Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata

1. DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 050/200/II/BANGDA/2008
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD)
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
2008

2. PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD)
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
2008
i

3. ii

4. DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 28 Februari 2008
Nomor : 050/200/II/Bangda Kepada Yth.
Sifat : SEGERA Sdr. Gubernur
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Pedoman Penyusunan Rencana di -
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Seluruh Indonesia
SURAT EDARAN
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan
bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Daerah tersebut merupakan
dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Selanjutnya, bahwa salah satu
dokumen perencanaan yaitu Dokumen RKPD mempunyai peranan sangat strategis, karena
menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan
perencanaan dan penganggaran tahunan.
Berdasarkan hal tersebut dan sebagai upaya untuk membantu Pemerintah Daerah
dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan,
khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan
daerah provinsi/kabupaten/kota, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Maksud dan tujuan dari pedoman ini adalah untuk memperjelas tahapan, langkah
dan substansi penyusunan RKPD dan Renja SKPD, termasuk pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten/kota dan
provinsi.
Pedoman terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:
1. Bagian A: Umum, berisi latar belakang, landasan hukum, fungsi kedudukan dan
pendekatan RKPD, tujuan, sasaran dan ruang lingkup pedoman, serta sistematika
pedoman.
iii

5. iv

6. 2. Bagian B: Proses Penyusunan RKPD, antara lain berisi tentang persiapan dan
pengorganisasian pemangku kepentingan, penyusunan rancangan awal RKPD, Renja
SKPD, proses musrenbang, dan pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran
daerah.
3. Bagian C: Teknis Penyusunan Dokumen RKPD (prototype), berisi langkah-langkah dalam
menyusun dokumen mulai tahap persiapan dan pengorganisasian hingga proses
penganggaran.
4. Bagian D: Penutup, berisi kaidah dalam menggunakan pedoman.
Surat edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dengan terbitnya pedoman ini diharapkan daerah
dapat menyusun RKPD disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan kemampuan
perencanaan di masing-masing daerah dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip yang
terkandung dalam peraturan perundangan dan tata kepemerintahan yang baik.
Kepada para Gubernur diminta untuk menindaklanjuti Surat Edaran dimaksud dan
selanjutnya memberitahukan dan mensosialisasikan kepada para Bupati dan Walikota di
wilayah masing-masing.
Demikian untuk menjadi perhatian.
a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
H. SYAMSUL ARIEF RIVAI
Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Sebagai Laporan)
2. Bapak Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
3. Sdr. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia
v

7. vi

8. DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata - Jakarta Selatan
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang disyaratkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat,
dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi
pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Mengingat pentingnya peranan RKPD dalam kerangka perencanaan dan
penganggaran tahunan daerah, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan tahunan dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD, maka diperlukan
pedoman penyusunan RKPD untuk menjamin kualitas proses penyusunan dan kualitas
substansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan serta efektif dan
responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Untuk itu, terbitnya SE Mendagri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah ini menjadi satu hal yang penting dan strategis sebagai pedoman
teknis/operasional penyusunan RKPD. Dengan adanya SE Mendagri ini diharapkan proses
penyusunan dan substansi dokumen RKPD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indo-
nesia dapat memenuhi ketentuan tentang sistem, prosedur, dan proses penyusunan RKPD
dan berkontribusi signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
secara berkelanjutan.
Jakarta, 28 Februari 2008
Afriadi S. Hasibuan
Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Departemen Dalam Negeri
vii

9. viii

10. DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SAMBUTAN
Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya SE Mendagri tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini. Dengan adanya pedoman
ini, Pemerintah Daerah telah dilengkapi dengan suatu pedoman teknis/operasional
penyusunan RKPD, guna mendukung perencanaan tahunan daerah yang memenuhi
peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta prinsip-
prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).
Pedoman yang ditujukan untuk memperjelas tahapan, langkah-langkah, dan
substansi untuk penyusunan RKPD ini dirancang dengan pendekatan sefleksibel mungkin
sehingga daerah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan
perkembangan kemampuan perencanaan di masing-masing daerah, namun tetap
mengindahkan ketentuan-ketentuan yang bersifat prinsip sebagaimana terkandung dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan prinsip-prinsip
tata kelola kepemerintahan yang baik.
Direktorat Perencanaan Ditjen Bangda menyampaikan penghargaan dan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah bekerjasama dalam pengembangan
dan penyusunan pedoman ini, khususnya pihak peserta Konsultasi Regional pada akhir
November 2007, yang telah menyampaikan kritik dan masukannya untuk penyempurnaan
rancangan pedoman ini.
Semoga pedoman ini dapat memenuhi harapan kita semua untuk perbaikan kualitas
perencanaan daerah dalam rangka perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara
berkelanjutan.
Jakarta, 28 Februari 2008
H. Syamsul Arief Rivai
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Departemen Dalam Negeri
ix

11. x

12. Daftar Isi
SURAT EDARAN ................................................................................................................ iii
KATA PENGANTAR ........................................................................................................... vii
SAMBUTAN ........................................................................................................................ ix
DAFTAR ISI ......................................................................................................................... xi
DAFTAR PERISTILAHAN DAN SINGKATAN .................................................................... xv
BAGIAN A: UMUM .............................................................................................................. 1
1. Latar Belakang ............................................................................................................ 3
2. Landasan Hukum ........................................................................................................ 3
3. Fungsi, Kedudukan, dan Pendekatan RKPD .............................................................. 3
3.1. Fungsi RKPD ....................................................................................................... 3
3.2. Kedudukan RKPD dalam Sistem dan Mekanisme Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Daerah ................................................................ 4
3.3. Pendekatan Perencanaan dalam Penyusunan RKPD......................................... 5
3.4. Tahapan dalam Proses Penyusunan RKPD ........................................................ 7
4. Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Pedoman ......................................................11
4.1. Tujuan dan Sasaran Pedoman ...........................................................................11
4.2. Ruang Lingkup dan Substansi Pedoman ...........................................................11
5. Sistimatika Pedoman .................................................................................................11
A. Umum .................................................................................................................11
B. Proses Penyusunan RKPD ................................................................................11
C. Teknis Penyusunan RKPD ................................................................................ 12
D. Penutup ............................................................................................................. 12
BAGIAN B: PROSES PENYUSUNAN RKPD ................................................................... 13
1. PERSIAPAN DAN PENGORGANISASIAN PEMANGKU KEPENTINGAN .............. 15
1.1. Orientasi RKPD ................................................................................................. 15
1.2. Identifikasi Pemangku Kepentingan .................................................................. 15
1.3. Pembentukan Tim dan Rekrutmen Fasilitator .................................................... 16
1.4. Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen ............................................. 17
1.5. Pengumpulan Data dan Informasi ..................................................................... 17
1.6. Penyiapan Daftar Isi ........................................................................................... 17
2. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD ........................................................... 18
2.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Awal RKPD ........................................ 18
2.2. Tata Cara Penyusunan ...................................................................................... 19
xi

