakannya hanya ciri khusus dalam tugas dan
wewenang Kejaksaan. Melihat ketentuan initentunya bukan menjadi
hal yang mengejutkan jika kemudian struktur organisasi Kejaksaan
men gi kuti sta nda r u mu m suatu depaftemen/kementeria n.48
Apabila kita kaji ketentuan dalam UU No. 16Tahun 2004 maka dapat
disimpulkan bahwa rumusan susunan organisasi Kejaksaan berdasarkan
ketentuan Undang-undang initidak banyak berubah dari rumusan UU
No. 5 tahun 1991.4e Pertanyaannya kemudian adalah apakah susunan
organisasidan pengorganisasian Kejaksaan yang saat ini berpedoman
pada standar umum departemen tersebut telah mengakomodir ciri dan
ka raKeristik khusus Kejaksaan.
Dalam praKeknya terdapat beberapa kendala dengan adanya ketentuan
di atas. StruKuraparat pengawasan intenalditinglot Kejaksaan Negeri
Tipe A misalnya, saat ini hanya dijabat oleh satu orang pemeriksa.
Dalam hasil wawancara dengan beberapa narasumber internal
Kejaksaan diketahui bahwa awalnya terdapat lebih dari 1 pemeriksa
pada tingkat Kejaksaan Negeri. Namun terdapat kebijakan dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) yang
menetapkan bahwa struktur pengawasan pada semua lembaga
pemerintahan ditinglot kotamadya/lobupaten cukup diisioleh 1 orang
saja, seh ingga Kejaksaa npun mela kuka n perubahan.
47 lbid., Pasal 4 ayat (2), (3).
48 Lihat pendapat Suhadibroto dalam makalah disampaikan pada Diskusi
Panel dengan Tema"Membedah Visi Capres dan Cawapres: Penegakan Hukum dan
Anh Pembaharuan Kejakaan RI', yang diselenggarakan oleh KRHN, FORWAKA,
DPC IKADIN, AAI DKI Jakarta, di Hotel Mandarin, Jakarta 14 September 2004.
1e Lihat Pasal 18 ayat (3), (4) jo Pasal 26 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2). (3),
(4). Struktur Organisasi Kejakaan pada intinya terdiri dari unsur pimpinan, unsur
pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.
29

Pada satu sisi kebijakan di atas merupakan konsekuensi logis kebijakan
yang harus diterapkan oleh Kejaksaan dalam kedudukannya sebagai
salah satu lembaga pemerintahan. Namun disisi lain kebijakan tersebut
tidak selamanya sejalan dengan kebutuhan KejaKaan atas jumlah
penEawas yang lebih banyak di tingkat Kejaksaan Negeri. Hal ini
mengingat lingkup kewenangan yang diemban Bara pengawas yang
luas meliputi pemeriksaan di lingkup wilayah Kejaksaan Negeri serta
Cabang-cabang Kejaksaan Negeri di bawahnya., Perlu digarisbawahi
bahwa Kejaksaan pada hakekatnya bukanlah lembaga pemerintahan
biasa mengingat ruang lingkup kewenangannya dalam proses peradilan
yang juga berada di wilayah kekuasaan kehakiman.
Lebih lanjut perlu dipertimbangkan bahwa fleksibilitas struktur
organisasi dan tata kerja disesuaikan dengan perubahan situasi,
tuntutan operasional dan kondisi yang dihadapi organisasi Kejaksaan.
Keleluasaan Jaksa Agung dalam menyusun susunan organisasi dan
tata kerja Kejaksaan yang spesifik serta tidak harus mengikuti lembaga
pemerintahan pada umumnya merupakan kewenangan Jaksa Agung
berlandaskan hukum.
B.1. Susunan Organisasi dan Tugas, Wewenang serta Fungsi
Kejaksaan Agung RI
Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia
dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik
Indonesia.s0 Seperti yang telah dibahas dalam bagian awal maka
diketahui bahwa susunan organisasi dan tata kerja Kejakaan termasuk
struktu r orga n isasi Keja ksaa n Ag u n g RI d i bentuk berdasarkan suatu
Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden ttyang secrra garis besar
terdiridari:s2
e Pasal 4 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004.
5r Pasal 6 UU No. 15 tahun 2004.
a Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan jo Keputusan
Presiden No. 85 tahun 1999 jo Kepja 115 tahun 2000.
30

1) Iaksa Agung
Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi
Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan
wewenang Kejaksaan serta merupakan pimpinan dan penanggung
jawab tedinggi dalam bidang penuntutan.s3 Jaksa Agung merupakan
pejabat negarasa yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 55
dan beftanggung jawab kepada Presiden.s5
Secara khusus tugas dan wewenang Jaksa Agung sebagai pimpinan
Kejaksaan berdasarkan Undang-undang No. 16tahun 2004adalah: s7
1. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum
dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang
kejaksaan;
2. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh
undang-undang;
3. mengesampingkan perkara demi kepentingan umumss sebagai
pelaksanaan asas opoftunitas yang hanya dapat dilakukan
. setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan
kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah
tersebut.
$ Pasal 18 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004jo Penjelasan Pasal 18 ayat (1).
Tugas dan wewenang lGjaksaan sendiri diatur dalam Pasal 30-34 UU No. 15 Tahun
2004. Untuk uraian lengkapnya lihat bagian A.3. hasil penelitian ini pada halaman
24-25.
s Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf k Undang-undang No. 43 tahun
1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok-
pokok Kepegawaian dapat disimpulkan bahwa Jaksa Agung termasuk pejabat negara
lain yang ditentukan oleh Undang-undang dalam hal ini Undang-undang No. 16
tahun 2004 tentang Kejaksaan. .
ss Pasal 19 UU No. 16 tahun 2004.
s5 Lihat Penjelasan Umum angka 4 Jo Pasal 37 UU No. 16 tahun 2004.
Laporan pertanggungjawaban Jaksa Agung disampaikan kepada Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Laporan pertanggungjawaban
yang disampaikan kepada DPR dilakukan melalui rapat kerja.
t Pasal 35, 35 dan 37 UU No. 16 tahun 2004.
s8
Yang di maksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa
dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.
31

mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada
Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata
usaha negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada
Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau
keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena
keterl i bata nnya da la m perka ra pidana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk
berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam
negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan
perawatan di luar negeri. 5e
Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang
dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan
hukum dan hati nurani.
2) Wakil laksa Agung
Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) undang-undang No. 16 tahun 2004
WakilJaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan bersama
Jaka Agung. Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden atas usul Jaksa Agung dan bertanggung jawab kepada Jaksa
Agung.60 Selanjutnya yang dimaksud dengan "kesatuan unsur
pimpinanf'dalam Penjelasan pasal 18 ayat (3) diaftikan sebagai wujud
keterpaduan dan kebersamaan antara Jaka Agung dan WakilJaksa
Agung dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa
Agung.
se lzin secara tertulls untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam
negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung,
sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri
hanya diberikan oleh Jaksa Agung. Izin tersebutjuga harus berdasarkan rekomendasi
dokter dan Juga ada jaminan tersangka atau terdakwa atau keluarganya berupa
uang seJumlah kerugian negara yang diduga dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.
Apabila tersangka atau terdalova tidak kembali tanpa alasan yang sah dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun, uang jaminan tersebut menjadi milik negara. Pelaksanaannya
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
60 Pasal 23 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 15 tahun 2004.
32
5.
6.

Sayangnya Undang-undang No. 16 tahun 2004 selanjutnya tidak
. mengatur secara rinci mengenai tugas dan wewenang apa saja yang
i dijalankan oleh seorang wakilJaksa Agung kaitannya sebagai kesatuan
unsur pimpinan bersama dengan Jaksa Agung. Dalam penjelasan
Pasal 23 ayat (1) misalnya hanya disebutkan bahwa adanya jabatan
. WakilJaksa Agung akan sangat membantu Jaksa Agung khususnya
i dalam pembinaan administrasi sehari-hari dan segi-segi teknis
operasional lainnya. Tida k jelas kegiatan pembinaan ad ministrasi dan
teknis operasional seperti apa yang kemudian menjadi tugas dan
wewenang dari Wakil Jaksa Agung.
Ketentuan mengenai WakilJaksa Agung dalam Undang-undang No.
I 16 tahun 2004 selanjutnya hanya menjelaskan mengenai kriteria atau'' persyaratan untuk dapat menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung,
ketentuan pengangkatan, pemberhentian hormat dan tidak hormat
serta pertanggungjawaban tugas dan wewenang yang dilakukan oleh
struKur WakilJalaa Agung.51 Ketentuan ini tidak jauh berbeda dengan
apa yang diatur dalam Undang-undang Kejaksaan yang lama (UU No.
5 tahun 1991). Perbedaan diantara keduanya hanya terletak pada
ketentuan mengenai pemberhentia dengan hormat Wakil Jaksa Agur,!g.
Dalam Pasal 21 ayat (4) UU No. 5 tahun 1991 disebutkan bahwa Wakil
JaKa Agung diberhentikan dengan hormat apabila telah berumur 50
tahun dan tidak cakap melakukan tugasnya, sedangkan dalam UU
No. 16 tahun 2004 tidak diatur mengenai batasan ini.
Pasal 23 ayat (4) Undang-undang No. 15 tahun 2004 mengatur bahwa
WakilJalsa Agung dan Jaksa Agung Muda diberhentikan dengan hormat
dari jabatannya karena:
a. meninggaldunia;
b. permintaan sendiri;
c. sakit jasmani atau rohaniterus menerus;
d. berakhir masa jabatannya;
51 Lihat ketentuan pada Pasal 23 Jo Pasal 24 Jo Pasal 25 UU No. 16 tahun
2004.
33

e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal2l mengenai larangan rangkap jabatan.62
Apabila kita lihat ketentuan dalam Keppres No. 85 tahun 1999 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang
mengacu pada Undang-undang Kejaksaan yang lama (Undang-undang
No. 5 tahun 1991), maka Wakil Jaksa Agung mempunyai tugas dan
wewenang:53
a. membantu Jaksa Agung dalam membina dan mengembangkan
organisasi, administrasi sehari-hari serta tugas-tugas teknis
operasional lainnya agar berdaya guna dan berhasil guna;
b. membantu Jalaa Agung dalam mengkoordinasikan pelaksanaan
tugas, wewenang, dan fungsi para JaKa Agung Muda, Pusat
dan Kejaksaan di daerah;
c. mewakili Jaksa Agung dalam halJaksa Agung berhalangan;
d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjukJaksa
Agung.
Berdasarkan uraian Keputusan Presiden di atas, peran Wakil JaKa
Agung masih belum terlihat jelas dan rinci. Tugas dan wewenang
seperti apakah yang termasuk melakukan pembinaan dan
pengembangan organisasi. Mengingat tugas ini merupakan salah satu
tugas pokokdan fungsi Jaksa Agung Muda Pembinaan yang beftanggung
jawab secara langsung pada Jaksa Agung.
52Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi:
a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan
perundang-undangan;
b. advokat;
c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara
yang sedang diperiksa olehnya;
d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah,
atau badan usaha swastal
e. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah; arbiter,
badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
f. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-
undangl
g. atau pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-
undang.
a Pasal 6 Keputusan Jaksa Agung No. KEP: ttslJ.Nl0lL999 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
34

