Dokumen tersebut membahas tentang peran dokter umum sebagai pelaksana layanan primer dalam program BPJS Kesehatan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang sistem jaminan sosial nasional Indonesia, kepesertaan, iuran, dan manfaat jaminan kesehatan BPJS serta konsep layanan primer dan peran penting dokter umum didalamnya."
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatan
1. Peran Dokter umum sebagai pelaksana
Layanan Primer dalam Program BPJS
Kesehatan
dr. Aris Jatmiko, MM
Kadivre V
Disampaikan dalam
Pertemuan Ilmiah Tahunan VI Ikatan Dokter Indonesia Kota Bogor
9 Nopember 2013
4. Sistem Jaminan Sosial Nasional
Hak konstitusional setiap orang
+
Wujud tanggung jawab negara
Konvensi ILO 102
tahun 1952
• Standar minimal Jaminan Sosial (Tunjangan kesehatan, tunjangan
sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan
kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan
persalinan, tunjangan kecacatan, tunjangan ahli waris
Pasal 28 H ayat 3
UUD 45
• “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermanfaat".
Pasal 34 ayat 2
UUD 45
• "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur
PT. Askes (Persero)
5. Sistem Jaminan Sosial Nasional
3 Azas
Kemanusiaan
Manfaat
Keadilan sosial
bagi seluruh
rakyat
Indonesia
5 Program 9 Prinsip
Jaminan
Kesehatan
Kegotong-royongan
Nirlaba
Keterbukaan
Jaminan
Kecelakaan Kerja
Kehati-hatian
Jaminan Hari Tua
Portabilitas
Jaminan Pensiun
Kepesertaan wajib
Jaminan
Kematian
PT. Askes (Persero)
Akuntabilitas
Dana amanat
Hasil pengelolaan dana
digunakan seluruhnya
untuk pengembangan
program dan sebesarbesarnya untuk
kepentingan peserta
6. UU SJSN dan UU BPJS
”1 JANUARI 2014, PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN”
PT. Askes (Persero)
7. PERTANYAANNYA: SIAPAKAH
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN?
Jawabannya: PT Askes (Persero) yang BERTRANSFORMASI
Menjadi BPJS Kesehatan Per 1 Januari 2014
2013
2014 - 2019
ASKES
Badan Hukum PRIVATE
Di bawah Menteri BUMN
Semula Hanya Untuk Jaminan Kesehatan PNS
dan Pensiunan TNI/POLRI + Prts Kem + Vet
Badan Hukum PUBLIK
Langsung Bertanggung Jawab Kepada PRESIDEN
Untuk Mengelola Jaminan Kesehatan
SELURUH RAKYAT INDONESIA
PT. Askes (Persero)
CAKUPAN
SEMESTA 2019
9. Peserta Jaminan Kesehatan
Peserta Jaminan
Kesehatan
Bukan Penerima
Bantuan Iuran (PBI)
Penerima Bantuan Iuran
(PBI)
Fakir
Miskin
Orang
Tidak
Mampu
Pekerja
Penerima
Upah
PT. Askes (Persero)
Pekerja
Bukan
Penerima
Upah
Bukan
Pekerja
10. Pentahapan Kepesertaan
Jaminan Kesehatan
Tahap
pertama
mulai
tanggal 1
Januari
2014
• PBI
(Jamkesmas)
• TNI/POLRI
dan
Pensiunan
• PNS &
Pensiunan
• JPK
JAMSOSTEK
Tahap
Selanjutnya
PT. Askes (Persero)
Seluruh
penduduk
yang belum
masuk sebagai
Peserta BPJS
Kesehatan
paling lambat
tanggal 1
Januari 2019
11. Iuran
PBI
Dibayar oleh pemerintah
Pekerja
Penerima Upah
Dibayar oleh Pemberi Kerja dan
Pekerja
Pekerja Bukan
Penerima Upah
Dibayar oleh peserta yang
bersangkutan
Bukan Pekerja
Dibayar oleh peserta yang
bersangkutan
PT. Askes (Persero)
12. Amanat UU No 40/2004
Terkait dengan Manfaat
Pasal 22
Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan mencakup:
Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif
Pasal 23
Pelayanan dilakukan pada faskes pemerintah & swasta yang bekerjasama dgn
BPJS
Dalam kondisi darurat pelayanan dapat dilakukan pada faskes yang tidak
bekerjasama
Pelayanan rawat inap di kelas standar
Pasal 25 & 26
Daftar dan harga obat serta BMHP yang dijamin BPJS ditetapkan pemerintah
Jenis pelayanan yang tdk dijamin ditetapkan pemerintah
PT. Askes (Persero)
13. Perpres 12/2013 pasal 20
Manfaat Jaminan Kesehatan
Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan
promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis
pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan
Manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas Manfaat medis dan non medis
Manfaat medis tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan
Manfaat non medis meliputi Manfaat akomodasi dan ambulans
Manfaat akomodasi ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang
dibayarkan
Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan
kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan
PT. Askes (Persero)
14. Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin
Pelayanan Kesehatan Tingkat
Pertama
(RJTP dan RITP)
a. Administrasi pelayanan;
b. Pelayanan promotif dan preventif;
c. pemeriksaan, pengobatan, dan