13. 3. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD .......................................................... 20
3.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Renja SKPD ...................................... 21
3.2. Tata Cara Penyusunan ...................................................................................... 22
3.2.1. Kegiatan Persiapan: ................................................................................ 22
3.2.2. Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen: .......................................... 23
3.2.3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja SKPD: .................................... 23
4. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD ...................................................................... 25
4.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan RKPD ................................................. 25
4.2. Tata Cara Penyusunan ...................................................................................... 26
5. MUSRENBANG ........................................................................................................ 26
5.1. Musrenbang Desa/Kelurahan ............................................................................ 28
5.2. Musrenbang Kecamatan .................................................................................... 29
5.3. Forum SKPD/Gabungan SKPD Kabupaten/Kota .............................................. 30
5.4. Musrenbang Kabupaten/Kota ............................................................................ 31
5.5. Forum SKPD/Gabungan SKPD Provinsi ........................................................... 32
5.6. Musrenbang Provinsi ......................................................................................... 33
6.7. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD) ............................ 34
6. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKPD .............................................................. 34
6.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Akhir RKPD ....................................... 34
6.2. Tata Cara Penyusunan Rancangan Akhir RKPD ............................................... 35
7. PENYUSUNAN RENJA SKPD.................................................................................. 35
7.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Renja SKPD .......................................................... 35
7.2. Tata Cara Penyusunan Renja SKPD ................................................................. 36
8. PENYIAPAN DAN PENETAPAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
RKPD DAN PERATURAN KEPALA SKPD TENTANG RENJA SKPD ...................... 36
8.1. Penyiapan dan penetapan PERKADA ............................................................... 36
8.2. Penyiapan dan penetapan PERKA SKPD ......................................................... 37
9. PENGINTEGRASIAN RKPD KE DALAM PROSES PENGANGGARAN DAERAH .. 37
9.1. Penyusunan KUA dan PPAS ............................................................................. 38
9.2. Penyusunan RKA SKPD ................................................................................... 39
9.3. Penyusunan RAPBD ......................................................................................... 39
BAGIAN C: TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD (PROTOTYPE) ........................ 41
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................... 43
1.1. Latar Belakang ............................................................................................ 43
1.2. Landasan Hukum ........................................................................................ 43
1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................... 43
1.4. Sistimatika Dokumen RKPD ....................................................................... 43
BAB II. EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH .................................. 43
2.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah ............................ 43
2.2. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan
Daerah ........................................................................................................ 44
2.4. Isu Strategis dan Masalah Mendesak ........................................................ 44
xii

14. BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH ............................................. 45
3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun ... (tahun lalu) dan Perkiraan Tahun .... .......
(tahun berjalan) ........................................................................................... 45
3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun ..... dan Tahun ..... 45
3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. ............................................................... 45
3.4. Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah ..................... 46
3.4.1. Dana Desentralisasi / APBD ............................................................. 46
3.4.2. Dana Dekonsentrasi / APBN ............................................................. 47
3.4.3. Dana Tugas Pembantuan / APBN.................................................... 47
3.4.4. Dana Otonomi Khusus / APBN ......................................................... 47
3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................................. 47
3.5.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ................................................. 48
3.5.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ........................................................ 48
3.5.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................................ 49
BAB IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN (Tahun Rencana) ................. 49
4.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .................................. 49
4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah ............................. 49
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ................................................................ 50
BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN .................................................................................... 50
BAGIAN D. PENUTUP ...................................................................................................... 51
Daftar Bagan
Bagan 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004 .................... 5
Bagan 2a. Alur Perencanaan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS, dan APBD ................... 9
Bagan 2b. Alur Penyusunan Dokumen RKPD dan Dokumen Renja SKPD ................... 10
Bagan 3. Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKPD ............................... 20
Bagan 4. Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Renja SKPD.............................. 25
xiii

15. Daftar Tabel
Tabel 1. Contoh Susunan Tim Penyusun RKPD ........................................................... 57
Tabel 2. Contoh Kalender Penyusunan RKPD dan Renja SKPD ................................. 58
Tabel 3. Inventarisasi Sumber dan Jenis Data/Informasi untuk Penyusunan RKPD .... 59
Tabel 4. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Review
Pencapaian RPJMD ........................................................................................ 60
Tabel 5. Format Daftar Rancangan Program dan Kegiatan RKPD/Renja SKPD .......... 61
Tabel 6. Contoh Prototype Daftar Isi Renja SKPD ........................................................ 62
Tabel 7. Pengisian RKA-SKPD 2.2.1 dan Penyusunan Prakiraan Maju Berdasarkan
Biaya Satuan Per Keluaran Kegiatan ............................................................. 63
Tabel 8. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Provinsi/
Kabupaten/Kota* Tahun....dan Tahun... ........................................................... 64
Tabel 9. Identifikasi Isu dan Masalah Mendesak di Tingkat Nasional, Provinsi.....dan
Kab/Kota.......Tahun. ........................................................................................ 65
Tabel 10. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Prov./Kab./Kota......Tahun........dan
Tahun..........serta Perubahannya .................................................................... 66
Tabel 11. Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Prov./Kab./Kota .............. 67
Tabel 12. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Daerah, dan Pagu
Anggaran RKPD .............................................................................................. 68
Tabel 13. Contoh Matrik Prioritas Pembangunan ............................................................ 70
Tabel 14. Rencana Kerja dan Pendapatan Menurut Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah di Provinsi/Kab./Kota........Tahun.......(tahun rencana) ........................ 70
Daftar Referensi
Referensi R-1. Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan 2004-2009 .... 73
Referensi R-2. Indikator Kemajuan Otonomi Daerah ........................................................ 75
Referensi R-3. Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah .......................... 76
Referensi R-4. Indikator Kinerja Kunci yang digunakan untuk Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Otonomi Daerah .......................................................... 77
Referensi R-5. Contoh Tolok Ukur Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah
Daerah Menurut SKPD ............................................................................. 81
xiv

16. Daftar Peristilahan dan Singkatan
1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat dengan RPJP
adalah dokumen perencanaan untuk periode dua puluh (20) tahun.
2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan
RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode dua puluh
(20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu
pada RPJP Nasional.
3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJM
adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun.
4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan
RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun
yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional,
memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan
umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat
Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode satu (1) tahun.
6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah
dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan
penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan
kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
7) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
8) Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/
wakil kepala daerah, dan SKPD.
9) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan
RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun,
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta
berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
10) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
11) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan
SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan
dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
xv

17. 12) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah selanjutnya
disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama
1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang
disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
13) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang
selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang
disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
14) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat
ILPPD adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat
melalui media yang tersedia di Daerah.
15) Rencana Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat dengan RTR adalah dokumen yang
memuat hasil perencanaan tata ruang.
16) Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah
dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang wilayah.
17) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang
dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah,
PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19) Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode satu (1) tahun.
20) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.
21) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum
dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
22) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat dengan PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-
SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
23) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.
24) Prakiraan maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan
program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran
tahun berikutnya.
25) Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan
tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna
melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi
alokasi dana.
xvi

18. 26) Kinerja adalah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
27) Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk
masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan
tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
28) Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
29) Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan
kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan
mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka
melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
30) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan.
31) Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi.
32) Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan-tujuan besar (strate-
gic goals) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan
perumusan strategi, kebijakan dan program.
33) Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.
34) Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/
Daerah untuk mencapai tujuan.
35) Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
36) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja
pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber
daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi
dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
37) Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong
partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan
pembangunan kabupaten/kota.
38) Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang
perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.
39) Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang
diharapkan dari suatu kegiatan.
40) Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
41) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program.
42) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
43) Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana yang
dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
xvii