Apakah dengan ketentuan ini secara tidak langsung tersirat adanya
pembagian tanggung jawab antara tanggung jawab koordinasi
4 kewenangan teknis yang berada pada Jaksa Agung, dengan tanggungj
jawab atas koordinasi kewenangan non teknis (pembinaan dan
pengembangan organisasi) berada di bawah WakilJaksa Agung sebagai
kesatuan unsur pimpinan. Namun dalam pasal tersebut ternyata Wakil
, JaKa Agung juga diberikan wewenang untuk membantu Jaksa Agung
'dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional serta
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi para
Jaksa Agung Muda, Pusat dan Kejaksaan di daerah dimana merupakan
tanggung jawab yang bersifat teknis.
,Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-1154.A/10/1999 tentang
-isusunan Organisasi dan Tata lGrja Kejaksaan RI juga tidak menjelaskan
lebih lanjut mengenai struktur Wakil Jaksa Agung karena lebih
memfokuskan pada strukturJaksa Agung Muda, kelengkapan organisasi
dan struktur Kejaksaan di daerah. Dikhawatirkan peranan WakilJaksa
Agung kemudian sepenuhnya diserahkan pada kebijakan dan "kebaikan
hati"dariJaksa Agung sehingga semakin mengaburkan perannya dalam
organisasi, yaitu sebagai bagian dari kesatuan pimpinan Kejaksaan.
Sehingga perlu disusun pembagian tugas, wewenang dan fungsiyang
lebih rinci bagi Wakil Jaksa Agung dalam Peraturan presiden yang
nantinya akan menggantikan Keputusan Presiden No. S6Tahun 1999
mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
3) JaksaAgung Muda
Dalam struktur organisasi Kejaksaan Agung R[, Jaksa Agung Muda
merupakan unsur pembanfu pimpinan* yang diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden atas usulJaKa Agung.6s Jaksa Agung Muda adalah Jaksa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang berpengalaman sebagai
Kepala Kejaksaan Tinggi atau jabatan yang dipersamakan dengan
. t Pasal 18 ayat (4) UU No. 15 tahun 2004 jo Pasal 4 KEPPRES No. 86
tahun 1999.
5s Pasal 24 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004.
35

jabatan lGpala Kejaksaan Tinggi.55 Jaksa Agung Muda juga dapat
diangkat dari luar lingkungan Kejaksaan dengan syarat mempunyai
keahlian teftentu.67
Saat ini berdasarkan Keppres No. 86 tahun 1999 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan terdapat 5 struKur Jaksa Agung
Muda di Kejaksaan yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin), Jaksa
Agung Muda Intelijen (Jamintel), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Umum (Jampidum), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
(Jampidsus), Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
(Jamdatun) dan laka Agung Muda Pengawasan (Jamwas).
Dalam masing-masing struKur Jaksa Agung Muda tersebut terdapat
kelengkapan unit organisasi yang antara lain terdiri dari: 58
a. Sekretariat
StruKur ini pada intinya bertugas menjalankan kegiatan di bidang
kesekretariatan di lingkungan masing-masing bidang (Jaksa Agung
Muda[AM). Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-115P.A/
10/1999 dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya struktur Sekretariat
di tiap JAM melaksanakan fungsi antara lain:
1. pelalsanaan penyiapan rumusan keb'rjaksanaan teknis di bidang
kesekreta riata n beru pa pem beria n bimbin ga n pembinaa n da n
pengamanan teknis;
2. pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja dalam
rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja;
3. pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan
penyajian data kegiatan;
4. pelaksanaan pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan
pelaKanaan rencana dan program kerja;
5. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
6e Pasal 24 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004.
57 Pasal 24 ayat (3) UU No. 16 tahun 2004.
58 Pasal 25 Keppres No. 85 tahun 1999.
35

5. pelaKanaaan peningkatan kemampuan, keterampilan, disiplin
* dan integritas kepribadian aparatserta pelaksanaan pengamanan
I teknis atas pelaksanaan tugas, sesuai petunjukJAM.
Untuk melaksanakan fungsi kesekretariatan seperti yang diuraikan di
atas, selanjutnya dilakukan pembagian tugas dan fungsi yang lebih
rinci lagi ke dalam struKur di bawahnya yang terdiri dari:
1) Bagian penyusunan program, laporan dan penilaian, yang
membawahi:
a. subbagian penyusunan program dan laporan.
b. subbagian pemantauan dan penilaian.
2) Bagian Tata usaha
a. subbagian tata persuratan dan kearsipan.
b. subbagian umum.
b. Direktorat, Biro dan Inspektur
Dalam masing-masing struktur Jaksa Agung Muda membawahi
beberapa struKur manajemen level menengah yang menjalankan
tugas, fungsisefta wewenang dari masing-masing JAM. Dalam struktur
Jaksa Agung Muda yang melaksanakan fungsi teknis (Jampidum,
Jampidsus, Jamintel, Jamdatun), struKur tersebut disebut DireKorat
dengan Direktur sebagai manajernya.
Dalam stru Kur Jampidum terdapat DireKorat Pra Pen untutan, Di rektorat
Penuntutan, Direktorat Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi.
Sedangkan dalam StruKur Jampidsus terdapat DireKorat Penyidikan,
Direktorat Penuntutan, Direktorat Upaya Hukum, Eksekusi dan
EKaminasi. Selanjutnya dalam struftur Jamintel terdapat DireKorat
Sosialdan Politik, DireKorat Ekonomidan Keuangan sefta DireKorat
Produksi dan Sarana Intelijen. Sedangkan dalam struKur Jamdatun
terdapat Direktorat Perdata, Direktorat Tata Usaha Negara dan
DireKorat Pemulihan sefta Perlindungan Hak.
Lebih lanjut pada struktur Jaksa Agung Muda yang tidak melaksanakan
fungsiteknis (Jambin dan Jamwas), maka struktur pada level di atas
disebut Biro atau Inspektur. Jambin membawahi struktur Biro
Perencanaan, Biro Umum, Biro Kepegawaian, Biro Perlengkapan dan
Biro Hukum. Sedangkan Jamwas membawahi Inspektur Kepegawaian
dan Tugas Umum, Inspektur Keuangan, Perlengkapan dan Proyek
37

