3. FOKUS PEMBAHASAN
UU NO 20 Th 2003
ARAH EVALUASI PENDIDIKAN
OBJEK/SASARAN EVALUASI
PENDIDIKAN
PELAKSANA EVALUASI
PENDIDIKAN
4. UU SISDIKNAS NO 20 TH 2003
Pasal 57:
(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian
mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk
akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan.
(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik,
lembaga, dan program pendidikan pada jalur
formal dan nonformal untuk semua jenjang,
satuan, dan jenis pendidikan.
5. Pasal 58
(1) Evaluasi hasil belajar peserta didik
dilakukan oleh pendidik untuk memantau
proses, kemajuan, dan perbaikan hasil
belajar peserta didik secara
berkesinambungan.
(2) Evaluasi peserta didik, satuan
pendidikan, dan program pendidikan
dilakukan oleh lembaga mandiri secara
berkala, menyeluruh, transparan, dan
sistemik untuk menilai pencapaian standar
nasional pendidikan.
6. Pasal 59
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah
melakukan evaluasi terhadap pengelola,
satuan, jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan.
(2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi
dapat membentuk lembaga yang mandiri
untuk melakukan evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58.
(3) Ketentuan mengenai evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.
7. PP No. 19 Th 2005 tentang SNP Pasal 2:
Lingkup Standar Nasional Pendidikan:
1. standar isi;
2. standar proses;
3. standar kompetensi lulusan;
4. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
5. standar sarana dan prasarana;
6. standar pengelolaan;
7. standar pembiayaan;dan
8. standar penilaian pendidikan.
8. Standar Penilaian
PP No 19 Tahun 2005 ttg SNP
Bab X: Standar Penilaian
5 Bagian
9 Pasal (Pasal 63 – 72)
9. Penilaian
PP No 19 Tahun 2005 ttg SNP
Bab XII: Evaluasi
2 Pasal (Pasal 78 – 79)
12. BAB X
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
Pasal 63
(1) Penilaian pendidikan pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah terdiri
atas:
a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
b. penilaian hasil belajar oleh satuan
pendidikan; dan
c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
13. Perubahan
Ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2)
diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3)
disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a),
serta ayat (3) sampai dengan ayat (7)
dihapus sehingga Pasal 64 berbunyi
sebagai berikut:
14. Penilaian Hasil Belajar oleh
Pendidik
Pasal 64:
(1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat 1 butir a dilakukan secara
berkesinambungan untuk memantau
proses, kemajuan, dan perbaikan hasil
dalam bentuk ulangan harian, ulangan
tengah semester, ulangan akhir semester,
dan ulangan kenaikan kelas.
15. Penilaian Hasil Belajar oleh
Pendidik
Pasal 64:
(1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (1) butir a dilakukan untuk memantau
proses, kemajuan belajar, dan perbaikan
hasil belajar Peserta Didik secara
berkesinambungan.
16. (2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan untuk:
menilai pencapaian kompetensi peserta
didik;
bahan penyusunan laporan kemajuan
hasil belajar; dan
memperbaiki proses pembelajaran.
17. (3) Penilaian hasil belajar kelompok mata
pelajaran agama dan akhlak mulia serta
kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian
dilakukan melalui:
a. pengamatan terhadap perubahan perilaku
dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi
dan kepribadian peserta didik; serta
b. ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk
mengukur aspek kognitif peserta didik.
18. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (5)
dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat
(6) diubah sehingga Pasal 65 berbunyi
sebagai berikut:
19. Penilaian Hasil Belajar
oleh Satuan Pendidikan
Pasal 65
1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1)
butir b bertujuan menilai pencapaian standar
kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada
kelompok mata pelajaran agama dan akhlak
mulia, kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok
mata pelajaran estetika, dan kelompok mata
pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan
merupakan penilaian akhir untuk menentukan
kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
20. 3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mempertimbangkan hasil
penilaian peserta didik oleh pendidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
4) Penilaian hasil belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata
pelajaran pada kelompok ilmu
pengetahuan dan teknologi dilakukan
melalui ujian sekolah/madrasah untuk
menentukan kelulusan peserta didik dari
satuan pendidikan.
