Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility
•
0 j'aime•892 vues
Pelatihan Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) terdiri dari beberapa modul, yaitu Modul (KAP-A) Kelembagaan, (KAP-B) Administrasi dan (KAP-C) Pembiayaan. Masing-masing Modul tersebut terdiri atas beberapa sub-modul. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (20)
Similaire à Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility
Similaire à Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility (20)
Plus de Joy Irman
Plus de Joy Irman (20)
Dernier
Dernier (20)
Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility
- 1. Sanitasi.Net Kemitraan dan CSR dalam Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Modul A: Kelembagaan Pengelola SPAL Terpusat Pelatihan Kelembagaan, Administrasi & Pembiayaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T)) Agustus, 2015 KAP-A5
- 2. Sanitasi.Net Pokok Bahasan Modul Kelembagaan SPAL-Terpusat Modul A1 Penataan Organisasi Pengelola Modul A2 Lembaga Pengelola dan Kerjasama Regional Modul A3 Tata Organisasi dan SOP Modul A4 Struktur Organisasi Modul A5 Kemitraan dan CSR
- 3. Sanitasi.Net KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR (SPAL-T) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL-Terpusat
- 4. Sanitasi.Net Tahapan Kerjasama Pemerintah-Swasta (Inisiasi oleh Pemerintah) Pemilihan Proyek Konsultasi Publik Studi Kelayakan Tinjauan Resiko Bentuk Kerjasama Dukungan Pemerintah Pengadaan Pelaksanaan Pemantauan
- 5. Sanitasi.Net Pemilihan (Identifikasi) Proyek • Pemerintah (dalam hal ini instansi terkait), mengindentifikasi dan membuat prioritas proyek-proyek infrastruktur yang berpotensi KPS.
- 6. Sanitasi.Net Konsultasi Publik • Pemerintah berupaya mendapatkan saran dari publik pada umumnya dan calon pengembang dan pemberi pinjaman untuk membantu pembentukan rancangan proyek.
- 7. Sanitasi.Net Studi Kelayakan • Studi Kelayakan adalah rancangan teknis, komersial dan kontraktual proyek yang memadai untuk memfasilitasi tender proyek kepada mitra-mitra pihak swasta. Studi Kelayakan harus diselesaikan sebelum proyek ditenderkan.
- 8. Sanitasi.Net Tinjauan Risiko • Tinjauan Risiko adalah pengidentifikasian berbagai risiko dalam proyek dan hal-hal yang dapat mengurangi risiko tersebut, dan usulan pengalihan risiko tersebut oleh berbagai pihak dalam Perjanjian Kerjasama. • Pada umumnya, tinjauan risiko ini dilakukan dan merupakan bagian dari Studi Kelayakan.
- 9. Sanitasi.Net Bentuk Kerja Sama • Bentuk Kerja Sama merupakan tinjauan agar kemitraan KPS distrukturkan untuk mengoptimalkan nilai bagi publik dan pada saat yang bersamaan tidak mengurangi minat dari mitra swasta. • Pada umumnya, Bentuk Kerja Sama ini dikaji dalam Studi Kelayakan.
- 10. Sanitasi.Net Dukungan Pemerintah • Dukungan Pemerintah merupakan penentuan atas bentuk- bentuk kontribusi pemerintah terhadap suatu proyek, dalam suatu mekanisme, misalnya : – insentif pajak, – pembebasan tanah, – dukungan/jaminan bersyarat, – pembiayaan langsung dan lain-lain. • Kajian Dukungan Pemerintah umumnya dilakukan untuk mengetahui potensi kelayakan suatu proyek secara perbankan.
- 11. Sanitasi.Net Pengadaan • Pengadaan merupakan pengembangan dari paket tender, dan proses tender secara keseluruhan yang dimulai sebelum proses kualifikasi sampai dengan penandatanganan kontrak.
- 12. Sanitasi.Net Pelaksanaan Pelaksanaan termasuk : • Pendirian Perusahaan Proyek oleh Sponsor Proyek, • Pembiayaan, • Kegiatan konstruksi, • Pelaksanaan awal dan pengoperasian proyek oleh Badan usaha.
- 13. Sanitasi.Net Pemantauan • Pemantauan adalah pemantauan terhadap kinerja Badan Usaha oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama
- 14. Sanitasi.Net Persyaratan Inisiasi oleh Pihak Swasta 1. Belum termasuk/terdaftar dalam rencana pokok (master plan) di sektor terkait; 2. Dapat secara teknis terintegrasi dengan rencana pokok dari sektor terkait; 3. Secara ekonomi dan finansial dinilai layak; dan 4. Tidak memerlukan Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal, misalnya tidak perlu bantuan secara langsung.
- 15. Sanitasi.Net Tahapan Kerjasama Pemerintah-Swasta (Inisiasi oleh Swasta) Pemilihan Proyek Konsultasi Publik Studi Kelayakan Tinjauan Resiko Bentuk Kerjasama Dukungan Pemerintah Pengadaan Pelaksanaan Pemantauan Langkah Langkah 1-6 dilakukan sendiri oleh Pihak Swasta sebagai Pemrakarsa
- 16. Sanitasi.Net PEMANFAATAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL-Terpusat
- 17. Sanitasi.Net Program CSR • Program CSR tidak selalu berwujud kegiatan amal (charity), melainkan juga dapat berupa program-program pemberdayaan masyarakat termasuk dalam hal pengelolaan limbah. • Program semacam itu sesungguhnya memiliki kesamaan/ kemiripan dengan program pemerintah. • Kondisi ini dapat dimanfaatkan pemerintah (pusat dan daerah) untuk bersinergi dengan perusahaan-perusahaan yang hendak melaksanakan program CSR.
