Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
8. Penyesuaian OTK Dinas Urusan Pendidikan Pasca Perpres 106 Th 2021, Biro Ortala Kemdikbudristek.pdf
1. 1
NOMENKLATUR, STRUKTUR
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
YANG MELAKSANAKAN URUSAN
PENDIDIKAN DI PAPUA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Biro Organisasi dan Tata Laksana
2022
2. 2
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
LATAR BELAKANG
01 Menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan
dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu dilakukan
penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan di Provinsi
Papua dan Papua Barat.
02 Menindaklanjuti SE Mendagri Nomor 900.1.14.4/8469/SJ tentang Percepatan Pengalihan Personil,
Sarana dan Prasarana, Pendanaan, dan Dokumen Pendidikan Menengah Di Provinsi Papua dan
Papua Barat, maka Gubernur dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan segera melakukan
penyesuaian organisasi dan tata kerja dinas yang menangani urusan pendidikan di daerah masing-
masing.
3. 3
3
2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
3
5
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan
Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DASAR HUKUM
4
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. 4
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI PAPUA (1)
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021
tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
PENDIDIKAN
NO SUBURUSAN PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
1 Manajemen Pendidikan a. Pengelolaan pendidikan khusus
b. Pengelolaan akademik komunitas
c. Penyediaan data peserta didik sesuai dengan
kewenangannya
d. Penyediaan pembiayaan pendidikan diprioritaskan untuk
menjamik setiap OAP memperoleh pendidikan mulai
pendidikan anak usia dini sampai tingkat pendidikan tinggi
tanpa dipungut biaya.
e. Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi
pendidikan’
f. Pelibatan Lembaga keagamaan, Lembaga swadaya
masyakarat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan
pendidikan.
g. Pemberian beasiswa ikatan dinas diprioritaskan bagi OAP
pada bidang yang diperlukan di Provinsi Papua melalui kerja
sama dengan perguruan tinggi yang memenuhi syarat.
h. Menyelenggarakan layanan pendidikan tambahan yang
diprioritaskan bagi OAP untuk membantu penyiapan
memasuki perguruan tinggi dan/atau pendidikan kedinasan.
a. Pengelolaan pendidikan anak usia dini.
b. Pengelolaan pendidikan dasar.
c. Pengelolaan pendidikan menengah.
d. Pengelolaan pendidikan nonformal
e. Penyediaan pendidikan layanan diprioritaskan bagi
OAP yang:
1) Memiliki potensi kecerdasan dan bakat
istimewa;
2) Beraada di daerah yang terpencil atau
terbelakang, daerah dengan kondisi
masyarakat adat yang terpencil, daerah
perbataasan dengan negara lain, daerah yang
mengalami bencana alam, bencana social,
atau daerah yang berada dalam keadaan
darurat lain.
f. Penyediaan data peserta didik sesuai dengan
kewenangannya
g. Pemberian beasiswa kepada peserta didik yang
berprestasi dalam bidang akademik, olah raga,
kesenian, dan pengembangan teknologi
diprioritaskan bagi OAP
5. 5
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI PAPUA (2)
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021
tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
PENDIDIKAN
NO SUBURUSAN PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
1 Manajemen Pendidikan h. Penyediaan bantuan fasilitas dan bantuan
pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan di
luar kewenangannya.
i. Pelibatan Lembaga keagamaan, Lembaga swadaya
masyarakat, dan dunia usaha dalam
penyelenggaraan pendidikan
2 Kurikulum a. Penetapan kurikulum muatan pendidikan khusus.
b. Pendampingan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dan satuan pendidikan khusus untuk pengembangan
kurikulum sesuai karakteristik dan budaya daerah dengan
mengacu pada kerangka kurikulum nasional
a. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan
dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan
menengah , dan pendidikan nonformal.
b. Pendampingan kepada satuan pendidikan sesuai
dengan kewenangannya untuk pengembangan
kurikulum sesuai karakteristik dan budaya daerah
dengan mengacu pada kerangka kurikulum nasional
3 Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
a. Pengajuan formasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai
dengan kewenangannya.
b. Pengangkatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga
kependidikan sesuai dengan kewenangannya.
c. Pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan
sesuai dengan kewenangannya.
a. Pengajuan formasi pendidik dan tenaga
kependidikan sesuai dengan kewenangannya.
b. Pengangkatan dan pemberhentian pendidik dan
tenaga kependidikan sesuai dengan
kewenangannya.
c. Pengembangan karier pendidik dan tenaga
kependidikan sesuai dengan kewenangannya
6. 6
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI PAPUA (3)
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021
tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
PENDIDIKAN
NO SUBURUSAN PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
3 Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
d. Pemindahan untuk pemerataan pendidik dan tenaga
kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi.
e. Penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi
lain ke Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat.
f. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi
Papua ke Provinsi Papua Barat atau sebaliknya.
g. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
h. Penjaminan kesejahteraan dan keamanan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan.
i. Pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga
kependidikan.
j. Menetapkan kebijakan afirmasi dalam rangka pemenuhan
kebutuhan dan/atau peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan dengan mengacu pada standar nasional
pendidikan.
d. Pemindahan untuk pemerataan pendidik dan tenaga
kependidikan dalam daerah kabupaten/kota.
e. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan.
f. Penjaminan kesejahteraan dan keamanan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan.
g. Pemenuhan kebutuhan pendidik sesuai dengan
kewenangannya dengan kualifikasi paling rendah
lulusan pendidikan menengah dan telah mengikuti
pendidikan guru selama 2 (dua) tahun di lembaga
pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
h. Pemberian penghargaan kepada pendidik dan
tenaga kependidikan.
7. 7
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI PAPUA (4)
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021
tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
PENDIDIKAN
NO SUBURUSAN PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
4 Perizinan Pendidikan Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh
masyarakat.
a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang
diselenggarakan oleh masyarakat.
b. Penerbitan izin pendidikan menengah yang
diselenggarakan oleh masyarakat.
c. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan
nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5 Bahasa dan Sastra Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam
daerah kabupaten/kota.
8. 8
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
KEBIJAKAN KEMENDIKBURISTEK TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1 2 3
Dalam penentuan nomenklatur sejalan
dengan kebijakan pemerintah pusat
yaitu mengintegrasikan urusan
pendidikan dengan kebudayaan,
sehingga nomenklatur, tugas, dan
fungsi Dinas selaras dengan
Kemendikbudristek. Hal tersebut
untuk memudahkan koordinasi
pelaksanaan tugas. Di samping itu,
kebudayaan merupakan bagian dari
instrumen pendidikan, dan sebaliknya,
pendidikan juga merupakan instrumen
untuk pelestarian kebudayaan
Memperhatikan azas pembentukan
perangkat daerah sebagaimana tercantum
dalam PP No. 18 tahun 2016, yaitu:
a. Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah;
b. Intensitas urusan pemerintahan dan
potensi daerah;
c. Efisiensi;
d. Efektivitas;
e. Pembagian habis tugas;
f. Rentang kendali;
g. Tata kerja yang jelas; dan
h. Fleksibilitas
Meningkatkan keterpaduan capaian
sasaran dan tujuan pendidikan dan
kebudayaan
9. 9
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
KEBIJAKAN KEMENDIKBURISTEK TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
5
Terkait struktur organisasi Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Papua dapat mengacu
pada hasil pembahasan
Kemdikbudristek dengan Ditjen
Otda Kemdagri, yang terdiri atas
Sekretariat dengan 3 Subbagian
dan 3 Bidang dengan masing-
masing terdiri atas 3 Seksi sebagai
berikut.
(REKOMENDASI) SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
a) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara
b) Subbagian Umum dan Kepegawaian
c) Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
3. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Akademi Komunitas
a) Seksi Pendidikan Khusus
b) Seksi Pendidikan Akademi Komunitas
c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitasi Pendidikan
a) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
b) Seksi Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan
c) Seksi Fasilitasi Layanan Pendidikan Tambahan
5. Bidang Kebudayaan
a) Seksi Objek Pemajuan Kebudayaan
b) Seksi Cagar Budaya
c) Seksi Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
10. 10
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
KEBIJAKAN KEMENDIKBURISTEK TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
6
Sesuai dengan pembagian kewenangan
pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk
urusan pendidikan sebagaimana diatur PP 106 Th
2021, maka beban kerja Dinas yang
melaksanakan urusan pendidikan di
Kabupaten/Kota di Papua semakin besar.
Berdasarkan hal tersebut, pada Kabupaten/Kota
dimana urusan pendidikan dan kebudayaan
disatukan dalam 1 Dinas, maka dapat dibentuk 1
bidang yang menangani urusan pendidikan
menengah. Sehingga susunan organisasi Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota di
Papua terdiri atas Sekretariat dengan 3 Subbagian
dan 4 Bidang dengan masing-masing terdiri atas 3
Seksi.
(REKOMENDASI) SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN/KOTA
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
a) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara
b) Subbagian Umum dan Kepegawaian
c) Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
3. Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal
a) Seksi Peserta Didik, Kurikulum, dan Penilaian
b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Bidang Pendidikan Dasar
a) Seksi Peserta Didik, Kurikulum, dan Penilaian
b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Bidang Pendidikan Menengah
a) Seksi Peserta Didik, Kurikulum, dan Penilaian
b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Bidang Kebudayaan
a) Seksi Objek Pemajuan Kebudayaan
b) Seksi Cagar Budaya
c) Seksi Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
