Makalah ini membahas tentang audit kinerja pada sektor publik. Secara singkat, makalah ini menjelaskan perkembangan audit kinerja, definisi audit kinerja, pentingnya audit kinerja, hubungannya dengan manajemen kinerja dan akuntabilitas publik, serta proses dan tujuan dari audit kinerja.

1. MAKALAH
AUDIT KINERJA PADA SEKTOR PUBLIK
OLEH
AEGISIA SUKMAWATI (C1C01010)
ADE BAKTI PRATAMA (C1C011024)
AHMAD NOUVAL (C1C011029)
DEVA ALVINA (C1C011043)
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JAMBI

2. KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat serta
hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “AUDIT KINERJA
PADA SEKTOR PUBLIK” tepat pada waktunya.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Misni Erwati, S.E.,M,.Si. sebagai dosen
mata kuliah Akuntansi Sektor Publik atas arahan dan bimbingannya. Penulis juga mengucapkan
terima kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu baik secara moril maupun meteril
dalam proses penyelesaian makalah ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih terdapat kekurangan.
Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat
membangun guna mewujudkan makalah yang lebih baik di masa mendatang.
Penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca.
Jambi, 15 Januari 2013
Penulis
i

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................. i
DAFTAR ISI ................................................................................................................ ii
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .................................................................................................... 1
1.2 Tujuan Penulisan ................................................................................................ 2
1.3 Metode Penulisan ............................................................................................... 2
II. PERUMUSAN MASALAH .................................................................................... 3
III. PEMBAHASAN
3.1 Perkembangan Audit Kinerja ............................................................................. 4
3.2 Definisi Audit Kinerja ........................................................................................ 6
3.3 Pentingnya Audit Kinerja ................................................................................... 8
3.4 Audit Kinerja untuk Akuntabilitas Publik .......................................................... 9
3.5 Keterkaitan Audit Kinerja dengan Manajemen Kinerja .................................. 10
3.6 Istilah-istilah yang Dipergunakan dalam Audit Kinerja ................................ 10
3.7 Perbedaan antara Audit Kinerja dan Audit Keuangan ..................................... 12
3.8 Karakteristik Audit Kinerja ................................................................................ 13
3.9 Manfaat Audit Kinerja ....................................................................................... 15
3.10 Tujuan Audit Kinerja .......................................................................................... 16
3.11 Jenis-jenis Audit Kinerja .................................................................................. 17
3.12 Proses dan Tahapan Audit Kinerja ................................................................... 20
3.13 Peran Auditor dalam Audit Kinerja ................................................................... 34
ii

4. IV. PENUTUP
4.1 Kesimpulan ...................................................................................................... 35
4.2 Rekomendasi ..................................................................................................... 36
V. DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 37
VI. LAMPIRAN ................................................................................................................ 38
iii

5. I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Reformasi yang terjadi tahun 1998 membawa dampak yang signifikan dalam
pengelolaan keuangan negara. Sekitar sepuluh tahun terakhir, tuntutan masyarakat akan
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah semakin
meningkat. Masyarakat ingin mengetahui apakah berbagai program telah tercapai dan apakah
tercapainya program tersebut telah dilakukan dengan prinsip ekonomi (kehematan), dengan cara
efisien, dan dengan hasil yang efektif atau yang lebih dikenal dengan istilah spend well, spend
less, spend wisely.
Keinginan dan tuntutan masyarakat tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi
apabila hanya mengandalkan hasil audit laporan keuangan yang memuat opini tentang neraca,
perbandingan anggaran dan realisasi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Masyarakat
ingin mengetahui apakah penyelenggaraan kegiatan oleh pemerintah dengan menggunakan dana
publik dapat memberikan nilai lebih bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu,
perlu diadakan perluasan tujuan dan jenis audit dari audit keuangan menuju audit kinerja
(performance audit).
Audit kinerja (performance audit) terhadap sektor publik dapat membantu
masyarakat dalam mengetahui kinerja yang lebih lengkap dari organisasi masyarakat (public).
Audit Kinerja dapat dilakukan baik pada sektor swasta maupun sektor publik dan badan
pemerintah, karena dari semua tujuan kepentingan masyarakat merupakan prioritas utama. Audit
kinerja bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi kesempatan untuk
peningkatan rekomendasi guna perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Selama ini, hasil dari audit
kinerja cenderung diasumsikan sebagai informasi yang ditujukan kepada konsumsi pihak internal
perusahaan, karena menelaah secara sistematik kegiatan organisasi dalam hubungannya dengan
tujuan tertentu. Padahal laporan audit kinerja ini juga bisa digunakan oleh pihak eksternal untuk
pengambilan keputusan.
1

6. 1.2 Tujuan Penulisan
1. Mengetahui perkembangan audit kinerja
2. Mengetahui definisi audit kinerja
3. Mengetahui pentingnya audit kinerja
4. Menganalisis audit kinerja untuk akuntabilitas publik
5. Menganalisis keterkaitan audit kinerja dengan manajemen kinerja
6. Mengetahui istilah-istilah yang dipergunakan dalam audit kinerja
7. Mengidentifikasi perbedaan antara audit kinerja dan audit keuangan
8. Mengidentifikasi karakteristik audit kinerja
9. Menganalisis manfaat audit kinerja
10. Mengidentifikasi tujuan audit kinerja
11. Mengetahui jenis-jenis audit kinerja
12. Menganalisis proses dan tahapan audit kinerja
13. Mengetahui peran audit kinerja
1.3 Metode Penulisan
Metode penulisan yang diimplementasikan dalam makalah ini ialah metode pustaka,
yakni dengan menggali berbagai data yang dibutuhkan dari buku. Selanjutnya, dengan metode
diskusi. Diskusi dilakukan antar sesama anggota kelompok dan pihak lain yang memilki
informasi yang berelasi dengan judul yang diusung pada makalah ini. Kemudian, dalam proses
penyelesaian makalah juga menggunakan data yang diperoleh via internet.
2

7. II. PERUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah perkembangan audit kinerja?
2. Apakah yang dimaksud dengan audit kinerja?
3. Apakah pentingnya audit kinerja?
4. Bagaimanakah relasi antara audit kinerja terhadap akuntabilitas publik?
5. Apakah keterkaitan audit kinerja terhadap manajemen kinerja?
6. Apa sajakah istilah-istilah yang digunakan dalam audit kinerja?
7. Apakah perbedaan antara audit kinerja dan audit keuangan?
8. Apakah karakteristik audit kinerja?
9. Apakah manfaat audit kinerja?
10. Apakah tujuan dari audit kinerja?
11. Apakah jenis-jenis audit kinerja?
12. Bagaimanakah proses dan tahapan audit kinerja?
13. Apakah peran auditor dalam audit kinerja?
3

8. III. PEMBAHASAN
3.1 Perkembangan Audit Kinerja
Leo Herbert dalam bukunya Auditing the Perfomance of Management membuat
gambaran yang cukup komprehensif tentang pengetahuan dan perkembangan audit yang
diperlukan dalam bidang audit, seperti yang terlihat pada figur 3.1.1
AUDIT
SOSIAL
Sistem perencanaan
& pengendalian
AUDIT Akuntansi
manajemen
Objek laporan keuangan PROGRAM
AUDIT
Perencanaan pajak
Standar keuangan
Audit internal
Audit PDE
Prinsip pelaporan keuangan
Konsultasi pajak
Uji dalam audit
Standar audit
AUDIT MANAJEMEN&
Analisis biaya
Perluasan prosedur audit manfaat
Prosedur audit
AUDIT LAPORAN KEUANGAN Biaya standar
Rekaman Komputer
Pengendalian
Audit Fokus pada laporan laba rugi
neraca fokus pada neraca
Laporan yang seragam dan
Analisis biaya
anggaran
Akuntansi Biaya
Audit kepatuhan
Akuntansi Pajak akuntansi
Anggaran
Audit penerimaan dan pengeluaranbiaya
AUDIT KEUANGAN
Gambar 3.1.1 Perkembangan Audit dan Pengetahuan yang Diperlukan dalam Bidang
Audit
Sumber: Leo,Herbert. Auditing the Perfomance of Management. Wodsworth, Inc US. 1979. Hal
10.
4