21. 5) Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta
didik harus mendapatkan nilai yang sama atau
lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi
yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok
mata pelajaran agama dan akhlak mulia,
kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika,
serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah
raga, dan kesehatan.
6) Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian
sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.
22. Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah
Pasal 66
1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk
menilai pencapaian kompetensi lulusan secara
nasional pada mata pelajaran tertentu dalam
kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan
teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian
nasional.
2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif,
berkeadilan, dan akuntabel.
3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu
kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu
tahun pelajaran.
23. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a)
sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:
24. Pasal 67
1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk
menyelenggarakan ujian nasional yang
diikuti peserta didik pada setiap satuan
pendidikan jalur formal pendidikan dasar
dan menengah dan jalur nonformal
kesetaraan.
1.a.
Ujian Nasional untuk satuan pendidikan jalur
formal pendidikan dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk
SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang
sederajat.
25. Pasal 67
2) Dalam penyelenggaraan ujian nasional
BSNP bekerja sama dengan instansi terkait
di lingkungan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan
satuan pendidikan.
3) Ketentuan mengenai ujian nasional diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
26. Pasal 68
1) Hasil ujian nasional digunakan sebagai
salah satu pertimbangan untuk:
a. pemetaan mutu program dan/atau satuan
pendidikan;
b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan
berikutnya;
c. penentuan kelulusan peserta didik dari
program dan/atau satuan pendidikan;
d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada
satuan pendidikan dalam upayanya untuk
meningkatkan mutu pendidikan.
27. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah dan di
antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1
(satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal
69 berbunyi sebagai berikut:
28. Pasal 69
1) Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar
dan menengah dan pendidikan jalur nonformal
kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan
berhak mengulanginya sepanjang belum
dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
2) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib mengikuti satu kali ujian nasional
tanpa dipungut biaya.
2.a.
Peserta Didik jalur pendidikan formal pendidikan
dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dikecualikan untuk Peserta Didik
SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
29. Pasal 69
3) Peserta didik pendidikan informal dapat
mengikuti ujian nasional setelah memenuhi
syarat yang ditetapkan oleh BSNP.
4) Peserta ujian nasional memperoleh surat
keterangan hasil ujian nasional yang
diterbitkan oleh satuan pendidikan
penyelenggara Ujian Nasional.
30. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2)
dihapus serta ayat (4) diubah sehingga Pasal
70 berbunyi sebagai berikut:
31. Pasal 70
1) Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang
sederajat, Ujian Nasional mencakup mata
pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
2) Pada program paket A, Ujian Nasional mencakup
mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika,
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan
Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.
3) Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain
yang sederajat, Ujian Nasional mencakup
pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,
Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
32. 4) Pada program paket B, Ujian Nasional mencakup
mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,
Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan.
5) Pada SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang
sederajat, Ujian Nasional mencakup mata
pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,
Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri
khas program pendidikan.
33. 6) Pada program paket C, Ujian Nasional mencakup
mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,
Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri
khas program pendidikan.
7) Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yang
sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika,
dan mata pelajaran kejuruan yang menjadi ciri
khas program pendidikan.
34. Pasal 71
1) Kriteria kelulusan ujian nasional
dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan
dengan Peraturan Menteri.
35. Kelulusan
Pasal 72
1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan
pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah
setelah:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir
untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran
agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata
pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran
jasmani, olah raga, dan kesehatan ;
c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata
pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
d. lulus Ujian Nasional.
36. 1.a.
Khusus Peserta Didik dari SD/MI/SDLB atau
bentuk lain yang sederajat dinyatakan lulus
setelah memenuhi ketentuan pada ayat (1)
huruf a, huruf b, dan huruf c.
2) Kelulusan peserta didik dari satuan
pendidikan ditetapkan oleh satuan
pendidikan yang bersangkutan sesuai
dengan kriteria yang dikembangkan oleh
BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan
Menteri.
