Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan di Indonesia menurut UUD 1945, karakteristik sistem federal dan kesatuan, serta dinamika sistem pemerintahan federal dan kesatuan di Indonesia. Secara khusus membahas bahwa sistem pemerintahan Indonesia awalnya berbeda dengan yang diatur dalam UUD 1945 yaitu menganut sistem parlementer bukan presidensial seperti yang diatur.

1. Dinamika Penyelenggaraan
Negara dalam Konteks NKRI
dan Negara Federal

2. El Medina A.P (08)
Yopy Novitasari (31)
Ade Rizky R.(01)
RatnaKuatiningsari(25)
Irfan Nurrahmat (14)

3. Sistem Pemerintahan Indnesia
Ciri Sistem Pemerintahan Federal dan
Kesatuan
Dinamika Sistem Pemerintahan Federal
dan Kesatuan
SISTEM
PEMERINTAHAN DI
INDONESIA

4. Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara R.I.
menganut sistem distribution of power.
Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 :
1. Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu
harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu
yang tidak boleh saling campur tangan.
2. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja
dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3
organ saja.
3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan
MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya.
Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945

5. 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan
adalah presidensial.
3. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang merangkap
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
4. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta
bertanggung jawab kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan
peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri
serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

6. Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sebelum dan
Setelah Amandemen UUD 1945

7. Struktur Ketatanegaraan Negara Republik
Indonesia
Sebelum Amandemen UUD 1945
JIWA DAN PANDANGAN
HIDUP BANGSA PANCASILA
PEMBUKAAN UUD 1945
UNDANG-UNDANG
DASAR 1945
MPR
BPK DPRMA PRESIDEN DPA

8. Setelah Amandemen UUD 1945
UNDANG-UNDANG
DASAR 1945
DPD DPR
MPR KEHAKIMAN
BPK
PRESIDEN
WAPRES MK MA KY
Legislatif Eksekutif Yudikatif

9. Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Negara R.I.
Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I.
No Kelebihan Kelemahan
1. Adanya kepastian dan suprema-
si hukum dalam penyelenggara-
an pemerintahan negara.
Masih ada oknum aparat penegak
hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang
belum bekerja secara profesional.
2. MPR yang terdiri dari anggota
DPR, Utusan Daerah dan Utusan
golongan, berwenang mengubah
UUD dan memberhentikan
Presiden/Wakil Presiden dalam
masa jabatannya menurut UUD.
MPR yang terdiri dari anggota DPR,
Utusan Daerah dan Utusan golongan,
merupakan lembaga negara yang sarat
dengan muatan politis sehingga
keputusan maupun ketetapan-
ketetapannya sangat bergantung
kepada konstelasi politik rezim yang
berkuasa pada saat itu.

10. Lanjutan ………….
3. Jabatan Presiden (eksekutif)
tidak dapat dijatuhkan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat, dan
sebaliknya Presiden juga tidak
dapat membubarkan DPR.
Presiden dengan DPR bekerja
sama dalam pembuatan
Undang-Undang.
Pengawasan rakyat terhadap
pemerintah kurang berpengaruh,
sehingga ada kecenderungan
eksekutif lebih dominan bahkan
dapat mengarah ke otoriter.
Demikian juga pada masa orde baru,
meskipun ada lembaga-lembaga
negara lain namun kurang berfungsi
sebagaimana mestinya.
4. Jalannya Pemerintahan
cenderung lebih stabil karena
program-program relatif lancar
dan tidak terjadi krisis kabinet.
Menteri-menteri adalah
pembantu Presiden.
Jika para menteri tidak terdiri dari
orang-orang yang jujur, bersih dan
profesional, program-program
pemerintah tidak berjalan efektif dan
populis (berpihak kepada rakyat).

11. 1. Kepala negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap
rakyat.
2. Tiap-tiap negara bagian memiliki kekuasaan asli tetapi tidak memiliki
kedaulatan.
3. Kepala negara mempunyai hak veto yang diajukan oleh parlemen.
4. Tiap-tiap negara bagian memiliki wewenang untuk menyusun undang-
undang dasar sendiri asalkan masih sejalan dengan pemerintah pusat.
5. Pemerintah pusat memiliki kedaulatan terhadap negara-negara bagian
untuk urusan luar dan sebagian urusan dalam.

12. Tanggal
FEDERALISME di
INDONESIA
27 Desember
1949-17 Agustus
1950
sistem parlementer kabinet semu (quasi
parlementer), dengan karakteristik :
1. Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh
Presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana
lazimnya.
2. Kekuasaan perdana menteri masih
dicampurtangani oleh Presiden. Hal itu tampak
pada ketentuan bahwa Presiden dan menteri-
menteri bersama-sama merupakan pemerintah.
Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala
negara, sedangkan kepala pemerintahannya
dipegang oleh Perdana Menteri.
3. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden
bukan oleh parlemen.
Sistem Pemerintahan

13. FEDERALISME di
INDONESIA
4. Pertanggungjawaban kabinet adalah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun harus
melalui keputusan pemerintah.
5. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan
pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh
besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat
menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet.
6. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap
yaitu sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan.
Tanggal
27 Desember
1949-17 Agustus
1950
Sistem Pemerintahan
Lanjutan …

14. 1. Hanya terdapat masing-masing satu undang-undang
dasar, kepala negara, dewan perwakilan rakyat, dan
dewan menteri.
2. Kedaulatan negara meliputi kedaulatan ke dalam dan
kedaulatan ke luar yang ditandatangani oleh pemerintah
pusat.
3. Hanya memiliki satu kebijakan mengenai masalah
ekonomi, sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan,
dan keamanan.
Karakteristik NegARA
kESATUAN

15. Hubungan antara sistem pemerintahan yang
ada di Indonesia dan sistem pemerintahan
yang sesuai dengan UUD 1945
Menurut ketentuan UUD tersebut, sistem pemerintahan
Indonesia adalah presidensial. Namun, sejak November 1945,
berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X dan Maklumat
Pemerintah 14 November 1945, kekuasaan pemerintah
dipegang oleh seorang perdana menteri. Hal ini merupakan
awal dari suatu sistem pemerintahan parlementer. Sistem
parlementer ini adalah sebah penyimpangan ketentuan UUD
1945 yang menyebutkan pemerintah harus dijalankan
menurut sistem cabinet presidensial dimana menteri sebagai
pembantu presiden. Jadi sejak November 1945 sampai Juli
1959, sistem pemerintahan yang diselenggarakan di
Indonesia berlainan dengan sistem pemerintahan yang
ditentukan dalam naskah UUD 1945.