Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP bertujuan untuk mendorong terciptanya good governance, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan umpan balik dari evaluasi kinerja. Dokumen tersebut menjelaskan prinsip-prinsip dan komponen-komponen SAKIP serta tujuan dari implementasi SAKIP di instansi pemer

1. KASUBBAG ORTALA DAN KEPEGAWAIAN

2. 2
LKJ
Triwulan. I.II.III.IV. Tahunan
LAKIP
Menggambarkan kinerja kinerja yang dicapai atas pelaksanaan program &
kegiatan yang di biayai APBN.pembangunan.pelayanan publik.
SAKIP
Intergrasi&Interkoneksi dari perencanaan,penggaran pelaporan kinerja yang
linear dengan akuntabilitas keuangan.wajib mencatat & melaporkan sesuai…

3. SASARAN SAKIP
Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum
pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada
masyarakat
Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat
beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi
masyarakat dan lingkungannya
Menjadi masukan serta umpan balik bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi
pemerintah
Terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada pemerintah
3
1
2
3
4
1
2

4. SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KATA KUNCI
KETERLIBATAN DAN
KOMITMEN PIMPINAN
Agen Perubahan
Role Model
Trainer

5. SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
CAPAIAN
KINERJA
TRIWULAN
?
?
?
?
Apakah Evaluasi Capaian
Kinerja Internal secara
berkala telah dilakukan
pada Kanwil & Kankemenag
Apakah Capaian
Kinerja yang disusun
telah memuat
seluruh Indikator
Kinerja yang
diperjanjikan oleh
pimpinan dan
disertai dengan
bukti eviden
(sebagai lampiran
laporan)?
Apakah Indikator
Kinerja yang disusun
telah dapat diukur dan
dapat disajikan sebagai
bahan penyusunan
Laporan Kinerja (LKj)
Tahunan?
Apakah Indikator Kinerja
yang diperjanjikan telah
diturunkan secara linier mulai
Pimpnan s.d. tingkat
Individu?
Dipimpin
langsung oleh
Kepala
Kanwil
Kankemenag
Kab/Kota

6. Tujuan Evaluasi SAKIP
Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi
SAKIP adalah untuk:
1) Memperoleh informasi tentang implementasi
SAKIP.
2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3) Memberikan saran perbaikan untuk
peningkatan implementasi SAKIP.
4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil
evaluasi periode sebelumnya.

7. PERPRES NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG SAKIP
RPJMN
Laporan Keuangan Laporan Kinerja
Reviu oleh
APIP
Laporan Keuangan
Reviewed
Laporan Kinerja
Reviewed
Audit Keuangan Audit Kinerja
Rencana Kerja dan
Anggaran
Rencana Kinerja
Tahunan
Daftar Penetapan
Anggaran
Perjanjian Kinerja
Rencana
Strategis

8. Perencanaan
Kinerja Tahunan
(RKT, Perkin)
Pengukuran
Kinerja (IKU, IK)
Pelaporan
Kinerja (LKj)
Pemanfaatan
Informasi Kinerja
(LHE)
Perencanaan
Strategis
(Renstra)
8

9. MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
Good
Governance
Pemerintah yang
berorientasi hasil
Menetapkan Tujuan/Sasaran Prioritas yang Jelas (Outcomes)
Mengukur Pencapaian Tujuan/sasaran (performance indicators)
Menetapkan Target
Mengaitkan Tujuan dengan Program dan Kegiatan (Program follow Result)

10. ARAHAN PRESIDEN TERKAIT MASALAH EFISIENSI
BIROKRASI
Money Follow
Program
Alokasi anggaran
harus digunakan
untuk program
pembangunan yang
bermanfaat bagi
masyarakat, misalnya
infrastruktur,
pengentasan
kemiskinan,
pendidikan, dan
kesehatan.
(pemerintahan
berorientasi hasil)
e-
Governme
nt
Dalam sistem pemerintahan
elektronik, rakyat bisa
mengakses dokumen-
dokumen pemerintah dan
semua hal dapat dilihat
secara transparan,
termasuk soal anggaran
publik.
Stop
Pemboro
san
Anggaran
Seberapapun
anggaran yang
diberikan kepada
K/L/Pemda pasti
habis, tetapi tujuan
(hasil) tidak tercapai.
Fokus
Kinerja,
bukan
SPJ
ASN jangan
terlalu banyak
menghabiskan
waktu dan
tenaga hanya
untuk mengurusi
SPJ.
Menghemat jumlah
anggaran yang
dibelanjakan dari
kegiatan-kegiatan
yang tidak penting.
Anggaran
digunakan hanya
untuk membiayai
program/kegiatan
prioritas yang
mendukung
pencapaian tujuan
pembangunan.
Anggaran yang
digunakan
menghasilkan
manfaat besar
untuk masyarakat.
EFISIENSI

11. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dilakukan evaluasi tiap
tahun untuk mengukur
perkembangan efektivitas
implementasi SAKIP di
instansi pemerintah
(pusat & daerah)
Efektivitas & Efisiensi Penggunaan
Anggaran pada Instansi
Pemerintah

12. DASAR
12
POTRET SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN AGAMA

13. 13
PERUBAHAN PENGKATEGORIAN NILAI
No Kategori Semula Menjadi Interpretasi
1 AA > 85 - 100 > 90 - 100 Sangat Memuaskan
2 A > 75 - 85 > 80 – 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan
sangat akuntabel
3 BB - > 70 – 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem
manajemen kinerja yang andal.
4 B > 65 - 75 > 60 - 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang
dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit
perbaikan.
5 CC > 50 - 65 > 50 - 60 Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik,
taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk
memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu
banyak perbaikan tidak mendasar.
6 C > 30 - 50 > 30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki
sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor
dan perbaikan yang mendasar.
7 D 0 - 30 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan
untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan,
sebagian perubahan yang sangat mendasar.

14. SKENARIO PENINGKATAN NILAI SAKIP
KEMENTERIAN AGAMA
NO
KOMPON
EN
2010-
2014
RENSTRA 2015-2019 RENSTRA 2020-2024
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1
Perencanaan
Kinerja
22.41 20.07 21.51 22.07 22.50 23.50 24.80 26.10 27.40 28.70 30
2
Pengukuran
Kinerja
11.18 12.15 16.85 16.99 18.00 19.01 20.21 21.41 22.60 23.80 25
3
Pelaporan
Kinerja
8.26 10.72 10.84 11.18 12.00 13.01 13.41 13.81 14.20 14.60 15
4
Evaluasi
Internal
6.6 6.39 5.99 7.24 8.00 9.01 9.21 9.41 9.60 9.80 10
5
Capaian
Kinerja
12.08 12.68 12.98 12.54 14.00 16.01 16.81 17.61 18.40 19.20 20
Nilai Hasil Evaluasi 60.53 62.01 68.17 70.02 74.50 80.54 84.43 88.32 92.22 96.11 100
Tingkat Akuntabilitas
Kinerja
CC B B BB BB A A A AA AA AA

15. URAIAN HASIL EVALUASI
Telah menerapkan kinerja dengan baik, namun
penerapan manajemen kinerja tersebut masih
perlu ditingkatkan dengan menumbuhkan budaya
kinerja pada setiap jenjang manajerial untuk selalu
melakukan reviu kinerja secara berkala dan
mengambil langkah-langkah perbaikan nyata.
Dokumen akuntabilitas kinerja (Renstra,
IKU, PK, LKj) secara formal telah
disusun dengan baik namun belum
seluruhnya dimanfaatkan secara
optimal.

16. URAIAN HASIL EVALUASI
Penyelarasan kinerja/cascading kinerja telah mulai
disusun dengan menggunakan BSC, namun belum
seluruhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan
keselarasan kinerja antara sasaran dengan kegiatan dan
subkegiatan, sehingga dari cascading tersebut belum
seluruhnya dapat digunakan untuk melakukan efisiensi
anggaran dengan mengurangi kegiatan/sub kegiatan
yang tidak mendukung tujuan dan sasaran organisasi.
Evaluasi internal telah dilakukan terhadap
penerapan SAKIP unit kerja namun masih
belum memberikan hasil yang maksimal
untuk mendorong perbaikan AKIP pada
masing-masing unit kerja.