pembangunan, InspeKur Intelijen, InspekturTindak Pidana Umum serb
InspekturTindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara.
Dalam struKur Direktorat selanjutnya dibantu oleh beberapa struKur
Sub DireKorat dan Seksi, sedangkan strukhrr Biro membawahi beberapa
struKur Bagian dan Sub Bagian. Lebih lanjut Struktur InspeKur
membawahi beberapa Inspektur Pembantu dan PemeriKa. Masing-
masing struktur bertanggung jawab secara hierarkis pada struKur yang
paling tinggi di masing-masing bidang. Pelaksanaan tugas dan
wewenang struKur berbeda satu sama lain tergantung bidang yang
ditanganinya, misalnya Sub Bagian Pengadaan Kepegawaian memiliki
tugas pokok dan fungsi dalam rekrutmen pegawai. Sub Bagian ini
bertanggung jawab secara langsung pada Bagian Pengembangan
Kepegawaian di Biro Kepegawaian yang merupakan bagian dariJaksa
Agung Muda Pembinaan.
c. Tenaga Pengkaji
Dalam struKur organisasi Kejaksaan Agung, Tenaga Pengkaji merupakan
Jaksa unsur pembantu yang berada dan beftanggungjawab langsung
pada Jaksa Agung Muda Bidang Teknis seperti Jaksa Agung Muda Intelijen,
JaKa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Khusus, dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
Tugas dariTenaga Pengkaji secara umum adalah melaksanakan kajian
dan berfungsi sebagai satuan tugas di bidang teknis terkait dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas penanganan perkara di bidang
pidana, perdata dan tata usaha negara sefta bidang intelijen. Tenaga
pengkaji dibantu oleh beberapa orang (3 sampai dengan 5 orang)
tenaga fungsional Jaksa dan tata usaha sesuai kebutuhan dan beban
kerja.
4) Staf Ahli
StruKur Staf Ahli merupakan salah satu struKur dalam susunan
organisasi departemen atau lembaga pemerintahan pada umumnya,
termasuk Kejaksaan. Dalam organisasi Kejaksaan, struktur ini dibentuk
untuk memenuhi kebutuhan di bidang-bidang teftentu dalam rangka
membantu pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan.
38

StruKur ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada
JaKa Agung.6e Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-I15/
' ).A11011999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
RI, jumlah staf ahli yang ada di Kejaksaan maksimal 6 orang.
StruKur Staf Ahli sebenarnya tidak diatur secara spesifik dalam Undang-
undang No. 16tahun 2004tentang Kejaksaan. Undang-undang ini hanya
mengatur mengenai Tenaga Ahli yaitu Pegawai Negeri yang tidak
menduduki jabatan fungsional Jaksa, yang diangkat dan diberhentikan
oleh Jaksa Agung menurut peraturan perundang-undanganTo untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.Tr Selain
Tenaga Ahli yang merupakan Pegawai Negeri, Undang-undang No. 15
1 tahun 2004 juga memberikan peluang diangkatnya Tenaga Ahliyang
' bukan berasal dari pegawai negeri.
Apabila kita mengkaji Pasal 495 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor:
KEP-1i5/J.A/10/1999 maka dapat disimpulkan bahwa staf ahli lebih
meru paka n ja batan struKur tetap da la m orga nisasi seda ng kan tena ga
ahli adalah pocisi non strulCuralyang diangkat berdasarkan kebutuhan
Can waKu tertor"tir.z
Pengaturan Staf Ahliyang ada dalam departemen dibagi berdasarkan
bidang-bidang tertentu. Ketentuan dalam Keppres No. 88 tahun 2003
tentang Unit Organisasi dan Eselon I Departemen misalnya
mengelompokan Staf Ahli dalam beberapa bidang diantaranya Staf
Ahli Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Pelatihan,
Staf Ahli Bidang Pemerintahan. Sayangnya dalam berbagai ketentuan
mengenaiorganisasi dan tata kerja di KejaKaan tidakdiatur lebih lanjut
mengenai pembagian bidang kerja-rnasing-masing Staf Ahliyang ada.
s Keputusan Preslden No. 86 Tbhun 1999, Pasal 26
m UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 29 ayat (1)
71 Pasal 29 ayat (2), Ibld,
2 Keputusan laksa Agung No:KEP'115[.A/10/1999 Pasal 495 (2). Kepja lni
selanjutnya Juga menyebutkan pengangkatan tenaga ahli ke dalam kelompok kerja
dalam waktu tertentu sesual kebutuhan.
39

Penyusuna'n bidang kerja ini menjadi penting agar kinerja Staf Ahli
benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi Kejaksaan. Perlu juga
disusun parameter yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
dalam menilai knerja Staf Ahli. Selain untuk menghindari kemungkinan
struktur ini hanya digunakan sebagai"tempat menunggu" sebelum masa
pensiun para Jaksa senior, namun juga agar peran struKur ahli dapat
mem beri ka n kontri busi optimal bag i kinerja organ isasi Keja ksaan.
5) StafJaksa Agung
Dalam Pasal 27 Keppre No. 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kejaksaan, diatur bahwa untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas khusus Jaksa Agung yang sifatnya memerlukan
penanganan secara tertentu dan langsung, dapat diangkat seorang
Staf Umum dan seorang Staf Khusus Jaksa Agung. Staf JaKa Agung
bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung, namun secara
administratif berada dalam lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan.
Lebih lanjut diatur dalam Pasal 48 Kepja No. 115 bahwa tugas Staf
Jaksa Agung ditentukan berdasarkan penugasan langsung oleh Jaksa
Agung.
Salah satu tugas dari Staf Umum Jaksa Agung adalah memberikan
bahan pertimbangan kepada Pimpinan Kejaksaan mengenai
penyelenggaraan tugas-tugas yang menyangkut bidang pembinaan,
dan manajemen Jaksa Agung. Sedangkan StafKhusus mempunyai tugas
memberikan bahan pertimbangan kepada Pimpinan Kejaksaan
mengenai penyelenggaraan tugas-tugas yang menyangkut bidang
fungsional Jaksa Agung.r Baik Staf Umum maupun Staf Khusus Jaksa
Agung dapat dibantu oleh beberapa JaKa yang secara administratif
berada dalam lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan.T4
6) Pusat, yang terdiridari:
Pusat merupakan unsur penunjang kegiatan Kejaksaan. Pembentukan
Pusat ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan
D fbid,, Pasal 4t!2.
71
rbid.
40