konsultasi medis;
d. Tindakan medis non spesialistik, baik
operatif maupun non operatif;
e. Pelayanan obat dan bahan medis
habis pakai;
f. Transfusi darah sesuai dengan
kebutuhan medis;
g. Pemeriksaan penunjang diagnostik
laboratorium tingkat pratama;
h. rawat inap tingkat pertama sesuai
dengan indikasi medis
Pelayanan Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan
(RJTL dan RITL)
a. Administrasi pelayanan;
b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi
spesialistik;
c. Tindakan medis spesialistik baik bedah
maupun non bedah;
d. Pelayanan obat dan bahan medis habis
pakai;
e. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan;
f. Rehabilitasi medis;
g. pelayanan darah;
h. pelayanan kedokteran forensik klinik;
i. pelayanan jenazah pada pasien yang
meninggal di Fasilitas Kesehatan
j. Perawatan inap non intensif;
k. Perawatan inap di ruang intensif;
Pelayanan Kesehatan Lain
yang ditetapkan oleh Menteri
16. Manfaat Akomodasi
Peserta
Bukan
Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Penerima Bantuan Iuran
(PBI)
Pekerja Penerima
Upah
Pekerja Bukan
Penerima Upah
Bukan Pekerja
Fakir Miskin
Orang Tidak
Mampu
Kelas I dan II
Kelas I, II dan III
Kelas I, II dan III
Kelas III
Kelas III
17. Manfaat Akomodasi
a. Ruang Perawatan Kelas III bagi:
• Peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan
• Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk
Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.
b. Ruang Perawatan Kelas II bagi:
• Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan
golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
• Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan
ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
• Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan
ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
• Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I
dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
• Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena
pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan
• Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk
Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II;
PT. Askes (Persero)
18. Manfaat Akomodasi
c. Ruang Perawatan Kelas I bagi:
• Pejabat Negara dan anggota keluarganya;
• Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipil golongan ruang III dan
golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
• Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil
golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
• Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil
golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
• Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan
ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
• Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya;
• Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan lebih dari 2 (dua) kali penghasilan tidak kena
pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan
• Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk
Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.
PT. Askes (Persero)
19. Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin
a. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur
sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat;
c. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan
kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja
atau hubungan kerja;
d. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
e. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
f. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
g. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi);
h. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau
alkohol;
PT. Askes (Persero)
20. Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin
i. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat
melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
j. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk
akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif
berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology
assessment);
k. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan
(eksperimen);
l. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
m. Perbekalan kesehatan rumah tangga;
n. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap
darurat, kejadian luar biasa/wabah;
o. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat
Jaminan Kesehatan yang diberikan.