17. Terus mendorong penerapan budaya kinerja
dengan meningkatkan keselarasan ukuran-ukuran
kinerja organisasi, proses bisnis yang mendasari
pencapaian kinerja, kualitas dan kapasitas SDM
aparatur yang sesuai dengan kinerja yang
diharapkan sehingga kinerja yang akan diwujudkan
akan menjadi dasar dalam menetapkan proses
bisnis organisasi dan standar kompetensi pegawai.
Hal ini juga penting untuk mewujudkan
performance based organization sehingga tercipta
organisasi yang efektif dan efisien.
Menguatkan komitmen seluruh unit kerja
sampai level terkecil untuk mengoptimalkan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian
kinerja secara periodik dan memanfaatkan
hasil pengukuran capaian kinerja tersebut
sebagai dasar pemberian reward and
punishment.
REKOMENDASI

18. Melakukan supervisi atas
pengumpulan data kinerja untuk
menghasilkan data kinerja yang akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melakukan reviu terhadap kegiatan dan
komponen anggaran dengan mengacu pada
penyempurnaan sasaran strategis, dan
memastikan bahwa hasil reviu ini digunakan
untuk alokasi anggaran yang bertujuan untuk
pencapaian sasaran strategis pembangunan
dan memilih kegiatan yang mendukung tujuan
dan sasaran organisasi.
REKOMENDASI

19. Menginstruksikan kepada Itjen untuk
meningkatkan kualitas evaluasi implementasi
Sistem AKIP kepada unit kerja sehingga dapat
mendorong perbaikan implementasi SAKIP
secara signifikan serta perlu peningkatan
kapasitas dan kapabilitas SDM yang
menangani SAKIP di lingkungan Kementerian
Agama.
Menyempurnakan rumusan ukuran kinerja
secara berjenjang serta melaksanakan
pemantauan dan pengukuran kinerja tersebut
secara elektronik di seluruh level organisasi
sampai ke tingkat individu secara berkala.
(Rekomendasi Tim Evaluasi RB)
REKOMENDASI

20. Keputusan Menteri Agama
Nomor 702 Tahun 2016
20

21. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau
disesuaikan dalam hal terjadi kondisi:
21

22. DASAR HUKUM
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah; dan
3. KMA 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

23. Pelaporan Kinerja
Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap satuan organisasi atas
penggunaan anggaran.
Hal yang diperlukan dalam penyusunan laporan
kinerja:
1. Pengukuran Kinerja;
2. Evaluasi Kinerja; dan
3. Pengungkapan secara memadai hasil analisis
terhadap pengukuran kinerja.
23

24. Tujuan Laporan Kinerja
Informasi kinerja terukur kepada
pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai
Perbaikan berkesinambungan untuk
meningkatkan kinerjanya
24

25. Laporan Kinerja
Laporan kinerja
interim/triwulan
(manual &
Elektronik) +
Laporan Keuangan
Laporan kinerja
tahunan (LKj) +
Laporan Keuangan

26. Laporan Kinerja Triwulan
(I, II, III dan IV)
26

27. 27

28. Laporan
Kinerja
Tahunan
28

29. Laporan kinerja
triwulan
Disusun secara
periodik pada
akhir triwulan I,
II, III, dan IV
Monitoring penilaian
kinerja terhadap Sasaran
Strategis, Indikator
Kinerja, Target kinerja,
dan Realisasi kinerja
Laporan kinerja
tahunan
Disusun oleh setiap
tingkatan organisasi
yang mengacu pada
Perjanjian Kinerja
Menyajikan informasi:
1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja; dan
4. Evaluasi dan analisis kinerja.

30. Sistematika
Laporan
Kinerja
Tahunan
Bab I.Pendahuluan (Penjelasan umum organisasi,
(strategic issued)
Bab IIPerencanaan Kinerja (ringkasan/ikhtisar perjanjian
kinerja)
Bab III .Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
1.Menyajikan analisis capaian kinerja organisasi:
2.Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun
ini;
3.Membandingkan realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan bbrp tahun
terakhir;
4.Membandingkan terget jangka menengah realisasi
kinerja s.d tahun ini (Renstra);
5.Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dg
standar nasional (jika ada);
6.Analisis kegagalan atau peningkatan/penurunan 30

31. Penyampaian Laporan Triwulan
Satuan Kerja TTD LKj Ditujukan Melalui
Waktu (Paling Lambat)
TW I TW II TW
III
TW
IV
Eselon I Pusat Pimpinan
Unit Eselon I
Menteri
Agama, up.
Sekjen
Biro
Ortala
19
April
19
Juli
19
Okt
19
Jan
Eselon II Pusat Pimpinan
Unit Eselon I
Pimpinan
Unit Eselon I
17
April
17
Juli
17
Okt
17
Jan
Kanwil Kakanwil Sekjen Biro
Ortala
15
April
15
Juli
15
Okt
15
Jan
Kankemenag
Kab/Kota
Kepala
kankemenag
Kepala
Kanwil
13
April
13
Juli
13
Okt
13
Jan
PTKN Pimpinan
PTKN
Dirjen
Terkait
13
April
13
Juli
13
Okt
13
Jan
MAN/MTsN/
MIN
Kepala MAN Kepala
kankemenag
11
April
11
Juli
11
Okt
11
Jan
31