19. 44) Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stake-
holder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/
pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/ pelaksanaan pembangunan.
45) Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk menghadirkan stake-
holder dalam rangka mendiskusikan dan memahami isu dan permasalahan strategis
pembangunan daerah; merumuskan kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan
mencapai konsensus tentang pemecahan masalah-masalah strategis daerah. Konsultasi
publik dilakukan pada berbagai skala, tahapan dan tingkatan pengambilan keputusan
perencanaan daerah. Konsultasi publik dapat berupa musrenbangda di peringkat
kabupaten/kota, konsultasi forum stakeholder atau focus group discussions di peringkat
SKPD maupun di peringkat lintas SKPD.
46) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antarpelaku dalam
rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
47) Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa/
kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/
kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk
menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
48) Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk
mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati
kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.
49) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan
lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas
prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau
gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara
penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
50) Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/kota untuk
mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Fo-
rum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang
hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.
51) Tim Penyelenggara Musrenbang adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan persiapan,
memfasilitasi pelaksanaan, dan menindaklajuti hasil Musrenbang.
52) Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang
melalui pembahasan yang disepakati bersama.
53) Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu
diskusi kelompok ataupun konsultasi publik. Seorang fasilitator harus memenuhi
kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan
berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas dan partisipatifnya kegiatan.
54) Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang
untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
55) Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta Musrenbang untuk menghadiri
Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
56) NGO adalah singkatan dari Non-Governmental Organization atau Lembaga Swadaya
Masyarakat/LSM.
57) CBO adalah singkatan dari Community Based Organization (Kelompok Masyarakat Sipil).
58) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization (Organisasi Masyarakat Sipil).
xviii

20. UMUM
1

21. 2

22. BAGIAN A: UMUM
1. Latar Belakang
U ndang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan
pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan
daerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek/1
tahun (RKPD).
Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis,
yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan
dan penganggaran tahunan, untuk itu maka sesuai amanat dalam kedua undang-undang
diatas, Bappeda merupakan institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator dalam
penyelenggaraan perencanaan daerah yang juga mengkoordinasikan perencanaan-
perencanaan yang bersifat sektoral di daerah.
2. Landasan Hukum
Kewajiban daerah untuk menyusun RKPD sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD
diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain:
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/
Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
3

23. 3. Fungsi, Kedudukan dan Pendekatan RKPD
3.1. Fungsi RKPD
Fungsi RKPD mencakup sebagai berikut:
• Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
• Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah
dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
• Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD;
• Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
• Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi
dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
• Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program
pembangunan jangka menengah;
• Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan
minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;
• Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ
kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.
• Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
3.2. Kedudukan RKPD dalam Sistem dan Mekanisme Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Daerah
RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya
dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam
menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran
Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati
selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.
Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD harus diselesaikan pada setiap
bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling lambat tanggal 1
Desember.
Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan
acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses
penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan
proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).
4

24. Pedoman Dijabarkan
RPJP RPJM
NASIONAL NASIONAL RKP
Diperhatikan
Pedoman Dijabarkan
RPJM Pedoman
RPJP RKPD
DAERAH Penyusunan
DAERAH DAERAH RAPBD
20 Tahun
Pedoman
Diacu
RENSTRA RENJA
SKPD Pedoman SKPD
5 Tahun 1 Tahun
Bagan 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004
3.3. Pendekatan Perencanaan dalam Penyusunan RKPD
Ada lima pendekatan dalam penyusunan RKPD, yaitu pendekatan teknokratis, politis,
partisipatif, top-down, dan bottom-up.
a. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja)
Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas
dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan RKPD
dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam
Musrenbang RKPD. Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam
menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi
capaian program dan kegiatan.
Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu
2. Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan
daerah masa kini
3. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD
4. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan
5. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah)
6. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja
7. Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan
Standar Pelayanan Minimal
8. Tolok ukur dan target kinerja keluaran
9. Tolok ukur dan target kinerja hasil
10. Pagu indikatif program dan kegiatan.
11. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya
12. Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta
waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran
5

25. b. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif
Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses
pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD
2. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non
pemerintah dalam pengambilan keputusan
3. Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan
4. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum
perempuan dan kelompok marjinal
5. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD
6. Pelibatan media
7. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan
partisipatif
8. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan,
seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan
kebijakan dan prioritas program
c. Pendekatan Politis
Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Konsultasi dengan Kepala Daerah untuk penerjemahan yang tepat, sistematis atas visi,
misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program
pembangunan daerah
2. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD
3. Jaring aspirasi masyarakat (reses) oleh DPRD merupakan bagian integral dari proses
penyusunan RKPD
4. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD
5. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD yang setelah
ditetapkan akan mengikat semua pihak sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD
d. Pendekatan Bottom-up
Pendekatan bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi,
misi, dan program Kepala Daerah Terpilih
2. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang
prioritas pembangunan daerah
3. Mempertimbangkan hasil Forum SKPD
e. Pendekatan Top-down
Pendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:
1 Sinergi dengan RKP dan RENJA K/L
2 Sinergi dan konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD
3 Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD
4 Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem.
5 Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti
Millenium Development Goals (MDGs), Sustainable Development, pemenuhan Hak Asasi
Manusia, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dan sebagainya.
6

26. 3.4. Tahapan dalam Proses Penyusunan RKPD
Secara garis besar, tahapan proses penyusunan RKPD dapat dibagi dalam delapan tahapan
utama, yaitu:
Tahap 1 Persiapan dan Pada tahap ini dilakukan orientasi mengenai RKPD,
Pengorganisasian Para identifikasi para pemangku kepentingan untuk dilibatkan
Pemangku Kepentingan dalam proses penyusunan RKPD, pembentukan Tim
Penyusun RKPD, Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan
Dokumen, pengumpulan data dan informasi, serta
penyusunan daftar isi RKPD.
Tahap 2 Penyusunan Rancangan Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan review RPJMD,
Awal RKPD review usulan program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan
prioritas untuk tahun rencana, analisis isu strategis dan
prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang
direncanakan bersama para pemangku kepentingan terkait,
menyusun dokumen rancangan awal RKPD, dan
pembahasan rancangan awal RKPD dengan SKPD.
Tahap 3 Penyusunan Rancangan Tahapan ini meliputi kegiatan persiapan penyusunan,
Renja SKPD kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan
kegiatan penyusunan Rancangan Renja SKPD.
Tahap 4 Penyusunan Rancangan Pada tahap ini dilakukan penilaian dan pembahasan atas
RKPD rancangan Renja SKPD yang disampaikan Kepala SKPD
kepada Bappeda, pengintegrasian rancangan Renja SKPD
ke dalam Rancangan Awal RKPD untuk menjadi Rancangan
RKPD, pembahasan dengan para pemangku kepentingan
terkait untuk memperoleh masukan dan pertimbangan bagi
rancangan RKPD, penyiapan ringkasan Rancangan RKPD
untuk sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang
tahunan daerah, dan penyampaian tembusan Rancangan
RKPD kepada Bappenas dan Bappeda Provinsi sebagai
masukan dalam penyusunan RKP Nasional dan RKPD
Provinsi.
Tahap 5 Musrenbang Tahap ini merupakan pelibatan para pemangku kepentingan
dalam pengambilan keputusan perencanaan, melalui
pelaksanaan Musrenbang sejak tingkat desa/kelurahan,
tingkat kecamatan, Forum SKPD/gabungan SKPD
Kabupaten/Kota, Musrenbang Kabupaten/Kota, Forum
SKPD/Gabungan SKPD Provinsi, dan Musrenbang Provinsi,
sesuai jadwal yang ditetapkan.
Tahap 6 Penyusunan Rancangan Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan atas Rancangan
Akhir RKPD/Renja SKPD RKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbang
tahunan daerah dengan tetap memperhatikan rancangan
RKP untuk RKPD Provinsi, dan rancangan RKPD Provinsi
untuk RKPD Kabupaten/Kota.
Tahap 7 Penyiapan dan Penetapan Pada tahap ini dilakukan penyiapan dan penetapan
Peraturan RKPD/Renja peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan penyiapan dan
SKPD penetapan peraturan Kepala SKPD untuk Renja SKPD.
Tahap 8 Pengintegrasian RKPD ke Pada tahap ini RKPD perlu diterjemahkan ke dalam proses
dalam Proses penganggaran melalui penyusunan KUA, PPAS, dan RKA
Penganggaran Daerah SKPD.
7