- 18. Sanitasi.Net PERUSAHAAN PELAKU CSR DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PEMERINTAH DAERAH (PROV./KAB./KOTA) PROGRAM CSR INDIKASI PENDANAAN RENSTRA CK RPIJM EVALUASI DAFTAR USULAN SINKRONISASI KEGIATAN DAFTAR USULAN PRIORITAS ALOKASI PENDANAAN USULAN KEGIATAN PENYIAPAN RENCANA RINCI USULAN KEGIATAN EVALUASI M O A
- 19. Sanitasi.Net Dukungan Pemerintah untuk Program CSR 1. Pemberian Informasi mengenai rencana pembangunan 2. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program CSR 3. Konsultasi Teknis dan Supervisi 4. Pendanaan Program 5. Fasilitasi Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan
- 20. Sanitasi.Net Dukungan Pemerintah Pemberian Informasi • Pemberian informasi mengenai rencana pembangunan. • Dalam konteks keciptakaryaan, rencana ini terintegrasi dalam dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM). • Pemahaman pihak perusahaan terhadap program akan memungkinkan perencanaan CSR mereka bisa saling mengisi dengan program pemerintah.
- 21. Sanitasi.Net Dukungan Pemerintah Pedoman/Petunjuk Teknis • Pelaksanaan program CSR di bidang SPAL-T selayaknya mengacu dan mengikuti pedoman yang berlaku. • Pemerintah telah menerbitkan berbagai pedoman/petunjuk teknis terkait sektor air limbah.
- 22. Sanitasi.Net Dukungan Pemerintah Konsultasi Teknis & Supervisi Dukungan Ditjen Cipta Karya, Satker PLP di Provinsi, dan Dinas- dinas daerah yang terkait dengan pengembangan SPALT • Bantuan teknis dalam bentuk konsultasi bagi perusahaan yang ingin memahami lebih lanjut mengenai : – RPIJM, – Penggunaan buku pedoman dan manual, – Perencanaan prasarana, serta – Bantuan teknis berupa supervisi pada tahap pelaksanaan proyek. • Konsultasi mengenai berbagai alternatif skema kerjasama dan pembiayaan program, agar program berdampak lebih besar dan lebih berkelanjutan.
- 23. Sanitasi.Net Dukungan Pemerintah Pendanaan Program • Beberapa alternatif pendanaan pembangunan SPAL-T: – Dana publik. Dana ini mengalir dari Pusat, Provinsi lalu ke Pemerintah Kabupaten/Kota; dan terutama berasal dari pajak. – Dana Pembangunan Asing (Overseas Development Aid/ODA). Hibah dan pinjaman luar negeri dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan ADB. – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Berbasis Masyarakat (OBM) – Sektor Swasta/Badan Usaha. • Perusahaan dapat menyesuaikan program CSR bidang SPAL-T dengan program pemerintah yang didanai dari sumber lain seperti di atas, agar tercipta sinergi dan manfaat yang lebih luas.
- 24. Sanitasi.Net Dukungan Pemerintah Fasilitasi Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan • Pemerintah dapat membantu memfasilitasi proses koordinasi dengan para pemangku kepentingan, seperti: – dinas/instansi di lingkungan pemerintah, – kelompok kerja/forum (seperti Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan [AMPL]), – Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dibentuk program PNPM – Lembaga donor, – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). • Fasilitasi pertemuan multi-pihak memungkinkan terciptanya kolaborasi/kemitraan, serta solusi kreatif untuk permasalahan yang kompleks.
- 25. Sanitasi.Net Kerjasama • Dalam pelaksanaannya, perusahaan dapat bekerjasama langsung dengan pemerintah daerah yang menjadi lokasi program CSR-nya. • Namun apabila menginginkan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang lebih luas dan menghasilkan program yang berdampak lebih besar dan lebih luas, perusahaan dapat mempertimbangkan bekerjasama dengan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. • Pemerintah kabupaten/kota dapat menggunakan RPIJM sebagai dasar kerjasama dengan perusahaan, sementara perusahaan dapat menggunakan rencana CSR yang telah disusunya sebagai dasar pembicaraan dengan pemerintah kabupaten/kota.
- 26. Sanitasi.Net Program CSR Air Limbah Sistem Setempat (On-Site) • Pembangunan MCK • Pembangunan tangki septik komunal • Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)
- 27. Sanitasi.Net Program CSR Air Limbah Sistem Setempat (On-Site) • Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (skala kota/komunal) • Pengadaan dan pemasangan pipa/saluran air limbah (skala kota/komunal) • Pengadaan dan pemasangan sambungan rumah (skala kota/komunal)
- 28. Sanitasi.Net Nota Kesepakatan (Memorandum of Agreement) • Apabila perusahaan dan pemerintah telah bersepakat mengenai bentuk kerjasama dan bagi peran masing-masing, maka para pihak dapat mengikatkan diri dalam “Nota Kesepakatan (Memorandum of Agreement)”
- 29. Sanitasi.Net Referensi Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 30. Sanitasi.Net Daftar Modul Kelembagaan & Pembiayaan SPAL Terpusat Modul A. Kelembagaan B. Administrasi C. Pembiayaan Sub-Modul A1 Penataan Organisasi Pengelola A2 Lembaga Pengelola dan Kerjasama Regional A3 Tata Organisasi dan SOP A4 Struktur Organisasi A5 Kemitraan dan CSR