Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota

Seri Manual
Pengembangan Strategi Sanitasi Perkotaan

Manual
Penyusunan Memorandum Program
Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota

2011

Seri Manual
Pengembangan Strategi Sanitasi Permukiman

Manual
Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi
(MPSS) Kabupaten/Kota

2011

Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi ii

Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi iii

Kata P
Pengantar

Penyusuunan Memorandum Pro ogram Sekto Sanitasi merupakan tahap ke-4 (empat) da enam
or m ari
tahapan pelaksanaa Program P
n an Percepatan Pembanguna Sanitasi P
an Permukiman (PPSP). Tah
n hapan ini
pada da asarnya mer rupakan pennjabaran leb lanjut dari tahap k
bih Penyusunan Strategi
ke-3, yakni P
Sanitasi Kabupaten n/Kota (SSK yang telah dilaksanakan ole masing-masing Pem
K), eh merintah
Kabupat ten/Kota pes
serta Program PPSP.
m

Manual Memorand dum Program ini meru
m upakan pandduan tentan proses d
ng dan langkah h-langkah
penyusuunan Dokum men Memor randum Proogram Sekto Sanitasi (MPSS) mu
or ulai dari koonsolidasi
kelembaagaan Pokja AMPL/Sanita pemiliha dan penet
asi, an tapan progra dan kegia
am atan sanitasi prioritas
untuk liima tahun mendatang, penyusuna program dan penganggaran unt
an tuk kegiatan jangka
n
meneng gah dan ta ahunan, keggiatan kons
sultasi dan penyepaka atan program baik di tingkat
kabupatten/kota, pr
rovinsi mau
upun nasionnal, dan penulisan dokkumen MPS Manual ini juga
SS.
menjelaskan menge enai tata ca Pelaksan
ara naan Studi dan Disain, Monitoring dan Evalu
g uasi, dan
penyusuunan Rencan Impleme
na entasi Tahun
nan yang haarus dilakuk
kan secara b
berkelanjuta setiap
an
tahun.

Manual ini dihara apkan dapa menjadi pedoman atau panduan bagi semua piha yang
at ak
berkepeentingan dala proses p
am pemrograman dan penga anggaran ke
egiatan pembbangunan saanitasi di
tingkat P
Pusat, Provin dan Kab
nsi, bupaten/Kota. Dengan Manual ini diharapkan Ka
M abupaten/Ko dapat
ota
menghasilkan sebua dokumen yang berk
ah n kualitas, kom utuhan daerah, dan
mprehensif, sesuai kebu
dapat d dipertanggunngjawabkan dari sisi t
teknis maup pun dari asspek lain sseperti pem
mbiayaan,
kelemba agaan, dan kebijakan.

Dengan panduan ya menuntu pengguna
ang un anya langkah kah, diharapkan dapat dihasilkan
h-demi langk
sebuah d
dokumen Memorandum Program ya siap dilak
m ang ksanakan.

Jakarta, Juni 2011

yukrul Amien
Ir. M. Sy n
Direktur Pengemban
r ngan PLP
Direktor Jenderal C
rat Cipta Karya
Kementrian Pekerjaa Umum
an

Manual Mem
morandum Progr Sektor Sanita
ram asi iv

Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi v

Daftar Isi

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Singkatan

Bagian 1: Pendahuluan 1
1. Memorandum Program Sektor Sanitasi dalam Konteks Perencanaan Strategis 2
2. Tujuan Manual 5
3. Kelompok Sasaran Manual 6
4. Diagram Alir Memorandum Program 7

Bagian 2: Manual Memorandum Program 15
1. Manual MP-01 : Konsolidasi Kelembagaan 16
2. Manual MP-02 : Penetapan Program Prioritas 23
3. Manual MP-03 : Internalisasi Program Prioritas 38
4. Manual MP-04 : Pemrograman dan Penganggaran Jangka Menengah 41
5. Manual MP-05 : Pemrograman dan Penganggaran Tahunan 51
6. Manual MP-06 : Komitmen atas Program dan Anggaran 54
7. Manual MP-07 : Penulisan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) 57

Bagian 3: Manual Pelaksanaan Studi dan Disain, Monev dan Pemutakhiran Rencana
Implementasi Tahunan 61
8. Manual MP-08 : Pelaksanaan Studi dan Disain Teknis 62
9. Manual MP-09 : Monitoring dan Evaluasi 67
10. Manual MP-10 : Pemutakhiran Rencana Implementasi Tahunan 70

Lampiran-lampiran 75
A. Daftar Isi Dokumen MPSS 76
B. Form Tabel Program dan Kegiatan 79
C. Daftar Program/Kegiatan yang dapat dibiayai APBN 81
D. Jadual dan Penanggung Jawab Penyusunan Dokumen MPSS 83
E. Pedoman Survei dan Pengumpulan Data untuk MPSS 85

Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi vi

Daftar Singkatan

AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
AMPL : Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BABS : Buang Air Besar Sembarangan
BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
DAK : Dana Alokasi Khusus
DAU : Dana Alokasi Umum
DED : Detailed Engineering Design
FS : Feasibility Study
IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPLT : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
KAK : Kerangka Acuan Kerja atau TOR (Terms of References)
KLH : Kementrian Lingkungan Hidup
K/L : Kementrian dan Lembaga
KMW : Konsultan Managemen Wilayah
KPS : Kemitraan Pemerintah dan Swasta
KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat
LARAP : Land Acquisition and Resettlement Plan
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
MCK : Mandi Cuci dan Kakus
MONEV : Monitoring dan Evaluasi
MPSS : Memorandum Program Sektor Sanitasi
Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan
PHBS : Pola Hidup Bersih dan Sehat
PHLN : Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri
PIU : Project Implementing Unit
PMU : Project Management Unit
POKJA : Kelompok Kerja
PPLP : Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
PPSP : Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Renja : Rencana Kerja
Renstra : Rencana Strategis
RKA : Rencana Kegiatan dan Anggaran
RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPIJM : Rencana Program Investasi Jangka menengah
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi vii

3R : Reduce, Reuse and Recycle
Sanimas : Sanitasi berbasis Masyarakat
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPAL : Sistem Penyaluran Air Limbah
SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum
SPM : Standar Pelayanan Minimum
SSK : Strategi Sanitasi Kota
TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TPA : Tempat Pemrosesan Akhir
TPS : Tempat Penampungan Sementara
TPST : Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu
TTPAMS : Tim Teknis Pembangunan Air Minum dan Sanitasi (dahulu TTPS)

Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi viii

Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi ix

Manual Memorandum Program
Sektor Sanitasi (MPSS) Kabupaten/Kota

Pendahuluan

1.
1 Memora
andum Progra dalam Kon
am nteks Perenca
anaan Strateg Sanitasi
gis

1.1
1 Latar Belakang

Penyusuna Memorandum Program Sekt Sanitasi (MPSS)
an m tor
merupaka suatu tahapan antara, yaitu setelah penyusun
an n s nan
Strategi Sa
anitasi Kabupaten
n/Kota (SSK) dan sebelum dimulain
nya
pelaksanaan pembangunan (implementasi). Penyusunan MP
n PSS
ini dimaksudkan untuk m mempertegas pro ogram/kegiatan aapa
yang akan dilaksanakan s
n selama 1-5 tahun mendatang, b baik
tentang lookasi, pelaksana kegiatan, waktu pelaksanaan, bia
aya
yang dibuutuhkan, dan yan paling penting kepastian sumb
ng g, ber
dananya.

MPSS me erupakan penjaba aran lebih lanjut dari program d
t dan
kegiatan yang telah dit tetapkan dalam Strategi Sanit
m tasi
Kabupaten n/Kota (SSK). SS lebih fokus pada program d
SK p dan
kegiatan d bagaimana c
dan cara mencapai tuujuan pembangun nan
sanitasi da
alam 5 tahun me endatang sesuai dengan visi dan m
d misi
sanitasi k
kabupaten/kota. Sedangkan MPSS lebih fokus pa
S ada
bagaimana memastikan st trategi tersebut berjalan, khususn
b nya
dengan sk kenario strategi pendanaannya. SSK adalah tenta
S ang
perumusan strategi sanitasi, sedangkan MPSS adalah tenta ang Gambar 1 Tahapan PPSP

bagaimana melaksanakan strategi ters
n sebut (strategy implementation) guna menc capai
tujuan/sassaran yang telah ditentukan dengan mempert timbangkan sega kemampuan dan
ala
sumberdaya yang ada (keu uangan, kelembag gaan, SDM, dll), baik di tingkat Pu
usat, Daerah mau
upun
masyaraka Untuk jelasnya dapat dilihat pad gambar beriku ini.
at. a da ut

Manual Memorandum Pro
M ogram Sektor Sanitasi 2

Kegiatan implementasi Strategi dalam Program PPSP
berjalan seiring dengan kegiatan:
• Kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan
• Pengembangan kelembagaan dan peraturan
• Pemantauan, pembimbingan, evaluasi dan pembinaan

Adanya dukungan kegiatan tersebut di atas diharapkan
dapat mempercepat dan memudahkan proses
pelaksanaaan/implementasi strategi. Salah satunya adalah
terlaksananya proses adopsi (buy in) dan meningkatnya
dukungan para pemangku kepentingan, baik selama
penyusunan Memorandum Program maupun dalam
pelaksanaannya nanti. Keberhasilan proses adopsi ini
membutuhkan beberapa persyaratan, di antaranya
terjalinnya komunikasi yang efektif antar pemangku Gambar 2 Proses MPSS dan Kiatannya dengan Tahapan PPSP
kepentingan, adanya kesepahaman atas tujuan dan sasaran
yang harus dicapai, dan adanya umpan-balik secara berkala atas pencapaian strategi.

Proses pelaksanaan mencakup formalisasi proses, koordinasi, sinkronisasi, penerjemahan strategi
menjadi tindakan, mencegah terjadinya penundaan pelaksanaan, dan seterusnya. Sedangkan
bentuk dukungan yang diharapkan adalah tersedianya sumberdaya manusia yang memadai dan
terlatih, adanya komitmen dari eksekutif dan para stakeholder sanitasi, alokasi sumberdaya,
koordinasi yang efektif, budaya kerja, dan sebagainya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar
berikut.

Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 3

Gambar 3 Memorandum Program Sebagai Implementasi Strategi


1.2 Definisi Memorandum Program Sektor Sanitasi

Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) merupakan
terminal seluruh program dan kegiatan pembangunan sektor
sanitasi kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat dan masyarakat setempat dalam
kurun waktu 5 tahun, yang pendanaannya berasal dari berbagai
sumber: APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, Bantuan
Luar Negeri (pinjaman maupun hibah), swasta maupun
masyarakat, dan sebagainya.