27. Bagan 2A memperlihatkan alur proses penyusunan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS, dan
APBD. Bagan tersebut menunjukkan kedudukan RKPD dalam proses perencanaan dan
penganggaran tahunan daerah, dimana RKPD merupakan acuan penyusunan KUA, PPAS,
dan APBD.
Bagan 2B memperlihatkan rincian tahapan dan kegiatan dalam proses penyusunan RKPD
dan Renja SKPD
8

28. PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA SKPD PENYUSUNAN KUA DAN APBD
Pedoman
Penyusunan APBD
Dokumen RKP
RPJM-D
(PERDA) Penyusunan
Rancangan Rancangan KUA
Awal RKPD
Rancangan Penyusunan Rancangan
Rancangan
m- 1 Feb RKPD Rancangan PPAS PERKADA tentang
Akhir RKPD
Penjabaran APBD
m- 1 Jun
m- 2 Mei
m- 1 Mar m- 2 Sept
Proses Rancangan Dokumen RKPD Dokumen PERKADA
Renja SKPD (Perkada) Kebijakan Umum tentang
Tekno- APBD (KUA) RKA- Penjabaran
Kratis m- 4 Mei SKPD APBD
m- 4 Feb
Dokumen Prioritas
Renja m- 4 Des
Renstra & Plafon Anggaran
SKPD SKPD Sementara
Rancangan PERDA
(Peraturan (PPAS)
PERDA tentang tentang
Kepala
APBD APBD
SKPD) Dokumen
Renja SKPD m- 4 Des
(Perka SKPD)
m- 4 Mei
Penetapan Nota Kesepakatan Pembahasan Penetapan Kepala
Pembahasan Penetapan SE Ranperda APBD
Peraturan Kep. Kebijakan Umum KaDa ttg Daerah tentang Perda
KUA & PPAS oleh Pemda dan
Daerah ttg RKPD APBD APBD dan Perkada
9
(TAPD & Pedoman DPRD
m- 4 Mei Penyusunan Penjabaran APBD
Panggar
Proses Penetapan Nota Kesepakatan RKA-SKPD m- 2 Okt m- 3 Des
DPRD
Legis- Peraturan Kep. PPAS
SKPD ttg Renja m- 2/3 Jul m- 1 Agt Keputusan Evaluasi Ranperda
lasi/ m- 4 Jul Bersama Kepala
SKPD APBD dan Ranpekada
Politis Daerah dan
m- 4 Mei DPRD thdp Penjabaran APBD oleh
Ranperda APBD Gubernur
m- 1 Des m- 2 Des
Pembahasan Musrenbang Konsultasi dgn Delegasi
Konsultasi Publik
Forum SKPD Daerah/RKPD Peserta Musrenbang Ranperda APBD
Proses Sosialisasi
m- 1 Mar m- 3 Mar Ranperda (RAPBD)
Partisi- kepada
patif Musrenbang Masyarakat
Kecamatan
m- 3 Feb
Musrenbang
Desa/Kel.
m- 4 Jan
Bagan 2A. Alur Penyusunan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS dan APBD
Keterangan:
m Batas waktu penyelenggaraan pada minggu ke.....
-----> Konsultatif/Sosialisasi

29. 10
Bagan 2B. Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Dokumen Rencana Kerja SKPD ( Renja SKPD)

30. 4. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Pedoman
4.1. Tujuan dan Sasaran Pedoman
Pedoman ini dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya
yang ditentukan oleh peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan
nasional, khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
tahunan daerah provinsi/kabupaten/kota. Pedoman ini ditujukan untuk memperjelas tahapan,
langkah-langkah, dan substansi untuk penyusunan RKPD dan Renja SKPD, termasuk
pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan
sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Pedoman ini dirancang dengan pendekatan seluwes mungkin sehingga daerah dapat
melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan
kemampuan perencanaan di masing-masing daerah, namun tetap mengindahkan ketentuan-
ketentuan yang bersifat prinsip sebagaimana terkandung dalam Undang-undang 25/2004,
PP-8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta prinsip-prinsip tata kelola
kepemerintahan yang baik (good governance).
4.2. Ruang Lingkup dan Substansi Pedoman
Pedoman penyusunan RKPD secara umum merupakan pedoman bagi daerah kabupaten/
kota maupun provinsi yang berisikan mengenai tata cara penyusunan dokumen RKPD mulai
dari tahap persiapan, penyiapan dan penetapan RKPD dalam bentuk Peraturan Kepala
Daerah, hingga proses pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran tahunan
daerah.
Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tahunan daerah
(Musrenbangda) merupakan bagian dari proses penyusunan RKPD. Oleh karena itu
pedoman ini mencakup juga hal-hal pokok/prinsip-prinsip dalam pelaksanaan musrenbang
tahunan daerah mulai dari musrenbang desa/kelurahan sampai dengan musrenbang Provinsi.
Pengaturan penyelenggaraan Musrenbang secara lebih lebih terinci akan diatur dalam
Permendagri tersendiri tentang Musrenbang.
5. Sistimatika Pedoman
Pedoman penyusunan RKPD ini secara garis besar terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:
A. UMUM
Merupakan pengantar bagi pengguna pedoman untuk memahami filosofi dan latar belakang
penyusunan RKPD, substansi utama RKPD, pendekatan perencanaan, serta keterkaitan
dokumen RKPD dengan dokumen lainnya.
11

31. B. PROSES PENYUSUNAN RKPD
Berisikan penjelasan singkat tentang tahapan-tahapan dalam penyusunan RKPD dilengkapi
dengan bagan alir penyusunan RKPD.
C. TEKNIS PENYUSUNAN RKPD
Berisikan pedoman langkah-langkah dalam rangka menyusun dokumen, mulai dari tahap
persiapan dan pengorganisasian para pemangku kepentingan, penyusunan rancangan
RKPD/Renja SKPD, hal-hal pokok dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang,
penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD, penyiapan dan penetapan RKPD/Renja
SKPD, dan pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran daerah.
D. PENUTUP
Berisikan kaidah-kaidah dalam menggunakan pedoman penyusunan dokumen RKPD.
Pedoman teknis penyusunan RKPD diupayakan agar lebih bersifat operasional, sehingga
mudah diikuti para pengguna, untuk keperluan itu juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran
teknis dan matriks/tabel-tabel untuk mempermudah kajian.
12