9. Bedasarkan figur tersebut, diketahui bahwa audit kinerja mengalami proses,
demikian pula dengan pengetahuan dan kompetisi yang dibutuhkan. Sebelum mencapai
bentuknya, audit kinerja mengalami evolusi yang cukup lama, dimulai dari financial statement
auditing pada tahum 1930, dilanjutkan dengan management auditing pada tahun 1950 dan
program auditing pada tahun 1970.
Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, tahun 1971 Elmer B Staat dari United
State Comptoreller General Accounting Office untuk pertama kalinya memperkenalkan audit
kinerja (performance audit) pada kongres INTOSAI (International Organization of Supreme
Audit Intitution), di Montreal, Kanada. Sejak itu, audit kinerja yang merupakan perluasan audit
keuangan mulai diimplementasikan pada audit sektor publik oleh Supreme Public Institution di
seluruh dunia.
Pelaksanaan audit kinerja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia terus mengalami
pasang surut. Sebagai gambaran pada Netherland Court of Audit (BPK Belanda), perkembangan
audit dimulai dengan pemberian mandat untuk melakukan audit kinerja pada tahun 1976. Pada
awalnya, audit kinerja berfokus pada efisiensi. Kemudian, mereka mulai menyusun dan
menyempurnakan manual audit kinerja yang ada. Pada perkembangannya, mereka mengintegrasi
teknologi informasi dan komunikasi dalam audit kinerja (antara lain untuk menganalisis data)
serta menggunakan pendekatan strategis dalam menyusun tema audit. Pada BPK Belanda, tema
audit yang berfokus pada mutu dan akuntabilitas kebijakan pemerintah merupakan perluasan dari
audit keuangan yang berfokus pada penganggaran.
Di Australian National Audit Office (BPK Australia), audit kinerja dimulai pada
tahun 1970-an. Audit kinerja mulai berkembang di Australia karena ketertarikan pemerintah,
parlemen, dan masyarakat terhadap efektivitas program dan efisiensi administrasi pemerintah.
Pada saat itu, departemen pemerintah banyak diberikan kebebasan untuk mengelola operasi
mereka, dengan sedikit kendali dari pusat. Pada awalnya, pemeriksaan kinerja hanya divisi kecil
dari ANAO. Antara tahun 1980-1983, ANAO hanya membuat tujuh laporan audit kinerja. Saat
ini, ANAO membuat hampir 50 laporan audit kinerja setiap tahunnya.
Di Indonesia, audit kinerja mulai diperkenalkan pada tahun 1976 yang dimulai
dengan management audit course di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dengan bekerja sama
dengan US-GAO. Serupa dengan negara lain, audit kinerja di Indonesia juga mengalami pasang
surut. Sejak tahun 2004-2007, BPK telah melaksanakan 99 audit kinerja, dengan rincian 37 audit
5

10. di kantor pusat dan 62 audit di kantor perwakilan daerah. Rekap audit kinerja pada tahun 2004-
2007 dapat dilihat di grafik 3.1.2. Grafik ini menunjukkan audit kinerja atas BUMN masih
sangat sedikit.
Grafik Audit Kinerja
Gambar 3.1.2 Rekap pemeriksaan BPK tahun 2004-2007
3.2 Definisi Audit Kinerja
Secara etimologi, audit kinerja terdiri atas dua kata, yaitu “audit” dan “kinerja”.
Audit menurut Arens adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi terhadap bukti-bukti
yang dilakukan oleh yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan tingkat
kesesuaian antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan.
Sedangkan menurut Stephen P Robbins, kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap
pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Di
pihak lain. Ayuha menjelaskan, “Perfomance is the way of job or task is done by an individual, a
group of organization”.
Dari kedua definisi tersebut, terlihat bahwa istilah kinerja mengarah pada dua hal
yaitu proses dan hasil yang dicapai.
Definisi yang cukup komprehensif diberikan oleh Malan, Fountain, Arrowsmith, dan
Lockridge (1984), sebagai berikut.
6

11. “Perfomance auditing is a systematic process of objectively obtaining dan evaluating
evidence regarding the performance of an organization, program, function, or activity.
Evaluation is made in terms of its economy and efficiency of operations, effectiveness in
achieving of desire results, and compliance with relevan policies, law, and regulations, for the
purposes of ascertaining the degree of correspondence between performance and established
criteria and communicating the results to interest the users. The performance audit function
provides an independent, third-party review of management’s performance and the degree to
which the perfomanced of audited entity meets pre-stated expectation”.
[“Audit kinerja merupakan suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan
mengevaluasi bukti yang secara objektif atas suatu kinerja organisasi, program, fungsi, atau
kegiatan. Evaluasi dilakukan bedasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam
mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan yang
terkait. Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara kinerja dan
kriteria yang ditetapkan serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang
berkepentingan. Fungsi dari audit kinerja ialah memberikan review dari pihak ketiga atas kinerja
manajemen dan menilai apakah kinerja organisasi dapat memenuhi harapan.”]
Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mendefinisikan audit kinerja sebagai audit
atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi
serta pemeriksaan aspek efektivitas.
Kemudian, bedasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP mendefinisikan audit
kinerja sebagai audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit kinerja adalah audit
yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai bukti untuk menilai kinerja
entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
7

12. 3.3 Pentingnya Audit Kinerja
a. Pemerintah
Bagi pemerintah, audit kinerja dapat menjadi ukuran penilaian dan perbaikan atas
3E (ekonomi, efektivitas, dan efisiensi) dari program kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.
b. Legislatif & Masyarakat
Memberikan informasi independen apakah uang negara digunakan secara 3E serta
mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan oleh legislatif.
c. BPK
Melakukan peningkatkan kematangan organisasi dan nilai BPK di masyarakat,
meningkatkan motivasi pemeriksa, dan mendorong kreativitas dan pembelajaran.
Lebih lanjut, audit sektor publik tidak hanya memeriksa serta menilai kewajaran
laporan keuangan sektor publik, tetapi juga menilai ketaatan aparatur pemerintahan terhadap
undang-undang dan peraturan yang berlaku. Disamping itu, audit sektor publik juga memeriksa
dan menilai sifat-sifat hemat (ekonomis), efisien serta keefektifan dari semua pekerjaan,
pelayanan atau program yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, bila kualitas audit kinerja
sektor publik rendah, akan mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap pejabat
pemerintah dan akan muncul kecurangan, korupsi, kolusi serta berbagai ketidakberesan.
Sehubungan dengan itulah, audit kinerja memegang peran yang sangat esensial dalam suatu
organisasi atau lembaga yang berkaitan dengan dana masyarakat.
8

13. 3.4 Audit Kinerja untuk Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas publik meliputi :
1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality)
2. Akuntabilitas proses (process accountability)
3. Akuntabilitas program (program accountability)
4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)
Akuntabilitas Publik tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance). Salah satu tata kelola yang baik ialah dengan
adanya kinerja yang baik. Kinerja inilah dapat diidentifikasi dan dievaluasi melalui audit kinerja.
Oleh sebab itu, audit kinerja sangat diperlukan dalam akuntabilitas publik, terutama dalam hal
menilai tingkat keberhasilan kinerja suatu kementerian atau lembaga pemerintah dan memastikan
sesuai atau tidaknya sasaran kegiatan yang menggunakan anggaran dan transparansi dalam
pelaksanaannya.
Pada sektor publik, audit kinerja dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas berupa
peningkatan pertanggungjawaban manajemen kepada lembaga perwakilan, pengembangan
bentuk-bentuk laporan akuntabilitas, perbaikan indikator kinerja, perbaikan perbandingan
kinerja antara organisasi sejenis yang diperiksa, serta penyajian informasi yang lebih jelas dan
normatif.
9

