Dokumen tersebut membahas tentang penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Terdapat beberapa dasar hukum dan prinsip umum yang mengatur tentang proses penghapusan dan pemusnahan, meliputi pembentukan tim, permohonan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara penghapusan dan pemusnahan untuk berbagai kondisi seperti penyerahan ke pengelola barang, pemindahtanganan, adanya putus

1. Penghapusan
Barang Milik Negara

2. 2
Dasar Hukum
1. PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D
2. Permenku nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara
3. Permenhan Nomor 63 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Tanan dan/atau Bangunan di
Lingkungan Kemhan dan TNI

3. PEMUSNAHAN  Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan
BMN
a. BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan,
dan/atau tidak dapat dipindahtangankan.
b. terdapat alas an lain sesuai dg ketentuan per – UU-an
3
Prinsip Umum
1 Sebab dilakukan
pemusnahan
2 Pemusnahan
a. Dilakukan dengan cara
b. Dituangkan dalam BA
Pemusnahan
c. Dilaporkan kepada Pengelola
Barang
Dilakukan dengan cara 1. Dibakar
2. Dihancurkan
3. Ditimbun
4. Ditenggelamkan
5. Dirobohkan
6. Cara lain sesuai dg
ketentuan peratiran
perundang undangan
a. Bangunan
b. Selain tanah dan atau/bangunan
3 Obyek

4. Tata cara Pemunasnaan
NO Kegiatan
Tim
Internal
Pengguna
Barang
Pengelola
Barang
1 Pembentukan Tim Internal
2 Persiapan Pengajuan Permohonan Pemusnahan
a. Penelitian administrative data & dokumen BMN
b. Penelitian fisik, kesesuaian fisik dan dokumen
3 Permohonan Pemusnahan BMN, memuat
a. Pertimbangan & alas an pemusnahan
b. Data BMN, tahun perolehan, identitas barang & nilai buku/perolehan
c. Dokumen
1. Surat pernyataan pengguna barang
a) Identitas Pengguna Barang
b) Pernyataan tanggung jawab penuh thp permohonan
c) Pernytaan BMN tdk dapat digu, manfaat,pindah tangan, harus dimusnakan sesuai
ketentuan perundang undangan
2. fotokopi dokumen kepemilikan
3. KIB
4. Lap. Kondisi Barang
5. Photo terkini BMN
4 Penelitan
5 Surat Persetujuan Pemusnahan BMN
6 Pelaksanaan Pemusnahan
a. Palima 1 bulan setelah persetujuan
b. BA Pemusnahan BMN yg ditanda tangani PB
7. Laporan
4

5. Tindakan menghapus BMN dari daftar barang dg menerbitkan keputusan dari pejabat
yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dari
tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya
Sabab:
1. Penyerahan kepada Pengelola Barang
2. Pengalihan status penggunaan
3. pemindahtangan
4. adanya putusan pengadilan telah memperoleh
kekuatan hokum tetap dan dudah tidak ada upaya
hokum lainnya
5. menjalankan ketentuan perundang-undangan
6. pemusnahan
7. sebab sebab lainnya
5
Penghapusan
Objek:
1. Tanah dan/atau bangunan
2. Selain tanah dan/atau
bangunan
Penghapusan:

6. T & B Npu ≤ 25 M 25M <NPu≤50M 50M <NPu≤100M Npu > 100 M
STB bukti
kepemilikan
Npu ≤ 5 M 5M <NPu≤7,5M 7,5M <NPu≤10M Npu > 10 M
STB tanpa bukti
kepemilikan
100 jt <NPu≤5M 5M <NPu≤7,5M 7,5M <NPu≤10M Npu > 10 M
Pemusnahan dan Penghapusan
URAIAN Ka KPKNL Ka. KANWIL Dir. PKNSI Dirjen DJKN
Npu : Nilai perolehan per Unit Barang

7. NO Kegiatan Pengguna Barang
Pengelola
Barang
1 BAST penyerahan BMN kpd Pengelola Barang
2 Menerbitkan SKEP Penghapusan BMN paling lama 2 bulan sejak
tgl BAST
3 Laporan penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1
bulan sejak SKEP Penghapusan BMN ditandatangani
4 Menghapus BMN dalam Daftar Barang Milik Negara
Catatan:
Perubahan Daftar Barang Pengguna harus dicantumkan dalam
Laporan Barang Pengguna semesteran dan Tahunan
Tata cara Pelaksanaan
Penyerahan kepada Pengelola Barang1
7

8. NO Kegiatan Pengguna Barang
Pengelola
Barang
1 BAST penyerahan BMN pengalihan status penggunaan
2 Menerbitkan SKEP Penghapusan BMN paling lama 2 bulan sejak
tgl BAST
3 Laporan penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1
bulan sejak SKEP Penghapusan BMN ditandatangani
4 Menghapus BMN dalam Daftar Barang Milik Negara
Catatan:
Perubahan Daftar Barang Pengguna harus dicantumkan dalam
Laporan Barang Pengguna semesteran dan Tahunan
Pengalihan status penggunaan2
8

