ips kelas 6 bab 2
•Télécharger en tant que PPT, PDF•
0 j'aime•167 vues
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, mulai dari sistem kerajaan, kolonial, revolusi, hingga masa orde baru dan reformasi."
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (18)
Similaire à ips kelas 6 bab 2
Similaire à ips kelas 6 bab 2 (20)
Dernier
Dernier (20)
ips kelas 6 bab 2
- 2. Sistem pemerintahan sebelum merdeka Sistem Kerajaan Sistem Kolonial
- 3. Pada masa kerajaan Hingga akhir abad ke-15, sistem pemerintahan kerajaan masih bertujuan mengembangkan kesejahteraan dengan cara berdagang atau SDA kepada bangsa India, Gujarat, Cina dan Arab dsb.
- 4. Sistem kolonial 1 masa kolonial Eropa Pada abad ke-16, diawali dengan hubungan perdagangan rempah-rempah. Sistem pemerintahan di jaman belanda kawedanan (distrik) 2. Masa kolonial Jepang masuk pada tahun 1942, latar belakang jepang adalah gerakan “Tiga A”.
- 5. Sistem Pemerintahan setelah Kemerdekaan +7%Sistem pemerinta han pada Revolusi Pemerinta han Periode Negara Kesatuan 1 Periode Administra si pemerintah an daerah Masa orde baru Masa Reformasi pemerintah an pada Republik Indonesia Serikat (RIS)
- 6. Sistem pemerintahan Revolusi Dimulai 17 Agustus 1945 sampai akhir pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) Pada masa ini hanya terdiri 8 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo (kalimantan), Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil (Nusa tenggara) Kepala daerah provinsi di pilih oleh Presiden langsung
- 7. Masa Republik Indonesia Serikat (RIS) Berlangsung sejak 27 Desember 1949- 15 Agustus 1950, pada masa ini Indonesia diberi kedaulatan penuh dari Belanda (Kecuali Irian Jaya) Undang-undang mengenai peraturan Pemerintahan Daerah dan Negara Indonesia timur
- 8. Pemerintahan Periode Negara Kesatuan 1Berlangsung sejak 17 Agustus 1950-5 juli 1959, ditandai Pemerintahan RIS berubah menjadi Pemerintahan kesatuan Peraturan dari kontitusi RIS menjadi UUDS 1950 Pada 14 januari 1957 Indonesia dibagi atas tiga tingkat pemerintahan Kepala daerah adalah ketua sekaligus anggota dewan dengan jabatan 5 tahun
- 9. Pemerintahan Periode Adminitrasi Pemerintah Daerah Sesuai UU RI No. 5 Th. 1974 : 1. Asas Pemerintahan daerah Pembagian Wilayah b. Hirarki Daerah Otonom Syarat Daerah Otonom Tugas Pembantuan
- 10. a). Pembagian Wilayah Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah otonom dan administrasi 1.Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri sesuai UU 2. Wilayah Adminstrasi Pemerintah Pusat yang melaksanakan pemerintahan umum di daerah
- 11. b) Hierarki Otonom Daerah tingkat I dan tingkat II menggunakan asas desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada daerah otonom menjadi rumah tangganya
- 12. Syarat daerah Otonom Antara lain yaitu : a. Kemampuan ekonomi b. Jumlah penduduk c. Keamanan nasional dan pembangunan d. Pembinaan kestabilan politik.
- 13. Tugas pembantuan Yaitu tugas yang turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintahan daerah oleh pemerintahan pusat
- 14. Thank you