14. 3.5 Keterkaitan Audit Kinerja dengan Manajemen Keuangan
Audit kinerja dapat dilaksanakan oleh pihak auditor internal atau auditor eksternal
yang profesional dan kompeten sehingga menjamin objektivitas hasil audit. Dalam
melaksanakan audit kinerja penting bagi auditor untuk memiliki pengetahuan yang memadai
tentang pengelolaan terhadap hasil-hasil, khususnya sistem perencanaan, penganggaran dan
sistem pengindikator kinerja yang dimiliki atau melekat pada suatu instansi pemerintah, yang
mana informasi ini dipegang oleh manajemen keuangan.
Pendekatan auditor pada bagian ini bertujuan untuk memperoleh dokumen yang
mencukupi untuk memeriksa peraturan dasar organisasi dan memahami sejarah serta kondisi
operasi sekarang. Auditor seharusnya mengenal struktur organisasi, sistem pengendalian, laporan
keuangan, sistem informasi, pegawai dan pelaksanaan adminsistratif .
Mendekati akhir pendekatan ini, auditor seharusnya memperoleh informasi mengenai
hukum yang terkait, pernyataan kebijakan, dokumen dan catatan penelitian terdahulu, laporan
audit sebelumnya, dan studi lain yang dilakukan oleh departemen. Auditor harus memperoleh
gambaran mengenai informasi dasar yang berkaitan organisasi dengan mendapatkan bagan
organisasi, uraian tertulis, serta bagan alir dari proses kerja dan sistem informasi. Auditor juga
harus memperoleh informasi mengenai kebijakan dan prosedur administrasi dan personalia,
serta mengindentifikasi dan memperoleh prosedur operasi.
3.6 Istilah-istilah dalam Audit Kinerja
Ada istilah umum yang digunakan dalam audit kinerja, di antaranya performance
audit dan Value For Money (VFM) audit. VFM audit mengacu pada penilaian apakah manfaat
yang dihasilkan oleh suatu program lebih besar dari biaya yang dikeluarkan atau masih
mungkinkah melakukan pengeluaran dengan bijak. Istilah VFM audit banyak digunakan di
Kanada dan negara persemakmurannya. Secara internasional, performance audit ialah istilah
resmi yang digunakaan kalangan INTOSAI.
Istilah yang juga sering dijumpai ialah audit manajemen, audit operasional, atau
audit ekonomi dan efisiensi. Istilah ini digunakan untuk menilai dalam aspek ekonomi dan
efisiensi dari pengelolaan organisasi. Istilah lain ialah audit program atau audit efektivitas yang
10

15. ditujukan untuk menilai manfaat atau pencapaian suatu program. Gabungan antara audit
manajemen atau operasional dan audit program merupakan audit kinerja.
Audit kinerja terkait erat dengan konsep akuntabilitas yang dikenal dengan istilah
akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain diatur melalui Inpres
No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Beberapa istilah yang sering dikaitkan dalam konteks audit kinerja adalah
1. Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai pencapaian, prestasi atau unjuk kerja dari
instansi pemerintah
2. Indikator kinerja (performance indicator) adalah deskripsi kuantitatif atau kualitatif terhadap
tercapaiannya kinerja. Indikator kinerja dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai
dan melihat perkembangan yang dicapai selama jangka waktu terterntu.
3. Indikator kinerja kunci (key performance indicator) adalah indikator kinerja yang memiliki
fokus pada aspek kinerja yang penting bagi keberhasilan organisasi.
4. Efisiensi berkaitan dengan hubungan antara input yang digunakan untuk menghasilkan output.
Efisiensi lazimnya dinyatakan dalam bentuk indeks, rasio, unit, atau bentuk lainnya
(misalnya: dalam bentuk perbandingan). Secara umum efisiensi berkaitan dengan
produktivitas.
5. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil (outcome) yang ditetapkan telah dicapai dengan
output. Output sektor publik umumnya adalah jasa berupa layanan terhadap masyarakat.
Output dikatakan efektif jika memberi pengaruh sesuai yang diharapkan.
11

16. 3.7 Perbedaan antara Audit Kinerja dan Audit Keuangan
No Perbedaan Audit Kinerja Audit Keuangan
1. Tujuan Menilai apakah audit telah mencapai Menilai apakah akun-akun
tujuan atau harapan yang ditetapkan. benar dan disajikan secara
wajar.
2. Dasar Ekonomi, ilmu politik, sosiologi, dan Akuntansi.
Akademik lain-lain.
3. Metode Bervariasi antara satu proyek dan Kurang lebih telah
proyek lain . terstandardisasi.
4. Fokus Program dan kegiatan organisasi. Sistem akuntansi dan sistem
manajemen.
5. Kriteria  Lebih subjektif  Kurang subjektif
Penilaian  Terdapat kriteria yang unik untuk  Kriteria untuk semua
masing-masing audit. kegiatan audit
6. Laporan  Struktur dan isi laporan bervariasi  Bentuk laporan kurang lebih
 Dipublikasikan secara tidak tetap terstandardisai
(ad hoc basis )  Dipublikasikan secara
berkala
Sumber : The Swedish National Audit Office Handbook In Permormance Auditing : Theory and
Practice
1. Lingkup audit keuangan meliputi seluruh laporan keuangan, sedangkan audit kinerja lebih
spesifik dan fleksibel dalam pemilihan subjek, objek, dan metodolgi audit.
2. Audit keuangan merupakan audit reguler sedangkan audit kinerja bukan merupakan audit
reguler karena tidak harus dilaksanakan setiap tahun atau secara berkala.
3. Opini/Pendapat yang diberikan dalam audit keuangan bersifat baku yaitu unqualified,
qualified, adverse atau disdalmer, sedangkan audit kinerja bukan merupakan audit dengan
jenis opini yang sudah ditentukan (formalized opinion ).
4. Audit kinerja dilaksanakan dengan dasar pengetahuan yang bersifat multidisiplin dan lebih
banyak menekankan pada kemampuan analisis daripada sebatas pengetahuan akuntansi.
12

17. 5. Audit kinerja bukanlah bentuk audit berdasarkan checklist, kompleksitas, dan keragaman.
Pertanyaan dalam audit kinerja mengisyaratkan agar auditor dibekali dengan kemampuan
berkomunikasi yang baik
3.8 Karakteristik Audit Kinerja
Adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh audit kinerja yang membedakan audit
kinerja dengan jenis audit lainnya . Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari audit kinerja:
1. Audit kinerja berusaha mencari jawaban atas dua pertanyaan dasar berikut
a. Apakah sesuatu yang benar telah dilakukan (doing the right things )?
b. Apakah sesuatu telah dilakukan dengan cara yang benar (doing the things right)?
Pertanyaan pertama ditujukan terutama bagi pembuat kebijakan. Tujuannya adalah
untuk mengevaluasi apakah kebijakan telah diputuskan dengan tepat. Pertanyaan kedua
ditujukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang diambil telah diterapkan dengan
benar atau apakah kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan cara-cara yang memadai.
Kedua pertanyaan tersebut merupakan makna dari efektivitas dan efisiensi tidak selalu
berbanding lurus. Suatu kegiatan yang telah dilakukan secara efektif belum tentu berarti
bahwa kegiatan itu telah dilakukan secara efisien, demikian juga sebaliknya.
2. Proses audit kinerja dapat dihentikan apabila pengujian terinci dinilai tidak akan memberikan
nilai tambah yang signifikan bagi perbaikan manajemen atau kondisi internal lembaga audit
dinilai tidak mampu untuk melaksankan pengujian terinci.
Profesor Soemardjo Tjitrosidojo (1980) memberikan karakteristik audit kinerja
sebagai berikut
a. Pemeriksaan operasional dengan menggunakan perbandingan dengan cara pemeriksaan oleh
dokter haruslah merupakan pemeriksaan semacam “medical check up”, (penelitian
kesehatan) dan bukan merupakan pemeriksaan semacam “otopsi post mortem”(pemeriksaan
mayat). Jadi, pemeriksaan seharusnya dimaksudkan agar si pasien memperoleh petunjuk
13