9. NO Kegiatan Pengguna Barang
Pengelola
Barang
1 BAST penyerahan BMN pengalihan status penggunaan
2 Menerbitkan SKEP Penghapusan BMN paling lama 2 bulan sejak
tgl BAST
3 Laporan penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1
bulan sejak SKEP Penghapusan BMN ditandatangani disertai
a. Risalah lelang dan/atau BAST penjualan secara lelang
b. Perjanjian penjualan dan/atau BAST penjualan tanpa lelang
c. BAST dalah hal pemindahtanganan dilakukan secara tukar
menukar atau Penyertaan Modal Pemerintah
d. Naskah hibah dan/atau BAST hibah
4 Menghapus BMN dalam Daftar Barang Milik Negara
Catatan:
Perubahan Daftar Barang Pengguna harus dicantumkan dalam
Laporan Barang Pengguna semesteran dan Tahunan
Pemindahtanganan3
9

10. NO Kegiatan Pengguna Barang
Pengelola
Barang
1 Mengajukan permohonan penghapusan memuat, pertimbangan dan
alasan penghapusan, data BMN
disertai:
a. Fc putusan pengadilan yg dilegalisasi pejabat berwenang
b. fc. Dokumen kepemilikan
c. KIB
2 Penelitian
3 Surat persetujuan penghapusan BMN
4 Menerbitkan SKEP Penghapusan BMN paling lama 2 bulan sejak tgl
surat persetujuan
5 Menghapus BMN dari Daftar Barang Pengguna
6 Laporan penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1
bulan sejak SKEP Penghapusan BMN ditandatangani
7 Menghapus BMN dalam Daftar Barang Milik Negara
Catatan:
Perubahan Daftar Barang Pengguna harus dicantumkan dalam
Laporan Barang Pengguna semesteran dan Tahunan
Adanya putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap
dan dudah tidak ada upaya hokum lainnya4
Ya
Tidak
Catatan:
Penghapusan dilakukan karena adanya putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hokum tetap dan sudah tidak ada upaya
hokum lainnya, baik yang dilakukan oleh Pengguna Barang maupun oleh Pengolah Barang

11. NO Kegiatan Pengguna Barang
Pengelola
Barang
1 Mengajukan permohonan penghapusan memuat, pertimbangan
dan alasan penghapusan, data BMN
disertai:
a. fc. Dokumen kepemilikan
b. KIB
2 Penelitian
3 Surat persetujuan penghapusan BMN
4 Menerbitkan SKEP Penghapusan BMN paling lama 2 bulan sejak
tgl surat persetujuan
5 Menghapus BMN dari Daftar Barang Pengguna
6 Laporan penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1
bulan sejak SKEP Penghapusan BMN ditandatangani
7 Menghapus BMN dalam Daftar Barang Milik Negara
Catatan:
Perubahan Daftar Barang Pengguna harus dicantumkan dalam
Laporan Barang Pengguna semesteran dan Tahunan
Menjalankan ketentuan Perundang-Undangan5
Ya
Tidak
11

12. NO Kegiatan Pengguna Barang
Pengelola
Barang
1 BAST pemusnahan BMN
2 Menerbitkan SKEP Penghapusan BMN paling lama 2
bulan sejak tgl BAST
3 Laporan penghapusan kepada Pengelola Barang paling
lama 1 bulan sejak SKEP Penghapusan BMN
ditandatangani
4 Menghapus BMN dalam Daftar Barang Milik Negara
Catatan:
Perubahan Daftar Barang Pengguna harus dicantumkan
dalam Laporan Barang Pengguna semesteran dan
Tahunan
Pemusnaan6
12

13. NO Kegiatan Pengguna Barang
Pengelola
Barang
1 Mengajukan permohonan penghapusan memuat, pertimbangan
dan alasan penghapusan, data BMN disertai dengan alas an (lihat
pasal 47, PMK 83/PMK.06/PMK.06/2016:
a. FC. Dokumen kepemilikan
b. KIB
2 Penelitian
3 Surat persetujuan penghapusan BMN
4 Menerbitkan SKEP Penghapusan BMN paling lama 2 bulan sejak
tgl surat persetujuan
5 Menghapus BMN dari Daftar Barang Pengguna
6 Laporan penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1
bulan sejak SKEP Penghapusan BMN ditandatangani
7 Menghapus BMN dalam Daftar Barang Milik Negara
Catatan:
Perubahan Daftar Barang Pengguna harus dicantumkan dalam
Laporan Barang Pengguna semesteran dan Tahunan
Sebab sebab lainnya7
Ya
Tidak
13

14. Penghapusan BMN karena seba2
lain
PERMENKEU NOMOR 78/PMK.06/2014
ALASAN
 Hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap atau mencair.
 Mati untuk hewan, ikan dan tanaman.
 Harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi pada BMN Pihak Lain karena tidak
dapat dilakukan pemindahtanganan.
 Harus dihapuskan untuk BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Piihak
Lain atau Pemda karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan.
 Harus dihapuskan karena bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau
membahayakan lingkungan sekitar
 Harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi
obyek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna
Serah/Bangun Serag Guna atau Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur, setelah
bangunan tersebut diperhitungkan sebagai insvestasi pemerintah.
 Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah
disediakan dalam dokumen penganggaran.
 Keadaan kahar (force majeure)

15. TERIMA KASIH
PUS BMN BARANAHAN KEMHAN