Sebagai suatu terminal, Memorandum Program Sektor Sanitasi
(MPSS) akan merangkum masukan dari Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota (SSK), Rencana Program Investasi Jangka
Menengah (RPIJM), jika memang dokumen ini telah disusun
sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya seperti RTRWK,
RPJMD, Renstra Kabupaten/Kota, RKA KL, dan lain-lain.

Memorandum Program merupakan justifikasi dan komitmen
pendanaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat, atau
dari lembaga lainnya untuk program/kegiatan yang telah Gambar 4 Definisi Memorandum Program
teridentifikasi. Memorandum Program merupakan landasan bagi
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan strategi pembangunan sektor sanitasi dalam
jangka menengah (5 tahun). Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Sebagai landasan pembangunan sanitasi yang mengikat bagi para pemangku kepentingan, maka
Memorandum Program (MPSS) tersebut harus dilegalisasi/ditandatangani oleh para pihak yang
berkepentingan, yaitu Bupati/Walikota, Gubernur, dan perwakilan dari Pemerintah Pusat.


1.3 Posisi Memorandum Program

Dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan sektor
sanitasi permukiman terdapat 4 kegiatan utama yang saling
berkaitan, yaitu:
1. Proses Perencanaan Strategi. Kegiatan ini menitikberatkan
proses konsolidasi berbagai dokumen strategi dan
perencanaan pembangunan sanitasi, utamanya adalah
RPJMD, RPIJM, RKA KL, RTRW, dll. Hasil konsolidasi tersebut
kemudian dirangkum pada Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota,
dengan mempertimbangkan hasil analisis komprehensif atas
kondisi dan permasalahan sanitasi serta kebutuhan
kabupaten/kota.
2. Proses Pemrograman atau Memorandum Program. Kegiatan
pada tahap ini adalah menjabarkan program dan kegiatan
tiap-tiap subsektor (air limbah, persampahan, drainase, dan
higiene) dengan mempertimbangkan aspek cakupan
pelayanan, rencana investasi, kebutuhan studi dan disain
(baik teknis maupun non-teknis), pengelolaan, Operasi dan Gambar 5 Posisi Memorandum Program
Pemeliharaan (O&M), dan pendanaan,dll. Memorandum Program yang telah disepakati
tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan Anggaran, baik di tingkat Kabupaten/Kota,
Provinsi, maupun Pusat.
3. Implementasi. Kegiatan pada tahap ini adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan
kegiatan non-fisik (pengembangan masyarakat, pengembangan kapasitas kelembagaan dan
SDM, dll).
4. Monitoring dan Evaluasi (Monev). Kegiatan pada tahap ini adalah melakukan monitoring dan
evaluasi berkala terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut di atas (butir 1, 2, dan 3).
Monitoring dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggungjawab
masing-masing, yaitu tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Guna menunjang Monev
dibutuhkan dukungan Sistem Informasi Manajemen (berbasis web) yang memadai.


1.4 Proses Penyusunan Memorandum Program

Penyusunan Dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) terdiri atas beberapa
kegiatan utama, yaitu:
1) Proses Review Dokumen yaitu kegiatan pengkajian beberapa dokumen perencanaan dan
program pembangunan yang terkait sektor sanitasi, seperti:
(1) Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) dari Kementrian Kesehatan
(2) Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) dari Kementrian Dalam Negeri
(3) Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM bidang Pengembangan PLP/Sanitasi)
(4) Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang telah disiapkan oleh Pokja Kab/Kota
(5) Dokumen lainnya, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJMD, dll.

2) Proses Konsolidasi dan Prioritasi Program dan Kegiatan berdasarkan hasil kajian tersebut di
atas (butir 1), yang terdiri atas program infrastruktur maupun non-infrastruktur. Hasil dari
kegiatan ini adalah:
(1) Daftar Panjang Program dan Kegiatan (long-list)
(2) Daftar Program dan Kegiatan Prioritas (short-list) yang akan dilaksanakan selama 5 tahun
mendatang.

3) Proses Identifikasi Kebutuhan Studi dan Disain Teknis untuk mendukung pelaksanaan Program
dan Kegiatan tersebut di atas (butir 2), misalnya:
(1) Master Plan
(2) Studi Kelayakan
(3) DED (dilengkapi dengan RAB dan Dokumen Tender)
(4) Studi Lingkungan (AMDAL), dll.

4) Proses penyusunan Memorandum Program yang berisikan:
(1) Kerangka Kerja Logis Pembangunan Sanitasi
(2) Rencana Implementasi Jangka Menengah
(3) Rencana Implementasi Tahunan
(4) Rencana Pengelolaan Program (pengorganisasian, pendanaan, penjadualan, dll)
(5) Lampiran-lampiran, dan data pendukung


Dokumen Memorandum Program ini selanjutnya menjadi acuan dalam proses
Penganggaran, baik yang dilakukan di tingkat Pusat maupun Daerah. Hasil dari
proses penganggaran ini adalah (a) kegiatan/proyek disetujui untuk dilaksanakan
atau (b) ditunda atau tidak dilanjutkan.

Kegiatan/proyek yang anggarannya telah disetujui dan tersedia kemudian
dilanjutkan dengan pelaksanaan (implementasi):
• Pelaksanaan Studi dan Disain Teknis
• Pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur.

Bagi kegiatan/proyek yang anggarannya belum tersedia direncanakan untuk
dilaksanakan pada tahun berikutnya (n+2). Kegiatan-kegiatan ini kemudian masuk
ke dalam Daftar Tunggu (Waiting List).

Selama proses tersebut di atas secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi
(monev). Hasil dan rekomendasi Monev kemudian menjadi masukan bagi
pemutakhiran dan penyempurnaan Dokumen Memorandum Program untuk tahun
berikutnya (n+2). Proses ini dilakukan berulang-ulang (repetitive) setiap tahun.

Hasil monitoring dan evaluasi dari seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut di atas
kemudian dirangkum dalam Laporan Tahunan Sektor Sanitasi (Sanitation Sector
Annual Progress Report).

Gambar 6 Proses Penyusunan Memorandum Program


2. Tujuan Manual
Manual Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota merupakan pelengkap
dari Seri Manual PPSP yang dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman. Manual tersebut adalah
• Manual A : Pengenalan Program dan Pembentukan Pokja
• Manual B : Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi (Penyusunan Buku Putih)
• Manual C : Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
• Manual D : Penyusunan Rencana Tindak Sanitasi

Tujuan Manual Memorandum Program adalah sebagai pedoman dalam proses penyusunan
Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS). Dengan adanya Manual ini diharapkan proses
penyusunan dapat berlangsung dengan efisien dan efektif, mampu menghasilkan produk dokumen
yang baik dan memperoleh dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan, baik di tingkat
kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat, maupun bagi stakeholder lainnya seperti dunia
usaha, masyarakat, dan kalangan donor.

3. Kelompok Sasaran
Kelompok Sasaran dari Manual Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/
Kota (MPSS) adalah:

1. Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota
Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota, sebagaimana ditetapkan dalam SK Bupati/Walikota,
merupakan penanggung jawab utama, koordinator, dan penulis naskah Memorandum Program
Sektor Sanitasi (MPSS). Pokja Kabupaten/Kota juga bertanggung jawab memutakhirkan
Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS), khususnya yang terkait dengan Pemrograman
dan Penganggaran Tahunan. Pokja AMPL/Sanitasi kabupaten/Kota bersama SKPD terkait
mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang akan dibiayai
oleh APBD Kabupaten/Kota.


2. Pokja AMPL/Sanitasi Provinsi
Pokja AMPL/Sanitasi Provinsi, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur,
bertanggung jawab dalam memberikan arahan, saran, masukan, dan mengkoordinasi
Kabupaten/Kota selama proses penyusunan Memorandum Program. Pokja AMPL/Sanitasi
Provinsi bersama SKPD terkait bertanggung jawab mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan
berbagai program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi.

3. Pokja AMPL/Sanitasi Nasional
Pokja AMPL/Sanitasi Nasional bertanggung jawab memberikan arahan, saran, dan masukan
selama proses penyusunan Memorandum Program. Pokja AMPL/Sanitasi Nasional bersama
PMU/PIU mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang
akan dibiayai oleh APBN untuk masing-masing Kementrian dan Lembaga.

4. Satuan Kerja Kementrian/Lembaga (KL)
Para Satuan Kerja (Satker) Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan
masukan, saran, koreksi, dan arahan selama proses penyusunan Memorandum Program Sektor
Sanitasi.

5. Pihak Terkait Lainnya
Sebagai panduan bagi pihak terkait lainnya seperti Tim Konsultan, Pelatih, dan Fasilitator yang
bertanggung jawab dalam memberikan bantuan teknis, pelatihan, pendampingan dan fasilitasi
kepada Pokja AMPL/Sanitasi baik di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi maupun nasional.


4. Bagan Alir Penyusunan Memorandum Program

Gambar 7 Bagan Alir Penyusunan Memorandum Program


Gambar 8 Kaitan antara SSK dengan Memorandum Program


Gambar 9 Pelaksanaan Studi dan Disain


Gambar 10 Implementasi Kegiatan dan Konstruksi


Manual Memorandum Program
Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota

Penyusunan Memorandum Program
Sektor Sanitasi

Manual MP-01: Konsolidasi Kelembagaan

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan komitmen para stakeholder dalam penyusunan Memorandum
Program dan proses penganggaran pembangunan sektor sanitasi.

Deskripsi

Seperti proses penyusunan Buku Putih dan SSK, Kelompok Kerja (Pokja) di kabupaten/kota berperan
penting dalam penyusunan dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS). Keberhasilan
penyusunan dan kualitas dokumen MPSS ditentukan apakah suatu Pokja memiliki komitmen, kesungguhan,
kesiapan, dan sumberdaya yang memadai untuk mewujudkannya.

Sebelum proses penyusunan MPSS dimulai, pihak-pihak yang berkepentingan di kabupaten/kota harus
memastikan bahwa Pokja memang benar-benar siap secara operasional: memiliki SK yang jelas dan
strukturnya pun sesuai pedoman kelembagaan yang diberikan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri,
termasuk di dalamnya tersedianya dana operasional untuk tahun berjalan.

Hanya dengan Pokja yang siap sajalah, proses advokasi untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen
stakeholder dalam penyusunan Memorandum Program dan proses penganggaran pembangunan sektor
sanitasi bisa dijamin.