32. PROSES PENYUSUNAN RKPD
13

33. 14

34. BAGIAN B: PROSES PENYUSUNAN RKPD
1. PERSIAPAN DAN PENGORGANISASIAN PEMANGKU KEPENTINGAN
K ualitas suatu perencanaan akan dipengaruhi oleh sejauhmana kematangan dalam tahap
persiapan, sedangkan legitimasinya dari sisi partisipasi ditentukan oleh seberapa jauh
keterlibatan para pemangku kepentingan. Tahapan persiapan dan pengorganisasian
pemangku kepentingan meliputi : orientasi mengenai RKPD, identifikasi para pemangku
kepentingan untuk dilibatkan dalam proses penyusunan RKPD, pembentukan Tim Penyusun
RKPD, Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RKPD, pengumpulan data dan
informasi, serta penyusunan daftar isi RKPD.
1.1. Orientasi RKPD
Kesamaan pemahaman merupakan salah satu syarat pencapaian kesepakatan untuk tujuan
bersama. Oleh karena itu, maka dalam penyusunan RKPD perlu dilakukan orientasi bagi
pihak-pihak yang terkait, baik yang menyangkut proses dan pendekatan perencanaan
maupun berkaitan dengan substansi perencanaan itu sendiri.
Adapun proses orientasi mengenai RKPD, adalah sebagai berikut:
Langkah-1 : Membentuk tim inti penyusun RKPD yang anggotanya berasal dari unsur
Bappeda
Langkah-2 : Mempelajari peraturan perundangan yang terkait dengan penyusunan RKPD
Langkah-3 : Menyusun jadwal/agenda, bahan presentasi dan narasumber untuk kegiatan
orientasi RKPD (dari unsur Bappeda, atau bila dipandang perlu dapat
mengundang narasumber dari luar daerah yang memahami betul tentang
RKPD).
Langkah-4 : Melakukan lokakarya/workshop orientasi dengan mengundang seluruh SKPD,
DPRD, Perguruan Tinggi dan unsur LSM yang relevan untuk mengikuti
orientasi.
Langkah 5 : Menyusun kesepakatan bersama mengenai pokok-pokok yang perlu
dilakukan dalam penyusunan RKPD, baik yang menyangkut proses
penyusunan, substansi utama, pendekatan RKPD, maupun rancangan
sementara agenda penyusunan dokumen RKPD.
1.2. Identifikasi Pemangku Kepentingan
Identifikasi para pemangku kepentingan dimaksudkan untuk mencari siapa dan dari unsur
mana yang memiliki kompetensi untuk dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan
RKPD. Untuk itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
Langkah-1 : Menyusun inventarisasi daftar perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi, LSM dan
individu yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan. Data
dapat bersumber dari Bappeda sendiri, Kesatuan Bangsa, atau sumber
lainnya.
15

35. Langkah-2 : Melakukan kajian pengalaman dari institusi atau individu yang terdaftar dan
selanjutnya menentukan siapa individu atau institusi yang cocok untuk
dilibatkan sebagai tim penyusun, fasilitator, narasumber, advisor atau sebagai
mitra diskusi, dan juga menentukan keterlibatan masing-masing dalam
keseluruhan proses penyusunan RKPD.
Langkah-3 : Menyiapkan surat permintaan resmi dari Bappeda atau Kepala Daerah untuk
pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RKPD
sesuai peran yang dikehendaki.
Langkah-4 : Mengundang para pemangku kepentingan yang relevan dan sesuai perannya
dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka penyusunan
dokumen RKPD.
1.3. Pembentukan Tim dan Rekrutmen Fasilitator
Mengingat RKPD merupakan rencana tahunan daerah yang mencakup seluruh bidang
pembangunan di daerah, maka tim penyusun sebaiknya juga melibatkan unsur para
pemangku kepentingan di luar Bappeda, misalnya unsur perguruan tinggi, unsur asosiasi/
LSM, dan unsur SKPD lain yang sangat terkait dengan kepentingan RKPD. Untuk lebih
efektifnya kerja tim, maka tim penyusun dibagi dalam kelompok-kelompok kerja (POKJA).
Dengan demikian, tim penyusun akan terdiri atas Tim Inti dan Kelompok Kerja. Tim Inti
sendiri terbagi habis di dalam POKJA. Pembagian pokja perlu diatur berdasarkan fungsi
pemerintahan daerah atau gabungan beberapa fungsi yang mempunyai keterterkaitan erat,
serta sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga setiap pokja-dalam proses pematangan
konsepnya-dapat melakukan diskusi masing-masing secara terpisah.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
Langkah-1 : Menentukan pilihan calon-calon anggota kelompok kerja/tim penyusun RKPD
dan calon individu/kelompok mitra diskusi yang dinilai potensial berdasarkan
hasil kajian identifikasi para pemangku kepentingan.
Langkah-2 : Menyusun surat permintaan kesediaan kepada calon terpilih anggota
kelompok kerja tim penyusun RKPD melalui atasan calon tersebut, untuk
bergabung menjadi anggota kelompok kerja tim penyusun RKPD.
Langkah-3 : Untuk hal yang sama, menyusun surat permintaan kesediaan pada calon
individu/kelompok untuk dapat berperanserta dalam diskusi-diskusi terfokus
yang akan dilaksanakan selama proses penyusunan dokumen RKPD.
Langkah-4: Merekrut fasilitator yang kompeten dari unsur pemerintah/non pemerintah,
guna memastikan terdapatnya kualitas hasil kesepakatan dan pengambilan
keputusan dalam diskusi kelompok terfokus, konsultasi publik, dan
musrenbang.
Tabel 1 memperlihatkan contoh pengorganisasian dan susunan Tim Penyusun RKPD.
16

36. 1.4. Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen
Penyusunan rencana kerja perlu dilakukan sebagai acuan bagi tim penyusun dalam proses
penyiapannya. Rencana kerja mengatur rincian kegiatan apa yang perlu dilakukan (termasuk
seluruh kegiatan musrenbang dan forum SKPD), siapa yang melakukan, metoda
pelaksanaannya bagaimana, serta kapan kegiatan tersebut akan dilakukan.
Langkah-langkah penyusunan rencana kerja secara umum adalah sebagai berikut:
Langkah-1 : Menyusun rincian agenda kegiatan yang harus dilakukan dalam proses
penyusunan dokumen RKPD dan memberi catatan batas waktu (deadline)
pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan
perundangan. Lihat Lampiran 1 Contoh Kalender Penyusunan RKPD dan
Renja SKPD
Langkah-2 : Merumuskan keluaran/output serta metoda pelaksanaan dari setiap rincian
kegiatan tersebut.
Langkah-3 : Menyusun matrik rencana kerja yang berisikan rincian kegiatan, keluaran,
metoda dan jadwal pelaksanaan
Langkah-4 : Menjabarkan rencana kerja penyusunan RKPD tersebut oleh masing-masing
Pokja
Tabel 2 memperlihatkan contoh Kalender Penyusunan RKPD dan Renja SKPD.
1.5. Pengumpulan Data dan Informasi
Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung dengan data dan informasi yang memadai
dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang
dikumpulkan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan secara jelas status, kedudukan,
capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah.
Langkah-1: Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan RKPD
dan menuangkannya dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan
pemantauan.
Langkah-2: Melakukan pengumpulan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat
dipertanggungjawabkan
Langkah-3: Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan
analisis.
Tabel 3 memperlihatkan contoh check list untuk inventarisasi sumber dan jenis data/
informasi yang diperlukan dalam penyusunan RKPD.
17