teftulis dari Menteri yang bertanggung jawab di Bidang Pendayagunaan
, Aparatur Negara.Ts Masing-masing pusat membawahi beberapa Bidang
i dan setiap Bidang dapat membawahi beberapa Subbidang sesuai
dengan kebutuhan. Saat ini terdapat 4 Pusat di Kejaksaan, yaitu:
a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan
i Pusat Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan berbagai tugas
dibidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Kejaksaan,
da la m ra ngka mela Ka na ka n peni ng katan kema mpuan profesional,
i nteg ritas kepribadia n dan disi plin nasiona I d i I i ng kungan Keja ksaa n.
b. Pusat Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)
I Pusat Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Pusat
LITBANG melaksanakan tugas di bidang penelitian, pengkajian,
pengembangan kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya
yang berkaitan dengan tugas dan wewenang sefta fungsi Kejaksaan
berdasarka n peratu ra n peru ndang-u ndangan da n kebijaksanaa n
yang ditetapkan oleh JaKa Agung.
c. Pusat Penerangan Hukum
Pusat Penerangan Hukum melaksanakan tugas dibidang
penerangan dan hubungan masyarakat seperti melaksanakan
kegiatan penyuluhan/penerangan hukum dan hubungan
masyarakat.
d. Pusat Informasi Data dan Statistik Kriminal
Pusat Informasi Data dan Statistik Kriminal melaksanakan
tugas di bidang informasi data dan statistik seperti kegiatan
pengumpulan, pengolahan dan penyajian data hukum serta kriminal
berdasa rka n peraturan perundang-undangan dan kebijaKa naa n
yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
Berdasarkan uraian struktur organisasi di atas dapat dilihat jabatan
struKuratyang saat iniada di Organisasi KejaKaan Agung Republik
Indonesia berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-115/J.A/
75 Pasal 28 Keppres No. 86 tahun 1999 tentang Susunan organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan.
4L

1 0/ 1 99 9 jo KEP -22sI Al ) . Al 05 I 2003 jo KE P- 5 s B/ Al J. A I Lzl 2003 tenta n g
i- < Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI antara lain adalah:
Rekapitulasi Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan Agung
Jabatan Bin lntel Pidum Pidsu3 Datun Was Jumlah
Jaksa Agung Muda 1 1 1 1 6
Karo/Dir/lr 6 3 3 3 J 5 23
Kasubao TU 6 3 3 3 3 18
Kabag/Kasubdirilrban 22 1'l 6 6 6 15 66
Kasu bag/Kasi/Pemeriksa 4A 33 12 12 12 30 147
Sekretariat JAM 1 1
,|
1 6
Kabag 2 2 2 2 2 2 12
Kasubag 4 4 4 4 4 4 24
Tenaga Pengkaji 1 1 1 1 5
JUMLAH 90 58 32 32 32 58 302
Pusdlkl.t Puslitbang Puspenkum Puslndeskrlm Jumlah
Kepala Pusat 1 1 1 1 4
Kabag TU 1 1 1
'| 4
Kasubag 3 3 3 2 11
Kabid 3 2 3 2 10
Kasubbid o 6 6 4 25
JUMLAH 17 13 14 10 44
#catatan: jumlah rekapitulasi tersebut belum termasuk struktur Jaksa
Agung RI, Wakil Jaksa Agung, Staf Ahli, dan Staf Jaksa Agung RI,
sehingga jumlah keseluruhan adalah 346 posisi struktur,
Dapat disimpulkan dari uraian tersebut bahwa organisasi Kejaksaan
Agung RI sangat besar dan kompleks. Pada satu sisi hal ini menjadi
lumrah mengingat hampir seluruh proses pengambilan kebijakan baik
yang bersifat teknis yudisial maupun kebijakan manajemen non teknis
tersentralisir di tingkat pusat yaitu di Kejaksaan Agung RI. Manajemen
Kepegawa ian Kejaksaan misal nya, tersentral isir pengelolaannya pada
Struktur Biro Kepegawaian diJaksa Agung Muda Pembinaan,
Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa data kepegawaian yang dikelola
oleh Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung berasaldaridata pada struKur
kepegawaian ditingkat daerah seperti Kepala Sub Bagian Kepegawaian
di Kejaksaan Negeri dan Asisten Pembinaan di Kejaksaan Tinggi, namun
42