PT. Askes (Persero)
22. Sasaran Pelayanan Kesehatan BPJS
Sustainibilitas Operasionalisasi Manfaat
Pemenuhan kebutuhan medik peserta
Kehati-hatian dan transparansi pengelolaan
BPJS
• Penyempurnaan
• Pengembangan
Sistem Pelayanan Kesehatan
(Health Care Delivery System)
Sistem Pembayaran
(Health Care Payment System)
Sistem Mutu Pel. Kesehatan
(Health Care Quality System)
Pelayanan efektif dan efisien
23. Kerangka Sistem Pelayanan Kesehatan BPJS
Sesuai UU No. 40/2004 Pasal 22
Upaya Kesehatan Perorangan
BPJS
dengan
Managed
Care
Kontribusi
Fisik
Mental
SEHAT
Sosial
Spiritual
Pemerintah
APBN
*Pelayanan tertentu
Upaya Kesehatan Masyarakat
Model berdasarkan Referensi: Shi L, 2012
24. Managed Care
sebagai Landasan Operasional BPJS Kesehatan
Suatu sistem dimana pelayanan kesehatan dan pembiayaannya (pelayanan
kesehatan) diselenggarakan dan tersinkronisasi dalam kerangka kendali mutu
dan biaya, sehingga menghasilkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan
dengan biaya yang efisien.
Fitur Managed Care :
• Gatekeeper concept Primary care
• Quality Assurances Credentialing & Recredentialing
• Benefit komprehensif
• Fokus pada promotif dan preventif
• Sistem Rujukan berjenjang
• Drugs Formularium
• Sistem Pembayaran yang Efektif
• Utilization review (Prospektif, Konkuren dan retrospektif)
• Dewan Pertimbangan Medik (Medical Advisory Board)
PT. Askes (Persero)
26. Model Sistem Pelayanan Kesehatan BPJS
ERA BPJS: MENATA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
GATE KEEPER CONCEPT – PROMOTIF – PREVENTIF
Memperkuat Posisi Pelayanan Primer dalam Piramida Layanan: Sebagai Pintu Masuk Sistem Yankes
BERJENJANG. PermenKes No. 001 thn 2012 ttg Sistem Rujukan Pelkes Perorangan
(BERJENJANG)
Koordinasi Timbal Balik
(Dukungan IT, Regulasi)
DRG/INA
CBG’S
INA CBGs
DRG/INA
CBG’S
Gate Keeper
Kapitasi Pay
for
Performance
PT. Askes (Persero)
27. Pola Pembayaran BPJS
Sistem Pelayanan Berjenjang
PERPRES No 12 Tahun 2013 Pasal 39
Pelayanan Primer:
Pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non
spesialistik di puskesmas, praktik dokter, praktik dokter
gigi, dan klinik pratama
Kapitasi,
Pay for Performance
Pelayanan Sekunder:
Pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh
dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang
menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan
spesialistik
DRG/INA CBG’s
Pelayanan Tersier:
Pelayanan kesehatan sub spesialistik yang dilakukan
oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis
yang menggunakan pengetahuan dan teknologi
kesehatan sub spesialistik
PT. Askes (Persero)
DRG/INA CBG’s
28. Konsep Pelayanan Primer BPJS Kesehatan (1)
No
Item
Askes
1
Gatekeeper
1.
2.
2
Kompetensi
• Kompetensi yang wajib:
Standar kompetensi dokter umum
sesuai dengan Perkonsil tentang
SKDI
• Kompetensi tambahan (tidak
mutlak):
1. Standar Kompetensi Dokter
Keluarga
2. Sertifikat Keahlian Medis
Endokrin
3
Jejaring Faskes
Primer
Tidak diwajibkan
Dok Keluarga
Puskesmas
BPJS
1.
2.
3.
4.
5.