Terwujudnya kesepakatan dan komitmen atas Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi dari para
pemangku kepentingan baik pemerintah kabupaten/kota dan provinsi maupun pusat. Dengan adanya
penandatanganan atau legalisasi dokumen MPSS ini diharapkan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan
dapat berlangsung sesuai rencana.


Kegiatan

1. Advokasi MPSS dalam konteks Program PPSP
2. Pemeriksaan Status Kelembagaan Pokja AMPL/Sanitasi
3. Penyusunan dan Distribusi Rencana Kerja Pokja AMPL/Sanitasi
4. Peningkatan Kapasitas Pokja AMPL/Sanitasi
5. Komitmen dan Kerangka Legalisasi Dokumen MPSS

Output

1. Masukan dan Penulisan “Bab 1: Pendahuluan” Dokumen MP.
2. Rencana Kerja Pokja dalam Penyusunan MP
3. Dokumen MPSS yang telah ditandatangani oleh para pemangku kepentingan

Penjelasan Kegiatan

1. Advokasi MPSS dalam Konteks PPSP

Kegiatan advokasi MPSS dalam konteks PPSP bertujuan untuk memberikan pemahaman MPSS
kepada Pimpinan Daerah, Kepala SKPD beserta jajarannya, dan stakeholder sektor sanitasi lainnya
di daerah dengan harapan meningkatnya dukungan dan komitmen mereka selama proses
penyusunan MPSS. Hal lain yang diharapkan adalah mewujudkan komitmen atas program dan
kegiatan sanitasi yang akan dilaksanakan selama 5 tahun mendatang.

Salah satu kegiatan advokasi yang harus dilakukan adalah sosialisasi dan presentasi Tujuan dan
Manfaat MPSS, dan Proses Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi di Forum SKPD
Kabupaten/Kota.


2. Pemeriksaan Status Kelembagaan Pokja

2.1 Eksistensi Pokja

Keberadaan Pokja harus dipastikan sebelum kabupaten/kota memulai penyusunan MPSS. Pelajari
SK Bupati/Walikota tentang Pembentukan Pokja, dan periksa/pastikan apakah:
• SK tersebut masih berlaku atau sudah berakhir. Jika berakhir, upayakan untuk diperpanjang
masa berlakunya.
• Anggaran operasional Pokja telah tersedia dan mencukupi
• Sarana dan prasarana Pokja telah tersedia dan mencukupi

2.2 Struktur Organisasi

Pokja juga perlu memastikan apakah struktur organisasi Pokja telah sesuai dengan petunjuk yang
dikeluarkan Dirjen Bina Bangda Kemendagri (lihat Buku Pedoman Pedoman Penyiapan
Kelembagaan dan Indikasi Pelaksanaan PPSP). Perlu juga dipastikan bahwa anggota Pokja yang
ditunjuk/ditugaskan benar-benar siap bekerja. Bila terjadi kekosongan segera cari penggantinya.

2.3 Koordinasi

Pokja harus memastikan agar koordinasi internal Tim Pokja berjalan dengan baik. Mengidentifikasi
hambatan-hambatan yang ada dan segera perbaiki. Pokja harus memastikan keefektifan jalur
komunikasi dan koordinasi dengan berbagai tingkatan pemerintahan seperti: SKPD Kabupaten/Kota
sendiri, Pokja Provinsi, dan para Satker di Provinsi, serta Pokja Nasional AMPL, khususnya PMU/PIU
program PPSP.

2.4 Hubungan Stakeholder

Pokja perlu memeriksa kualitas hubungan Tim Pokja AMPL/Sanitasi dengan para stakeholder
sanitasi lain seperti: kalangan akademik, swasta, media massa, dan tokoh-tokoh masyarakat.
Pertahankan jika sudah cukup baik. Perbaiki bila ada hambatan. Pokja juga perlu membangun
hubungan baik dengan konsultan, fasilitator, dan para pihak yang mendukung PPSP.


3. Penyusunan dan Distribusi Rencana Kerja Pokja

3.1 Penyusunan Rencana Kerja

Penyusunan Rencana Kerja Pokja mencakup seluruh kegiatan yang akan dilakukan Pokja selama
proses penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS), menyangkut rapat-rapat
internal, lokakarya, perjalanan dinas, kegiatan konsultasi, koordinasi, dan penulisan dokumen
MPSS. Pokja perlu melakukan beberapa kegiatan di antaranya adalah:
• Diskusi internal Pokja AMPL/Sanitasi mengenai rencana kerja
• Penyusunan Rencana Kerja tahunan
• Penyepakatan Rencana Kerja yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengarah dan Tim Teknis
Pokja.

3.2 Distribusi Rencana Kerja

Rencana Kerja yang telah disusun dan disepakati bersama kemudian didistribusikan kepada pihak-
pihak terkait dan menjadi pegangan selama proses penyusunan MPSS. Pihak-pihak yang perlu
mengetahui Rencana Kerja adalah:
• Kepala SKPD Kabupaten/Kota
• Pokja Provinsi, SKPD Provinsi, dan Satker APBN di Provinsi
• Pokja Nasional dan PMU/PIU


4 Peningkatan Kapasitas Pokja

4.1 Pelatihan

4.1.1 Pelatihan Penyusunan Memorandum Program

Sebelum mulai menyusun Dokumen MPSS, Tim Pokja diharuskan menguasai beberapa materi
teknis yang diberikan melalui pelatihan. Di antara materi yang perlu dikuasai Tim Pokja adalah:
• Pengantar Memorandum Program Sektor Sanitasi
• Proses Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS)
• Proses Penganggaran Kegiatan Sektor Sanitasi
• Proses Monitoring dan Evaluasi

4.1.2 Pelatihan lainnya (opsional, sesuai kebutuhan Pokja)

Pelatihan ini merupakan “pilihan” atau “opsional” bagi Tim Pokja. Beberapa alternatif materi
pelatihan yang disarankan di antaranya:
• Peningkatan kemampuan advokasi, komunikasi dan kampanye publik
• Pengembangan manajamen, kerjasama tim, dan kepemimpinan
• Perencanaan dan Manajemen Keuangan Negara
• Pembuatan Proposal Proyek atau Project Digest
• Kemitraan Pemerintah-Swasta, dsb

4.2 Pendampingan

Selama pelaksanaan tugas Tim Pokja, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, akan
didampingi oleh fasilitator (Fasilitator Kab/Kota dan Fasilitator Propinsi) dan Tim Tenaga Ahli.

Fasilitator akan mendampingi Tim Pokja selama proses penyusunan Memorandum Program,
utamanya pada tahapan:
• Pengumpulan data dan observasi lapangan
• Pengkajian dokumen-dokumen perencanaan
• Proses seleksi dan prioritasi program dan kegiatan


• Proses pengganggaran melalui APBN dan APBD
• Tata cara memperoleh bantuan luar negeri (hibah, pinjaman lunak)
• Pengembangan alternatif pendanaan (swasta, masyarakat, lembaga sosial, dll)
• Identifikasi kebutuhan Studi dan Disain Teknis yang dibutuhkan

Sedangkan Tim Tenaga Ahli multidisiplin akan membantu Pokja dalam mendalami aspek-aspek:
• Teknis (air limbah, drainase, dan persampahan) dan
• Non-teknis: kelembagaan, keuangan/pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat,
kemitraan pemerintah-swasta, PHBS, dll.

4.3 Pertukaran Pengalaman

Dalam rangka memperluas wawasan dan mendapatkan informasi terkini mengenai sanitasi, Pokja
AMPL/Sanitasi disarankan mengikuti berbagai program pertukaran pengalaman dan jejaring
(networking), baik yang dilaksanakan oleh PPSP, AKKOPSI maupun institusi lainnya. Beberapa
program pertukaran yang disarankan di antaranya adalah menghadiri City Sanitation Summits yang
merupakan Lokakarya Reguler AKKOPSI, Konferensi Sanitasi Nasional, dan sebagainya.

4.4 Rujukan

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan mendapatkan informasi terkini mengenai sanitasi,
Pokja AMPL/Sanitasi disarankan untuk mengakses berbagai rujukan yang tersedia, baik berupa
panduan, manual, majalah, newsletter, maupun dokumen-dokumen yang tersimpan pada situs
www.sanitasi.or.id atau situs-situs sanitasi lain.


5. Komitmen dan Kerangka Legalisasi Dokumen MPSS

Keberhasilan pelaksanaan Memorandum Program ini sangat ditentukan oleh Komitmen
kelembagaan, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, utamanya dalam
penyediaan anggaran, sumberdaya manusia, dan sumberdaya pendukung lainnya. Komitmen ini
diwujudkan melalui legalisasi atau penandatanganan Dokumen MPSS oleh para pemangku
kepentingan, yaitu:
• Tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota
• Tingkat Provinsi oleh Gubernur
• Perwakilan dari Pemerintah Pusat

Langkah-langkah yang harus dilakukan
• Advokasi akan pentingnya kesepakatan dan legalisasi MPSS kepada para pihak tersebut di atas
• Komunikasi rutin dengan para pihak tersebut di atas untuk setiap kemajuan (progress) selama
proses penyusunan Dokumen MPSS
• Mengikuti forum-forum pembahasan, baik di tingkat Kota, Provinsi maupun Pusat, yang
melibatkan perwakilan dari masing-masing pemangku kepentingan tersebut di atas (TTPAMS,
PMU, PIU, Pokja, SKPD, Satker, dll).
• Menyampaikan laporan berkala kepada para pihak tersebut beserta jajarannya mengenai
daftar Program/Kegiatan Sanitasi, baik jangka menengah maupun tahunan.
• Mempersiapkan konsep Memorandum Program yang akan ditandatangani.
• Penandatanganan Dokumen Memorandum Program oleh para pihak tersebut di atas

Mengingat pentingnya legalisasi Dokumen MPSS, maka kegiatan advokasi, komunikasi, koordinasi
dan pengembangan kelembagaan selama proses penyusunan MPSS harus terus dipelihara dan
dilaksanakan dengan baik. Hal ini akan membantu mempercepat proses legalisasi Dokumen MPSS.


Manual MP-02: Penetapan Program Prioritas

Tujuan kegiatan ini adalah ditetapkannya Program Prioritas Sanitasi Kabupaten/Kota yang terpadu dan menyeluruh untuk
jangka waktu lima tahun ke depan.

Deskripsi

Tiap-tiap kabupaten/kota memiliki persoalan sanitasi berbeda-beda. Ada satu kabupaten/kota yang
persoalan sanitasinya lebih didominasi oleh masalah air limbah. Kabupaten/kota lain justru bermasalah
dengan pengelolaan limbah padat atau persampahan. Sementara kabupaten/kota lain punya permasalahan
sanitasi yang lebih komplek: air limbah, persampahan, bahkan PHBS masyarakat pun juga bermasalah. Pada
sisi lain, kabupaten/kota juga dihadapkan pada keterbatasan pendanaan dan sumberdaya lain.

Dengan demikian, kegiatan ini harus mampu melahirkan atau menetapkan prioritas pembangunan sanitasi
kabupaten/kota yang bersangkutan dalam kurun lima tahun mendatang. Hal ini tentu tidak mudah. Tetapi
jika kabupaten/kota tidak menetapkan prioritasnya, maka akan sulit bagi kabupaten/kota menyelesaikan
permasalahan-permasalahan utama sektor sanitasi di wilayahnya.

Kegiatan

1. Review Kerangka Kerja Logis (KKL) Program Pembangunan Sanitasi
2. Konsolidasi dan Integrasi Program dan Kegiatan (fisik dan non fisik)
3. Pemilihan dan Penentuan Kriteria Seleksi Kegiatan Prioritas
4. Penetapan Prioritas Pembangunan Sanitasi


Output

1. Masukan dan Penulisan “Bab 2: Kerangka Kerja Logis Pembangunan Sanitasi Kabupaten/Kota”
Dokumen MP
2. Masukan dan Penulisan “Bab 3: Konsolidasi Program dan Kegiatan” Dokumen MP

Penjelasan Kegiatan

1. Review Kerangka Kerja Logis (KKL) Program Pembangunan Sanitasi

Tujuan langkah ini adalah memastikan (ulang) bahwa kegiatan yang diusulkan telah memenuhi
kerangka logis terkait pemenuhan visi dan misi sanitasi kabupaten/kota. Proses ini sebenarnya
sudah dilakukan ketika Pokja ketika menyusun Program dan Kegiatan dalam SSK. Penggunaan
Kerangka Kerja Logis (Logical Framework Analysis atau LFA) ini akan memudahkan Pokja
memahami latar belakang dan proses perumusan dari setiap usulan program dan kegiatan.

Tinjauan KKL atau LFA ini mencakup aspek-aspek berikut ini:
• Isu dan permasalahan
• Tujuan dan sasaran
• Pendekatan dan Strategi Pembangunan
• Kebijakan
• Program
• Ruang lingkup kegiatan
• Output
• Outcome
• Penilaian Kinerja.


Penjelasan dari masing-ma
asing aspek dalam Kerangka Kerja L
m Logis tersebut ada sebagai berik
alah kut:
1. Isu da Permasalahan adalah rumusa permasalahan yang dihadapi oleh masing-ma
an n an n asing
salnya aspek teknis dan kualitas pelayanan, efekt
subsektor sanitasi, mis tivitas dan koordinasi
mbagaan sanitasi, kepatuhan terha
kelem adap peraturan, ketersediaan pembiayaan dan upaya
pengeembangan sumber pendanaan alternatif, peningkata partisipasi mas
an syarakat, peningk
katan
invest sektor swasta, dll.
tasi
2. Tujuan dan Sasaran ad
n dalah tujuan dan sasaran yang ha
arus dicapai melalui kegiatan terse
ebut.
Selara dengan tujuan d sasaran Program PPSP, yaitu :
as dan
a. Bebas BAB Sem
mbarangan
b. Pengolahan sam
mpah 3R dan TPA Sanitary Landfill
A
c. Bebas genanga di kawasan perkotaan
an
3. Strate dan Kebijaka adalah pilihan strategi dan ke
egi an n mencapai tujuan dan
ebijakan untuk m
sasara tersebut di atas.
an
4. Progra adalah penja
am abaran strategi dan kebijakan m
d menjadi program-
-program priorita di
as
masing-masing subsekt sanitasi.
tor
5. Kegiat adalah penjabaran program menjadi sejumlah kegiatan yang ha
tan m arus dilakukan se
ecara
bertah (baik tahunan maupun beberapa tahun).
hap n
6. Outpu adalah hasil y
ut yang dicapai dari pelaksanaan ke
i egiatan, misalnya terbangunnya M MCK,
sistem perpipaan, TPS Sampah dan TPA Sampah, saluran-saluran draina
m ase, atau tersedianya
truk pengangkut sampa peralatan kom
ah, mposting, dll.
ome adalah manf
7. Outco faat yang diperoleh masyarakat a
atas output yang dihasilkan terse
g ebut,
nya meningkatnya kualitas da kesehatan lingkungan perm
misaln an mukiman, pelaya anan
persam
mpahan yang se emakin baik dan aman bagi lin
n ngkungan, terbebbasnya kawasan dari
genan
ngan, meningkatny kesadaran hidu sehat,dll.
ya up
8. Penila
aian Kinerja adala Standar Pelay
ah SPM) yang harus dicapai. Penilaian ini
yanan Minimal (S
dilakukan secara berkala.

Manual Memorandum Pro
M ogram Sektor Sanitasi 25

2. Konsolidasi dan Integrasi Program dan Kegiatan

Konsolidasi dan integrasi Program dan Kegiatan Sektor Sanitasi merupakan hasil baca-ulang dan
analisis dari usulan program dan kegiatan dalam Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK), dan dalam
keadaan tertentu juga integrasi program/kegiatan yang tidak/belum tercantum dalam SSK. Diagram
di bawah ini menjelaskan bagaimana proses integrasi dijalankan.

Gambar 1 :Dokumen Perencanaan sebagai masukan dalam Penyusunan MPSS

2.1 Inventarisasi dan Baca Ulang Dokumen Perencanaan Sanitasi Kabupaten/Kota

Pertama-tama, Pokja perlu mengumpulkan kembali dokumen-dokumen perencanaan, khususnya
yang terkait dengan pembangunan sanitasi. Paling tidak, Buku Putih, SSK, RPIJM, dan Dokumen
Perencanaan K/L lain. Sebenarnya sebagian besar dokumen tersebut telah terkumpul pada saat
Pokja Kabupaten/Kota menyusun Buku Putih dan SSK. Namun demikian, Pokja masih perlu
memutakhirkan data, melakukan konfirmasi ulang, dan peninjauan langsung ke lapangan apabila
diperlukan, khususnya pada program dan kegiatan yang strategis dan prioritas.


Selain SSK sebagai dasar atau input utama dalam penyusunan Memorandum Program, Pokja perlu
juga membaca-ulang Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM, bidang Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Permukiman) dan Rencana Kerja dari Kementrian dan Lembaga (RKA K/L)
terkait PPSP, utamanya Kementrian Kesehatan, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Lingkungan
Hidup, Kementrian Negara Perumahan Rakyat, dll.

Beberapa hal yang patut menjadi perhatian adalah:
• Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK) : Visi dan Misi sanitasi, Strategi Jangka Menengah, Program
dan Kegiatan (5 tahunan) seluruh subsektor.
• Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM, bidang PLP): Program dan kegiatan di
subsektor air limbah, persampahan, drainase, termasuk kegiatan pengembangan masyarakat,
kelembagaan dan pelatihan.
• Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA KL) dari berbagai sektor (5
tahunan) yang mencakup aspek Kesehatan, Partisipasi Masyarakat dan Jender, Kelembagaan,
Peningkatan Kapasitas, Keuangan, Komunikasi, Lingkungan Hidup, dll.

2.2 Pemutakhiran Daftar Panjang Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil baca ulang dari sejumlah dokumen Perencanaan tersebut di atas (butir 2.1)
selanjutnya Tim Pokja melakukan kompilasi dan tabulasi Program dan Kegiatan Pembangunan
Sanitasi untuk 5 (lima) tahun mendatang. Mengingat jumlah program dan kegiatan yang relatif
banyak dan bervariasi, maka Pokja harus menghindari terjadinya tumpang-tindih atau duplikasi
Program dan Kegiatan.

Hasil konsolidasi tersebut di atas kemudian dituangkan kedalam Tabel Program dan Kegiatan
Pembangunan Sanitasi Kabupaten/Kota 5 (lima) tahunan yang memuat informasi tentang:
• Nama Program
• Nama Kegiatan
• Lokasi Kegiatan


• Volume Kegiatan
• Biaya yang dibutuhkan
• Tahun pelaksanaan dan jangka waktu pelaksanaannya
• Sumber pembiayaan (APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BLN/Hibah, lainnya)
• Dinas/Instansi pelaksana, baik SKPD di daerah maupun pusat
• Identifikasi Studi-studi dan disain teknis yang dibutuhkan.
• Identifikasi kebutuhan untuk mendukung operasional dan pemeliharaan (O&M).

Penjelasan mengenai materi yang harus diisi pada Tabel Daftar Panjang Program dan Kegiatan
Sanitasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Penjelasan Tabel Program dan Kegiatan

No. Materi Penjelasan Keterangan
1. Nama Program Nama dari Program tersebut. Gunakan nama program dan kegiatan
2. Nama Kegiatan Nama dari Kegiatan tersebut. sesuai dengan Permendagri 13 Tahun
2006.
3. Lokasi Kegiatan Lokasi dapat berupa nama Periksa kembali kesesuaiannya dengan
desa/kelurahan atau nama jalan, Area Beresiko Sanitasi (SSK)
kawasan, sungai
4. Volume Kegiatan Volume kegiatan dapat berupa
panjang, luasan, kubikasi, paket,
kawasan, dll.
5. Estimasi Biaya Perkiraan biaya per kegiatan Harga Satuan adalah harga dasar yang
telah ditentukan dalam Peraturan
setempat, atau harga pasar yang wajar
Estimasi Biaya adalah perkalian antara
volume dengan harga satuan
Estimasi Biaya juga dapat
menggunakan besaran biaya yang
umum dilakukan di daerah (dengan
mempertimbangkan eskalasi).


No. Materi Penjelasan Keterangan
6. Tahun Pelaksanaan Dirinci menjadi tahun pertama, Tahun pertama = tahun n+1, dimana n
kedua, sampai dengan kelima merupakan tahun penyusunan MPSS.
7. Sumber Anggaran Pemerintah : APBD Sumber pendanaan APBD harus
Pembiayaan Kab/Kota, APBD Provinsi, APBN. direncanakan sejak dari awal
Anggaran non-Pemerintah : BUMD, Musrenbang Kab/Kota dan RKPD, KUA
swasta, masyarakat, bantuan luar dan PPAS. Sementara dari Pusat dan
negeri (hibah atau pinjaman). Hibah melalui RKA K/L. Sedangkan
untuk partisipasi masyarakat dan
swasta harus dikelola secara khusus.
8. Instansi Pelaksana Instansi yang akan melaksanakan Baik di tingkat kabupaten/kota
(SKPD) kegiatan tersebut dan juga maupun provinsi
bertanggung jawab atas
anggarannya

Berikut ini disajikan ilustrasi mengenai pengelompokkan program dan kegiatan agar dapat
menghindarkan terjadinya tumpang tindih atau duplikasi:

Ilustrasi 1 : Penjabaran dan Konsolidasi Program dan Kegiatan


Pengelompokan program dan kegiatan pembangunan sanitasi dilakukan sebagai berikut:
• Program dikelompokkan berdasarkan sub-sub sektor sanitasi, yaitu: Air limbah, Persampahan,
dan Drainase.
• Program dari masing-masing sub-sub sektor tersebut di atas kemudian dijabarkan menjadi
beberapa sub-sub Program
• Sub-sub Program tersebut terdiri dari sejumlah kegiatan, baik fisik (konstruksi, pengadaan
barang dan alat, dan lahan) maupun non-fisik (studi dan disain, pelatihan, bantuan teknis,
pendampingan, pengembangan kelembagaan, pengembangan masyarakat, PHBS dll)

2.2.1 Pengelompokkan Program dan Kegiatan

Pengelompokan dilakukan berdasarkan subsektor sanitasi, misalnya

Air Limbah
• Prasarana dan Sarana Air Limbah Terpusat Skala Kota
• Prasarana dan Sarana Air Limbah Sistem Setempat dan Komunal

Drainase
• Rehab/Peningkatan/Pembangunan Drainase Perkotaan

Persampahan
• TPA Sampah dan Pengadaan Alat Berat Persampahan Kota
• Prasarana dan Sarana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu / 3R
• Alat angkut sampah
• Pewadahan sampah

Kegiatan non-fisik sebagai pendukung kegiatan tersebut di atas:
• Penyiapan dan pengembangan masyarakat, dan kegiatan PHBS
• Pengembangan kapasitas kelembagaan dan pelatihan
• Penyiapan kerjasama kemitraan Pemerintah-Swasta
• Perbaikan sistem tarif dan tata cara penarikannya
• Penyiapan peraturan dan produk hukum lainnya di bidang sanitasi, dll.


2.2.2 Keterkaitan dan Pentahapan Program dan Kegiatan

Masing-masing program dan kegiatan dijabarkan lebih lanjut sehingga dapat digambarkan
keterkaitan, urut-urutan, dan pentahapannya. Dianjurkan agar dibuat dalam skema atau diagram
alir sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini. Proses ini dilakukan bersama-sama dengan
menggunakan alat bantu (sticky cloth dan kertas metaplan, atau dengan menggunakan perangkat
lunak Mind Mapping) untuk membantu proses brainstorming dan pengembangan ide/konsep.

Ilustrasi 2 : Program yang Telah Dikelompokkan dan Disistematisasikan


Secara umum proses dan pentahapan untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi
mulai dari studi, konstruksi sampai dengan pemanfaatan dapat diuraikan sebagai berikut:
• Studi Pra Kelayakan, Studi Kelayakan, Studi AMDAL
• Perencanaan Teknis (DED)
• Penyiapan dan Pengembangan Masyarakat
• Pengembangan Kelembagaan dan Pelatihan
• Rehabilitasi, Peningkatan, Pembangunan Infrastruktur
• Pengadaan Peralatan dan Barang
• Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
• Operasi dan Pemeliharaan

Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar berikut ini:


2.2.3 Kajian Kemampuan Keuangan dan Sumber Pembiayaan Lainnya

Pada tahap ini dilakukan kajian terhadap kemampuan keuangan dari berbagai sumber pembiayaan
yang mungkin, baik dari Pemerintah (APBN dan APBD) maupun non-Pemerintah seperti
masyarakat, swasta, hibah atau bantuan luar negeri. Hal lain yang perlu dikaji adalah
kecenderungan (trend) dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengalokasi
anggaran untuk pembangunan sektor sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) dalam
beberapa tahun terakhir ini. Umumnya informasi ini telah tersedia dalam Buku Putih dan Strategi
Sanitasi Kabupaten/Kota.

Kab/Kota harus melakukan studi dan analisis terhadap APBD Kab/Kota ybs untuk mengetahui
potensi pendanaan dari APBD. Sementara untuk sumber lainnya seperti K/L memerlukan
konfirmasi dari K/L terkait kebijakan K/L tahun mendatang.

Selanjutnya adalah menetapkan sumber-sumber pendanaan untuk masing-masing
program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing dinas/instansi dan ketentuan yang
berlaku. Sebagai contohnya dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini.

Program dan Kegiatan Prioritas Sektor Sanitasi
Subsektor : Air Limbah
Kabupaten/Kota : ..........

Total Biaya Indikasi Sumber Pembiayaan (x Rp 1000)
No. Program dan Kegiatan Lokasi Keterangan
(x Rp.1000) APBN APBD Prov APBD Kota Masyarakat PHLN
A. Program A
1 Kegiatan A-1 Kelurahan A 1.000.000 600.000 200.000 200.000 - - SKPD
2 Kegiatan A-2 Kelurahan B 4.000.000 1.000.000 250.000 250.000 - 2.500.000 SKPD
3 Kegiatan A-3 Kelurahan C 300.000 - 100.000 175.000 25.000 - SKPD
Jumlah A : 5.300.000 1.600.000 550.000 625.000 25.000 2.500.000

B. Program B
1 Kegiatan B-1 Kelurahan E 1.500.000 1.000.000 250.000 250.000 - - SKPD
2 Kegiatan B-2 Kelurahan F 5.000.000 1.500.000 500.000 450.000 50.000 2.500.000 SKPD
Jumlah B : 6.500.000 2.500.000 750.000 700.000 50.000 2.500.000

C. Program C
1 Kegiatan C-1 Kelurahan G 2.000.000 - 800.000 500.000 - 700.000 SKPD
2 Kegiatan C-2 Kelurahan H 300.000 - - 300.000 - - Masyarakat
3 Kegiatan C-3 Kelurahan J 200.000 - - 200.000 - - SKPD
4 Kegiatan C-4 Kelurahan K 7.500.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 3.500.000 SKPD
Jumlah C: 10.000.000 2.000.000 1.800.000 2.000.000 - 4.200.000

Jumlah A+B+C 21.800.000 6.100.000 3.100.000 3.325.000 75.000 9.200.000


3. Pemilihan dan Penentuan Kriteria Seleksi Kegiatan Prioritas

Mengingat adanya keterbatasan sumberdaya manusia dan finansial, maka Pokja perlu menetapkan
skala prioritas. Tujuan prioritasi tidak lain adalah untuk mengoptimumkan sumberdaya yang
dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi paling strategis, paling besar, dan mendesak.
Pokja dapat menempuh dua pendekatan untuk prioritasi ini:

Terdapat beberapa alternatif kriteria yang dapat dipilih oleh Pokja dalam menentukan skala
prioritas pembangunan sanitasi. Kriteria tersebut antara lain:
• Jumlah penerima manfaat (jumlah penduduk terlayani). Semakin banyak jumlah penerima
manfaat, semakin besar pula peluang kegiatan tersebut menjadi prioritas.
• Jumlah penduduk berpenghasilan rendah yang terlayani dan pelibatan jender. Semakin banyak
penduduk berpenghasilan rendah yang mendapatkan layanan, semakin besar peluangnya
menjadi program dan kegiatan prioritas.
• Pertimbangan politis/keuntungan strategis untuk kota. Seringkali didasarkan pertimbangan
skala lokal, regional ataupun nasional. Pemanfaatan momentum yang ada akan memberikan
keuntungan strategis bagi kota tersebut dalam jangka panjang.
• Pemulihan biaya. Infrastruktur tidak hanya dibangun tetapi juga perlu dipelihara. Oleh
karenanya, kegiatan fisik yang punya kemungkinan besar dalam pemulihan biaya, melalui
retribusi atau sejenisnya, akan lebih besar potensinya untuk menjadi kegiatan prioritas.
• Ketersediaan sumberdaya manusia. Salah satu kriteria yang perlu dipertimbangkan adalah
ketersediaan sumberdaya manusia (dalam SKPD terkait) untuk melaksanakan program dan
Satuan Kerja (Satker), berikut tenaga pendukung lainnya.
• Korelasi dengan Rencana Strategis SKPD. Karena kegiatan yang berkorelasi jelas dengan
Rencana Strategis SKPD, maka lebih besar kemungkinan anggarannya diusulkan oleh SKPD
bersangkutan, dan seharusnya hal tersebut menjadi salah satu kriteria prioritas. Alternatifnya
adalah, program dan kegiatan tersebut nantinya harus ‘dibahasakan’ sesuai nomenklatur yang
tertera dalam Renstra SKPD (pada saat penyiapan anggaran di SKPD).


• Mendukung program dan kegiatan dari Provinsi dan Pusat serta dukungan pendanaannya.
Informasi ini semestinya sudah diperoleh pada saat pertemuan konsultasi dengan Pokja
Sanitasi Provinsi dan TTPS di Tahap-C: Penyusunan Rencana Strategi Sanitasi Kota.
• Data historis atas realisasi belanja sanitasi per subsektor. Dengan asumsi bahwa kebutuhan
anggaran sanitasi akan meningkat setelah tersusunnya Rencana Strategis Sanitasi Kota, maka
data historis tersebut akan memberikan perkiraan kepada anggota Pokja Sanitasi Kota.
Utamanya mengenai berapa besar biaya yang dianggap ‘layak’ untuk diajukan dalam Rencana
Tindak Sanitasi ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ataupun Panitia Anggaran DPRD.
Data historis ini dapat membantu memberikan argumen untuk pengajuan anggaran.

Pertimbangan lainnya:
• Keselarasan proses, urut-urutan atau tahapan pembangunan, misalnya harus tersedia studi
dan disain teknis terlebih dulu sebelum dilaksanakannya pembangunan, atau harus telah
tersedianya lahan sebelum terlaksananya pembangunan.
• Keselarasan dengan sektor lainnya, utamanya dengan kegiatan pembangunan air bersih,
jaringan jalan, perumahan, dll.
• Keselarasan pembangunan dengan kawasan/wilayah sekitarnya, misalnya antara TPS/TPA
Sampah atau IPLT dengan kawasan sekitarnya, dll.
• Kesiapan (Readiness) Kab/Kota untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan, seperti telah
tersedianya Studi dan Disain, Lahan, komitmen anggaran, kesiapan masyarakat, dll.