prosedur mutasi dan promosi personil kejaksaan secara keseluruhan
U
sepenuhnya dilakukan oleh Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI.76
' Sentralisasi Kebijakan yang bersifat teknis misalnya dapat terlihat pada
fungsi struktur Sub DireKorat Keamanan, Ketertiban Umum dan Tindak
Pidana Umum lainnya pada Direktorat Prapenuntutan Jaksa Agung Muda
i Pidana Umum. Fungsi struktur ini salahsatunya melakukan
pengendalian, koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penyidikan sefta usaha peningkatan penguasaan teknis penyidikan.
Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan di tingkat daerah
pada prinsipnya tetap diawasi oleh pusat.
iBerdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sentralisasi sistem
''dalam
organisasi menjadi salahsatu penyebab luasnya lingkup
kewenangan struktur di Kejaksaan Agung dan berakibat langsung pada
luasnya struktur organisasi di tingkat Kejaksaan Agung serta jumlah
jabatan struKural di tingkat pusat.
Struktur organisasi Kejaksaan yang besar kemudian ditambah dengan
berbagai posisi atau jabatan yang sifatnya pelengkap organisasi. Hal
ini dapat dilihat darijumlah jabatan non struktural sebanyak 208 posisi
hanya untuk tingkat Kejaksaan Agung saja. Jumlah ini belum ditambah
dengan jumlah jabatan lain di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
Jumlah pegawai di Kejaksaan RI secara keseluruhan per 31 Desember
2004 saja berjumlah 18.465 pegawai dengan diproyeksikan bertambah
menjadi 27.544 di periode 2005 ini.77
Pertanyaannya kemudian apakah sebenarnya jumlah posisi struKur
yang luas di KejaKaan Agung memang perlu bagi kepentingan
organisasi. Apakah telah ada pembagian kerja yang jelas bagi tiap
pegawai sehingga kinerja menjadi efektif dan efisien sehingga tidak
ada indikasi "pengangguran terselubung".
75 Pasal 74 jo Pasal 76 jo Pasal 77 No. KEP-11i/J,AltllL999, mengenai
uraian tugas Bagian Pengembangan Kepegawaian dan Bagian Kepangkatan pada
Biro Kepegawaian.
71 Laporan Penyusunan formasi PNS Kejaksaan RI tahun Anggaran 2005
(disusun sampai dengan April 2005).
43

Selain itu perlu dirintis sejak kini pemberian tanggung jawab yang
lebih besar pada Kejaksaan di tingkat daerah, misalnya
kewenangan untuk melakukan mutasi Jaksa di wilayah KejaKaan
Tinggi, kewenangan penjatuhan sanksi atas penyimpangan perilaku
yang dilakukan oleh oknum Jaksa, dsb. Pada satu sisi upaya ini
memberikan peluang bagi daerah untuk mengelola daerahnya
dengan maksima[ dan mengurangi sentralisasi dari pusat, namun
di sisi lain dapat menimbulkan ketidakseragaman kebijakan
khususnya dalam hal pengelolaan kepegawaian. Salah satu faktor
penting dalam mengembangkan kewenangan daerah adalah
kesiapan dari personil Kejaksaan di daerah, baik dari segi
kemampuan, sarana dan prasarana serta integritas dan
profesionalismenya.
Berbeda dengan Kejaksaan di Thailand dan Indonesia yang
mengedepa nkan sentra I isasi da lam ma najemen orga n isasi nya, Fi lipi na
memberikan peluang bagi daerah untuk mengelola manajemen
kepegawaiannya sendiri khususnya dalam rekrutmen. Masing-masing
Kantor Kejaksaan daerah di Filipina (co: Regional State Prosecution
Office) dapat merekrut Jaksa dan pegawai lainnya sesuai dengan
kebutuhannya.
Walau pun beg itu sel u ruh persyarata n/kua lifi kasi pegawa i yang akan
direkrut merupakan kebijakan dari pusat. Setiap tahapan dalam
proses seleksi kemudian dilakukan di kantor Departmentof Justice
dan calon Jaksa kemudian diangkat oleh Presiden melalui surat
pengangkatan. Sayangnya setiap kantor memiliki data sendiriyang
tidak terhubung dengan kantor lain, sehingga Kantor pusat (Office
of The Chief Prosecutor) tidak mengetahui secara pasti data
rekrutmen seluruh kantor daerah. NationalCrime Information Stotem
sebagai pusat informasi Kejaksaan yang dimaksudkan untuk
menyimpan data mengenai jumlah Jaksa masih belum berjalan
dengan optimal.
Tidak meratanya penyebaran jumlah pegawai khususnya para Jaksa
sedikit banyak mengindikasikan adanya kendala dalam sistem
penempatan Jaksa khususnya di daerah. Berdasarkan beberapa
wawancara mendalam Vang dilakukan dengan Jaka dan pegawai
kejaksaan di tingkat Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di luar
Jawa, diketahui bahwa sampai saat ini daerah masih sangat
44

membutuhkan Jaksa dan banyak posisi kosong dalam struKur KejaKaan
di daerah yang belum terisi.78
t
;
Terlihatjuga rentang kendali yang sangat panjang pada setiap bidang.
Secara umum yang dimaksud dengan rentang kendali adalah jumlah
bawahan langsung yang dapat dikendalikan secara efeKif oleh seorang
i manajer, idealnya berjumlah antara 3 sampai dengan 9 orang.
Berdasa*a n gamba ra n di ta bel rekapitu lasi ja bata n stru Ku ra l, misa I nya
terlihat bahwa Jaksa Agung sebagai manajer tertinggi Kejaksaan
membawahi 11 bawahan langsung yang terdiri dari 6 Jaksa Agung
Muda,4 Kepala Pusat ditambah Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala
Kejaksaan Negeri.
'KejaKaan
Agung memiliki kurang lebih 7 lapisan manajemen dari
pimpinan tertinggi hingga ke tingkat pelaksana, padahal salah satu
piri organisasi yang baik dan efektif adalah struktur organisasi dengan
rentang kendalisetiap bagian seminimal mungkin. Sumber perintah
dan tanggung jawab harus jelas melalui jarak yang terpendek. Hal
ini dimaksudkan agar suatu pekerjaan atau tugas dapat selesai tanpa
memakan jangka waKu yang terlalu lama dan tidak melalui saluran
birokratis yang terlalu panjang. Selain itu diharapkan pemberian tugas
dari atasan pada bawahan lebih jelas dan pertanggungjawaban tugas
yang dilaksanakan atau penilaian atas bawahan lebih mudah
dilakukan.
Menarik untuk dicermati bahwa berdasarkan hasil kuesioner yang kami
dapatkan, sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa
struKur organisasi di Kejaksaan Agung terlalu luas dan memilikijabatan
atau posisi yang sangat banyak. Selanjutnya Responden memilih
7E Hal ini juga diutarakan oleh para Jaksa di daerah, Berdasarkan hasil
wawancara mendalam dengan Muh. Amin Burdang, S.H. (Asisten Pembinaan
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan), Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada
tanggal 25 Mei 2005, Wawancara dengan Kepala Kejakaan Negeri Palu tanggal 31
Mei 2005, Refli Umar, S.H. (lGsiepidum Kejari Padang), Kepala Sub Seksi Intel di
Kejati Sumatera Barat pada tanggal 26 Mei 2005, Ramaidag, S.H. (Asisten
Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Selain itu masalah yang sama
diungkapkan juga oleh para peserta workshop dalam hasil Workshop Studi
Pembaharuan Kejaksaan yang diadakan MaPPI pada tanggal 28 Agustus 2005 di
Bali dan Banjarmasin dan di Menado pada tanggal 2 Agustus 2005.
45