18. agar ia selanjutnya dapat hidup lebih sehat dan bukan sebagai pemeriksaan untuk
menganalisis sebab-sebab kematian mayat.
b. Pemeriksa haruslah wajar (fair), objektif dan realities, mengingat bahwa ia harus dapat
menjangkau hari depan organisasi yang diperiksanya. Ia harus dapat berpikir secara dinamis,
konstruktif, dan kreatif, :mengingat bahwa dalam tugasnya ia harus berhadapan dengan
banyak orang yang sifat serta tingkah lakunya beranekaragam. Ia harus dapat bertindak
seccara diplomatis seterusnya ia haruslah sensitif dalam menghadapi masalah-masalah yang
pelik dalam tugas serta tangguh untuk tetap bertekad meneruskan suatu penyelidikan sampai
akhirnya berhasil.
c. Pemeriksa (atau setidak-tidaknya tim pemeriksa secara kolektif ) harus mempunyai
pengetahuan dan ketrampilan dari berbagai macam bidang seperti ekonomi, hukum, moneter,
statistik, komputer, keinsinyuran, dan sebagainya .
d. Agar pemeriksaan dapat berhasil dengan baik, pemeriksa harus dapat berpikir dengan
menggunakan sudut pandangan pejabat pimpinan organisasi yang diperiksanya. Ia harus
mendapat dukungan dari pimpinan tertinggi, pemeriksa harus benar-benar mengetahui
persoalan yang dihadapinya, dapat mengantisipasi masalah serta cara penyelesaiannya, dan
memberikan gambaran tentang perbaikan-perbaikan yang dapat diterapakan dalam organisasi
yang diperiksa.
e. Pemeriksaan operasional harus dapat berfungsi sebagai suatu”early warning system” (sistem
peringatan dini) agar pimpinan secara tepat pada waktunya, setidak-tidaknya sebelum
terlambat dapat mengadakan tindakan-tindakan korektif yang mengarah kepada perbaikan
organisasinya
Karakteristik diatas sangat relevan dengan konsep audit kinerja sebagai audit for
management bukan audit to management. Dalam audit for management, auditor harus
memberikan rekomendasi perbaikan bagi manajemen sebagai upaya peningkatan akuntabilitas
dan kinerja entitas yang diaudit.
14

19. 3.9 Manfaat Audit Kinerja
A. Peningkatan Kinerja
1. Mengidentifikasi Masalah dan Alternatif Penyelesaiannya
Auditor sebagai pihak independen dapat memberi pandangan kepada manajemen
untuk melihat permasalahan secara lebih detail dari sisi operasional. Sehubungan dengan itu,
auditor dapat melakukan diskusi dengan orang-orang yang bergelut dalam operasional dan
menginformasikan hal tersebut kepada manajemen
2. Mengidentifikasi Sebab-sebab Aktual dari Suatu Masalah Yang Dapat Dihadapi oleh
Kebijaksanaan Manajemen atau Tindakan Lainnya.
Auditor harus dapat menetapkan masalah yang aktual dan solusi untuk mengatasinya.
Auditor sebaiknya tidak memberi rekomendasi atau usulan bila ia tidak dapat membantu
proses rekomendasi tersebut.
3. Mengidentifikasi Peluang dan Kemungkinan untuk Mengatasi Keborosan dan
Ketidakefisienan.
Pengurangan biaya merupakan hal yang penting dalam audit kinerja. Namun,
penghematan biaya dapat menjadi suatu hal yang besar dalam jangka waktu yang panjang.
Biaya harus berada pada tingkat yang tepat dan jika perlu melakukan pemotongan. Keputusan
mengurangi biaya haruslah mempertimbangankan dampaknya bagi kegiatan operasional.
4. Mengidentifikasi Kriteria untuk Menilai Pencapaian Tujuan Organisasi
Pada situasi tertentu, kriteria tidak ada. Oleh sebab itu, auditor dapat membantu
manajemen dalam membangun kriteria itu.
5. Melakukan Evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal
Auditor harus menentukan apakah mekanisme telah menyediakan informasi tentang
efektivan operasional, yaitu: (1). Apakah ada perbedaan tingkat kedalaman atau detail
laporan; (2). Apakah ada informasi yang belum disajikan dalam laporan; (3). Apakah
indikator kerja telah dipertimbangkan dalam penyusunan laporan.
15

20. 6. Menyediakan Jalur Komunikasi antara Tataran Operasional dan Manajemen
Audit kerja dapat menjadi sarana untuk menyampaikan permasalahan yang tidak
dapat tersalurkan melalui struktur komunikasi yang telah disususun organisasi tersebut.
7. Melaporkan Ketidakberesan
Audit kerja dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kepada manajemen setiap
penyimpangan yang terjadi sehingga kerugian dan dampak yang lebih besar dapat diatasi.
B. Peningkatan Akuntabilitas Publik
Pada sektor publik, audit kinerja dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas berupa
perbaikan pertanggungjawaban manajemen kepada lembaga perwakilan, pengembangan bentuk-
bentuk laporan akuntabilitas; perbaikan indikator kinerja, perbaikan perbandingan pekerja antara
organisasi sejenis yang diperiksa, serta penyajian informasi yang jelas dan informatif. Perubahan
dan perbaikan dapat terjadi karena temuan atau rekomendasi audit. Umumnya, rekomendasi
dapat menjadi kunci atas perubahan dan perbaikan. Oleh sebab itu, penyusunan rekomendasi
yang baik perlu diperhatikan.
3.10 Tujuan Audit Kinerja
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyatakan bahwa audit kinerja
mencakup tujuan yang luas dan bervariasi, termasuk tujuan yang berkaitan dengan penilaian
hasil dan efektivitas program, ekonomi dan efisiensi, pengendalian internal, ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana cara untuk meningkatkan
efektivitas.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dasar dari audit kinerja ialah menilai suatu
kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomi,
efisiensi, dan efektivitas. Audit kinerja (performance audit) merupakan perluasan atas audit
laporan keuangan atas prosedur dan tujuan.
16

21. 3.11 Jenis Audit Kinerja
Audit yang dilakukan dalam audit kinerja meliputi audit ekonomi, audit efisiensi dan
audit efektivitas. Audit ekonomi dan audit efisiensi disebut management audit atau operational
audit, sedangkan audit efektivitas disebut program audit.
a. Audit Ekonomi
Konsep yang pertama dalam pengelolaan organisasi sektor publik ialah ekonomi,
yang berarti pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah.
Ekonomi merupakan perbandingan antara input dan input value yang dinyatakan dalam satuan
moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sector publik dapat meminimalisir
input resource yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak
produktif.
b. Audit Efisiensi
Konsep kedua dalam manajemen organisasi sector publik ialah efisiensi, yaitu
pencapaian output yang maksimal dengan input tertentu atau dengan penggunaan input yang
terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupkan perbandingan input/output yang
dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
Dapat disimpulkan bahwa ekonomi memiliki arti biaya terendah, sedangkan efisiensi
mengacu pada rasio terbaik antara output dan biaya (input). Ini dikarenakan keduanya diukur
dalam unit yang berbeda, maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang ada
dapat dicapai output yang maksimal atau output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang
sekecil-kecilnya.
Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan suatu entitas telah
memperoleh, melindungi, menggunakan sumber dayanya secara ekonomis, dan efisien. Selain
itu, juga bertujuan untuk menentukan dan mengidentifikasi penyebab terjadinya praktik-praktik
yang tidak ekonomis dan efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi untuk mengelola sistem
informasi, administrasi, dan struktur organisasi.
17