32. Penyampaian Laporan Tahunan
Satuan
Kerja
TTD LKj Ditujukan Tembusan Sebelum
Kementeria
n Agama
Menteri Agama Menpan dan RB; Menteri
Keuangan; Kepala
Bappenas
28 Feb
Unit Eselon
I
Pimpinan Unit
Eselon I
Menteri up Sekjen melalui
Biro Ortala
15 Feb
Unit Eselon
II
Pimpinan Unit
Eselon II
Pimpinan Unit Eselon I 10 Feb
Kanwil Kepala Kanwil Sekjen melalui Biro Ortala Eselon I
lain
5 Feb
Kankemena
g Kab/Kota
Kepala
Kankemenag
Kepala Kanwil 30 jan
PTKN Pimpinan PTKN Dirjen melalui Ses Dirjen
terkait
Sekjen
melalui
Biro Ortala
5 Feb
32

33. Laporan Capaian Kinerja
.....................................................................................
....
Periode Triwulan (I/II/III/IV)
N
o
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target Realisasi Sampai
KET
1
Tahu
n
Trw
I
Trw
II
Trw
III
Trw
IV
s.d.
Trw I
s.d.
Trw II
s.d.
Trw III
s.d.
Trw IV
Juml
ah
% % % %
Juml
ah
%
Juml
ah
%
Juml
ah
%
Juml
ah
%
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(1
1)
(12)
(1
3)
(14)
(15
)
(16) (17) (18)
1
2
3
Dst.
33
Formulir Lampiran Laporan Capaian Kinerja Triwulanan Tk. Unit
Kerja/Satuan Kerja/UPT
Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja/UPT
.............................................................

34. Perjanjian Kinerja
N
O
SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya
kualitas kehidupan
umat beragama
1 Jumlah umat beragama yang aktif pada
rumah ibadah
…. orang
2 Jumlah rumah ibadah yang
melaksanakan kegiatan sosial
keagamaan
….
Rumah
ibadah
2 Meningkatnya
harmoni sosial dan
kerukunan antar
umat beragama
1 Jumlah penyelesaian konflik antar umat
beragama
…..keg
2 Indeks Kerukunan Umat Beragama
Tingkat Provinsi
….
3 Indeks Kepuasan Layanan KUA …….
3 Meningkatnya
kualitas pelayanan
keagamaan
1 Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang
memenuhi standar
…….rumah
ibadah
2 Jumlah Penyuluh Agama yang
memenuhi kompetensi
----orang
penyuluh
3 Jumlah KUA yang memenuhi standar …….KUA
4 Jumlah Penghulu yang memenuhi …..orang
34
Contoh Kanwil Kemenag Provinsi

35. Perjanjian Kinerja
N
O
Meningkatnya
akses layanan
pendidikan
INDIKATOR KINERJA TARGET
4 Meningkatnya akses
layanan pendidikan
1 APK RA/Pratama Widya Pasraman ……
2 APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya
Pasraman
……
3 APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama
Widya Pasraman
……
4 APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman ……
5 APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya
Pasraman
……
6 APM MTs/Wustha/SMPTK ……
7 APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman ……
8 APK PTK/Ma’had Aly/PTK ……
5 Meningkatnya mutu
pendidikan agama
dan keagamaan
1 Rerata nilai ujian sekolah MTs …..
2 Rerata nilai ujian sekolah MA …..
3 Indeks Integritas Siswa ……
35
Contoh Perkin Kanwil Kemenag Provinsi

36. Perjanjian Kinerja
NO
SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya akses
layanan pendidikan
tinggi keagamaan
1 APK PTK/Ma’had Aly/PTK ….
2 Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI ….
mahasiswa
2 Meningkatnya mutu
pendidikan tinggi
keagamaan
1 Persentase jurnal ilmiah yang
terakreditasi
…..%
2 Persentase prodi yang terakreditasi
minimal B
….%
3 Persentase dosen yang berkualifikasi
S3
…….%
2 Relevansi dan daya
saing
1 Rasio pendaftar dan mahasiswa yang
diterima
…..%
2 Persentase prodi yang terakreditasi
minimal B
….%
3 Persentase dosen yang berkualifikasi
S3
…….%
3 1 ……
2 Presentase lulusan yang diserap pasar ----%
36
Contoh PTKN