Keja ksaan Ti nggi sebaga i pi li ha n ked ua den ga n stru Kur organisasi ya ng
luas.
Tabel 1.
Akademlsl
,:
SEuKur organisasl
lGJaksaan Agung
Jakarta Denpasar Manado Padang
4 I 2 2
Struktur organlsasl
lGJaksaan Tlnggl
4 1 2 0
StruKur organlsasl
lGJaksaan Negerl
2 0 4 0
Struktur organlsasl
Cabang lGJaksaan Negerl
I 0 1 0
Semua rawaban dl atas 1 0 0 1
Jaksa
Struktur organlsasl
lGJaksaan Agung
0 6 4 5
Struktur organlsasl
KeJaksaan Tlnggl
0 2 4 1
Struktur organlsasl
lcjaksaan Negerl
0 1 3 0
Struktur organlsasl
Cabang lcraksaan Negerl
0 0 0 0
Semua Jlwaban dl atas 0 0 0 0
*Responden dapat memllih lebih dari l jawaban.
Sebagal bahan perbandlngan, KeJaksaan dlThalland memlllkl struktur
organlsasl yang cukup sederhana. Wllayah Negara Thalland yang leblh
semplt d i ba nd i ng kan Indonesla menga klbatka n ll n g kup kewena nga n
organlsasl KeJaksaan terbatas. Selaln ltu struktur organlsasl
Kejakaannya Juga tldak memlllkl struKur yang berlapis-lapls darl
tln gkat manajer/Kepala Depa ftemen hl ngga tl ngkat pela ksanapa ksa.
16

Hal tersebut kemudian menyebabkan rentang kendali tidakterlalu jauh
dan pengambilan kebijakan dapat dilakukan dengan cepat.
Pada prinsipnya struktur organisasi di Kejaksaan Thailand hanya
d i beda ka n a ntara stru Ku r ya ng menja la nka n fu ngsi I itigasi/pena nga na n
perkara di peradilan dan struktur non litigasi. Strukturyang menangani
litigasi antara lain Criminal Litigation Department, Economic Crime
Depa rtment, Intelledual Property and International Trade Depa rtment,
Special Litigation Epa ftment, Ovil Litigation Depaftment, Tax Litigation
Dep a rtm en t, L a b o ur L itig ation Dep a rtme n t, A dmin istra ti ve L itig a tion,
dan sebagainya. Sedangkan struKur yang menjalankan fungsi non
I iti gasi a nta ra I a i n a d ala h Inte rn a tiona I Affa irs Depa rtme n t, Th a ila n d
Criminal Institute, Department of Technical Affairs, Training and
Development Institute Department of Legal Counsel, Department of
Civil Righ9 Protection and Legal Aid.
Jaksa yang sudah menempati posisi dalam struktur organisasi yang
menjalankan fungsi litigasi hanya menjalankan tugas sesuai dengan
bidang dimana ia bekerja. Jaksa yang bersangkutan hanya menjalankan
tugas khusus seorang JaKa tanpa dibebani kegiatan administratif.
Fungsi administrasi pada umumnya dijalankan oleh pegawai
administrasi dan bukan Jaksa. Pegawai-pegawai ini dikoordinasikan
oleh General Administrative Office. Pegawai administrasi yang
merupakan Pegawai Negeri Sipil direkrut dan diseleKi oleh CivilSeruice
Commission/Komisi Pegawai Negeri Sipil, sehingga proses pembinaan
karir mereka berada di bawah kewenangan komisi ini.ie
8.2. Susunan Organisasi dan TugasrWewenang sefta Fungsi
KejaksaanTinggi
Kejaksaan Tinggi merupakan unit organisasi Kejaksaan di daerah yang
berkedudukan di Ibukota provinsidengan daerah hukum yang meliputi
wilayah provinsi.so Pembentukan unit Kejaksaan Tinggi dilakukan
7e
Berdasarkan wawancara dengan Kttisak Kittisimanol (Senior Expert Public
Prosecutor Commission) pada tanggal 2 Agustus 2005.
s Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.
47