37. BAB XII EVALUASI
Pasal 78
Evaluasi pendidikan meliputi:
evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh
satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas
penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak
yang berkepentingan;
evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah;
evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi
38. BAB XII EVALUASI
evaluasi kinerja pendidikan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
e. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri
yang dibentuk masyarakat atau organisasi
profesi untuk menilai pencapaian Standar
Nasional Pendidikan;
39. UJIAN NASIONAL (UN)
UN :
Kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi
peserta didik scr nasional untuk jenjang
pendidikan dasar dan menengah
Tujuan UN:
Menilai pencapaian kompetensi lulusan scr
nasional pada mp ttt dlm kelompok mp ilmu
pengetahuan dan teknologi
40. Hasil UN digunakan sbg salah satu
pertimbangan utk:
Pemetaan mutu satuan dan atau prog pend
Seleksi masuk jenjang pend berikutnya
Penentuan kelulusan peserta didik dr satuan
pend
Akreditasi satuan pendidikan
Pembinaan dab pemberian bantuan kpd satuan
pend dlm upaya peningkatan mutu pendidikan
41. Persyaratan Mengikuti UN:
Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar
pd satuan pend mulai smt I th pertama hingga
smt I th terakhir;
Memiliki ijazah atau surat keterangan lain yg
setara dari satuan pend yg setingkat lebih
rendah
43. STANDAR KELULUSAN UN
memiliki nilai rata-rata minimal 5,50
untuk seluruh mata pelajaran yang
diujikan, dengan nilai minimal 4,00
untuk paling banyak dua mata pelajaran
dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran
lainnya.
Kabupaten/Kota dan atau satuan
pendidikan dapat menentukan standar
kelulusan UN lebih tinggi dari kriteria
butir 1.
44. KELULUSAN US
Memiliki rata2 nilai minimum 6,00 dan nilai
min setiap mp US ditentukan oleh masing-
masing sekolah/madrasah.
Satuan pend dpt menentukan batas lulus dg
nilai rata-rata di atas 6,00.
45. KELULUSAN dari Satuan Pend
Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
Memperoleh nilai minimal baik pd penilaian
akhir seluruh mp kelompok mp agama dan
akhlak mulia, kelompok mp kewarganegaraan
dan kepribadian, kelompok mp estetika,
kelompok mp jasmani, olah raga, dan
kesehatan.
Lulus Ujian Sekolah/Madrasah utk kelompok
mp ilmu pengetahuan dan teknologi;
Lulus UN
46. NILAI RATA2 KELULUSAN (NK)
A + B + C
NK = -------------------
3
Keterangan:
NK = Nilai rata2 kelulusan
A = Rata2 nilai rapor smt I s.d. VI
B = Rata2 nilai ujian sekolah
C = Rata2 nilai ujian nasional
48. KELULUSAN dari Satuan Pend
Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
Memperoleh nilai minimal baik pd penilaian
akhir seluruh mp kelompok mp agama dan
akhlak mulia, kelompok mp kewarganegaraan
dan kepribadian, kelompok mp estetika,
kelompok mp jasmani, olah raga, dan
kesehatan.
Lulus Ujian Sekolah/Madrasah utk kelompok
mp ilmu pengetahuan dan teknologi;
Lulus UN
49. NILAI RATA2 KELULUSAN (NK)
A + B + C
NK = -------------------
3
Keterangan:
NK = Nilai rata2 kelulusan
A = Rata2 nilai rapor smt I s.d. VI
B = Rata2 nilai ujian sekolah
C = Rata2 nilai ujian nasional
51. PERJALAN UJIAN NASIONAL
Sejak Indonesia merdeka – th
pertengahan th 60-an
menggunakan sistem ujian secara nasional
dengan istilah ujian saja
Ada pro-kontra
Pertengahan 60-an- awal 80
Ujian sekolah
Tingkat kelulusan meningkat
Kualitas turun
52. Pertengahan 80-an- akhir 90-an
Ebtanas
Tingkat kelulusan meningkat
Kualitas turun
Pertengahan akhir 90-an- sekarang
UAN/UN
Tingkat kelulusan ?
Kualitas turun ?