22. Menurut The General Accounting Office Standards (1994), beberapa hal yang perlu
dipertimbangkan dalam audit ekonomi dan efisiensi, yaitu dengan mempertimbangkan apakah
entitas yang diaudit telah: (1) mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat; (2)
melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu dan jumlah) sesuai dengan kebutuhan pada
biaya terendah; (3) melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai;
(4) menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya;
(5) menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan; (6)
menggunakan prosedur kerja yang efisien; (7) menggunakan sumber daya (staf, peralatan dan
fasilitas) yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa dengan kuantitas
dan kualitas yang tepat; (8) mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perolehan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya negara; (9) melaporkan ukuran
yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi (Mardiasmo,
2002). Untuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimal
dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai
pada periode yang bersangkutan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, kinerja
tahun-tahunsebelumnya dan unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang
berbeda.
c. Audit Efektifitas
Konsep yang ketiga dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah efektivitas.
Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas
merupakan perbandingan antara outcome dengan output. Outcome seringkali dikaitkan dengan
tujuan (objectives) atau target yang hendak dicapai. Jadi dapat dikatakan bahwa efektivitas
berkaitan dengan pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Audit Commission (1986) disebutkan
bahwa efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang
berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya.
Audit efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat
yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan
apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang
sama dengan biaya yang paling rendah. Secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas
atau audit program adalah dalam rangka: (1) menilai tujuan program, baik yang baru maupun
18

23. yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat; (2) menentukan tingkat pencapaian hasil
suatu program yang diinginkan; (3) menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur program
secara terpisah; (4) mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan
memuaskan; (5) menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk
melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya
yang lebih rendah; (6) menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang-tindih
atau bertentangan dengan program lain yang terkait; (7) mengidentifikasi cara untuk dapat
melaksanakan program tersebut dengan lebih baik; (8) menilai ketaatan terhadap peraturan
perundangundangan yang berlaku untuk program tersebut; (9) menilai apakah sistem
pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan dan memantau
tingkat efektivitas program; (10) menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang
sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program. Efektivitas berkenaan
dengan dampak suatu output bagi pengguna jasa. Untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan
harus didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hal ini belum tersedia,
auditor bekerja sama dengan manajemen puncak dan badan pembuat keputusan untuk
menghasilkan kriteria tersebut dengan berpedoman pada tujuan pelaksanaan suatu program.
Meskipun efektivitas suatu program tidak dapat diukur secara langsung, ada beberapa alternatif
yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu program, yaitu mengukur dampak
atau pengaruh evaluasi oleh konsumen dan evaluasi yang menitikberatkan pada proses, bukan
pada hasil. Tingkat komplain dan tingkat permintaan dari pengguna jasa dapat dijadikan sebagai
pengukuran standar kinerja yang sederhana untuk berbagai jasa. Evaluasi terhadap pelaksanaan
suatu program hendaknya mempertimbangkan apakah program tersebut relevan atau realistis,
apakah ada pengaruh dari program tersebut, apakah program telah mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dan apakah ada cara-cara yang lebih baik dalam mencapai hasil.
19

24. 3.12 Proses dan Tahapan Audit Kinerja
PROSES AUDIT
Secara umum, proses audit kinerja memiliki sistematika:
1. Struktur audit kinerja
2. Tahapan audit kinerja
3. Kriteria atau indikator yang menjadi tolok ukur audit kinerja.
1. Struktur Audit Kinerja
Pada dasarya, struktur audit adalah sama, hal yg membedakan adalah spesific tasks
pada tiap tahap audit yg menggambarkan kebutuhan dari masing-masing audit.
Secara umum, struktur audit kinerja terdiri atas:
a. Tahap-tahap audit
b. Elemen masing-masing tahap audit
c. Tujuan umum masing-masing elemen
d. Tugas-tugas yang diperlukan utuk mencapai setiap tujuan
2. Tahapan Audit Kinerja
Audit kinerja merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan
prosedurya. Berdasarkan kerangka umum struktur audit di atas, dapat dikembangkan struktur
audit kinerja yang terdiri atas:
A. Tahap pengenalan dan perencanaan (familiarization and planning phase)
B. Tahap pengauditan (audit phase)
C. Tahap pelaporan (reporting phase)
D. Tahap penindaklanjutan (follow-up phase)
20

25. TAHAP ELEMEN
Tahap pengenalan dan perencanaan Survei pendahuluan
(familiarization and planning phase) Review SPM
Tahapan audit Review hasil-hasil program
(audit phase) Review ekonomi
Review kepatuhan
Tahap pelaporan Persiapan laporan
(reporting phase) Review dan revisi
Pengiriman dan penyajian laporan
Tahap penindaklanjutan Desain follow up
(follow-up phase) Investigasi
Pelaporan
A. TAHAP PENGENALAN & PERENCANAAN
(Familiarization and Planning Phase)
Tahap pengenalan dan perencanaan terdiri dari dua elemen:
a. Survei Pendahuluan (Preliminary Survey)
Survei pendahuluan, bertujuan untuk menghasilkan research plan yang detail yg
dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja
Auditor akan berupaya untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang lingkungan
organisasi yang diaudit, terutama berkaitan dengan:
1. Struktur dan operasi organisasi
2. Lingkungan manajemen
3. Kebijakan, standar, dan prosedur kerja
Deskripsi yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit akan membantu
auditor untuk menentukan tujuan audit dan rencana audit secara detail, memanfaatkan sumber
daya yang ada untuk berbagai hal yang bersifat material, mendesain tugas secara efisien dan
menghindari kesalahan.
21

26. b. Review Sistem Pengendalian (Control System Review)
Review SPM, bertujuan untuk mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan
antara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pada audit keuangan, audit dimulai dengan review dan evaluasi terhadap SPI
terutama yang berkaitan dengan prosedur akuntansinya. Pada audit kinerja, auditor harus
menelaah SPM untuk menemukan kelemahan pengendalian yang signifikan agar menjadi
perhatian manajemen dan untuk luas, sifat dan waktu pekerjaan pemeriksaan berikutnya
SPM memberikan gambaran tentang metoda dan prosedur yg digunakan oleh
organisasi untuk mengendalikan kinerjanya. Pengendalian manajemen bertujuan utk memastikan
bahwa tujuan organisasi dicapai secara ekonomis, efisien, dan sesuai dengan hukum dan
peraturan yang berlaku.
Tiga langkah prosedur audit yg dilakukan pada review sistem pengendalian:
1. Menganalisis sistem manajemen organisasi
2. Membandingkannya dengan model yang ada.
3. Mencatat dugaan terhadap setiap ketidakcocokan/ketidaksesuaian
Kriteria penilaian yang digunakan untuk reliabilitas data dibagi dalam dua area, yaitu:
1. Proses pengumpulan, perhitungan, dan pelaporan data
a. Prosedur yang ada didesain untuk memastikan fairness, dependability, dan reliability data.
b. Terdapat pengendalian dalam proses pengumpulan dan penghitungan data untuk
memastikan integritas data.
c. Pengendalian yang telah ditetapkan sudah dijalankan.
d. Terdapat dokumentasi yang memadai untuk menentukan integritas data.
2. Kecukupan pelaporan data
a. Data yang dikumpulkan dan dihitung, dibuat dengan dasar yang konsisten dengan tahun
sebelumnya
b. Kewajaran dan reliabilitas data disajikan dengan kriteria tertentu
22