37. Perjanjian Kinerja
N
O
SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA TARGET
REALIS
ASI
CAPAIA
N %
1 Meningkatnya
kualitas
kehidupan
umat
beragama
1 Jumlah umat beragama
yang aktif pada rumah
ibadah
…. orang
2 Jumlah rumah ibadah
yang melaksanakan
kegiatan sosial
keagamaan
….
Rumah
ibadah
2 Meningkatnya
harmoni sosial
dan
kerukunan
antar umat
beragama
1 Jumlah penyelesaian
konflik antar umat
beragama
…..keg
2 Indeks Kerukunan Umat
Beragama Tingkat
Provinsi
….
3 Indeks Kepuasan
Layanan KUA
…….
3 Meningkatnya
kualitas
1 Jumlah Sarana Rumah
Ibadah yang memenuhi
standar
…….rum
ah ibadah 37
Contoh Kanwil Kemenag Provinsi

38. Perjanjian Kinerja
N
O
Meningkatn
ya akses
layanan
pendidikan
INDIKATOR KINERJA TARGET
REALIS
ASI
CAPAIAN
(%)
4 Meningkatny
a akses
layanan
pendidikan
1 APK RA/Pratama Widya
Pasraman
……
2 APK MI/Ula/SDTK/Adhi
Widya Pasraman
……
3 APK
MTs/Wustha/SMPTK/Madya
ma Widya Pasraman
……
4 APK MA/Ulya/Utama Widya
Pasraman
……
5 APM MI/Ula/SDTK/Adhi
Widya Pasraman
……
6 APM MTs/Wustha/SMPTK ……
7 APM MA/Ulya/Utama Widya
Pasraman
……
8 APK PTK/Ma’had Aly/PTK ……
38
Contoh Perkin Kanwil Kemenag Provinsi

39. Laporan Capaian Kinerja
N
O
SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
TARGE
T
REALISA
SI
CAPAIAN
(%)
1 Meningkatnya
akses layanan
pendidikan
tinggi
keagamaan
1 APK PTK/Ma’had
Aly/PTK
….
2 Jumlah mahasiswa
peserta BIDIKMISI
….
mahasi
swa
2 Meningkatnya
mutu
pendidikan
tinggi
keagamaan
1 Persentase jurnal ilmiah
yang terakreditasi
…..%
2 Persentase prodi yang
terakreditasi minimal B
….%
3 Persentase dosen yang
berkualifikasi S3
…….%
3 Relevansi dan
daya saing
1 Rasio pendaftar dan
mahasiswa yang diterima
…..%
2 Presentase lulusan yang
diserap pasar kerja
----%
39
Contoh PTKN

40. Capaian Kinerja Triwulan II
NO INDIKATOR TARGET
REALIS
ASI
CAPAIA
N (%)
%/TW II
(50%)
1 Jumlah Penyuluh Agama
Islam yang terfasilitasi di
Seluruh Wilayah Indonesia
49.016 18.892 38,54 77,09
2 Jumlah Lembaga Sosial
Keagamaan yang Memenuhi
Standar Minimal Lembaga
Keagamaan
77 3 3,90 8
3 Jumlah Kantor Urusan Agama
yang Memenuhi Standar
Pelayanan dalam Layanan
Administrasi Keagamaan
2.968 2.912 98,11 100
4 Jumlah Tempat Ibadah yang
Terfasilitasi
532 61 11,47 22,93
5 Indeks Kepuasan Layanan
KUA*
67 27,10 40,44 80,88
6 Jumlah Lembaga Zakat
(Badan Amil Zakat Provinsi)
3 1 33,33 100
Contoh Ditjen Bimas Islam
40

41. Otak Tengah
Corpus Colosum : jembatan otak kiri dan
kanan, didalamnya ada zat serotonin

42. Catatan ..............
• Penyelesaian Temuan TLHP sebelum 20
Desember sesuai matriks yang telah
disampaikan untuk mencapai capaian
perjanjian kinerja Ka. Kanwil ttg penyelesaian
TLHP
• Laporan Kinerja Tahunan dibuat dengan
melampirkan progres laporan kinerja
triwulanan, disesuaikan perkin masing-masing
eselon III dan IV sesuai dengan format
berlaku.

43. SEKIAN
TERIMA KASIH