melal ui Keputusa n Presiden atas usul Jaksa Agu ng. 81
Berdasarka n hasil
wawancara dengan narasumber di Kejaksaans2, diketahui bahwa
pembentukan organisasi KejaKaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di
daerah dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah yang bersangkutan,
misalnya adanya pembentukan Pengadilan Negeri atau Pengadilan
Tinggi baru, pemekaran wilayah provinsi atau kabupaten/kotamadya.
Kebutuhan akan kantor Kejaksaan baru di daerah umumnya datang
dari pemerintah daerah, usulan masyarakat, maupun dari pejabat
KejaKaan di wilayah daerah itu sendiri. Usulan tersebut kemudian
ditampung dan dibahas di tinglot Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti
apakah akan dibentuk kantor Kejaksaan baru atau tidak. Serupa dengan
pembentukan struktur organisasi Kejaksaan RI secara keseluruhan,
maka hasil pembahasan selanjutnya didiskusikan dengan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Sekretariat Negara sefta
Departemen Keuan gan untuk permasalahan anggaran.
Kejaksaan Tinggi pada prinsipnya merupakan penyelenggara kekuasaan
negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan
undang-undang di tingkat wilayah propinsi. Dengan kata lain, Kejaksaan
Tinggi melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan didaerah
hukum dimana Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan terletak
berdasa rka n peratu ra n peru nda n g-unda ngan da n kebija ksanaa n ya n g
ditetapkan oleh Jaksa Agung.
Pasal 502 Kepja Nomor 115lJ.N1011999 menguraikan berbagai fungsi
yang dUalankan oleh Kejaksaan Tinggi, yaitu:
a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan
teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian
perijinan sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Penyelenggaraan dan pelakanaan pembangunan prasarana
dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi
dan tata laksana serta pengelolaan atas milik negara yang
menjadi tanggung jawabnya;
?n
lbid, Paqal 6 ayat (2).
82 Wawancara dengan narasumber Bambang R. Lany, Kepala Bagian
Olganisasi dan Tata Laksana pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan
Agung RI pada tanggal 17 Oktober 2005 .
48

c. Pela'ksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang
berintikan keadilan di bidang pidana;
d. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial,
di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian
bantuan, perlimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di
bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum
dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan
pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara;
e. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit
atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak
berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri
sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat
membahaya ka n ora n g la in, lingku nga n ata u dirinya send i ri ;
f. Pemberian petimbangan hukum kepada instansi pemerintah,
penyusu na n peraturan peru nda ng-unda ngan sefta pen i ng kata n
kesadaran hu kum masyarakat;
g. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta
pengawasan, baik di dalam maupun di luar dengan instansi
terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan
- peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh JaKa Agung.
Sebagai pelaksana tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di tingkat
provinsi, struKur organisasi Kejaksaan Tinggi serupa dengan struktur
ditingkat KejaKaan Agung. KejaKaan Tinggi dipimpin oleh seorang
Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai
kesatuan unsur pimpinan. Dalam pelaksanaan tugasnya, pimpinan
dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan, dan unsur
pelaksana.s3 StruKur Organisasi Kejaksaan Tinggi yang merupakan
unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana berdasarkan Keputusan
Jaka Agung ini terdiri dari:
1. Asisten (Asisten Pembinaan, Asisten IntelUen, Asisten Tindak
Pidana Umum, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Perdata
dan Tata Usaha Negara, Asisten Pengawasan);
2. Bagian Tata Usaha;
3. Tenaga Pengkaji.
B Pasal 25 Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.
49

Selanjutnya Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-I15p.A/10/1999 jo
KEP -225I Al J. Al 05 I 2003 j o KEP-558/ N J . Al t2 | 2003 te n ta n g S u su n a n
Organisasi dan Tata Kerja KejaKaan RI memuat rincian tugas poko&
wewenang, fungsi dan susunan organisasi, serta tata kerja Kejaksaan
Tinggi dan KejaKaan Negeri.
BaikstruKurAsisten, Bagian Tata Usaha maupun Tenaga Pengkaji pada
hakekatnya berkedudukan langsung di bawah Kepala Kejaksaan Tinggi.
StruKurAsisten merupakan manajer level menengah yang umumnya
ada di suatu organisasi, dalam hal ini di tinglot Kejaksaan Tinggi. Peran
yang dijalankan sifatnya koordinatif atas pelaksanaan tugas dan fungsi
tiap staf di masing-masing bidang. Selain unsur pembantu pimpinan
di atas, dalam struKur organisasi Kejaksaan Tinggi ditetapkan struKur
yang merupakan unsur pelaksana, sepefti Kepala Sub Bagian/Seki/
Pemeriksa dan Kepala Urusan/Sub Seksi/Pemeriksa Pembantu pada
masing-masi ng stru Kur Asisten.
StruKur Sub Bagian dan Urusan berada di bawah struKur Asisten yang
lingkup tugasnya bersifat non teknis yaitu struKur Asisten Pembinaan.
StruKur Seksi dan Urusan berada di bawah struKur Asisten dengan
lingkup tugas teknis (tugas yang merupakan pelaksanaan langsung
kewenan ga n kejaksaa n berdasa rka n u ndan g-u n da ng ), seperti Asisten
Pidana Umum, Asisten Pidana Khusus serta Asisten Perdata dan Tata
Usaha Negara. Khusus untuk StruKur Pemeriksa dan Pemerika
Pembantu, bekerja di bawah StrulGur Asisten Pengawasan yang lingkup
tugasnya adalah pengawasan internal di Kejaksaan.
StrulGur Tenaga Pengkaji di tingkat KejaKaan Tinggi merupakan
struktur yang masih dipeftanyakan keberadaannya sampai saat ini.
Tenaga Pengkaji Kejaksaan Tinggi adalah Jaksa unsur pembantu dan
beftanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Tugas yang
dilaksanakan Tenaga Pengkaji adalah melaksanakan lojian operasi
intelijen yustisial, penyelesaian perkara pidana tertentu serta perdata
dan tata usaha negara dan merupakan satuan tugas Kejaksaan Tinggi.
Tenaga Pengkajiditempatkan di Kejaksaan Tinggiyang memilki lingkup
wilayah hukum yang luas sepefti Sumatera Selatan, Sumatera Utara,
DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Melihat uraian tugas dan fungsi Tenaga Pengkaji di atas, timbul
pertanyaan apakah perbedaan tugasTenaga Pengkaji dengan Jaksa
50

Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

Similaire à Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI (20)

Plus de MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Plus de MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (20)

Dernier

Dernier (7)

Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI