Roadmap program percepatan pembangunan sanitasi permukiman ppsp

1.
Draft versi 7
Agustus ‐ 2009

2. DAFTAR ISI
1. Roadmap Pembangunan Sanitasi 2010‐2014 .................................................................... 1
2. Konsep Pelaksanaan Roadmap PPSP 2010‐2014 ............................................................... 4
3. Organisasi Pelaksana Roadmap PPSP 2010‐2014 .............................................................. 6
4. Kebutuhan dan sumber pendanaan ................................................................................... 8
5. Kegiatan Tahun 2009 ........................................................................................................ 12
6. Pendanaan kegiatan persiapan Tahun 2009 .................................................................... 16
i

3. 1. Roadmap Pembangunan Sanitasi 2010‐2014
a. Dasar pertimbangan diperlukannya Roadmap Percepatan Pembangunan Sanitasi,
adalah sebagai berikut :
Konferensi Sanitasi Nasional bulan November tahun 2007, telah merintis
kesepakatan menyiapkan langkah‐langkah penting bagi pembangunan sanitasi ke
depan sejalan dengan pencapaian sasaran MDGs,
Penyelenggaraan International Year of Sanitation, IYOS tahun 2008, turut
meningkatkan kesadaran dan komitmen, baik di Pusat maupun di Daerah,
Konvensi Strategi Sanitasi Perkotaan pada bulan April 2009 telah mengidentifikasi
permasalahan dan sasaran pembangunan sanitasi ke depan, serta menyandingkan
pendekatan dan mengenalkan pendekatan strategi sanitasi kota yang lebih praktis,
Percepatan pembangunan sanitasi dapat dilakukan melalui pendekatan strategi
sanitasi kota (SSK) yang menggambarkan keinginan pemerintah kabupaten/kota
dan masyarakat melalui proses dari bawah (bottom up) dengan kerangka
kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,
selanjutnya diperlukan skenario untuk memandu rencana kegiatan (action plan)
dalam membangun sanitasi kota yang bersangkutan.
b. Adapun target dari pembangunan sanitasi pada jangka waktu 2010‐2014, adalah :
Bebas tidak atau stop Buang Air Besar sembarangan (BABs), baik di perkotaan
maupun di perdesaan dengan target yang akan ditentukan kemudian sesuai
dengan Renstra Sanitasi tahun 2010‐2014 masing‐masing departemen/lembaga di
Pusat,
Pengurangan timbunan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang
berwawasan lingkungan seperti penerapan sistem sanitary landfill atau controlled
landfill untuk TPA, serta teknologi lain yang aman,
Pengurangan genangan di sejumlah kota/kawasan perkotaan.
Pencapaian target tersebut dilakukan melalui :
Penambahan layanan jaringan air limbah terpusat sampai dengan 5% dari jumlah
penduduk perkotaan atau lima juta jiwa penduduk, pada 16 kota, pembangunan
sanimas di setiap kota, dengan prioritas di 226 kota terpilih,
Pelaksanaan praktik 3R untuk mengurangi timbulan sampah sebesar 20% dan
perbaikan manajemen pelayanan persampahan kota di 240 kota prioritas.
Sasaran lokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan adalah:
Kota‐kota megapolitan, metropolitan, besar, dan sedang,
Kota‐kota yang merupakan ibu kota provinsi,
Kota‐kota yang berstatus otonom, serta
Kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota yang kondisi sanitasinya rawan.
c. Jumlah kota dan kawasan perkotaan yang menjadi sasaran Percepatan Pembangunan
Sanitasi :
Sebanyak 57 kota/kawasan perkotaan yang rawan masalah air limbah,
persampahan dan drainase lingkungan;
Sebanyak 87 kota/kawasan perkotaan yang rawan masalah air limbah dan
persampahan;
1

4. Sebanyak 19 kota/kawasan perkotaan yang rawan masalah air limbah dan
drainase perkotaan;
Sebanyak 16 kota/kawasan perkotaan yang rawan masalah persampahan dan
drainase perkotaan ;
Sebanyak 63 kota/kawasan perkotaan yang rawan masalah air limbah;
Sebanyak 80 kota/kawasan perkotaan yang rawan masalah persampahan;
Sebanyak 8 kota/kawasan perkotaan yang rawan masalah drainase perkotaan.
Komposisi kota/kawasan perkotaan sesuai
dengan irisan permasalahan sanitasi tersebut Air Limbah Persampahan
di atas dapat digambarkan sebagaimana
diagram di sebelah kanan ini. 63 87 80
Berdasarkan kajian sementara, jumlah 57
kota/kawasan perkotaan yang rawan sanitasi 19 16
secara keseluruhan adalah 330 kota/kawasan
perkotaan.
8
Drainase
Dari sejumlah 330 kota/kawasan perkotaan
yang menjadi sasaran Percepatan
Jumlah kota dengan permasalahan sanitasi
Pembangunan Sanitasi, saat ini telah ada
sebanyak 24 kota yang telah memiliki SSK. Diharapkan pada akhir tahun 2014,
seluruh 330 kota tersebut di atas sudah memiliki SSK dan 160 kota di antaranya
sudah mulai melaksanakan pembangunan fisiknya. Kota‐kota yang terpilih sebagai
kota/kawasan perkotaan yang mengikuti program percepatan pembangunan sanitasi
perlu mengikuti pentahapan proses pembangunan sanitasi. Tahapan proses
pembangunan sanitasi tersebut meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu :
Tahapan proses percepatan pembangunan sanitasi, adalah :
Kampanye, Edukasi, Advokasi dan Pendampingan;
Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan;
Penyusunan Rencana Strategis (SSK);
Penyiapan Memorandum Program;
Pelaksanaan/implementasi;
Pemantauan, Pembimbingan, Evaluasi, dan Pembinaan.
Kegiatan dalam Roadmap Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan tahun 2010‐
2014 dijelaskan sebagai berikut :
2

5. Jumlah Kota Sasaran Peran & tanggung
Tahapan
2009 2010 2011 2012 2013 2014 jawab
Kampanye, edukasi,
Pusat, Propinsi,
advokasi dan 41 49 62 72 82 (100)
dan Donor
pendampingan
Pengembangan
Kelembagaan dan 41 49 62 72 82 (100) Pusat, Provinsi
Peraturan
Penyusunan Rencana
24 41 49 62 72 82 Kabupaten/Kota
Strategis (SSK)
Penyusunan
3 21 35 45 56 65 Pusat
Memorandum Program
Implementasi (akumulasi Pusat, Propinsi,
3 24 59 104 160
dan dalam proses) Kab/Kota
Pemantauan,
Pembimbingan, Evaluasi, 27 65 108 166 232 307 Pusat, Propinsi
dan Pembinaan
3

6. 2. Konsep Pelaksanaan Roadmap PPSP 2010‐2014
Proses pelaksanaan Roadmap PPSP akan dilakukan melalui dua tahapan besar, yaitu :
1. Tahap pertama : Tahap Persiapan Roadmap PPSP yang dilaksanakan pada tahun
2009,
2. Tahap Kedua : Tahap Pelaksanaan Roadmap yang akan dilaksanakan setiap tahun
sepanjang 5 tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
Pada tahap pertama, yaitu tahap persiapan akan dilakukan berbagai kegiatan, baik
dalam rangka penyiapan program secara keseluruhan, mencakup dukungan berbagai
aspek, yaitu :
Aspek politis. Secara politis program PPSP harus menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dalam rumusan kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi
sebagaimana tercantum dalam RPJMN.
Aspek administratif. Secara administratif program sanitasi harus secara jelas termuat
didalam salah satu prioritas pembangunan di daerah sebagai perwujudan
pelaksanaan urusan wajib daerah. Dukungan untuk pengarusutamaan sanitasi di
daerah telah termuat dalam Permendagri No. 25 tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan APBD tahun 2010, sebagaimana yang termuat dalam lampiran hal‐hal
khusus butir 9.
Aspek pendanaan. Dari sisi pendanaan, program PPSP harus dapat didukung
berbagai sumber pembiayaan baik yang menjadi kewajiban Daerah, kewajiban Pusat
dan sumber lain yang berasal dari bantuan teknis Negara/lembaga donor. Pada tahap
persiapan ini diharapkan juga telah dapat direalisasikan kontrak bantuan teknis
selama 4‐5 tahun ke depan berupa bantuan bilateral, khususnya hibah dari Negeri
Belanda. (penjelasan lengkap lihat bagian 5).
Pada tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan program PPSP akan mencakup setiap
kegiatan yang harus dilakukan, baik untuk pelaksanaan kegiatan tahun yang berjalan,
maupun kegiatan persiapan untuk tahun depannya, terutama terkait kegiatan advokasi
dan kelembagaan. Untuk kegiatan tahun yang berjalan akan meliputi penyusunan SSK,
penyiapan memorandum proyek dan implementasi. Sedangkan untuk persiapan tahun
berikutnya, kegiatan diperkirakan akan sama sebagaimana yang dilakukan pada tahap
pertama yang dilakukan pada tahun 2009.
Secara lebih detail pelaksanaan Roadmap PPSP dijelaskan pada tabel berikut :
4

7. Tahapan Kegiatan Tahun
No
Roadmap 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Tahap Persiapan* :
a. Lokakarya Nasional 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
(penjaringan (penjaringan (penjaringan (penjaringan (penjaringan
41 perkotaan 49 perkotaan 62 perkotaan 72 perkotaan 82 perkotaan
dari 60 dari 70 dari 80 dari 100 dari 110
b. Roadshow** perkotaan perkotaan perkotaan perkotaan perkotaan
peserta) peserta) peserta) peserta) peserta)
untuk untuk untuk untuk untuk
pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan
tahun 2010 tahun 2011 tahun 2012 tahun 2013 tahun 2014
Penjaringan Penjaringan Penjaringan Penjaringan Penjaringan
& pelatihan & pelatihan & pelatihan & pelatihan & pelatihan
c. Penyiapan fasilitator 41 fasilitator 49 fasilitator 62 fasilitator 72 fasilitator 82 fasilitator
untuk tahun untuk tahun untuk tahun untuk tahun untuk tahun
2010 2011 2012 2013 2014
d. Lokakarya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
pembentukan Pokja (regional) (regional) (regional) (regional) (regional)
e. Pengembangan
Kelembagaan dan 41 perkotaan 49 perkotaan 62 perkotaan 72 perkotaan 82 perkotaan
Peraturan
2 Tahap Pelaksanaan
41 perkotaan 49 perkotaan 62 perkotaan 72 perkotaan 82 perkotaan
a. Penyusunan SSK***
baru baru baru baru baru
b. Pemantauan,
41 perkotaan 49 perkotaan 62 perkotaan 72 perkotaan 82 perkotaan
Pembimbingan, Evaluasi
baru baru baru baru baru
dan Pembinaan
b. Penyusunan
memorandum 3 perkotaan 21 perkotaan 35 perkotaan 45 perkotaan 56 perkotaan 65 perkotaan
program****
104 160
c. Implementasi***** 3 perkotaan 24 perkotaan 59 perkotaan
perkotaan perkotaan
Catatan:
* Koordinator pelaksana adalah Ketua Pokja Bidang Advokasi dan Kesehatan, TTPS.
** Dilaksanakan di tiga wilayah (regionalisasi) : (1) Barat mencakup Sumatera, Jawa Barat, dan DKI Jakarta: (2) Tengah
mencakup Kalimantan, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali, dan Bali; (3) Timur mencakup Sulawesi, NTB, NTT, Maluku
Utara, dan Papua Barat. Tujuannya adalah untuk menjaring kota/kabupaten yang akan diikutsertakan dalam roadmap.
*** Pelaksana tahap ini adalah Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten).
**** Pelaksana tahap ini adalah Departemen Pekerjaan Umum.
***** Pelaksana tahap ini adalah Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Provinsi serta Kota/Kabupaten).
5

8. 3. Organisasi Pelaksana Roadmap PPSP 2010‐2014
Pelaksanaan Roadmap PPSP memerlukan pengaturan kelembagaan pelaksana yang
memungkinkan tercapainya sasaran program sesuai dengan langkah‐langkah kegiatan
yang masing‐masing dapat dilaksanakan oleh berbagai instansi dan lembaga yang
tergabung dalam Tim Teknis Pembangunan Sanitasi sesuai dengan tugas dan
tanggungjawabnya.
Secara internal koordinasi penanganan program dilakukan melalui pendayagunaan
peran dari berbagai Pokja Bidang di lingkungan TTPS yang dapat terbagi pada berbagai
kegiatan, yaitu:
Koordinasi terpusat untuk pengelolaan perencanaan dan pemrograman,
Koordinasi kegiatan peningkatan kepedulian, kesadaran dan penyiapan masyarakat,
Koordinasi kegiatan pemberdayaan pemerintah daerah dan kesiapan fasilitasi,
Koordinasi kegiatan teknis dalam penyiapan rencana strategis, penyiapan
memorandum proyek dan pelaksanaan pembangunan.
Struktur koordinasi atas berbagai penanganan kegiatan diatas disepakati untuk
dilakukan melalui pembentukan organisasi pelaksanaan program dengan membentuk
satu Unit Pengelola Program atau disebut Program Management Unit (PMU) dan tiga
Unit Pelaksana Program atau disebut Program Implementation Unit (PIU) sekaligus
berperan sebagai koordinator masing masing kegiatan koordinatif. Setiap PIU pada
dasarnya merupakan unit pelaksana dari tugas dan tanggung jawab berbagai kelompok
kerja (Pokja) terkait. Ketiga PIU di atas akan tersebar masing‐masing di bawah
Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan dan Departemen Dalam Negeri.
Struktur kelembagaan pelaksanaan roadmap PPSK adalah sebagaimana skema di bawah
ini.
Struktur Pengorganisasian TIM PENGARAH
Kegiatan PPSP BAPPENAS DEPDAGRI
PU DEPERIN
DEPKEU KLH
DEPKES
TTPS
Pokja Bidang Advokasi / Pokja Bidang Kelembagaan /
Kesehatan PMU – (TTPS) Pokja Teknis
PIU | DEPKES Proses PIU | DEPDAGRI
Advokasi Peningkatan Perencanaan Kelembagaan Pembentukan Pokja
kesadaran Programming Peningkatan kapasitas
Keterlibatan Pelatihan
masyarakat
Koordinasi Pengkaderan
fasilitator
Pokja Teknis , Pokja Pendanaan
dan Pokja Monev
PIU | DEPPU
Produk SSK
Rencana
Investasi
Pelaksanaan
6

9. Terkait dengan aspek pembiayaan bagi pelaksanaan kegiatan program, khususnya
pembiayaan implementasi SSK yang sebagian bersumber dari DAK, maka kelembagaan
di tingkat pusat yang akan masuk dalam PIU koordinasi kegiatan teknis perlu dilengkapi
dengan adanya unit pengendalian atas manfaat DAK. Untuk optimalisasi pemanfaatan
DAK tersebut maka dalam kelembagaan di tingkat PIU ini perlu memperhatikan untuk :
Membentuk unit Monev terkait pelaksanaan teknis dan akuntabilitas penggunaan
DAK sanitasi yang anggotanya terdiri dari perwakilan berbagai K/L sejalan dengan
fungsi Pokja Bidang Monev Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS),
Menambahkan fungsi pengendalian pemanfaatan DAK sanitasi yang melekat pada
fungsi Monev,
Hasil penilaian unit Monev harus menjadi masukan bagi pelaporan pengelolaan
pelaksanaan DAK yang dibuat kepala daerah.
Struktur Eksternal: Selain itu akan terdapat organisasi berdasarkan struktur eksternal,
mengingat Roadmap PPSP ini akan dilaksanakan dengan memanfaatkan bantuan atau
hibah dari berbagai donor, khususnya dari Kerajaan Belanda. Struktur eksternal ini
memungkinkan adanya pengorganisasian Bantuan Teknis atau Technical Assistant/TA
yang ditangani Konsorsium Perusahaan Konsultan yang nantinya melekat pada
organisasi internal yang dibentuk Pemerintah. Manajemen Konsorsium Perusahaan
Konsultan ini nantinya yang ditugasi membantu pengelolaan fasilitasi yang akan
dilakukan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten.
Pokja sanitasi propinsi dan kota/kabupaten: Mengingat pengelolaan sanitasi sudah
menjadi urusan wajib daerah, maka pelaksanaan kegiatan program harus sejalan
dengan prinsip penanganan kegiatan dengan pendekatan bottom‐up dan top‐down
secara sinerjik. Maka untuk itu di tingkat daerah akan dikembangkan pembentukan
lembaga koordinatif baik ditingkat Provinsi maupun di tingkat Kota/Kabupaten dengan
membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi atau Pokja Air minum dan Penyehatan
Lingkungan (Pokja AMPL).
Koordinasi Pokja di daerah: Pembentukan kelembagaan di tingkat daerah untuk
pembangunan sanitasi benar‐benar bersifat koordinatif, mengingat penanganan sanitasi
tidak dapat ditangani sendiri oleh dinas teknis atau SKPD tertentu karena bersifat lintas
sektor. Kelompok kerja sanitasi dibentuk dengan melibatkan semua satuan perangkat
daerah yang terkait dengan pembangunan sanitasi.
Koordinasi yang perlu terbentuk dalam kelembagaan Pokja Sanitasi atau Pokja AMPL di
propinsi dan kota/kabupaten akan mencakup paling sedikit 6 (enam) aspek kegiatan,
yaitu:
Aspek regulasi,
Aspek kelembagaan,
Aspek komunikasi, termasuk kampanye dan promosi,
Aspek teknis,
Aspek keuangan atau pendanaan,
Aspek monitoring dan evaluasi.
7

10. 4. Kebutuhan dan sumber pendanaan
Kebutuhan pendanaan pelaksanaan program didasarkan pada asumsi penghitungan
biaya dasar sesuai dengan tahapan‐tahapan kegiatan, yang terbagi atas tahapan
persiapan dalam bentuk advokasi dan kelembagaan, penyusunan rencana strategis
sanitasi (SSK), penyusunan memorandum proyek dan tahapan implementasi. Asumsi
perhitungan biaya dasar ini juga disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab berbagai
tingkatan pemerintahan baik Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten.
Asumsi kebutuhan pendanaan program setiap tahapan adalah sebagai berikut :
a. Kebutuhan pendanaan kegiatan Kampanye, Edukasi, Advokasi dan Pendampingan
Kebutuhan pendanaan meliputi pembiayaan untuk: kegiatan operasional, lokakarya
nasional dan daerah, pelatihan fasilitator, serta kegiatan studi banding. Biaya rata‐
rata untuk setiap lokasi adalah sebesar Rp. 425 juta.
b. Kebutuhan pendanaan Pengembangan kelembagaan dan peraturan
Kebutuhan pendanaan meliputi pembiayaan untu : kegiatan operasional, lokakarya
nasional dan daerah untuk mengidentifikasi stakeholder, lokakarya nasional dan
daerah pembentukan pokja, serta biaya perjalanan dinas. Biaya rata‐rata untuk setiap
lokasi adalah sebesar Rp. 325 juta.
c. Pendanaan penyusunan rencana strategis (SSK)
Kebutuhan pendanaan meliputi pembiayaan untuk : pengadaan fasilitator, kegiatan
operasional, kegiatan survei dan studi banding, kegiatan pelatihan. Biaya rata‐rata
untuk setiap lokasi adalah sebesar Rp. 800 juta. Kebutuhan biaya penyusunan SSK ini
belum termasuk biaya operasianal kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi yang
dibentuk Pemerintah Daerah yang diperkirakan sebesar Rp. 500 juta per tahun, yang
menjadi alokasi pendanaan yang harus disiapkan Pemerintah daerah baik Propinsi
maupun Kota/Kabupaten.
b. Pendanaan penyiapan memorandum program
Kebutuhan pendanaan meliputi pembiayaan untuk: pengadaan jasa konsultan dalam
pembuatan studi kelayakan, pengaturan pelaksanaan, Amdal/LARAP dll., biaya
kegiatan operasional, dan kegiatan lokakarya. Biaya rata‐rata untuk setiap lokasi
adalah sebesar Rp. 1 milyar.
c. Pendanaan kegiatan pelaksanaan
Kebutuhan pendanaan meliputi pembiayaan untuk: perluasan sistim sewerage yang
ada yang meliputi 11 lokasi kota yang memiliki sistim off site, biaya penambahan
Sanimas, implementasi proyek‐proyek SSK di 160 lokasi kota/kawasan perkotaan,
kegiatan CLTS++, penambahan layanan persampahan dan pemeliharaan drainase.
d. Pendanaan kegiatan pemantauan, pembimbingan, evaluasi, dan pembinaan
Kegiatan pemantauan, pembimbingan, dan evaluasi atas ssk yang telah dibuat ini
ada di level pusat dan level daerah. Asumsi untuk pusat adalag Rp. 500 juta per
tahun, sedangkan di daerah, per lokasi rata – rata adalah Rp. 200 juta
8

11. Asumsi pendanaan untuk masing masing pembiayaan kegiatan diatas adalah sebagai
berikut:
Unit Cost Total Cost
Kegiatan Cakupan Unit
(Rp. Juta) (Rp. Milyar)
Peningkatan Utilisasi 1 jt SR 8 9.800
dan ekspansi sistem
sewerage existing, dan
pembangunan baru di
16 kota
Stimulasi sanitasi 5.650 Sistem 300 1.695
berbasis masyarakat kelompok
masyarakat
Replikasi / peningkatan Kelompok Open menu sesuai 300 6000
sanitasi berbasis masyarakat Petunjuk Teknis
masyarakat melalui DAK
Implementasi SSK di 1,7 jt Rumah 5 8.500
160 perkotaan Tangga
CLTS++ (50% subsidi) di 7,3 jt Rumah 0,5 3.650
perdesaan Tangga
Pengurangan timbulan 20% penduduk
sampah melalui pola 3R kota
Penambahan layanan 40% penduduk ‐ ‐ 2.000
persampahan* kota
Pemeliharaan 26.000
drainase**
Rehabilitasi & 22.500 Ha
normalisasi suta sistem
perkotaan
Total 27.845
Pendanaan untuk setiap tahapan di atas berasal dari berbagai sumber, antara lain :
a. Kegiatan kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan, baik dalam rangka
persiapan maupun dalam pelaksanaan program dapat dibiayai oleh Pemerintah Pusat
dan Provinsi serta dapat bersumber dari bantuan atau hibah dari lembaga/Negara
donor, ataupun dari dunia usaha.
b. Kegiatan penyusunan SSK, akan menyangkut kegiatan operasional seperti
penyediaan fasilitator, survei, studi dibiayai oleh program pemerintah dan juga
sebagaian dapat merupakan bantuan teknis dari lembaga donor. Sedangkan
pendanan untuk kegiatan operasional Pokja Sanitasi dibiayai oleh masing‐masing
Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten
9

12. c. Kegiatan penyusunan memorandum program, dibiayai pemerintah pusat melalui
penyediaan APBN yang dialokasikan pada Departemen PU serta pembiayaan yang
bersumber dari bantuan teknis Negara/lembaga donor.
d. Kegiatan implementasi, yang umumnya merupakan biaya fisik dan konstruksi
bersumber dari APBN sektor, DAK, Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten.
Berdasarkan asumsi kebutuhan pendanaan di atas, maka kebutuhan seluruh kegiatan
program adalah sebagai berikut :
Perkiraan Biaya (Rp. Miliar)
Tahapan Sumber pendanaan
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kampanye, edukasi,
Pusat, Propinsi,
advokasi dan 16,4 17,9 23,9 29,6 36,0
dan Donor
pendampingan
Pengembangan
Pusat, Provinsi,
Kelembagaan dan 12,3 13,7 18,7 23,4 28,7
Donor
Peraturan
Penyusunan Rencana 24 32,8 37,6 48 56 Kabupaten/ Kota
Strategis (SSK)
Penyusunan 3 19 23 44 53 65 Pusat , Donor
Memorandum Program
Implementasi (akumulasi 3.233 6.087 5.695 16.739 20.737 Pusat, Propinsi,
dan dalam proses), Kab/Kota
Termasuk impl. sewerage
di 11 kota mulai thn 2011
Pemantauan,
Pembimbingan, Evaluasi,
Pusat, Propinsi,
dan Pembinaan 4,85 8,25 9,85 12,45 14,45 16,45
Donor
(@Rp.200jt/kota dan
Pusat Rp. 500jt/thn)
Jumlah 61,0 3.325 6.200,5 8.303 16.928 20.819 55.636
Perhitungan di atas belum termasuk pembiayaan untuk penyiapan memorandum
proyek serta implementasi SSK yang tengah berjalan, seperti yang telah dialokasikan
untuk APBN tahun 2009 yang telah disepakati DPR. Demikian juga terdapat asumsi
pengelolaan sewerage system hanya di 11 kota yang diprogramkan meningkat
pelayanannya sebesar 20%. Dalam sub‐sektor persampahan, belum memperhitungkan
peningkatan status TPA. Sedangkan untuk sub‐sektor drainase diasumsikan terbatas
untuk tahapan normalisasi.
Untuk tahapan implementasi, berdasarkan pengalaman, pendanaan yang bersumber
dari DAK akan dialokasikan agar lebih efektif. Dalam hal ini pengalokasian DAK akan
didistribusikan dengan lebih cermat, yaitu dialokasikan kepada daerah yang memiliki
kepedulian serta komitmen yang tinggi dalam peningkatan layanan sanitasi, termasuk
juga daerah yang memiliki kinerja layanan sanitasi dasar yang baik dan yang telah
memiliki SSK.
10

13. Untuk keperluan pengalokasian DAK bagi pembangunan sanitasi yang efektif, maka akan
dikembangkan beberapa kriteria untuk daerah. Kriteria yang disusun, meliputi :
a. Kriteria Umum alokasi DAK sanitasi sesuai ketentuan Departemen Keuangan
DAK diperuntukkan terutama untuk daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah,
Sebagai pengecualian, daerah dengan kapasitas fiskal di atas rata‐rata namun
kondisi sanitasinya buruk dapat memperoleh DAK.
b. Kriteria Teknis disusun dengan mempertimbangkan indikator‐indikator kondisi
sanitasi di daerah.
Kriteria teknis yang telah ada tetap berlaku bagi daerah untuk mendapatkan DAK,
Kota/Kabupaten yang telah memiliki SSK akan memperoleh jumlah DAK yang lebih
besar,
Kota/Kabupaten dengan kinerja dan akuntabilitas yang baik akan memperoleh
DAK.
c. Kriteria Khusus, sesuai dengan undang‐undang yang berlaku terutama untuk
mendorong daerah agar meningkatkan prioritas pembangunan sanitasi serta
mengalokasikan APBD lebih signifikan bagi pembangunan sanitasi di daerahnya.
Dengan demikian pemanfaatan belanja DAK akan lebih disesuaikan dengan rencana aksi
yang tercantum dalam SSK dan bagi kota/kabupaten yang belum memiliki SSK, belanja
DAK dialokasikan untuk pembangunan prasarana sanitasi sederhana.
11

14. 5. Kegiatan Tahun 2009
Dalam tahun 2009 akan dilakukan berbagai persiapan pelaksanaan Roadmap Percepatan
Pembangunan Sanitasi untuk tahun 2010, yang menargetkan 41 kota telah menyusun
Strategi Sanitasi Kota (SSK). Untuk itu direncanakan 2 (dua) kegiatan persiapan sebagai
berikut ini :
a. Kegiatan kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan, yang terdiri dari sub‐
kegiatan berikut :
a). Konsolidasi Tim Pelaksana
Tim Pelaksana disusun sebagai Tim Adhoc lintas Departemen/Kementerian
sehingga perlu dilakukan konsolidasi (telah dilakukan pada bulan Juni 2009).
b). Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis)
Juknis ini merupakan lampiran Surat Edaran yang akan diterbitkan oleh Dirjen
Bina Bangda Departemen sebagai tindak lanjut Pedoman Penyusunan APBD
tahun 2010 yang telah disebarluaskan ke Daerah oleh Departemen Dalam
Negeri. Saat ini draft awal Juknis telah disiapkan untuk dibahas lebih lanjut oleh
Tim Pelaksana.
c). Persiapan Lokakarya Nasional
Kegiatan ini akan menghasilkan disain dan konsep lokakarya nasional yang akan
dilaksanakan. Saat ini TTPS telah menyusun kerangka acuan serta daftar peserta
daerah sesuai kriteria dan prioritas kota yang telah disepakati. Peserta tersebut
berasal dari 59 kota/kabupaten dan 15 propinsi.
d). Lokakarya Nasional
Melalui kegiatan lokakarya nasional peserta diharapkan dapat memahami
roadmap percepatan pembangunan sanitasi 2010‐2014. Lokakarya ini juga
sekaligus sebagai tahap awal penjaringan kota‐kota yang akan mengadopsi
pendekatan penyusunan SSK. Dalam lokakarya nasional ini juga akan disusun
kriteria pemilihan kota/kabupaten yang disepakati bersama oleh seluruh peserta.
e). Roadshow
Kegiatan roadshow merupakan tahapan advokasi bagi pemerintah daerah untuk
memperkuat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pembangunan
sanitasi. Dalam pelaksanaannya, roadshow berupa kunjungan Tim Pengarah atau
TTPS ke daerah selain untuk berdialog dan menyampaikan isu‐isu sanitasi, juga
untuk menindaklanjuti pemilihan kota/kabupaten sebagaimana telah
disampaikan dalam lokakarya nasional. Bentuk roadshow berupa lokakarya
regional sesuai dengan pembagian regionalisasi yang telah ditetapkan di atas.
f). Penetapan 41 kota/kabupaten tahap pertama
Dalam tenggang waktu 3 (tiga) minggu setelah roadshow, 41 kota/kabupaten
terseleksi direncanakan telah ditetapkan. Penetapan ini dilakukan melalui surat
Ketua TTPS yang dikirimkan kepada seluruh peserta lokakarya nasional.
g). Lokalatih Nasional
41 kota/kabupaten terpilih selanjutnya akan mengikuti lokalatih untuk
meningkatkan pemahaman tentang isu‐isu sanitasi secara komprehensif. Melalui
lokalatih ini juga Pemerintah Daerah didorong untuk dapat membentuk Pokja
Sanitasi Kota/Propinsi serta mampu dalam pengoperasiannya.
12

15. Secara detail tahapan kegiatan digambarkan dalam time schedule seperti di
bawah ini.
No Tahapan Kegiatan
Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Konsolidasi Tim Pelaksana
2 Penyusunan Juknis
3
Persiapan Lokakarya Nasional
4
Lokakarya Nasional (18‐19 Ags 2009)
5 Roadshow
6 Penetapan 41 Kota Terpilih
7 Lokalatih Nasional
b. Kegiatan Penyiapan Fasilitator, yang terdiri dari sub‐kegiatan sebagai berikut :
a). Konsolidasi dan pembentukan Tim Pelatihan Fasilitator
Saat ini Tim Pelaksana Pelatihan Fasilitator telah dibentuk yang berasal dari
unsur‐unsur dalam TTPS yang paling terkait tupoksinya dengan peningkatan
kapasitas.
b). Rekrutmen tenaga konsultan
Konsultan diperlukan untuk melaksanakan Training Need Assessment (TNA),
serta penyiapan dan pelaksanaan Pelatihan Fasilitator. Sebagian dari konsultan
juga akan membantu Tim Pelaksana Advokasi dan Penyiapan Kelembagaan
dalam pelaksanaan pelatihan nasional untuk penyiapan kelembagaan bagi
pemerintah daerah.
c). Pelaksanaan Training Need Assessment (TNA)
Kegiatan ini merupakan persiapan untuk pelatihan para calon pelatih (Training of
Trainer/ToT). Dalam sub‐kegiatan ini akan juga dihasilkan modul pelatihan untuk
ToT.
d). Pelaksanaan ToT
Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan pelatih yang diperlukan untuk
pelatihan calon fasilitator yang akan ditempatkan di daerah (provinsi dan kota).
e). Rekrutmen peserta pelatihan fasilitator
Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring calon‐calon peserta pelatihan dari
sejumlah kurang lebih 100 calon fasilitator. Kriteria dan mekanisme penyaringan
dilakukan oleh Tim Pelaksana dengan dukungan konsultan yang ada.
f). Pelaksanaan pelatihan fasilitator.
Pelatihan bertujuan untuk menghasilkan fasilitator‐fasilitator yang akan
ditempatkan di kota/kabupaten dan propinsi. Kegiatan dilakukan selama 2,5
bulan, 1 bulan di antaranya merupakan kerja praktik di lapangan (on job
training).
g). Penetapan fasilitator terpilih
Proses ini merupakan seleksi terhadap calon‐calon fasilitator yang paling
potensial untuk ditempatkan di setiap kota/kabupaten serta propinsi tertentu.
Tidak setiap propinsi mempunyai fasilitator propinsi. Fasilitator pada propinsi
tertentu dapat memberikan fasilitasi pada kota lain di propinsi terdekat. Seleksi
dilakukan 2 kali secara bertahap, hingga diperoleh jumlah fasilitator sesuai
kebutuhan pada tahun 2010.
13

16. Daftar Kota/Kabupaten untuk Penjaringan 41 Kota/Kabupaten tahun 2010
1. Kota Sabang
2. Kab. Aceh Barat
3. Kab. Bireun 19. Kota Tangerang
4. Kota Lhokseumawe 20. Kab. Serang 35. Kab. Sleman
5. Kota Langsa 21. Kota Bandung 36. Kab. Bantul 50. Kota Pare‐Pare
6. Kota Binjai 22. Kota Bogor 37. Kab. Gunung Kidul 51. Kab. Luwu
7. Kota Tebing Tinggi 23. Kota Bekasi 38. Kota Surabaya 52. Kab. Maros
8. Kota Pematang Siantar 24. Kota Depok 39. Kota Pasuruan 53. Kab. Badung
9. Kab. Deli Serdang 25. Kota Cirebon 40. Kota Mojokerto 54. Kab. Gianyar
10. Kab. Toba Samosir 26. Kab. Bandung 41. Kab. Jombang 55. Kab. Buleleng
11. Kota Solok 27. Kab. Jepara 42. Kab. Jember 56. Kab. Tabanan
12. Kota Pariaman 28. Kab. Demak 43. Kab. Banyuwangi 57. Kota Mataram
13. Kota Padang Panjang 29. Kab. Brebes 44. Kota Pontianak 58. Kab. Lombok Tengah
14. Kota Sawahlunto 30. Kab. Cilacap 45. Kota Singkawang 59. Kab. Bima
15. Kab. Muara Enim 31. Kab. Purbalingga 46. Kab. Sanggau
16. Kab. Banyuasin 32. Kab. Purworejo 47. Kota Balikpapan
17. Kota Palembang 33. Kab. Kebumen 48. Kota Samarinda
18. Kota Prabumulih 34. Kota Magelang 49. Kota Tarakan

17. Secara detail tahapan kegiatan digambarkan dalam time schedule seperti di bawah ini.
Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari
No Tahapan Kegiatan
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1
Konsolidasi dan Pembentukan Tim Pelatihan
Fasilitator
2 Penjaringan calon fasilitator
3 Penyusunan TNA (Training Need Assessment)
4 Pelaksanaan TOT (pelatih)
5 Pelatihan fasilitator
6 Pemagangan fasilitator (on the job training)
7 Workshop fasilitator
15

18. 6. Pendanaan kegiatan persiapan Tahun 2009
Perhitungan kebutuhan anggaran untuk tahap persiapan Percepatan Pembangunan
Sanitasi Perkotaan (PPSP) disesuaikan dengan jenis kegiatan yang telah dijabarkan di
atas. Kebutuhan anggaran tersebut diharapkan dapat diperoleh dari anggaran K/L yang
ada serta dukungan pendanaan dari negara/lembaga donor. Dalam hal ini pendanaan
tahap persiapan merupakan bagian yang dapat tidak terpisahkan dari pendanaan donor
untuk keseluruhan kegiatan PPSP sampai dengan tahun 2014. Sejalan dengan
penjabaran kegiatan persiapan di atas, maka kebutuhan anggaran juga dibagi menjadi 2
bagian secara garis besar, yaitu (1). anggaran untuk kegiatan kampanye, edukasi,
advokasi dan pendampingan, serta (2). anggaran untuk kegiatan penyiapan fasilitator.
A. Anggaran untuk kegiatan kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan
Kebutuhan anggaran untuk kegiatan kampanye, edukasi, advokasi dan
pendampingan diturunkan berdasarkan cakupan kegiatan serta komponen anggaran
untuksetiap kegiatan tersebut. Selengkapnya besaran anggaran untuk tahap ini
dijelaskan sebagai di bawah ini.
a). Komponen anggaran
Sebagaimana dijelaskan di atas, kegiatan kampanye, edukasi, advokasi dan
pendampingan yang ditetapkan besaran anggarannya adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan Petunjuk Teknis dari Pedoman Umum penyusunan APBD 2010
sebagaimana ditegaskan dalam Permendagri 25/2009.
2. Lokakarya Nasional, untuk advokasi yang penjaringan awal minat
kota/kabupaten untuk ikut dalam roadmap, kegiatan pada tahap ini
meliputi :
Penyiapan Lokakarya Nasional.
Pelaksanaan Lokakarya Nasional.
3. Roadshow atau lokakarya regional guna menindaklanjuti lokakarya nasional
terutama dalam penjaringan kota/kabupaten.
4. Lokalatih Regional, untuk meningkatkan kapasitas kota/kabupaten terpilih
dalam mempersiapkan kelembagaan bagi pelaksanaan pembangunan
sanitasi ke depan.
b). Asumsi dan Perhitungan besaran anggaran untuk kegiatan kampanye, edukasi,
advokasi dan pendampingan
Berdasarkan asumsi yang telah disusun di atas, maka perhitungan besaran
anggaran kegiatan advokasi dan penyiapan kelembagaan dijelaskan sebagai
berikut :
Anggaran
No Komponen Anggaran Asumsi
(Rp.)
1 Pedoman Teknis
2 Lokakarya Nasional 59 kota+15 prop (@2org – 148org); plus 4 kons 611,700,000
dan 20org TTPS; rata‐rata @3.52jt/org 3 hari
3 Lokalatih regional Asumsi pembagian dalam 3 region : Barat
(Sumatera, Jabar,`DKI), Tengah (Kalimantan,
837,000,000
Jateng,DIY, Timur (Sulawesi, Jatim,Bali) Masing2
di kirim 3org; Acara selama 3 hari.
16

19. Anggaran
No Komponen Anggaran Asumsi
(Rp.)
4 Komunikasi dan 1 kons comexp. 1 paket buku panduan (300
150,000,000
publikasi copies)
5 Personal TA : 3 konsultan lokal @ 25jt/m‐ @3 bulan : 225,000,000
6 Overhead operasional 182,370,000
TOTAL 2,006,070,000
B. Anggaran Kegiatan Penyiapan Fasilitator
Sebagaimana penghitungan anggaran untuk tahap kampanye, edukasi, advokasi dan
pendampingan, maka penghitungan anggaran untuk kegiatan penyiapan fasilitator
dimulai dari penetapan jenis kegiatan yang dicakupi.
a). Komponen anggaran
Kegiatan yang termasuk ke dalam tahap penyiapan fasilitator adalah sebagai
berikut :
1. Penyusunan skenario penyiapan fasilitator.
2. Pelaksanakan penjaringan calon fasilitator, yaitu melalui media:
Advertensi dan komunikasi, serta
Penempatan di 3 website (Departemen PU, AMPL dan Sanitasi)
3. Penyusunan Training Need Assessment (TNA)
4. Penyiapan para pelatih (TOT)
5. Penyelenggaraan pelatihan untuk calon fasilitator (2 bulan)
6. Penyelenggaraan pe‐magang‐an (on job training)
7. Workshop peserta
8. Overhead Perusahaan Konsultan
b). Asumsi dan Perhitungan besaran anggaran untuk penyiapan fasilitator
Berdasarkan asumsi yang telah disusun di atas, maka perhitungan besaran
anggaran kegiatan penyiapan fasilitator dijelaskan sebagai berikut :
Anggaran
No Komponen Anggaran Asumsi
(Rp.)
1 Penyusunan skenario Pedoman SSK ; (24 orang, @ 600.000
penyiapan Fasilitator SSK /mth, 3 mm) 43,200,000
2 Melaksanakan penjaringan Jumlah `calon fasilitator yang akan dilatih
582,500,000
calon Fasilitator (15prop.+41 kota/kab)x1,2 Fas.= 67
Calon CF dan PF
a) Advertensi dan 1x, di 4 harian nasional ; Total biaya
komunikasi Rp. 80,000,000
b) Penempatan di 3 Tidak ada biaya
website (AMPL dan
Sanitasi dan PU)
c) Penjaringan / 67 kandidat @ Rp. 5.000.000 ; total biaya
interview, tes, psikotes, Rp. 502,500,000
dll
17

20. Anggaran
No Komponen Anggaran Asumsi
(Rp.)
3 Penyusunan Training Need 3 kons lokal @ Rp. 25jt ; 3mm,
Assessment (TNA) 2 mw kons. Expat (PM) 75,000,000
4 Penyiapan para pelatih 6 kons lokal @ Rp. 25jt/mth ; 0,5mm
(TOT) 1 mw kons. Expat (PM) 75,000,000
5 Penyelenggaraan Kursus 6 kons. lokal @ Rp.25jt/mth – 1 mm + 70
1,423,500,000
Singkat calon fasilitator (1 candidates 1mm), 3 mw kons. Expat
bulan)
6 Penyelenggaraan pe‐ (15 PF dan 41 CF 1mm @ Rp. 25 jt ‐ masa
magang‐an (on job magang ‐ 40% dari honor 1.204,000,000
training)
7 Workshop peserta 41 CF dan 15 PF; 4 konsultan dan 20org.
TTPS = 82 orang ; uang tiket, akomodasi 329,640,000
dll@4jt/org
8 Penempatan Facilitator di 41 CF dan 15 PF di 41 kota dan 15
1,484,000,000
kota‐kota pada periode Propinsi 1 bulan honor @ Rp.15 jt
Bridging Activities
9 Perjalanan dinas 41 CF dan 15 PF ditempatkan di kota ‐
kota fasilitator ke JKT @ rata‐rata 449,120,000
Rp.4.4jt/org ; 2 kali/thn
10 Overhead operasional 5% dari total biaya 205,487,000
TOTAL 5,874,227,000
Keterangan:
• MW = Man Week
• Candidates / On job trainers : Eq. to 40% standard billing Rates
C. Anggaran total kegiatan persiapan Roadmap Percepatan Pembangunan Sanitasi
Perkotaan
Total kebutuhan anggaran untuk persiapan Roadmap Percepatan Pembangunan
Sanitasi Perkotaan tahun 2009 merupakan akumulasi dari anggaran untuk kegiatan
advokasi dan penyiapan kelembagaan serta anggaran untuk penyiapan fasilitator.
Adapun total kebutuhan anggaran dijabarkan sebagai berikut :
No. Komponen Anggaran Jumlah
1 Kegiatan kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan 2,006,070,000
5,874,227,000
2 Kegiatan penyiapan fasilitator
TOTAL 7,805,297,000
18

21.
Perkiraan Kebutuhan Biaya Persiapan PPSP tahun 2009
I Advokasi, Edukasi, dan Asumsi TTPS ISSDP WSP KOTA PUBLIC WORK BALANCE JUMLAH
Pendampingan
Komponen Biaya Akomodasi Transportasi Trans,
akomodasi,
honor
1 Penyusunan Pedoman Teknis 59 kota @2 orang, 15 prov @2 orang; 251,700,000 360,000,000 611,700,000
2 Lokakarya Nasional total 148 orang; 4 konsultan dan 20
orang TTPS; perkiraan@ Rp. 3,52
juta/orang; 3 hari
3 Lokalatih regional Asumsi : Dibagi menjadi 3 wilayah 60,000,000 444,000,000 333,000,000 837,000,000
regional : barat (Sumatera, Jabar,
DKI); tengah: (Kalimantan, Jateng,
DIY); timur (Sulawesi, Jatim,
Bali);setiap kota mengirim 3 orang; 3
days training
4 Komunikasi dan publikasi 1 tenaga ahli komuinikasi ‐ 3 mm 150,000,000 150,000,000
(Rp. 25 juta/mth); 300 paket panduan
komunikasi @Rp.250.000; biaya
akomodasi menggunakan alokasi
study tour WSP
5 Personil 3 konsultan lokal ‐ Rp. 25 juta/mth @ 75,000,000 150,000,000 225,000,000
3 mm; 1 oleh TTPS, 2 oleh donor
6 Biaya operasional 10% dari total 182,370,000 182,370,000
0
Sub Total A 317,370,000 0 401,700,000 804,000,000 0 483,000,000 2,006,070,000
19

22.
II Practitioner Team of Facilitator
Preparation
1 Penyusunan skenario penyiapan Pedoman SSK ; (24 orang, @ Rp 600 43,200,000 0 43,200,000
Fasilitator SSK ribu/mth, 3 mm)
2 Penjaringan calon Fasilitator Jumlah calon fasilitator yang akan 0
dilatih (15prov.+41 kota/kab)x1,2
Fas.= 67 Calon CF dan PF
a) Iklan dan sosialisasi 1x di 4 surat kabar nasional 80,000,000 80,000,000
b) Sosialisasi di website Website AMPL , SANITASI, dan PU gratis 0
c) Proses seleksi ( ujian, interview, 67 x 1,5 calon@ Rp. 5.000.000 502,500,000 502,500,000
psikotest, dll)
3 Penyusunan Training Need 3 konsultan lokal @Rp.25jt ; 3mm 75,000,000 75,000,000
Assessment (TNA)
4 Training of Trainer 1 konsultan lokal@ Rp. 25 jt/mth 75,000,000 75,000,000
5 Pelaksanaan kursus singkat 5 konsultan lokal @ Rp. 25 juta/mth ‐ 1,398,000,000 1,413,000,000
fasilitator 1 mm + 67 peserta ‐ 1mm, honor
@25jt x 40%;
6 Pelaksanaan magang fasilitator (on (15 PF dan 41 CF ; 1mm @ Rp. 25 juta 1,204,000,000 1,204,000,000
the job) x 40%
7 Lokakarya fasilitator 41 CF and 15 PF; 4 konsultan and 20 332,920,000 332,920,000
orang TTPS; tiket, aodasi,dll
8 Penempatan fasilitator terpilih (masa Penempatan fasilitator di 41 kota 1,484,000,000
bridging) dan15 Provinsi selama 1 bulan; honor 1,484,000,000
@ Rp. 15 jt
9 Perjalanan Alokasi untuk 41 CF dan 15 PF dari 449,120,000 449,120,000
kota ke Jakarta @ perkiraanRp. 4,4
jt/orang; 2 kali/tahun
10 Overhead operasional 5% 2,160,000 203,327,000 205,487,000
Sub Total B 45,360,000 0 0 1,484,000,000 4,269,867,000 5,874,227,000
Total A + B 362,730,000 401,700,000 804,000,000 1,484,000,000 4,752,867,000 7,805,297,000
20