Dokter praktek (perorangan/ bersama)
Klinik Pratama
Puskesmas
Faskes milik TNI dan Polri
Bidan/Perawat untuk daerah yang tidak
memiliki tenaga dokter
• Kompetensi yang wajib:
Standar kompetensi dokter umum sesuai
dengan Perkonsil tentang SKDI
• Kompetensi tambahan (tidak mutlak):
1. Standar Kompetensi Dokter Keluarga
2. Advance Trauma Life Support (ATLS)
3. Advance Cardiac Life Support (ACLS)
4. Sertifikat Keahlian Medis Endokrin
5. Sertifikat Pelatihan Kesehatan Lainnya
Diwajibkan. Menjadi syarat waktu
mengajukan kerjasama
PT. Askes (Persero)
29. Konsep Pelayanan Primer BPJS Kesehatan (2)
No
Item
Askes
Clinical judgement (statistics
based)
BPJS
4
Acuan pelayanan
primer
5
Pemantauan
Monitor terhadap fungsi
pelaksanaan fungsi pelayanan primer sebagai first
pelayanan primer
contact + pelaksanaan prolanis
(fungsi continuing and
comprehensive care)
Dipastikan faskes primer menjalankan
fungsi pelayanan primer, yaitu :
1. First Contact (kontak pertama)
2. Continuity (Kontinuitas pelayanan)
3. Comprehensiveness (komprehensif)
4. Coordination (Dokter sbg “Care
Manager”)
6
Model
Pembayaran
Kapitasi
Kapitasi
7
Monitoring dan
evaluasi
SIM Dokkel
SIM Dokkel yang terintegrasi dengan
Faskes rujukan
PT. Askes (Persero)
Panduan Praktik Klinis/Panduan
Nasional Pelayanan Kedokteran
(Evidence Based)
29
30. Konsep Pelayanan Primer BPJS Kesehatan (3)
No
Item
Saat Ini
BPJS
8
Indikator
performa
1. Functional indicator:
First Contact, Kontinuitas dan
Komprehensif (sebagian)
2. Clinical indicator (sebagian) :
a. Luaran kesehatan peserta
b. Kepatuhan terhadap panduan
klinis
3. Financial indicator:
Angka Rujukan dan kunjungan
1. Functional indicator:
First Contact, Kontinuitas,
Komprehensif dan Koordinasi
2. Clinical indicator
a. Luaran kesehatan peserta
b. Kepatuhan terhadap panduan
klinis
3. Financial indicator:
Angka Rujukan dan kunjungan
9
Audit Medis
Belum optimal
Dilakukan oleh Tim Kendali Mutu
pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan
PT. Askes (Persero)
30
31. Rancangan Permenkes RI tentang Pelayanan Kesehatan
Jaminan Kesehatan Nasional
1. Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas
Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berupa
Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Kesehatan rujukan
tingkat lanjutan.
2. Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:
a. puskesmas;
b. praktik dokter;
c. praktik dokter gigi; dan
d. klinik pratama.
PT. Askes (Persero)
32. Lanjutan..
Persyaratan yang harus dipenuhi bagi Faskes
tingkat pertama
Praktik dokter atau dokter gigi harus memiliki:
A. Kriteria Administratif
1. Surat Ijin Praktik;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Perjanjian kerja sama dengan laboratorium, apotek, dan
jejaring lainnya; dan
4. Surat Pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait
dengan Jaminan Kesehatan Nasional.
PT. Askes (Persero)
34. Cakupan Pelayanan Primer
1.
administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta
untuk berobat, pemberian surat rujukan ke faskes lanjutan untuk penyakit
yang tidak dapat ditangani di faskes tingkat pertama;
2. pelayanan promotif preventif, meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan
perorangan, imunisasi dasar, keluarga berencana, skrining kesehatan;
3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
4. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita
5. upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsi
6. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
7. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; dan
8. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama;
9. pelayanan rujuk balik dari faskes lanjutan
10. Pelaksanaan Prolanis dan home visit untuk faskes tingkat pertama yang
berbasis kedokteran keluarga
PT. Askes (Persero)
35. Peran Dokter Umum
•
•
•
•
Faskes Primer
Berfungsi Sebagai Gate Keeper
Melaksanakan Konsep rujukan berjenjang
Menjaga Mutu Layanan Kesehatan Primer dg memenuhi standart
Kompetensi dokter umum
• Melaksanakan Program Promotif dan Preventif perorangan
• Pelayanan Rujuk Balik bagi penderita Penyakit Kronis dengan
kondisi stabil
36. REGULASI DI JAWA BARAT
1. PERDA 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEHATAN
2. PERDA NO 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN JPKM
3. PERGUB NO 45 TAHN 2012 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN KESEHATAN
4. PERGUB NO 64 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM RUJUKAN
5. PERGUB NO 65 TENTANG TENAGA KESEHATAN
6. RAPERGUB TENTANG SARANA KESEHATAN
7. PENYUSUNAN PEDOMAN PEDOMAN
Sumber: Presentasi Kadinkes Jabar, Lokakarya BPJS, Kemenkokesra
37. 4 BUKU PEDOMAN
DI JAWA BARAT
PEDOMAN
STANDAR
PENGELOLAAN
PENYAKIT
BERDASARKAN
KEWENANGAN
TINGKAT
PELAYANAN
KESEHATAN
PANDUAN
STANDAR
MINIMAL ALAT
KESEHATAN
PEMBERI
PELAYANAN
KESEHATAN DI
PROVINSI JAWA
BARAT
Sumber: Presentasi Kadinkes Jabar, Lokakarya BPJS, Kemenkokesra
PANDUAN
STANDAR
PEMERIKSAAN
PENUNJANG
DIAGNOSTIK
BERDASARKAN
KEWENANGAN
PEMBERI
PELAYANAN
KESEHATAN DI
PROVINSI JAWA
BARAT
PEDOMAN
STANDAR OBATOBATAN
BERDASARKAN
KEWENANGAN
PEMBERI
PELAYANAN
KESEHATAN DI
PROVINSI JAWA
BARAT
39. TANTANGAN
a. Peraturan perundangan turunan dari UU SJSN dan UU BPJS perlu
segera diterbitkan sebagai dasar operasionalisasi BPJS Kesehatan.
b. Sosialisasi ke seluruh masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial
terutama jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
c. Ketersediaan tenaga kesehatan di daerah remote area untuk
menjamin portabilitas pelayanan.
d. Standarisasi kompetensi tenaga kesehatan untuk memberikan
pelayanan kesehatan bermutu.
e. Standarisasi fasilitas kesehatan.
f. Sistem rujukan berjenjang
g. Perbaikan pola koordinasi antara Dokter pelayanan Primer dengan
dokter spesialis dalam sistem rujukan timbal-balik.
h. Standar pelayanan medik yang berlaku sama di seluruh Indonesia.
40. Harapan pada Profesi
Dukungan profesi untuk secara konsisten menerapkan
pelayanan yang efisien, efektif dan berkualitas melalui
penerapan Clinical Pathways dan kaidah-kaidah evidence
based
Partisipasi aktif profesi dalam menyusun standarisasi
pelayanan
Kesediaan untuk meningkatkan kompetensi
Kesiapan untuk mengisi kebutuhan Profesi di seluruh wilayah
PT. Askes (Persero)
Pasal 28 H ayat 3 perubahan kedua UUD 1945Pasal 34 ayat 2 perubahan keempat UUD 1945
UU no. 40 tahun 2004 ttg SJSN3 Azas Pasal 25 Program Pasal 189 Prinsip Pasal 4
UU No. 24 Th 2011 ttg BPJSPasal 60BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014(2) Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat;b. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden; danc. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan.(3) Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):a. PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan;b. semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan; danc. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan kesehatan.
UU No. 24 Th 2011 ttg BPJSPasal 5(1) Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS.(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. BPJS Kesehatan; danb. BPJS Ketenagakerjaan.Pasal 6(1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.Pasal 7(1) BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah badan hukum publik berdasarkan Undang-Undangini.(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.
Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan KesehatanPasal 6Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk.(2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014, paling sedikit meliputi :1. PBI Jaminan Kesehatan;2. Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya;3. Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya;4. Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya; dan5. Peserta Jaminan Pemeliharaan KesehatanPerusahaan Persero (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan anggota keluarganya;b. Tahap kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatanpaling lambat pada tanggal 1 Januari 2019.
Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan KesehatanPasal 20Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.(2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Manfaat medis dan Manfaat non medis.(3) Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan.(4) Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Manfaat akomodasi dan ambulans.(5) Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan.(6) Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan KesehatanPasal 25Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melaluiprosedursebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat;c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;g. pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan Kesehatangangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasukakupuntur, shin she, chiropractic, yangbelum dinyatakan efektif berdasarkan penilaianteknologikesehatan(health technology assessment);k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;m. perbekalan kesehatan rumah tangga;n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; dano. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungandengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.
SKDI:StandarKompetensiDokter Indonesia
Bab I - Pengantar terdiri atas 4 slide, merupakan “slide wajib” ttg SJSN dan BPJS Kesehatan yang harus disampaikan pada setiap kesempatan presentasi yang dilakukan oleh PT Askes, sebelum masuk kepada “materi inti” lainnya