37. 1.6. Penyiapan Daftar Isi
Dokumen RKPD merupakan dokumen yang menjabarkan rencana jangka menengah daerah
ke dalam rencana tahunan dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan
tahunan, sehingga akan dijadikan acuan bagi proses penyusunan RAPBD, mulai dari
perumusan Kebijakan Umum APBD, penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran hingga
penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD. Oleh karena itu substansi RKPD seyogyanya mampu
menjawab kebutuhan materi bagi proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
2. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD
Rancangan Awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses
penyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi
daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana
keja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap
SKPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam menyiapkan
rancangan Renja SKPD. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan
pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan.
Arah kebijakan keuangan daerah di dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi memuat indikasi
belanja bagi hasil pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, indikasi belanja
dana dekonsentrasi, indikasi belanja dana sektoral, serta indikasi belanja tugas pembantuan
pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan kepada pemerintahan desa, sedangkan
arah kebijakan keuangan daerah dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten/Kota memuat
indikasi belanja bagi hasil pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa serta indikasi
bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Informasi ini sangat
berguna sebagai acuan desa dalam menyusun rancangan RKT (Rencana Kerja Tahunan)
desa.
Di dalam penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan review RPJMD, review usulan
program dan kegiatan SKPD dari usulan tahun lalu dan prioritas pembangunan untuk tahun
rencana, kajian terhadap RKP, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah
untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan yang terkait,
merumuskan rancangan awal RKPD, dan pembahasan rancangan awal RKPD dengan
SKPD.
Penyusunan Rancangan Awal RKPD merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, untuk
itu Bappeda membentuk tim penyusun RKPD yang bertugas melaksanakan seluruh proses
penyusunan dokumen RKPD.
2.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Hal prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan rancangan awal RKPD adalah:
1. Penyusunan Rancangan Awal RKPD berpedoman pada hasil review RPJMD dan capaian
kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, hasil review
terhadap usulan-usulan SKPD yang tertuang dalam prakiraan maju yang diajukan tahun
sebelumnya, serta memperhatikan perkiraan kemampuan keuangan daerah .
18

38. 2. Substansi utama yang termuat dalam rancangan awal RKPD, meliputi
a. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu
b. Rancangan kerangka ekonomi daerah
c. Arah kebijakan keuangan daerah, termasuk indikasi belanja bagi hasil dan belanja
bantuan keuangan.
d. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah
e. Rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif SKPD
3. Informasi pagu indikatif bagi setiap SKPD dan indikasi belanja bagi hasil serta belanja
bantuan keuangan merupakan informasi yang harus disampaikan dalam rancangan
awal RKPD. Ketersediaan informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh setiap SKPD (dan
desa untuk RKPD kabupaten/kota) sebagai acuan dalam merumuskan rancangan
rencana kerja SKPD (dan rencana kerja tahunan desa). Pagu indikatif SKPD dan indikasi
belanja hibah dan belanja bantuan keuangan tersebut juga berfungsi sebagai koridor
pendanaan dalam pembahasan forum SKPD maupun dalam pelaksanaan musrenbang
desa dan musrenbang kecamatan, sehingga proses pelaksanaan musrenbang menjadi
lebih efektif dan efisien.
4. Pengalokasian besaran pagu indikatif berorientasi pada asas pemenuhan kebutuhan,
efisiensi, keadilan, dan penilaian kinerja, serta sinergi sumber-sumber pendanaan.
5. Perhitungan pagu indikatif anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan bagi setiap
SKPD didasarkan pada kebutuhan SKPD untuk melaksanakan urusan wajib/pilihan
pemerintah daerah prioritas sesuai tingkat dan sasaran pelayanan program dan kegiatan.
6. Penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan oleh Tim Inti Penyusunan RKPD dibawah
tanggung jawab Bappeda, yang prosesnya dilakukan secara partisipatif.
7. Penyusunan rancangan awal RKPD dapat dimulai segera setelah dicapainya persetujuan
bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda APBD untuk pelaksanaan tahun
sebelumnya (sekitar bulan Desember). Selanjutnya, paling lambat pada Minggu ke-3
bulan Januari Rancangan Awal RKPD sudah selesai disusun dan disebarkan kepada
setiap SKPD dan unit kegiatan.
2.2. Tata Cara Penyusunan
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan rancangan awal RKPD adalah sebagai
berikut:
1. Bappeda melakukan review RPJMD untuk melihat seberapa jauh pencapaian target
kinerja program; isu dan permasalahan yang dihadapi; dan indikasi prioritas program
pada tahun rencana
2. Bappeda melakukan kompilasi rancangan program/kegiatan setiap SKPD untuk tahun
rencana. Kompilasi rancangan program/kegiatan setiap SKPD ini diambil dari prakiraan
maju RKA-SKPD tahun (n+1) dari usulan tahun sebelumnya untuk dikonfirmasi kembali
kepada setiap SKPD.
3. Bappeda menyiapkan konsep Surat Edaran Kepala Daerah yang ditujukan kepada
seluruh SKPD, berisikan permintaan agar setiap SKPD mengkonfirmasi, mereview atau
memperbaiki usulan atas rencana program dan kegiatan tahun rencana yang diajukan
pada tahun sebelumnya, dengan memperhatikan prioritas daerah.
4. Kepala Daerah mengeluarkan Surat Edaran untuk seluruh SKPD dengan dilengkapi
dengan formulir-formulir isian/matriks rencana program dan kegiatan SKPD yang telah
19

39. disiapkan Bappeda, disertai batas waktu pengembalian formulir isian tersebut kepada
Bappeda.
5. Bappeda menerima pengembalian formulir isian rencana program dan kegiatan yang
telah dikonfirmasi/ direview/ dievaluasi atau usulan perubahan dari masing-masing SKPD.
6. Bappeda melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap matriks-matriks program setiap
SKPD berdasarkan pengembalian formulir isian dari SKPD yang disesuaikan dengan
hasil review RPJMD, serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pencapaian tahun lalu.
7. Dalam melaksanakan langkah (1), (2), (3), (4) dan (5), secara simultan Bappeda melalui
Tim Intinya menyiapkan dokumen Rancangan Awal RKPD secara lengkap dengan
menggunakan pedoman sebagaimana dijelaskan dalam Bagian-C.
8. Bappeda bersama Sekda mengundang seluruh Kepala SKPD untuk pembahasan
rancangan awal RKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan
Renja-SKPD.
9. Bappeda mengirimkan rancangan awal RKPD yang disertai dengan jadwal kalender
perencanaan daerah untuk tahun yang direncanakan kepada seluruh SKPD sebagai
bahan bagi SKPD untuk menyusun Rancangan Renja SKPD. Rancangan awal RKPD
Kabupaten/Kota juga merupakan bahan acuan bagi desa/kelurahan dan kecamatan
untuk melakukan Musrenbang desa/kelurahan dan musrenbang kecamatan.
10. Pengiriman rancangan awal RKPD tersebut disertai dengan catatan agar setiap SKPD
menyerahkan rancangan Renja SKPD kepada Bappeda sesuai dengan kalender
perencanaan yang disampaikan.
.
Secara diagramatis dapat digambarkan sebagai berikut :
Abalisis Kondisi dan Perkiraan Kemampuan
Permasalahan Daerha Keuangan Daerah
Mutakhir
Review RPJMD Rumusan Kebijakan
- Prioritas dan Target Penyiapan Rumusan Keuangan Daerah;
Program Rancangan Awal Prioritas Program dan
- Perkiraaan Capaian RKPD Kegiatan; serta Pagu
Indikatif
Review Usulan
Program dan Kegiatan
dari RKA-SKPD Tahun
Sebelumnya
Bagan 3. Proses Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Tabel 4 memperlihatkan contoh format yang dapat digunakan untuk mereview
realisasi target capaian kinerja RPJMD. Format ini dapat digunakan untuk mengana-
lisis kesenjangan pencapaian program/kegiatan, faktor-faktor penyebabnya, dan
mengidentifikasi kebutuhan prioritas program dan kegiatan tahun rencana.
Tabel 5 kolom 5, 6 dan 7 memperlihatkan contoh format yang dapat digunakan
untuk mereview usulan program dan kegiatan SKPD serta prioritas tahun rencana
berdasarkan prakiraan maju (n+1) RKPD tahun berjalan.
20