Proses pemilihan Kegiatan Prioritas dapat dilaksanakan dengan cara, misalnya:
• Analisis kuantitatif : analisis ini menitikberatkan pengolahan data dengan menggunakan
kriteria tersebut di atas, kemudian pemberian bobot dan nilai (weighting factors analysis).
Kegiatan yang mempunyai total nilai tertinggi diasumsikan mempunyai prioritas “tinggi”.
• Analisis kualitatif : analisis ini berdasarkan penilaian kualitatif atas masing-masing kegiatan.
• Focus Group Discussion : Anggota Pokja melakukan diskusi terfokus terhadap masing-masing
program/kegiatan, mengadakan penilaian dari berbagai aspek (teknis, kelembagaan,
pemberdayaan masyarakat, keuangan, dll).
• Gabungan : dari beberapa pendekatan tersebut di atas.


4. Penetapan Prioritas Pembangunan Sanitasi

Program dan kegiatan prioritas yang telah terpilih tersebut di atas (butir 3) kemudian disusun
berdasarkan skala prioritasnya, yaitu tahun pertama (n+1), kedua (n+2) sampai dengan kelima
(n+5), dimana n adalah tahun penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi.

Ilustrasi untuk menggambarkan skala prioritas, keterkaitan dan urutan dari masing-masing program
dan kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Ilustrasi 3 : Pentahapan, Keterkaitan dan Urutan Program dan Kegiatan Jangka Menengah


Manual MP-03 : Internalisasi Program dan Kegiatan Prioritas

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan komitmen Kepala-kepala SKPD tentang arah pelaksanaan
pembangunan sanitasi di kabupaten kota dalam jangka menengah yang digambarkan melalui prioritasi program/kegiatan,
serta terbangunnya komitmen di antara mereka terkait upaya perbaikan kondisi sanitasi

Deskripsi

Menginternalisasikan hasil kerja Pokja ke dalam SKPD-SKPD menjadi salah satu kunci untuk membangun
komitmen seluruh jajaran di kabupaten/kota untuk memperbaiki kondisi sanitasi. Termasuk di dalamnya
mengkomunikasikan Prioritas Program/Kegiatan dalam rangka penyusunan MPSS. Jangan sampai terjadi di
kelak kemudian hari, SKPD-SKPD lepas tangan atau merasa tidak perlu bertanggung jawab atas apa yang
dihasilkan Pokja.

Melalui kegiatan ini Pokja bisa memperoleh umpan balik, koreksi, dan saran atas daftar prioritas
program/kegiatan yang telah disusun, khususnya menyangkut kegiatan-kegiatan yang membutuhkan
investasi relatif besar dan melibatkan sejumlah instansi, baik di pusat maupun di provinsi. Selain
meningkatkan kualitas Memorandum Program, hal ini juga dapat meningkatkan rasa memiliki (ownership)
dan komitmen dari seluruh pihak yang berkepentingan.

Kegiatan

1. Persiapan materi presentasi dan konsultasi
2. Konsultasi dan presentasi dengan Kepala SKPD dan Jajarannya
3. Konsolidasi masukan dan revisi Program dan Kegiatan Prioritas
4. Diseminasi Program dan Kegiatan Prioritas


Output

1. Perbaikan Bab 3: Konsolidasi Program dan Kegiatan berdasarkan masukan SKPD
2. Risalah rapat/presentasi atau lembar kesepakatan dengan Kepala SKPD dan stakeholder lain.

Penjelasan Kegiatan

1. Persiapan Materi Presentasi dan Konsultasi

Program dan Kegiatan Prioritas Sektor Sanitasi Tahun (n+1 sampai dengan n+5) yang telah terpilih,
selanjutnya harus dipresentasikan dan dikonsultasikan dengan Kepala SKPD untuk memperoleh
komentar, saran, koreksi, dan umpan-balik.

Agar kegiatan konsultasi dapat berlangsung dengan baik, lancar dan transparan maka Tim Pokja
harus mempersiapkan materi presentasi dan data-data pendukung selengkap mungkin. Hal ini agar
lebih meyakinkan Kepala SKPD bahwa program dan kegiatan yang diprioritaskan memang layak
untuk ditindaklanjuti.

2. Konsultasi dengan Kepala SKPD dan Jajarannya

Daftar Panjang dan Skala Prioritas yang telah disusun tersebut kemudian dipresentasikan dengan
Kepala SKPD. Pokja dapat juga mengundang pihak-pihak yang berkepentingan, seperti: lembaga
penelitian/perguruan tinggi, LSM, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta terkait sanitasi
(perusahaan pengurasan tinja rumah tangga, pengangkutan sampah, dll).

Pembahasan dan konsultasi ini tidak saja mencakup aspek teknis akan tetapi juga aspek
kelembagaan, komunikasi, keuangan, partisipasi masyarakat dan swasta, kebijakan dan
pengaturan, dan lain-lain. Jika mungkin, bahas juga tentang kesiapan pelaksanaan, misalnya
kesiapan masyarakat, ketersediaan lahan, ketersediaan studi dan disain (DED), dll.


3. Konsolidasi Input dan Revisi

Berbagai masukan, saran, informasi baru, dan koreksi tersebut di atas (butir 2) menjadi bahan bagi
revisi Program dan Kegiatan Prioritas. Adanya input dan koreksi ini diharapkan dapat memperkuat
komitmen dan dukungan dari para pihak dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini nantinya.

4. Diseminasi Program dan Kegiatan Prioritas

Program dan Kegiatan Prioritas yang telah dikonsolidasi dan direvisi tersebut (butir 3) kemudian
didesiminasikan kepada Bupati/Walikota dan masing-masing Kepala SKPD guna memperoleh
dukungan dan tindak lanjut. Dengan demikian Kepala SKPD tentunya sudah memiliki Daftar
Program terpilih yang layak untuk segera dianggarkan pada tahun mendatang (n+1).

5. Internalisasi ke dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran

Internalisasi Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan tersebut di atas juga perlu diinternalisasi
ke dalam dokumen-dokumen perencanaan yang ada di Pemerintah Daerah, seperti RKPD, Renja,
KUA & PPAS, serta RKA-SKPD.


Manual MP-04 : Pemrograman dan Penganggaran Kegiatan Jangka Menengah

Tujuan kegiatan ini adalah memastikan tersusunnya Rencana Kegiatan Jangka Menengah untuk periode 5 tahun mendatang
dan terbangunnya kesepakatan awal tentang Rencana Jangka Menengah tersebut oleh seluruh SKPD Kabupaten/Kota, Provinsi,
dan Pemerintah Pusat.

Deskripsi

Sangat penting bagi seluruh SKPD memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan pembangunan sanitasi
kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Jangka Menengah. Rencana jangka menengah ini
diperlukan bukan saja sebagai pemandu kabupaten/kota untuk memenuhi target-target pembangunan
sanitasi mereka, melainkan juga agar setiap SKPD menyadari peran masing-masing di masa depan.

Rencana Jangka Menengah tersebut juga harus dikomunikasikan dan dikonsultasikan dengan stakeholder
lain, terutama pemerintah provinsi dan pusat. Dapat dipastikan, sebagian kegiatan jangka menengah
membutuhkan pendanaan baik dari provinsi maupun pemerintah pusat. Apalagi untuk pembangunan
infrastruktur yang berbasis kelembagaan dan membutuhkan dana cukup besar. Tidak ada pilihan lain bagi
kabupaten/kota kecuali melakukan advokasi sumber-sumber pendanaan non-APBD tersebut jauh-jauh hari.

Penting juga bagi Pokja mengkomunikasikan Program Jangka Menengah mereka pada stakeholder-
stakeholder lain sebagai upaya “pemasaran” program dan kegiatan kabupaten/kota dalam upaya
memperbaiki kondisi sanitasi. Paling tidak, pada tahap ini Pokja bisa mulai mengkomunikasikannya pada:
dunia usaha, kalangan akademis, media massa, dan kalau mungkin juga kelompok donor.


Kegiatan

1. Identifikasi Program dan Kegiatan Jangka Menengah
2. Identifikasi Kebutuhan Studi dan Desain Pendukung
3. Justifikasi Keuangan dan Pertimbangan Lainnya
4. Menggali Potensi Sumber Pendanaan Non-Pemerintah
5. Rancangan Program Jangka Menengah (berbagai versi diskusi)
6. Konsultasi dengan Kepala SKPD
7. Penetapan Kegiatan dan Anggaran Jangka Menengah
8. Penyepakatan Rencana Pengelolaan

Output

1. Penulisan Bab 4: Kebutuhan Studi dan Desain
2. Penulisan Bab 5: Rencana Implementasi Jangka Menengah
3. Penulisan Bab 7: Rencana Pengelolaan Program
4. Risalah rapat/presentasi atau lembar kesepakatan dengan Kepala SKPD dan stakeholder lain

Penjelasan Kegiatan

1. Identifikasi Program dan Kegiatan Jangka Menengah

Berdasarkan Tabel Prioritas Pembangunan Sanitasi yang telah disusun dan dibahas bersama setiap
Kepala SKPD, Pokja mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan
jangka menengah (5 tahunan). Pelaksanaan dari masing-masing kegiatan ini harus mencerminkan
urutan, tahapan dan keterkaitan yang logis antar kegiatan.


2. Identifikasi Kebutuhan Studi dan Disain

Setelah menyusun kegiatan jangka menengah, Pokja selanjutnya mengidentifikasi keberadaan dan
kebutuhan studi dan desain dari kegiatan-kegiatan tersebut.
• Identifikasi studi/desain yang sudah dimiliki kabupaten/kota (pernah disusun). Jika sudah ada,
pastikan bahwa studi atau desain tersebut masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Jika
ada kekurangan atau tidak mutakhir (obsolete), pastikan bagaimana melakukan perbaikan.
• Identifikasi dan perinci studi/desain yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan rencana
kegiatan, khususnya pembangunan infrastruktur, dalam jangka menengah.

Studi dan desain yang diutamakan adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat langsung
diterapkan, di antaranya: master plan, studi kelayakan, desain detail (DED), AMDAL, LARAP, dan
sebagainya.

Identifikasi studi dan desain hendaknya juga disertai dengan penyiapan Kerangka Acuan (TOR)
sederhana yang dapat menggambarkan mengenai:
• Latar belakang studi
• Tujuan sasaran studi
• Ruang lingkup studi
• Lokasi Studi
• Hasil (deliverables) yang diharapkan
• Sumberdaya yang dibutuhkan (tenaga ahli, fasilitator, dll)
• Perkiraan biaya studi
• Jangka waktu pelaksanaan studi
• Instansi pelaksana
• Alternatif sumber pendanaan
• Tata cara pengadaan barang dan jasa (tender), dll.