27. Audit pada tahap pengenalan dan perencanaan mempersiapkan dokumen:
1. Analitical memorandum berisi identifikasi kelemahan yang material dalam sistem
pengendalian manajemen dan pembuatan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan
tersebut.
2. Planning memorandum dibuat berdasarkan hasil review sistem pengendalian untuk
menentukan sifat, luas, dan waktu pekerjaan audit berikutnya.
Indikator kinerja dapat membantu pemakai laporan dalam menilai kinerja organisasi
yang diaudit. Penggunaan indikator kinerja untuk masing-masing organisasi juga penting untuk
mengantisipasi kemungkinan bahwa ukuran kerja untuk suatu organisasi berbeda dengan ukuran
kerja organisasi lain.
B. TAHAPAN AUDIT
(Audit Phase)
Tahapan dalam audit kinerja terdiri dari tiga elemen, yaitu:
1. Telaah hasil-hasil program (program results review)
2. Telaah ekonomi dan efisiensi (economy and efficiency review)
3. Telaah kepatuhan (compliance review)
Tahapan-tahapan dalam audit kinerja disusun untuk membantu auditor dalam
mencapai tujuan audit kinerja. Review hasil-hasil program akan membantu auditor untuk
mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar. Review ekonomi dan efisiensi
akan mengarahkan auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar
tadi secara ekonomis dan efisien. Review kepatuhan akan membnatu auditor untuk menentukan
apakah entitas telah melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang benar, sesuai aturan dan
hukum yang berlaku. Dalam menjalankan elemen-elemen tersebut, auditor juga harus
memepertimbangkan biaya. Atas dasar tersebut, setiap elemen harus dijalankan secara terpisah.
23

28. Secara lebih rinci, komponen audit terdiri dari
1. Identifikasi Lingkungan Manajemen
Auditor harus familiar dengan lingkungan manajemen klien untuk memahami
keterbatasan yang dihadapi organisasi. Oleh sebab itu, auditor harus mengetahui secara
akurat gambaran menyeluruh organisasi dari perspektif hukum, organisasi, dan karyawan.
Auditor mengumpulkan informasi sehubungan dengan (a). Persyaratan hukum dan kinerja
(b). Gambaran organisasi (c). Sistem informasi dan pengendalian (d). Pemahaman karyawan
atas kebutuhan dan harapan.
2. Perencanaan dan Tujuan
Ini berkaitan dengan review atas proses penetapan rencana dan tujuan organisasi.
Auditor menguji keberadaan tujuan yang ditetapkan secara jelas dan rencana-rencana untuk
mencapai tujuan tersebut, serta keterkaitan antara aktivitas yang dilakukan dengan
kebutuhan dan tujuan organisasi.
3. Struktur Organisasi
Komponen ini berkaitan dengan bagaimana sebuah unit diatur dan sumber daya
dialokasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi menunjuk pada otoritas
formal maupun informal dan tanggung jawab yang terkait organisasi.
4. Kebijakan dan Praktik
Ini mengacu pada kebijakan yang berlaku umum yang merupakan kesepakatan
masyarakat yang diwakili lembaga legislatif, dan diformalkan dalam peraturan administratif
yang mengacu pada sejumlah aktivitas yang harus dilaksanakan.
5. Sistem dan Prosedur
Ini merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas untuk menelaah struktur
pengendalian, efektivitas, ketepatan, logika, dan kebutuhan organisasi.
24

29. 6. Pengendalian dan Metode
Berhubungan dengan pengendalian internal terutama accounting control dan
administrative control. Pengendalian akuntansi diperlukan untuk menyusun rencana,
metode, dan prosedur organisasi untuk menjaga kekayaan perusahaan dan reabilitas data
keuangan. Pengendalian administrasi terdiri dari rencana, metoda, dan prosedur organisasi
yang berfokus pada efisiensi operasional, efektivitas organisasi, dan kepatuhan terhadap
kebijakan manajemen serta ketentuan yang berlaku.
7. Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Fisik
Ini berkaitan dengan sikap karyawan, dokumentasi tentang berbagai aktivitas, dan
kondisi fisik pekerjaan
8. Praktik Pengelolaan Staf
Komponen ini mengacu pada metode prosedur yang digunakan untuk melindungi
sumber daya manusia yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, metode dan
prosedur yang mengatur administrasi penggajian, metode dan prosedur untuk menilai kinerja
karyawan, kebijakan dan prosedur pelatihan karyawan, dan affirmative actions plans, yaitu
berbagai rencana yang disetujui pihak-pihak tertentu. Auditor perlu mengevaluasi
affirmative action plans untuk memastikan hal ini tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku dan pelaksanaan rencana berjalan secara efektif.
9. Analisis Fiskal
Ini dibutuhkan untuk menganalisis informasi keuangan yang secara langsung atau
tidak langsung dapat digunakan untuk mengindikasikan efisiensi operasi, ekonomi, dan
efektivita unit organisasi yang dievaluasi.
10. Area Khusus Investigasi
Ini bersifat lebih spesifik. Investigasi ini diarahkan pada usaha mengevaluasi soulusi
alternatif yang didesain untuk meningkatkan efektivitas dan sfisiensi atau peningkatan nilai
ekonomis sebuah fungsi organisasi.
25

30. C. TAHAPAN PELAPORAN
(reporting phase)
Laporan tertulis bersifat permanen dan sangat penting untuk akuntabilitas publik. Hal
terpenting bahwa laporan tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang menerima dan
membutuhkan. Tiga langkah pengembangan laporan audit, yaitu:
1. Persiapan (preparation)
Pada tahap persiapan, auditor mulai mengembangkan temuan audit,
menggabungkannya menjadi sebuah laporan yang koheren dan logis, serta menyiapkan bukti
pendukung dan dokumentasi yang diperlukan.
2. Penelaahan (review)
Ini adalah tahap analisi kritis terhadap laporan tertulis yang dilakukan oleh staf
audit, review, dan komentar atas laporan yang diberikan oleh pihak auditor.
3. Pengiriman (transmission)
Meliputi persiapan tertulis sebuah laporan yang permanen agar dapat dikirim ke
lembaga yang memberi tugas untuk mengaudit.
Hal yang terpenting dari laporan ialah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang
membutuhkan dan menerima sehingga efektif. Oleh sebab itu, auditor harus memutuskan siapa
yang kompeten untuk menulis laporan dan siapa pengguna laporan tersebut.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan adalah:
1. Laporan audit kinerja harus ditulis secara objektif
2. Auditor tidak boleh overstate
3. Informasi yang disajikan harus disertai suatu bukti yang kompeten
4. Auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif, memberikan pengakuan terhadap
kinerja yang baik maupun yang buruk
5. Auditor hendaknya mengakomodasi usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk
memperbaiki kinerjanya
26

31. Selain hal-hal di atas, ada keahlian yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh
auditor agar menghasilkan laporan yang efektif adalah:
1. Keahlian Teknis
Keahlian yang dibutuhkan untuk mengorganisasikan atau menyusun informasi audit
menjadi sebuah laporan yang koheren.
2. Keahlian Manajerial
Keahlian yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan
dan mengendalikan masing-masing tahap audit untuk memastikan hasil akhir yang
berkualitas dan tepat waktu.
3. Keahlian interpersonal
Keahlian untuk menjaga hubungan baik dengan auditee, kemampuan untuk
menyampaikan temuan-temuan negatif menjadi kesempatan-kesempatan positif sehingga
mampu meyakinkan manajemen atas potensi-potensi yang ada.
Sistematika laporan audit kinerja, terdiri atas:
I. Pendahuluan
a. Umum
b. Surat pengiriman atau memorandum
c. Laporan ringkasan
d. Daftar isi laporan secara keseluruhan
e. Daftar tabel dan gambar
II. Teks
a. Pendahuluan
b. Body atau badan, mencakup:
1) Pengantar masalah (jika perlu)
2) Temuan-temuan
3) Kesimpulan dan rekomendasi
c. Komentar auditee
III. Referensi Masalah
a. Footnotes
b. Lampiran
c. Bibliografi
27