40. 3. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
Rancangan Renja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah
terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD masih bersifat indikatif yang
diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan
persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan
penyusunan Rancangan Renja SKPD.
Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tanggung jawab masing-masing kepala
SKPD yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan awal RKPD, untuk itu masing-
masing SKPD perlu membentuk tim penyusun Renja SKPD yang bertugas melaksanakan
seluruh proses penyusunan dokumen Renja SKPD sampai dengan penyusunan RKA-SKPD.
3.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Renja SKPD
Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:
1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan
rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian
dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi rancangan Renja SKPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja
penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap Renstra SKPD; evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacu
pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian
kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan
urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas
penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.
6. Progam/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang
diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk
RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD
Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,
keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan
tahun n+1.
8. Dibentuknya forum SKPD sebagai forum diskusi, tidak hanya ditujukan untuk
pembahasan program dan kegiatan tahunan saja, melainkan juga sebagai sarana diskusi
dalam pembahasan berbagai persoalan pembangunan yang terkait dengan bidang SKPD
masing-masing. Untuk itu pemilihan peserta forum SKPD harus yang betul-betul memiliki
komitmen, serta sesuai dengan kapasitas dan kompetensi menurut bidangnya.
9. Rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota selesai disusun dan disampaikan kepada
Kepala Daerah melalui Bappeda paling lambat pada minggu ke-4 bulan Februari,
sedangkan untuk Renja SKPD Provinsi paling lambat pada minggu pertama bulan Maret.
21

41. 10. Program dan kegiatan di dalam Renja SKPD Kabupaten/Kota yang diusulkan untuk
didanai melalui APBD Provinsi dan APBN, dan/atau usulan program/kegiatan
dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK. Tembusannya disampaikan oleh SKPD
Kabupaten/Kota kepada SKPD Provinsi dan Kementerian/Lembaga yang sesuai.
11. SKPD Provinsi melakukan pengkajian terhadap usulan program/kegiatan yang
disampaikan SKPD terkait dari kabupaten/kota yang ada di provinsi, selanjutnya dibahas
bersama SKPD-SKPD kabupaten/kota tersebut dalam forum SKPD Provinsi untuk
menentukan kesepakatan prioritas terhadap program/kegiatan yang diusulkan untuk
didanai APBD Provinsi dan/atau APBN.
Tabel 5 kolom 1, 2, 3, 4, 8 sampai dengan 14 memperlihatkan contoh format yang
dapat digunakan untuk menyusun rancangan program dan kegiatan RKPD/Renja SKPD
3.2. Tata Cara Penyusunan
3.2.1. Kegiatan Persiapan:
Kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dilakukan sebelum Rancangan Awal
RKPD diterima SKPD, atau segera setelah RAPBD tahun sebelumnya disahkan menjadi
APBD (awal Desember).
Langkah-langkah pada Kegiatan Persiapan mencakup:
1. Melakukan identifikasi para pemangku kepentingan
Identifikasi dan seleksi para pemangku kepentingan yang akan dilibatkan sebagai peserta
forum SKPD, dan/atau yang akan dipilih sebagai anggota Tim Penyusun Renja SKPD,
mencakup individu ataupun lembaga yang dinilai kompeten, relevan, dan representa-
tive. Jika kegiatan ini telah dilakukan pada waktu penyusunan Renja tahun sebelumnya,
maka pada langkah ini cukup mereview dan melakukan perubahan yang diperlukan
berdasarkan masukan tahun sebelumnya.
2. Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD
Pada langkah ini selain membentuk Tim Penyusun Renja SKPD disarankan pula untuk
menetapkan fasilitator untuk membantu proses pelaksanaan perencanaan partisipatif
yang efektif dan efisien. Tim yang dibentuk diusahakan melibatkan anggota dari unsur
LSM yang memiliki kompetensi dan komitmen. Tim penyusun Renja SKPD, dapat
dibentuk untuk masa waktu beberapa tahun, dan dapat juga sekaligus dirangkap/
merangkap Tim penyusun Renstra SKPD. Jika tim telah terbentuk pada tahun
sebelumnya, maka jika diperlukan dapat direview kembali.
3. Penyiapan Kelembagaan Forum SKPD
Pada langkah ini dilakukan penyiapan kelembagaan forum SKPD yang pesertanya
merupakan perwakilan para para pemangku kepentingan yang memiliki relevansi dan
kompetensi khusus serta punya komitmen dengan SKPD yang bersangkutan. Jika
kelembagaan forum SKPD ini sudah terbentuk, maka tinggal dilanjutkan.
4. Pengisian Formulir (Isian)
Pada langkah ini Tim Penyusun Renja SKPD melakukan konfirmasi terhadap formulir
22

42. isian/matrik yang disampaikan oleh Kepala Daerah tentang usulan program dan kegiatan
yang diajukan SKPD tahun sebelumnya dalam rangka prakiraan maju serta menyerahkan
formulir isian yang telah dilengkapi dan telah direview kepada Bappeda.
5. Penyusunan Rencana Kerja Tim untuk Penyusunan Renja SKPD
Tim Penyusun Renja SKPD menyusun rencana kerja untuk penyusunan Renja SKPD
serta menyiapkan outline atau daftar isi Renja SKPD dengan lampiran berupa format
kegiatan yang akan dianggarkan. Format kegiatan yang akan dianggarkan tersebut
menggunakan format sesuai ketentuan yang diatur dalam PERMENDAGRI No 59/2007
tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13/2006.
6. Kompilasi Informasi/Konsultasi dengan Kementrian/Lembaga (K/L) Terkait
Tim Penyusun Renja SKPD meminta/mengumpulkan informasi atau berkonsultasi
dengan K/L sehubungan dengan rancangan Renja K/L untuk bidang/sektor terkait di
provinsi dan kabupaten/kota.
7. Kompilasi Informasi/Konsultasi dengan Provinsi Terkait
Tim Penyusun Renja SKPD kabupaten/kota meminta/mengumpulkan informasi atau
berkonsultasi sehubungan dengan rancangan Renja SKPD Provinsi untuk bidang/sektor
terkait.
Tabel 6 memperlihatkan Prototype Daftar Isi Rancangan Renja SKPD
3.2.2. Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen:
Merupakan kegiatan pengkajian terhadap dokumen program/kegiatan yang terkait langsung
dengan penyusunan Renja SKPD dalam rangka koordinasi dan sinergi program/kegiatan
SKPD. Kegiatan dapat dilaksanakan sebelum rancangan awal RKPD diterima.
Langkah-langkah pada kegiatan analisis dan pengkajian dokumen ini mencakup:
1. Melakukan Kajian terhadap Rancangan Awal RKP Nasional (dan RKPD Provinsi)
Langkah ini dimaksudkan untuk melihat arahan dan prioritas program/kegiatan yang
terkait SKPD yang bersangkutan.
2. Review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi
Melakukan identifikasi arahan dan prioritas RPJM Nasional untuk diakomodasikan dalam
penyusunan Renja SKPD Provinsi. Untuk Renja SKPD Kabupaten/Kota juga perlu
mengidentifikasi arahan dan prioritas RPJM Provinsi atau dari Renja SKPD Provinsi
tahun yang direncanakan (jika telah disusun), untuk diakomodasikan dan disinergikan
dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota. Jika belum diperoleh informasi untuk
tahun yang direncanakan, maka dapat diidentifikasi dari RKP/RKPD Provinsi tahun lalu.
3. Kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra SKPD
Melakukan evaluasi status capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD
terhadap RPJM Daerah dan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD pada tahun
rencana, sesuai Tupoksi SKPD dalam rangka mencapai sasaran hasil pembangunan
tahun rencana
4. Kajian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
Melakukan kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD tahun lalu
dan tahun berjalan, evaluasi pencapaian SPM serta review terhadap kebutuhan pro-
23