Selanjutnya identifikasi ketersediaan dana/biaya untuk melaksanakan Studi dan Disain tersebut.
Bila belum tersedia segera ajukan dalam Memorandum Program agar dapat dibiayai pada tahun
berikutnya. Untuk jelasnya proses ini dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.


Gambar 2 : Proses Identifikasi Kebutuhan Studi dan Disain, serta Pembiayaannya


3. Justifikasi Keuangan dan Pertimbangan Lainnya

3.1 Estimasi Kebutuhan Biaya

Estimasi kebutuhan biaya dan investasi merupakan prasayarat bagi penyusunan kegiatan jangka
menengah. Estimasi kebutuhan biaya harus dilakukan untuk kegiatan fisik infrastruktur dan non-
fisik dalam lima tahun mendatang. Pastikan estimasi dilakukan secara lebih terperinci dan teliti.

3.2 Estimasi Kemampuan Keuangan Pemerintah selama 5 tahun mendatang

Pokja perlu membuat analisis keuangan daerah untuk memperkirakan kemampuan keuangannya.
Hal ini perlu dilakukan agar proyeksi alokasi pendanaan pelaksanaan kegiatan jangka menengah
yang dibuat nantinya lebih mendekati kenyataan sebenarnya. Ini hanya bisa dilakukan jika Pokja
dapat menghitung atau memperkirakan:
• kemampuan pendanaan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota
• potensi pendanaan yang dialokasikan dari APBD provinsi
• potensi pendanaan yang dialokasikan dari APBN, termasuk di dalamnya yang bersumber dari
Bantuan Luar Negeri, hibah atau pinjaman (PHLN).

Untuk itu Pokja perlu menjalin komunikasi dengan provinsi, melalui Pokja Provinsi, dan pemerintah
pusat, melalui satker-satker di provinsi, untuk membuat “kesepakatan awal” tentang alokasi dana
dari keduanya. (Kegiatan yang dapat dibiayai oleh keuangan pemerintah, baik pusat maupun
daerah, dapat dilihat pada Lampiran).

3.3 Justifikasi dan Pertimbangan Lainnya

Pokja harus membuat justifikasi untuk program-program berskala besar, kompleks, dan atau punya
dampak besar terhadap masyarakat. Justifikasi yang dimaksud mencakup:
• Aspek teknis: apakah sarana dan prasarana yang akan dibangun telah memenuhi persyaratan
teknis, perencanaannya bisa dipertanggung-jawabkan, pilihan sistem dan teknologinya tepat
sesuai kebutuhan, dan sebagainya.
• Aspek finansial: apakah perhitungan biayanya masuk akal, apakah sumber dananya bisa
diamankan, apakah analisis biayanya sudah memasukkan faktor keberlanjutan, dan sebagainya.


• Aspek ekonomi: apakah program/kegiatan ini memiliki keuntungan ekonomi, apakah
mengurangi tingkat kerugian masyarakat, dan sebagainya.
• Aspek hukum: menjelaskan dasar hukum yang mendukung dilaksanakannya sebuah kegiatan.
• Aspek kebijakan daerah dan kelembagaan: apakah kegiatan ini mendukung kebijakan dan
kelembagaan daerah.

4. Menggali Potensi Keuangan non-Pemerintah

Belum tentu semua kegiatan jangka menengah dapat dibiayai oleh dana dari APBD Kab/Kota, APBD
Provinsi, dan APBN. Biasanya ada kekurangan atau gap yang cukup besar. Karena itu, Pokja harus
berupaya menutup gap ini agar rencana jangka menegah tersebut bisa diamankan. Ini bisa
dilakukan jika kabupaten/kota bisa mengakses dana dari sumber-sumber alternatif seperti:
lembaga keuangan luar negeri, kelompok donor, kalangan swasta, dan sebagainya.

Peranan swasta dalam mendukung kegiatan sanitasi dapat melalui Dana CSR (Corporate Social
Responsibility) dan Kemitraan Pemerintah-Swasta (PPP/PSP). Kemitraan ini terjadi apabila pihak
swasta melakukan kerjasama bisnis dengan Pemerintah Daerah atau BUMD, dimana kedua belah
pihak melakukan investasi.

Pokja dapat melakukan pemaketan program/kegiatan dengan menyusun proposal-proposal
(Project Digest, misalnya) untuk dikirimkan ke sumber-sumber dana alternatif tersebut. Sebelum
menyusun dan kemudian mengirimkan proposal-proposal, ada baiknya Pokja menjalin komunikasi
informal dengan pihak-pihak yang potensial tersebut untuk menjajaki kemungkinannya.

Beberapa materi dan pertemuan yang perlu dipersiapkan:
• Bahan promosi peluang partisipasi dan atau proposal investasi swasta
• Rapat/pertemuan dengan investor swasta yang berminat di sektor sanitasi
• Membuat Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah dengan investor
• Tindak lanjut dan monitoring


5. Menyusun Rancangan Program Jangka Menengah Sanitasi

Menyusun Rancangan Program Jangka Menengah Sanitasi sebagai draft pertama (dan mungkin
dibutuhkan beberapa versi draft sebelum tiba ke versi final).

Rancangan Program Jangka Menengah ini memuat informasi mengenai
• Nama program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun mendatang, dengan
memberikan justifikasinya.
• Jumlah biaya yang dibutuhkan selama jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang, baik yang
bersumber dari APBN Pusat, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota maupun dari masyarakat, dunia
usaha, dan bantuan luar negeri (hibah atau pinjaman).
• Implikasi yang mungkin timbul bila usulan program/kegiatan tertunda atau batal dilaksanakan.

6. Konsultasi dengan Kepala SKPD

Tujuan kegiatan ini adalah mendapatkan kepastian bahwa kegiatan-kegiatan dalam Program Jangka
Menengah dapat dialokasikan anggarannya di tahun-tahun mendatang, sesuai dengan rencana
pelaksanaannya. Langkah ini akan mengikat SKPD-SKPD untuk memberikan komitmen anggarannya
di tahun-tahun mendatang. Presentasi dan konsultasi dengan Kepala SKPD ini juga dimaksudkan
untuk mendapatkan masukan, saran, dan koreksi.

Selain itu juga perlu dilakukan konsultasi dengan Tim Pengarah Pokja yang anggotanya merupakan
merupakan para Kepala SKPD, dan dengan TAPD yang anggotanya juga para Kepala SKPD.

7. Penetapan Program dan Kegiatan Jangka Menengah

Pokja selanjutnya harus membuat kesepakatan internal tentang Program Jangka Menengah dan
rencana alokasi anggarannya dengan seluruh SKPD melalui forum rapat Kepala SKPD. Kesepakatan
ini kemudian ditetapkan sebagai Program dan Kegiatan Jangka Menengah definitif yang menjadi
pegangan bersama.


8. Penyusunan Rencana Pengelolaan

8.1 Jadual Pelaksana

Menyusun rencana jadual pelaksanaan program/ kegiatan:
• Untuk Rencana Jangka Menengah dirinci per tahun atau per 6 bulanan.
• Pembuatan jadual ini dapat menggunakan Gantt Chart atau metode lainnya.

8.2 Instansi Pelaksana

Menjelaskan fugsi, peranan, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing dinas/instansi dan para
stakeholder dalam pelaksanaan program/kegiatan, mulai dari pelaksanaan Studi dan Disain Teknis,
maupun pada saat pelaksanaan pembangunan (konstruksi, supervisi) serta monitoring dan evaluasi.
• Tingkat Kabupaten/Kota : Pokja Kab/Kota, SKPD Kab/Kota
• Tingkat Provinsi : Pokja Provinsi, SKPD Provinsi
• Tingkat Nasional : TTPAMS, PMU dan PIU (Teknis, Advokasi, dan Kelembagaan).

8.3 Rencana Penganggaran

Menjelaskan mengenai rencana penganggaran dari masing-masing sumber, yaitu:
• APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota
• Bantuan Luar Negeri (hibah atau hutang)
• Swasta, BUMD
• Masyarakat

Rencana penganggaran ini disajikan dalam tabel-tabel program dan kegiatan dilengkapi dengan
kolom-kolom sumber pendanaan, besarannya, dan jadual (tahun) kebutuhan pendanaannya.


8.4 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa

Menyusun Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (Procurement Plan) untuk dari keseluruhan
program/kegiatan/proyek sehingga memudahkan memantau dan mengevaluasi progress dari
masing-masing kegiatan tersebut.

Rencana Pengadaan Barang dan Jasa harus didukung dengan kelengkapan Dokumen Tender
(Lelang), kepastian ketersediaan pendanaan, dan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku
(Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

9. Penyepakatan Rencana Pengelolaan Program

Bersamaan atau setelah penetapan Program dan Kegiatan Jangka Menengah, Pokja harus
mendorong proses penyepakatan Rencana Pengelolaan, yang mencakup:
• Jadwal pelaksanaan
• Instansi pelaksana (penanggung jawab utama dan pendukung)
• Anggaran dan jadual kebutuhan pendanaan
• Proses pengadaan barang dan jasa (sesuai dengan peraturan yang berlaku)


Penjelasan Tambahan

Tahun Penyusunan dan Pelaksanaan/Implementasi MPSS:
• Tahun n (misalnya tahun 2011) : tahun awal Penyusunan Memorandum Program
• Tahun n+1 (misalnya tahun 2012) : Implementasi tahun Pertama Memorandum Program
• Tahun n+2 (misalnya tahun 2013) : Implementasi tahun Kedua Memorandum Program
• Tahun n+3 (misalnya tahun 2014) : Implementasi tahun Ketiga Memorandum Program,dst.