32. d. Komentar auditee (jika tidak dimasukkan ke dalam teks)
e. Bahan referensi
Format di atas menggambarkan susunan laporan akhir audit kinerja. Dalam
praktiknya, audotor harus melakukan langkah-langkah berikut untuk mengembangakan sebuah
laporan audit
1. Menyiapkan temuan-temuan secara individual
2. Mengumpulkan semua referensi yang diperlukan untuk mendukung teks
3. Menyiapkan teks
4. Menyiapkan laporan inti
5. Menyiapkan memorandum pengiriman laporan
Temuan audit merupakan building blocks laporan audit, maksudnya bahwa temuan
audit akan disajikan secara tertulis sesuai dengan permasalahan yang relevan dan material yang
ditemukan selama audit, yang mencakup argumen yang logis dan komplit serta didukung oleh
bukti-bukti yang cukup. Relevansi maksudnya adalah temuan yang diperoleh haruslah sesuai
dengan masalah pokok dalam lingkung audit dan tujuan audit. Materialis berkaitan dengan
sejauh mana kondisi yang ada berpengaruh secara signifikan terhadap organisasi yang diaudit.
D. TAHAP PENINDAKLANJUTAN
(follow up)
Tahap penindaklanjutan melibatkan auditor, auditee, dan pihak lain yang
berkompeten. Tindak lanjut didisain untuk memastikan atau memberikan pendapat apakah
rekomendasi auditor sudah diimplementasikan. Dari sisi auditor, hal-hal yang perlu diperhatikan
dalam tahap penindaklanjutan antara lain:
1. Dasar Pelaksanaan Follow Up
Ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Untuk setiap
rekomendasi yang diberikan auditor, manajemen harus menentukan hal tersebut diterima atau
ditolak. Jika diterima apakah rekomendasi tersebut diimplementasikan atau tidak, jika tidak
diimplementasikan periode sekarang, kapan implementasi akan dilaksanakan. Jika
rekomendasi telah dilaksanakan sebelum laporan diterbitkan, seharusnya telah diverifikasi
28

33. oleh auditor. Jika rekomendasi auditor tidak dilaksanakan, permasalahan apa saja yang
dihadapi oleh organisasi dalam implementasi rekomendasi.
2. Pelaksanaan Review Follow Up
Hal ini memberi dasar untuk review follow up. Hal pertama dilakukan adalah
menyusun jadwal, yang mana hal ini tergantung dari kompleksitas rekomendasi dan tingkat
kesulitan implementasi.
3. Batasan Review Follow Up
Sebaiknya tidak terbatas pada penilaian pelaksanaan dan dampak rekomendasi yang
diusulkan auditor, namun juga dihindari terjadi follow up yang overload. Kegiatan follow up
diharapkan mampu menjelaskan peningkatan aktual yang telah dicapai setelah proses audit
dilaksanakan pada organisasi tertentu.
4. Implementasi rekomendasi
a. Implementasi oleh unit kerja
Unit kerja dapat mengevaluasi dan menggunakan rekomendasi staf auditor ini
dikarenakan unit yang diaudit memiliki kesempatan pertama kali untuk mempelajari
temuan dan rekomendasi audit.
b. Implementasi oleh eksekutif
Manajemen biasanya menerima hasil audit terlebih dahulu dibandingkan legislatif.
Diskusi antara auitor dan manejemen sebelum laporan audit dipublikasikan akan
memungkinkan dihasilkan petunjuk administratif yang didesain untuk mengoreksi
permasalahan.
c. Peranan auditor dalam implementasi rekomendasi audit
Auditor hanya berperan sebagai pendukung, tidak terlibat langsung di dalamnya. Ini
untuk menjaga objektivitas dan independensi auditor karena ada kemungkinan bahwa
masa-masa mendatang organisasi itu akan diaudit dengan auditor yang sama. Aoditor
memberi penjelasan bagaimana dan mengapa sebuah rekomendasi diberikan. Auditor juga
memonitor kegiatan dan tindakan manajemen sehubungan dengan laporan audit untuk
mengetahui perkembangan implementasi rekomendasi audit.
29

34. d. Peranan legislatif dalam implementasi rekomendasi audit
Merupakan otoritas tingkat akhir yang dapat mengambil tindakan implementasi
rekomendasi secara formal dengan mengadopsi peraturan, mosi, dan lain-lain. Ada
beberapa pendekatan yang dilakukan untuk memastikan implementasi rekomendasi audit.
1. Tindakan legislatif secara formal. Pendekatan ini untuk mengimplementasikan
rekomendasi tersebut ke dalam kebijakan formal.
2. Tindakan legislatif secara informal. Pengimplementasian rekomendasi dilakukan secara
tidak formal, misalnya melalui public sharing terhadap temuan audit, kontak langsung
antara anggota legislatif dengan masing-masing eksekutif.
3. Tindakan legislatif melalui anggaran. Lembaga legislatif memiliki otoritas atas lokasi
dana melalui pengendalian terhadap anggaran. Implementasi rekomendasi dapat
dilakukan melalui penetapan tujuan dalam anggaran yang akan dibiayai dengan
sejumlah dana.
5. Pemeriksaan kembali secara periodik
Audit kinerja merupakan suatu usaha yang meliputi lebih dari satu periode waktu
karena sebagaiman variabel lain yang terus berubah, kinerja organisasi juga dapat mengalami
fluktuasi. Setiap organisasi dapat menjadi objek pemeriksaan kembali. Laporan hasil
pemeriksaan sebelumnya dapat dijadikan sebagai dasar memulai pekerjaan audit sehingga
dapat menghemat waktu untuk perencanaan audit, dan isu-isu spesifik dapat diidentifikasi
lebih awal dari proses perencanaan.
Penentuan Kriteria Audit
Menurut DR. J. B. Sumarlin dalam bukunya ”Pemeriksa” mengemukakan bahwa :
”Dalam perencanaan audit, seorang auditor harus dapat menyatakan kriteria yang akan
dipergunakan dalam audit diantaranya:
A. Mengenal dan Mengembangkan Kriteria Audit
B. Menentukan Sumber dan Menilai Ketepatan Kriteria Audit
C. Menentukan Kriteria Audit Dari Pekerjaan Auditan”.
30

35. Pengertian yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa didalam melakukan
perencanaan perlu diambil perencanaan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan.
Melihat hal tersebut maka, kriteria audit dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Mengenal dan Mengembangkan Kriteria Audit
Kriteria audit dapat dipergunakan sebagai alat untuk menilai pengendalian,
menilai sumber daya, menilai proses pekerjaan dan menilai hasil-hasil kerja auditan. Supaya
kriteria audit dapat digunakan sebagai tolak ukur penilaian, maka kriteria tersebut:
1. Harus berasal dari sumber yan berwenang sehingga hasil penilaiannya dapat dipertahankan
2. Harus tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak berprasangka (objective);
3. Harus dapat dinyatakan secara tepat sebagai alat ukur dalam satuan jumlah tertentu
(spesifik);
4. Harus dapat disajikan sebagai standar pelaksanaan dan standar hasil serta dapat dicapai
(realistic dan attainable)
Kriteria harus memenuhi syarat dan untuk mendpatkan kriteria yang memenuhi
syarat seperti penilaian kriteria audit yang ada, kriteria audit perlu dikembangkan. Langkah-
langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan kriteria audit adalah:
1. Menetapkan tujuan atau sasaran audit secara jelas;
2. Menunjuk sumber informasi dari mana kriteria audit akan diangkat;
3. Mengadakan penilaian terhadap kriteria audit.
Dalam pengembangan kriteria audit, auditor harus memulai dari pernyataan standar
yang kemudian dikembangkan atau dirinci sampai pada pernyataan standar yang lebih khusus
sehingga dapat menuntun auditor untuk menilai tercapainya kehematan, efesiensi atau efektivitas
31