43. gram dan kegiatan yang diusulkan tahun sebelumnya dalam rangka prakiraan maju
pada program/ kegiatan (n + 1)
5. Meminta/menerima Rancangan Awal RKPD secara resmi dari Bappeda
3.2.3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja SKPD:
Kegiatan ini dilaksanakan setelah SKPD menerima secara resmi dokumen Rancangan Awal
RKPD dari Bappeda.
Langkah-langkah pada kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD mencakup:
1. Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan SKPD tahun lalu
dan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD pada tahun
bersangkutan.
2. Merumuskan program/kegiatan pelayanan wajib/pilihan SKPD sesuai skala prioritasnya
untuk pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD maupun RPJMD.
3. Mengkaji rancangan awal RKPD program/kegiatan apa saja yang sesuai dengan
kebutuhan dan lakukan pengecekan apakan program/kegiatan yang merupakan kegiatan
lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika
belum termuat, maka perlu diberi catatan penting pada rancangan awal tersebut.
4. Mengidentifikasi program dan kegiatan RKPD yang bersifat lintas SKPD dan memerlukan
koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan.
5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD
ke dalam rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk rancangan Renja
SKPD Provinsi, dilakukan kajian atas usulan yang disampaikan dari SKPD kabupaten/
kota dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota.
6. Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan SKPD yang tertulis dalam
RKPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan SKPD yang
tercantum dalam rancangan awal RKPD.
7. Menyiapkan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD untuk mendapatkan
kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD
bagi setiap SKPD. Dalam keadaan terdapat kegiatan usulan masyarakat yang mendesak
dan tidak atau belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang
sudah dirancang maka kepala SKPD menambahkan program dan kegiatan tambahan
ke dalam Renja SKPD yang sudah dirancang tersebut. Hal ini dilakukan dengan
mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap SKPD yang ditentukan dalam
rancangan awal RKPD.
8. Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang
direncanakan dalam bentuk rancangan Renja SKPD, dengan memperhatikan prioritas
daerah, kesinambungan program dan kegiatan SKPD serta pagu indikatif yang telah
dicanangkan dalam rancangan awal RKPD. Format usulan memperhatikan format RKA-
SKPD.
9. Rancangan Renja SKPD Provinsi memuat hasil identifikasi program dan kegiatan, dirinci
menurut kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan serta perkiraan alokasi sumber
pendanaan dari APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan
lainnya.
24

44. 10. Rancangan Renja SKPD kabupaten/kota juga memuat hasil identifikasi program dan
kegiatan SKPD Provinsi yang berasal dari RPJM Propinsi dan/atau dari Renja SKPD
Provinsi untuk tahun rencana atau dari prakiraan maju APBD Provinsi tahun sebelumnya.
11. Tembusan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota disampaikan kepada SKPD Provinsi
dan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas
yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan pemerintah pusat melalui
dana APBN (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, DAK dan Dana Otsus), dan/
atau APBD Provinsi.
12. Untuk Renja SKPD provinsi, tembusannya disampaikan kepada Kemeterian/Lembaga
terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani
dan/atau dibiayai pemerintah pusat melalui dana APBN (dana dekonsentrasi, dana tugas
pembantuan, DAK dan Dana Otsus).
Skematis proses penyusunan Rancangan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai
berikut :
Review
Rancangan
Review Awal RKPD
Renstra
SKPD Identifikasi Program/
Kegiatan terkait SKPD
Evaluasi Capaian Program/Kegiatan
Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan Rumusan
Wajib/Pilihan Skala Prioritas Rancangan
SKPD terhadap Renja SKPD
Target Renstra
SKPD
Usulan Hasil Identifikasi Program
Musrenbang dan dan Kegiatan yang
Forum ditangani Pusat
Bagan 4. Proses Penyusunan Rancangan Renja SKPD
25

45. 4. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD
Merupakan tahap lanjutan, berupa kajian dan pembahasan atas rancangan Renja SKPD
yang diintegrasikan dengan Rancangan Awal RKPD untuk disperbaiki menjadi Rancangan
RKPD, pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan
dan pertimbangan bagi rancangan RKPD, penyiapan ringkasan Rancangan RKPD sebagai
bahan pembahasan dalam Musrenbang tahunan daerah. Ringkasan rancangan RKPD
Provinsi disampaikan kepada Bappenas, sedangkan ringkasan RKPD Kabupaten/Kota
disampaikan kepada Bappenas dan Bappeda Provinsi sebagai masukan dalam penyusunan
RKP Nasional dan/atau RKPD Provinsi.
Rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPD
dengan rancangan Renja setiap SKPD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari
setiap SKPD.
Penyusunan Rancangan RKPD merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dan materi
program/kegiatan yang termuat merupakan bahan utama dalam penyelenggaraan
musrenbang tahunan daerah.
4.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan RKPD
Prinsip-prinsip penyusunan Rancangan RKPD mencakup:
1. Merupakan proses tindak lanjut dan kesinambungan dari penyusunan rancangan awal
RKPD dan penyusunan Renja SKPD.
2. Substansi pokok rancangan RKPD meliputi : evaluasi pelaksanaan RKPD tahun
sebelumnya; rancangan kerangka ekonomi daerah; arah kebijakan keuangan daerah;
prioritas dan sasaran pembangunan daerah; rencana program dan kegiatan prioritas
yang dilengkapi dengan pagu indikatif.
3. Menjamin konsistensi program dan kegiatan SKPD terhadap pencapaian visi dan misi
Kepala Daerah dan prioritas pembangunan daerah.
4. Setiap prioritas pembangunan daerah memiliki maksud mencapai sasaran hasil
pembangunan jangka menengah daerah yang terukur dan jelas indikatornya.
5. Menjamin kesinambungan, efisiensi dan efektifitas program/kegiatan yang telah dibangun
pada tahun-tahun sebelumnya.
6. Penyelesaian dokumen Rancangan RKPD paling lambat pada minggu ke-2 bulan
Maret.
4.2. Tata Cara Penyusunan
Tata cara penyusunan Rancangan RKPD adalah sebagai berikut:
1. Bappeda menerima secara resmi naskah rancangan Renja-SKPD yang disampaikan
oleh Kepala SKPD
2. Menilai dan membahas konsistensi rancangan Renja-SKPD dengan SKPD yang
bersangkutan terhadap tugas dan fungsinya, serta terhadap prioritas pembangunan
daerah yang sudah dicanangkan.
3. Mengidentifikasi program-program dan kegiatan-kegiatan yang merupakan lintas SKPD
26