Dokumen tersebut membahas tentang penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan. Terdapat penjelasan mengenai undang-undang dan peraturan terkait, prosedur pengajuan permohonan penilaian kembali, aset yang dapat dinilai kembali, konsekuensi akuntansi dan perpajakan, serta sanksi bila penilaian kembali dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan.

1. Penilaian Kembali
Aset Tetap

2. Pengertian
• Pasal 19 Ayat 1 Undang-undang Pajak
Penghasilan,bahwa undang –undang
memberikan wewenang kepada Menteri
Keuangan untuk menetapkan peratuaran
tentang penilaian kembali aset apabila terjadi
ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan
penghasilan kena perkembangan harga.

3. Tinjauan Penilaian Kembali
• Neraca menunjukkan posisi kekayaan yang wajar.
Dengan demikian, berarti pemakai laporan
keuangan menerima informasi yang lebih akurat.
• Kenaikan nilai aset tetap, mempunyai
konsekuensi naiknya beban penyusutan aset tetap
yang dibebankan kedalam laba rugi, atau
dibebankan ke harga pokok produksi.

4. Wajib Pajak yang dapat melakukan
penilaian kembali
• Aset tetap yang dapat dinilai kembali
• Nilai Pasar atau Nilai Wajar

5. Penghitungan PPh Atas Selisih
Penilaian kembali
• Berdasarkan Pasal 6 Ayat 2 Undang-undang
Pajak Penghasilan yang berlaku, dikenakan
pajak penghasilan yang bersifat final sebesar
10%.

6. Permohonan Penialian Kembali
• Fotokopi Surat izin usaha jasa penilai yang dilegalisir oleh
instansi pemerintah yang berwenang menerbitkan suat izin
usaha tersebut.
• Laporan penilaian perusahaan jasa penilai atau ahli penilai
profesional yang diakui pemerintah.
• Daftar penilaian kembali Aset tetap Perusahaan untuk tujuan
perpajakan.

7. • Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian
kembali aset tetap yang telah diaudit akuntan publik.
• Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari
Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

8. Dasar Penyusutan Aset Tetap
• Batas Waktu Pembayaran
• Wajib Pajak melakukan Pengalihan
– Pengalihan aset tetap perusahaan yang bersifat force majeur
berdasrkan keputusan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan
Pengadilan atau
– Pengalihan aset tetap perusahaan dalam rangka memenuhi
persyaratan penggabungan,peleburan atau pemekaran usaha untuk
perpajakan atau
– Penarikan aset tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami
kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.

9. Penyesuaian Aturan dalam
penilaian kembali aset tetap
• Tata cara pengajuan permohonan
• Aset yang diajukan permohonan
• Dilakukan kepada :
– Seluruh aset tetap berwujud,termasuk tanah yang berstatus hak milik, atau hak guna
bangunan, atau
– Seluruh aset tetap berwujud tidak termasuk tanah.
Akuntansi Penilaian Kembali aset Tetap

10. Akuntansi Penilaian Kembali aset
tetap
• Tarif PPh Atas penilaian kembali aset tetap
• Dasar Penyusutan Dalam Hal Dilakukan penilaian
kembali aset tetap

11. Pengenaan tambahan pajak penghasilan
• Aset tetap kelompok satu dan kelompok 2 yang telah
memperoleh persetujuan penilian kembali sebelum
berakhirnya masa manfaat yang baru dimaksud dalam
butir 2 dasar penyusutan atau;
• Aset tetap kelompok 3,kelompok 4,bangunan, dan
tanah telah memperoleh persetujuan penilaian
kembali sebelum lewat jangka waktu 10 ( sepuluh )
tahun.