36. atas pelaksanaan dan hasil pekerjaan auditan. Semakin umum kriteria yang dipergunakan oleh
auditor maka semakin kualitatif hasil penilaiannya dan akan lebih banyak mengandung unsur
pendapat dan demikian sebaliknya. Pengembangan kriteria dengan cara ini mempunyai manfaat
yang besar karena ada jaminan dan kepastian bahwa semua kriteria yang dipakai dalam
pekerjaan audit akan berkaitan dengan tujuan auditnya.
b. Menentukan Sumber dan Menilai Ketepatan Kriteria Audit
Dalam audit keuangan biasanya sudah tersedia kriteria audit dalam bentuk norma-
norma yang dpat dipakai sebagai alat untuk menilai pekerjaan auditan seperti norma-norma
pembukuan yang lazim dan peraturan perundang-unangan yang berlaku termasuk sasaran,
kebijaksanaan, prosedur, rencana dan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam
pekerjaan audit yang meluas sampai kepada penilaian kehematan, efesiensi dan efektifitas,
kriteria audit seperti hal tersebut kemungkinan tidak tersedia dan terodifikasi pada auditan
sehingga auditor akan menghadapi kesulitan dalam menentukan kriteria audit.
Beberapa sumber informasi yang dapat dipergunakan sbagai referensi dalam
menentukan kriteria audit yaitu:
a) Tim audit lainnya yang kebetulan mengaudit kegiatan yang sama pada periode sebelumnya.
b) Produk-produk kerja yang ditetapkan dlam peraturan dan perundangan yang berlaku.
c) Maksud dan tujuan organissi/program yang di tetapkan undang-undang dan kebijaksanaan
pemerintah pusat.
d) Ucapan dan pendpat para ahli dari perguruan tinggi
e) Laporan-laporan yang disusus oleh instansi yang diaudit.
f) Pendapat para ahli dan konsultan.
g) Pendapat manajemen tertinggi instansi yang diaudit.
32

37. h) Kebijaksanaan, pengarahan dan pedoman kerja yang ditetapkan oleh organisasi yang
diaudit.
i) Auditan terutama dalam hal penentuan standar input, proses kerja dan output.
j) Kinerja sektor swasta dibidang yang sama.
c. Menentukan Kriteria Audit Dari Pekerjaan Auditan
Hubungan antara auditor dengan auditan dalam menentukan dan mengembangkan
kriteria audit cukup penting, namun auditor harus menyadari pengaruh negatifnya. Berdiskusi
dengan auditan memberikan peluang bagi auditor untuk menguji objektivitas kriteria yang akan
dipakai dan oleh karena itu auditor harus memperhatikan kepentingan auditan sepanjang
kepentingan tersebut tidak mengarah pada kepentingan pribadi yang mempengaruhi penilaian
atas hasil audit (vested interst).
Auditor harus dapat meyakinkan auditan tentang objektivitas kriteria yang
dipergunakan dalam penilaian dan untuk itu auditor harus dpat menunjukkna sumber informasi
yang jelas dan benar akan kebenarannya dari yang bersangkutan. Banyak terjadi kesalah-
pahaman antara auditor dan auditan yang disebabkan penentua dasar penilaian yang kurang
tepat. Kesalahpahaman ini sebetulnya dpat dihindarkan apabila auditor dan auditan telah
mendiskusikan kriteria audit yang akn digunakan.
33

38. 3.13 Peran Auditor dalam Audit Kinerja
Kualitas audit sektor publik pemerintah ditentukan oleh kapabilitas teknikal auditor
dan independensi auditor. Kapabilitas teknikal auditor telah diatur dalam standar umum pertama,
yaitu bahwa staf yang ditugasi untuk melaksanakan audit harus secara kolektif memiliki
kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan, serta pada standar umum
yang ketiga, yaitu bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Disamping standar umum,
seluruh standar pekerjaan lapangan juga menggambarkan perlunya kapabilitas teknikal seorang
auditor.
Selain itu, independensi auditor juga diperlukan, karena auditor sering disebut sebagai
pihak pertama dan memegang peran utama dalam pelaksanaan audit kinerja, sebab auditor dapat
mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen dari organisasi yang diaudit, memiliki
kemampuan professional dan bersifat independen. Walaupun pada kenyataannya prinsip
independen ini sulit untuk benar-benar dilaksanakan secara mutlak, antara auditor dan audite
harus berusaha untuk menjaga independensi tersebut sehingga tujuan audit dapat tercapai.
Berikut merupakan peran auditor dalam proses audit kinerja:
a. Memberikan review independen dari pihak ketiga atas kinerja manajemen dan menilai apakah
kinerja organisasi dapat memenuhi harapan.
b. Memberikan rekomendasi dan solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.
c. Membantu manajemen mencapai kinerja yang baik dengan memperkenalkan pendekatan yang
sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern serta
memberikan catatam atas kekurangan yang ditemukan selama melakukan evaluasi.
34

39. IV. PENUTUPAN
4.1 Simpulan
Audit kinerja mengalami perkembangan dan perubahan dari periode ke periode
sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa tahun belakangan ini, audit kinerja memiliki
peran yang sangat esensial khususnya dalam melakukan audit pada sektor publik. Ini disebabkan
terus meningkatnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan
kualitasnya. Dengan adanya audit kinerja, masyarakat dalam mengetahui kinerja yang lebih
lengkap dari organisasi pemerintahan yang mengelola dana mereka serta dapat membantu
pemimpin organisasi tersebut dalam pelaksanakan tugas dan tanggung jawab, dan memberikan
informasi yang bermutu, tepat waktu untuk pengambilan keputusan, dalam rangka pencapaian
tujuan yaitu efesiensi dan efektif operasi.
Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-
kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja
merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi,
efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan
dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan
kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-
pihak pengguna laporan tersebut.
Kemampuan mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari sektor publik pemerintah
sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan
timbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi dan berbagai
ketidakberesan di pemerintahan.
35

40. 4.2 Rekomendasi
Audit performance seharusnya dilakukan secara regular seperti pada audit
konvensional sehingga seberapa efisien, ekonomis dan efektivitas suatu organisasi dapat
ditelaah dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan suatu unit atau instansi
pemerintahan,dan ini dapat dilakukan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal/ Wilayah/ dan
Kabupaten, bahkan oleh auditor independen bila diminta secara khusus oleh DPRD atau oleh
Pemda sendiri. Diharapkan, audit kinerja kinerja dapat dilakukan baik pada sektor swasta
maupun pada sektor publik pada khusunya dan badan pemerintahan karena dari semua tujuan
kepentingan masyarakat merupakan prioritas utama.
36

41. V. DAFTAR PUSTAKA
1. Bastian, Indra. 2011. Audit Sektor Publik.Edisi 2. Salemba Empat: Jakarta
2. Ulum, Ihyaul. 2009. Audit sektor publik: Suatu Pengantar. Bumi Aksara: Jakarta.
3. I Gusti Agung Rai. 2008. Audit Kinerja pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, Studi Kasus.
Salemba Empat: Jakarta
4. Ely Suhayati. OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH MELALUI
PERFORMANCE AUDIT dalam http://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/v06-n02/vol-6-
artikel-8.pdf/pdf/vol-6-artikel-8.pdf diunduh pada Selasa, 13 November 2012 jam 18.00.
37

42. VI. LAMPIRAN
STUDI KASUS
“Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah
Melalui Perfomance Audit”
Dengan adanya Otonomi Daerah, maka pengelolaan keuangan daerah berada pada
pemerintah daerah sendiri, di mana perlu adanya sistem pemeriksaan yang efektif untuk
memastikan bahwa dana desentralisasi yang telah dipercayakan oleh pusat kepada daerah telah
dikelola secara transparan. Berhasil tidaknya pembangunan di suatu daerah dalam meningkatkan
pelayanannya kepada masyarakat dan tumbuh secara berkelanjutan yang sangat tergantung pada
pengelolaan sumber daya yang dimiliki dan kualitas sumber daya manusianya dalam mengelola.
Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas berperan menjalankan aktivitas pembangunan
dan pelayanan bagi publik serta pemberdayaan potensi-potensi daerah dalam mencapai
tujuannya. Sistem pemeriksaan yang efektif, tidak hanya yang konvensional tetapi juga 3E audit
yaitu audit ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Audit kinerja atau performance audit terhadap
sektor pemerintah dapat membantu masyarakat dalam mengetahui kinerja yang lebih lengkap
dari organisasi pemerintah (PEMDA). Audit Kinerja dapat dilakukan baik pada sektor swasta
maupun sektor publik dan badan pemerintah, karena dari semua tujuan kepentingan masyarakat
merupakan prioritas utama. Di Indonesia kita mengenal dua badan yang berhak melakukan audit
yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK).
38