Program dan Kegiatan Tahun Pertama (n+1) dan Kedua (n+2)
a. Tahun n (misal 2011) merupakan tahun dimulainya penyusunan Dokumen Memorandum Program
b. Pada tahun n (misal 2011) secara bersamaan juga sedang berlangsung proses pembahasan anggaran
(APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN) untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun n+1
(2012). Diharapkan pada bulan Oktober tahun berjalan (2011) sudah dapat diperoleh informasi
mengenai program/kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun tahun n+1 (2012).
c. Pada tahun n (misal 2011) juga secara bersamaan, baik di daerah maupun di pusat, sedang dilakukan
persiapan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun n+2 (2013). Berbagai
kegiatan rapat konsultasi, baik tingkat kab/kota, propinsi maupun pusat dilakukan untuk memilih dan
menetapkan program dan kegiatan prioritas tersebut. Diharapkan pada bulan Oktober tahun berjalan
(2011) sudah dapat diperoleh informasi mengenai program/kegiatan sanitasi yang akan dilaksanakan
pada tahun n+2 (2013), walaupun masih ada kemungkinan perubahan sehubungan dengan masih harus
dilaluinya proses pembahasan anggaran pada tahun n+1.
d. Walaupun Memorandum Program masih dalam proses penyusunan, sangat diharapkan bahwa program
dan kegiatan pembangunan sanitasi untuk tahun n+1 dan n+2 sudah mengakomodasikan Strategi
Sanitasi Kota (SSK) sebagai basis perencanaan program dan kegiatan.
e. Peran Pokja bersama konsultan/fasilitator adalah mengawal dan memastikan bahwa program/kegiatan
yang akan dilaksanakan pada tahun n+1 dan n+2 sudah sesuai atau selaras dengan hasil Penilaian
Prioritas dan Rencana Implementasi Jangka Menengah.
f. Setelah melalui kajian (butir d dan e) maka program dan kegiatan pada butir (b) dan (c) dapat
dimasukkan dalam Program/Kegiatan tahun n+1 dan n+2.


Manual MP-05 : Pemrograman dan Penganggaran Tahunan

Tersusunnya Rencana Implementasi Tahunan pembangunan sektor sanitasi dan dipastikannya alokasi anggaran untuk kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Pertama (n+1)1. dan Kedua (n+2).

Deskripsi

Penting sekali bagi kabupaten/kota memiliki rencana investasi sektor sanitasi yang jelas. Termasuk rencana
pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya (n+1). Rencana yang dimaksud bukan sekadar di atas kertas,
tetapi merupakan rencana yang disepakati bersama oleh seluruh SKPD, dan mendapatkan komitmen
pendanaan dari proses anggaran di kabupaten/kota serta provinsi dan pemerintah pusat. Tanpa adanya
kesepakatan dan komitmen dari sumber-sumber pendanaan, upaya kabupaten/kota untuk memperbaiki
kondisi sanitasinya jelas akan menemui banyak kendala.

Pada dasarnya ada dua jenis kegiatan yang dapat dituangkan dalam rencana tahunan, yaitu:
• Kegiatan yang siap dilaksanakan karena telah memenuhi persyaratan (telah memiliki DED, anggaran
telah tersedia, tidak ada permasalahan lahan, kesiapan masyarakat, dll), dan
• Kegiatan yang sifatnya mendesak dan segera (misalnya sanitasi di lokasi bencana alam, kebakaran,
banjir, dll).

Rencana Kegiatan Tahun Pertama disusun pertama kali bersamaan dengan proses penyusunan Dokumen
MPSS, dengan harapan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dipastikan dapat dilaksanakan pada tahun
pertama (n+1), dimana tahun n adalah tahun penyusunan MPSS.

1
Dalam hal ini Tahun n merupakan tahun dimulainya proses penyusunan Memorandum Program (MPSS)


Kegiatan

Penyusunan Rencana Implementasi Tahun n+1:
1. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun n+1
2. Verifikasi dengan Kepala SKPD dan instansi terkait tentang alokasi Anggaran
3. Menggali potensi sumber pendanaan non-Pemerintah
4. Penetapan kegiatan dan anggaran tahun pertama (n+1)

Penyusunan Rencana Implementasi Tahun n+2:
1. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun n+2
2. Verifikasi dengan Kepala SKPD dan instansi terkiat tentang alokasi Anggaran
3. Menggali potensi sumber pendanaan non-Pemerintah
4. Penetapan kegiatan dan anggaran tahun kedua (n+2)

Output

1. Penulisan Bab 4: Kebutuhan Studi dan Desain
2. Penulisan Bab 6: Rencana Implementasi Tahunan
3. Penulisan Bab 7: Rencana Pengelolaan Program

Penjelasan Kegiatan

Penyusunan Rencana Implementasi Tahun Pertama (n+1)

1. Identifikasi Kegiatan Tahun Pertama yang Siap Dilaksanakan

Pokja mengidentifikasi kegiatan-kegiatan mana saja yang dapat dimasukkan sebagai kegiatan Tahun
Pertama, yakni kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan segera. Beberapa pertimbangan yang
dapat digunakan untuk menilai kesiapan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pertama
antara lain:


• Permasalahan sanitasi yang kritis
• Kebutuhan dan kesiapan masyarakat setempat
• Ketersediaan Studi dan Disain Teknis yang siap diterapkan
• Ketersediaan anggaran (diutamakan yang telah teralokasikan di APBN atau APBD)
• Tidak ada permasalahan lahan dan ganti-rugi di lapangan (lahan telah tersedia)
• Dokumen tender sudah siap bila akan dilaksanakan oleh pihak ketiga

Kegiatan jangka pendek yang telah diidentifikasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam Tabel
Program dan Kegiatan Tahun Pertama (atau 20xx). Tabel ini dilengkapi dengan kolom tandatangan
sebagai bentuk komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan. Tabel inilah yang akan
dikonsultasikan dan dikomunikasikan dengan Kepala SKPD dan stakeholder lainnya dalam rangka
menetapkan Tabel Kegiatan dan Anggaran Jangka Pendek.

2. Verifikasi dengan Kepala SKPD dan Instansi Terkait tentang Alokasi Anggaran

Verifikasi dengan Kepala SKPD dan instansi terkait tentang alokasi Anggaran untuk tahun n+1 dari
Dokumen APBD Kab/Kota, APBD Provinsi, dan APBN yang telah disetujui.

3. Menggali Potensi Sumber Pendanaan Alternatif (non-Pemerintah)

Guna mengoptimumkan sumber-sumber pendanaan, Pokja diharapkan dapat menjajaki
kemungkinan mendapatkan/mengakses dana di luar sumber-sumber APBD, APBD Provinsi, dan
APBN. Misalnya bagaimana melibatkan kalangan donor, dunia usaha, lembaga sosial
kemasyarakatan, dan masyarakat setempat.

Untuk ini, paling tidak Pokja harus menyelenggarakan pertemuan kecil untuk sosialisasi Kegiatan
Jangka Pendek sekaligus menjalin komunikasi dan mengadvokasi pihak-pihak tersebut untuk
terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Jangka Pendek tersebut. Baik melalui skema Kerjasama
Pemerintah Swasta (KPS/PPP), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Hibah (dari kalangan
donor), dan kontribusi masyarakat secara langsung.


4. Penetapan Kegiatan dan Anggaran Tahun n+1

Menetapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun n+2 yang telah diverifikasi alokasi anggarannya
dan kesiapan pelaksanaannya (DED sudah tersedia, lahan sudah siap, dan masyarakat telah siap).

Penyusunan Rencana Implementasi Tahun Kedua (n+2)

1. Identifikasi Rencana Kegiatan Tahun Kedua yang Siap Dilaksanakan

Identifikasi rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun kedua (n+2) (di update
dari Daftar Program Jangka Menengah).

2. Verifikasi dengan Kepala SKPD dan Instansi Terkiat tentang Alokasi Anggaran

Verifikasi dengan Kepala SKPD dan instansi terkait rencana alokasi Anggaran untuk tahun n+2 yang
akan diajukan melalui prosedur:
• Rakor Pokja dengan Kepala SKPD dan TAPD (Februari)
• Rakor Sanitasi Provinsi (Maret)
• Ratek dan Konreg untuk Ke-Cipta-Karya-an (Maret)
• Rakor Pokja Provinsi dan SKPD (April)

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggota Pokja, melalui SKPD masing-masing, mengawal
proses penyusunan KUA-PPAS pada bulan Mei-Juni.

3. Menggali Potensi Sumber Pendanaan Alternatif (non-Pemerintah)

Melanjutkan upaya penggalian potensi Sumber Pendanaan Alternatif (non-Pemerintah), misalnya
melalui pemanfaatkan dana CSR (Corporate Social Responsibility), kemitraan Pemerintah-Swasta,
dll.


4. Penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun n+2

Pembahasan dan penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun n+2 baik untuk kegiatan yang
akan dibiayai melalui APBD Kab/Kota atau APBD Provinsi maupun APBN Pusat atau sumber-sumber
lainnya.


Manual MP-06 : Komitmen atas Program dan Kegiatan

Memorandum Program Sektor Sanitasi yang disusun ini harus memperoleh dukungan dan komitmen dari pihak-pihak yang
berkepentingan, baik di daerah maupun di pusat.

Deskripsi

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sanitasi membutuhkan kerjasama, komunikasi dan koordinasi antar
sejumlah pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik Pemerintah di tingkat Pusat maupun Daerah, serta
masyarakat, dunia usaha dan lembaga-lembaga internasional. Oleh sebab itu komitmen dari para
pemangku kepentingan tersebut sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan
pembangunan sanitasi ini nantinya.

Kegiatan

1. Persiapan Rapat Konsultasi
2. Rapat Konsultasi Tingkat Provinsi
3. Rapat Konsultasi Tingkat Nasional (Regional)
4. Merumuskan kesepakatan dan komitmen antar pemangku kepentingan.


Penjelasan Kegiatan

1. Persiapan Rapat Konsultasi

Rapat Konsultasi, baik tingkat Provinsi maupun Pusat (Regional), merupakan momen yang sangat
penting bagi Pokja dan atau Kepala SKPD Kab/Kota. Pada Rapat tersebut akan dibahas mengenai
tindak-lanjut pelaksanaan dan pembiayaan dari masing-masing kegiatan sebagaimana yang
tercantum dalam Program Jangka Menengah dan Tahunan.

Persiapan yang harus dilakukan antara lain:
• Mempersiapkan dan mendesiminasikan materi dan bahan presentasi
• Mempersiapkan data dan informasi pendukung
• Konsolidasi dan koordinasi dengan Tim Pokja Provinsi dan Pusat.

2. Rapat Konsultasi di tingkat Provinsi

Rapat pembahasan dan konsultasi di tingkat Provinsi adalah untuk membahas Rencana Kegiatan
Jangka Menengah dan Tahunan dalam rangka koordinasi antara program dan pendanaan Provinsi
dengan Kabupaten/kota, sekaligus untuk keterpaduan dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota
lainnya di Provinsi ybs.

Pada Rapat ini diharapkan dapat disepakati (komitmen) mengenai:
• Program dan Kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD Provinsi
• Program dan Kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai oleh APBN Pusat
• Program dan Kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai oleh sumber lainnya (swasta, bantuan luar
negeri, lembaga donor internasional, dll)


Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota

Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (20)

Similaire à Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota

Similaire à Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota (20)

Plus de Joy Irman

Plus de Joy Irman (20)

Dernier

Dernier (8)

Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota