Izin operasi pertambangan batu bara PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan Meratus ditolak karena: 1. 56% lokasi tambang merupakan kawasan karst yang harus dilindungi 2. Lokasi tambang berada di hutan lindung dan kawasan resapan air 3. Akan membahayakan flora dan fauna langka di kawasan tersebut 4. Dikeluarkan tanpa analisis dampak lingkungan (AMDAL)

1. Muhammad Hafizhurrahman (mhafizhurrahman@gmail.com)
Kajian Penolakan Izin Operasi Produksi Pertambangan
Batu Bara PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan
Meratus Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
#SaveMeratus
Muhammad Hafizhurrahman
Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
e-mail: mhafizhurrahman@gmail.com
Berikut adalah 8 alasan penolakan izin operasi produksi pertambangan batu bara yang
dikeluarkan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada PT. Mantimin Coal
Mining di area Pegunungan Meratus, Desa Batu Tangga dan Desa Nateh, Kecamatan Batang
Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan:
1. 56% dari lokasi rencana pertambangan batu bara PT. Mantimin Coal Mining di
Pegunungan Meratus merupakan Kawasan Bentang Alam Karst yang harus dilindungi.
2. Lokasi rencana pertambangan batu bara PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan
Meratus merupakan Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Resapan Air yang harus
dipertahankan fungsinya.
3. Rencana pertambangan batu bara yang akan dilakukan oleh PT. Mantimin Coal Mining
bertentangan dengan upaya perlindungan dan pencegahan kepunahan spesies flora dan
fauna terancam dan langka di Pegunungan Meratus.
4. Keluarnya izin operasi produksi pertambangan batu bara oleh Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral kepada PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan Meratus
tanpa adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

2. Muhammad Hafizhurrahman (mhafizhurrahman@gmail.com)
5. Rencana pertambangan batu bara yang akan dilakukan oleh PT. Mantimin Coal Mining
di Pegunungan Meratus bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta
tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Rencana pertambangan batu bara yang akan dilakukan oleh PT. Mantimin Coal Mining
di Pegunungan Meratus bertentangan dengan kesepakatan internasional tentang Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals Agreement) yang
berkaitan dengan Ekosistem Daratan.
7. Rencana pertambangan batu bara yang akan dilakukan oleh PT. Mantimin Coal Mining
di Pegunungan Meratus bertentangan dengan semangat pemerintah dalam
meningkatkan keberdayaan masyarakat secara partisipatif dalam penyelenggaraan
penghutanan dengan mengakui pengelolaan serta perlindungan hutan oleh masyarakat
di Desa Nateh.
8. Rencana pertambangan batu bara yang akan dilakukan oleh PT. Mantimin Coal Mining
di Pegunungan Meratus bertentangan dengan semangat pemerintah dan masyarakat
dalam mengembangkan Energi Terbarukan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan Pembangkit Listrik Tenaga
Mikrohidro (PLTMH) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

3. 56% dari lokasi rencana pertambangan batu bara
PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan Meratus
merupakan Kawasan Bentang Alam Karst
yang harus dilindungi. #SaveMeratus
Desa Nateh
Area izin pertambangan
PT. Mantimin Coal Mining
di Pegunungan Meratus
seluas 1.955 hektar
Hafizhurrahman @freedomengineer

4. Kajian Penolakan Izin Operasi Produksi Pertambangan Batu Bara PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan
Meratus Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Muhammad Hafizhurrahman (mhafizhurrahman@gmail.com)
56% dari Lokasi Rencana Pertambangan Batu Bara PT. Mantimin Coal
Mining di Pegunungan Meratus merupakan Kawasan Bentang Alam Karst
yang Harus Dilindungi
Berdasarkan penyelidikan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan, 56% dari
lokasi izin penambangan batu bara PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan Meratus
merupakan Kawasan Bentang Alam Karst. Kawasan ini merupakan Kawasan Lindung Geologi
sebagai bagian dari Kawasan Lindung Nasional1
yang dilindungi karena merupakan kawasan
akuifer (lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam
jumlah yang cukup2
) alami yang berfungsi sebagai pengatur tata air3
.
Perlindungan Kawasan Bentang Alam Karst yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah sejalan dengan sikap
International Union for Conservation of Nature (IUCN) yang melalui salah satu komisinya
World Commision Protected Area (WCPA) mendeklarasikan sikap berupa dorongan kepada
seluruh pemerintahan di dunia untuk melindungi Ekosistem Karst4
.
Ketika Bentang Alam Karst terganggu dan mengalami kerusakan, maka akan sangat sulit
mengembalikan fungsi akuifer alaminya seperti semula5
, bahkan dengan cara perekayasaan
lingkungan sekalipun. Oleh karena itu, atas dasar melestarikan Kawasan Bentang Alam Karst,
maka pertambangan batu bara di Pegunungan Meratus tidak boleh dilakukan.
1
Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, Pasal 3.
2
Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, Pasal 1 ayat (11).
3
Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, Pasal 2 huruf a.
4
World Commission on Protected Areas (WCPA) International Union for Conservation of Nature Natural Resources
(IUCN), 1997. Guidelines for Cave and Karst Protection. Halaman ix.
5
Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2016.
Potret dan Rencana Pengelolaan Ekosistem Karst Kalimantan. Halaman 27.

5. Lokasi rencana pertambangan batu bara PT.
Mantimin Coal Mining di Pegunungan Meratus
merupakan Kawasan Hutan Lindung dan
Kawasan Resapan Air yang harus
dipertahankan fungsinya. #SaveMeratus
Hafizhurrahman @freedomengineer

6. Kajian Penolakan Izin Operasi Produksi Pertambangan Batu Bara PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan
Meratus Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Muhammad Hafizhurrahman (mhafizhurrahman@gmail.com)
Lokasi Rencana Pertambangan Batu Bara PT. Mantimin Coal Mining di
Pegunungan Meratus merupakan Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan
Resapan Air yang Harus Dipertahankan Fungsinya
Izin operasi produksi tambang batu bara PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan Meratus
berada di Desa Batu Tangga dan Desa Nateh yang mana kedua desa ini termasuk ke dalam
Kawasan Hutan Lindung1
, yakni kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu
memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air,
pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah2
. Dalam rangka memperoleh
manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat, maka
mengubah fungsi hutan adalah hal yang tidak dibenarkan3
. Oleh karena itu, Desa Batu Tangga
dan Desa Nateh harus tetap dipertahankan fungsinya sebagai Kawasan Hutan Lindung.
Selain sebagai Kawasan Hutan Lindung, Desa Batu Tangga dan Desa Nateh juga merupakan
kawasan yang termasuk ke dalam Kawasan Resapan Air4
, yakni kawasan yang mempunyai
kemampuan tinggi dalam meresapkan air hujan ke dalam tanah dan menampungnya sehingga
dapat menjadi sumber air5
. Mengubah Kawasan Resapan Air menjadi Kawasan Pertambangan
dapat mengakibatkan dampak negatif berupa banjir di wilayah dataran yang lebih rendah dari
kedua desa tersebut6
. Atas dasar ini, maka Desa Batu Tangga dan Desa Nateh harus tetap
dipertahankan fungsinya sebagai Kawasan Resapan Air.
1
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036, Pasal 30 ayat (1) huruf a.
2
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036, Pasal 1 ayat (56).
3
Penjelasan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Paragraf 8.
4
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036, Pasal 31 ayat (2).
5
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036, Pasal 1 ayat (57).
6
Arthamesia, D., Silviana, A., Adiyanta, F.C.S., 2016. Alih Fungsi Tanah Resapan Air Menjadi Kawasan Pemukiman dari Perspektif Tata
Guna Lahan. Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 3. Halaman 1.

7. Rencana pertambangan batu bara yang akan dilakukan
oleh PT. Mantimin Coal Mining bertentangan dengan
upaya perlindungan dan pencegahan
kepunahan spesies flora dan fauna terancam
dan langka di Pegunungan Meratus. #SaveMeratus
Hafizhurrahman @freedomengineer
Tupai terkecil di dunia
dan merupakan satwa
endemik Kalimantan
yang terancam punah
Salah satu tumbuhan
langka di Pegunungan
Meratus
KapulLimpatu
Kulidang
Kasai
Marawin
Karantungan
UlinDamar
KeruingMeranti

8. Kajian Penolakan Izin Operasi Produksi Pertambangan Batu Bara PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan
Meratus Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Muhammad Hafizhurrahman (mhafizhurrahman@gmail.com)
Rencana Pertambangan Batu Bara yang akan Dilakukan oleh PT. Mantimin
Coal Mining Bertentangan dengan Upaya Perlindungan dan Pencegahan
Kepunahan Spesies Flora dan Fauna Terancam dan Langka di Pegunungan
Meratus
Tim Ekspedisi Meratus Kebun Raya Banua dan Balai Penelitian Kehutanan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan 32 jenis tanaman buah, obat-obatan,
dan anggrek langka di kawasan Pegunungan Meratus. Banyak tanaman buah khas Pegunungan
Meratus yang tidak dapat ditemukan di daerah lain seperti kapul, kusit, limpatu, kulidang,
kasai, marawin, dan karantungan. Begitu pula dengan tumbuhan kayu yang mulai langka
seperti ulin, damar, keruing, dan meranti, serta beberapa jenis bunga anggrek langka yang
tumbuh di batu, di tanah, dan menempel di pohon1
. Selain itu, ada juga satwa langka yang
merupakan salah satu dari 44 jenis mamalia endemik Kalimantan yang tidak dapat ditemukan
di daerah lain selain di Pegunungan Meratus, yakni tupai terkecil di dunia2
.
Pertambangan batu bara yang akan dilakukan oleh PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan
Meratus merupakan pertambangan terbuka, yakni pertambangan yang dilakukan di atas
permukaan tanah serta berhubungan dengan udara luar. Dengan demikian, maka lokasi
tambang batu bara harus dibersihkan terlebih dahulu dari tumbuhan dan hewan di atasnya.
Pembersihan ini tentu akan berdampak pada hilangnya flora dan fauna Pegunungan Meratus
dan hal ini bertentangan dengan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang
menyatakan bahwa Indonesia turut berkomitmen penuh untuk menghentikan kehilangan
keanekagaraman hayati serta melindungi dan mencegah kepunahan spesies terancam dan
langka3
.
1
Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Lambung Mangkurat, Maret. 2018. Tim Ekspedisi Meratus Temukan 32 Tanaman
Langka. <URL:http://pplh.ulm.ac.id/id/2018/03/05/tim-ekspedisi-meratus-temukan-32-tanaman-langka/>.
2
Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Lambung Mangkurat, September. 2017. Tupai Terkecil di Dunia Ada di Meratus.
<URL:http://pplh.ulm.ac.id/id/2017/09/25/tupai-terkecil-di-dunia-ada-di-meratus/>.
3
United Cities and Local Goverments (UCLG). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Perlu Diketahui oleh Pemerintah Daerah.
Halaman 20.

9. Keluarnya izin operasi produksi pertambangan batu
bara oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya
Mineral kepada PT. Mantimin Coal Mining di
Pegunungan Meratus tanpa adanya Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
#SaveMeratus
Desa Nateh
Hafizhurrahman @freedomengineer

10. Kajian Penolakan Izin Operasi Produksi Pertambangan Batu Bara PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan
Meratus Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Muhammad Hafizhurrahman (mhafizhurrahman@gmail.com)
Keluarnya Izin Operasi Produksi Pertambangan Batu Bara oleh Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral kepada PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan Meratus
tanpa adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Melalui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 441.K/30/DJB/2017,
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT. Mantimin Coal Mining yang
sebelumnya berupa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) dinaikkan menjadi Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi). Untuk meningkatkan tahap usaha
tambang dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, PT. Mantimin Coal Mining haruslah
memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial1
. Keempat persyaratan tersebut
akan diverifikasi oleh unit teknis di bawah wewenang Menteri/Gubernur untuk dinilai apakah usaha
tambang bersangkutan dapat diizinkan atau tidak2
.
PT. Mantimin Coal Mining sebelumnya pernah mengajukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) sebagai persyaratan teknis dan lingkungan yang harus dipenuhi agar perizinan usaha
tambang batu bara mereka dapat dikabulkan, namun AMDAL tersebut ditolak oleh Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena di lokasi bersangkutan sudah ada proyek Irigasi Batang Alai
yang ditargetkan akan mengalirkan air dari Sungai Batang Alai ke 6.600 hektar lahan pertanian
masyarakat sekitarnya3
.
Saat dikeluarkannya izin operasi produksi pertambangan batu bara oleh Kementerian ESDM kepada
PT. Mantimin Coal Mining, baik Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan
Selatan4
, dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak pernah menerima pengajuan AMDAL
baru dari PT. Mantimin Coal Mining5
. Dengan demikian, maka keluarnya izin operasi produksi
pertambangan batu bara oleh Kementrian ESDM ini merupakan hal yang melanggar peraturan.
1
Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 13 ayat (4).
2
Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 13 ayat (5).
3
Rahman, Mujib, Januari. 2018. Ini Beberapa Kejanggalan SK Menteri ESDM soal Tambang di HST.
<URL:https://www.kanalkalimantan.com/ini-beberapa-kejanggalan-sk-menteri-esdm-soal-tambang-di-hst/>.
4
Ahmada, Sayyidil, Januari. 2018. Gubernur: Tak Ada AMDAL, MCM Tak Bisa Menambang.
<URL:http://jejakrekam.com/2018/01/19/gubernur-tak-ada-amdal-mcm-tak-bisa-menambang/>.
5
Rahman, Mujib, Januari. 2018. Ini Beberapa Kejanggalan SK Menteri ESDM soal Tambang di HST.
<URL:https://www.kanalkalimantan.com/ini-beberapa-kejanggalan-sk-menteri-esdm-soal-tambang-di-hst/>.

11. Rencana pertambangan batu bara yang akan dilakukan
oleh PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan Meratus
bertentangan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
serta Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan
Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
#SaveMeratus
Hafizhurrahman @freedomengineer

12. Kajian Penolakan Izin Operasi Produksi Pertambangan Batu Bara PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan
Meratus Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Muhammad Hafizhurrahman (mhafizhurrahman@gmail.com)
Rencana Pertambangan Batu Bara yang akan dilakukan oleh PT. Mantimin Coal Mining
di Pegunungan Meratus Bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta
Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
tahun 2005-2025, yakni “Hulu Sungai Tengah menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera sebagai pusat kegiatan
wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang berbasis lingkungan”. Pernyataan “berbasis lingkungan” tersebut
bermakna bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah haruslah tidak merusak
lingkungan dan semaksimal mungkin tetap mempertahankan kualitas lingkungan1
.
Dalam Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun
2016-2021, disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan meningkatkan pembangunan
ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, serta
meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri yang berorientasi pada pelestarian hutan dan
ekosistem2
.
Sejalan dengan Visi RPJPD dan Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) tahun 2016-2036-nya pun disebutkan bahwa penataan ruang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
bertujuan untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang maju, sejahtera, dan konsisten
melalui penataan ruang yang serasi, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan, yang mendukung pengembangan
sebagai pusat kegiatan wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan dengan tetap memperhatikan daya dukung
lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam3
. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka
ditetapkanlah kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah yang salah satunya adalah Pengembangan dan
Pelestarian Kawasan Berfungsi Lindung sesuai dengan fungsi dan potensi sumber daya alam yang ada di
Kabupaten Hulu Sungai Tengah4
.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian izin penambangan batu bara di Kecamatan Batang Alai
Timur yang meliputi Desa Batu Tangga dan Desa Nateh bertentangan dengan Visi RPJPD, Misi RPJMD, serta
Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021. Halaman V-2.
2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021. Halaman V-8.
3
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036, Pasal 4.
4
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036, Pasal 5 ayat (2) huruf e.

13. Rencana pertambangan batu bara yang akan dilakukan
oleh PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan Meratus
bertentangan dengan kesepakatan internasional
tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals Agreement) yang
berkaitan dengan Ekosistem Daratan. #SaveMeratus
Hafizhurrahman @freedomengineer

14. Kajian Penolakan Izin Operasi Produksi Pertambangan Batu Bara PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan
Meratus Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Muhammad Hafizhurrahman (mhafizhurrahman@gmail.com)
Rencana Pertambangan Batu Bara yang akan Dilakukan oleh PT. Mantimin Coal
Mining di Pegunungan Meratus Bertentangan dengan Kesepakatan Internasional
tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals
Agreement) yang Berkaitan dengan Ekosistem Daratan
Salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) adalah melindungi,
merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara
lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan
keanekaragaman hayati1
. Sejalan dengan tujuan tersebut, beberapa target yang ditetapkan oleh
pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut2
:
1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem
daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah,
pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan,
menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara
signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.
3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan
yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari
degradasi.
4. Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman
hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi
pembangunan berkelanjutan.
5. Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami,
menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020, melindungi dan
mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.
Mengacu pada uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rencana pertambangan batu bara yang
akan dilakukan oleh PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan Meratus telah menyalahi Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan yang berkaitan dengan Ekosistem Darat.
1
Badan Pusat Statistik. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2018. Halaman 235.
2
Badan Pusat Statistik. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2018. Halaman 235-246.

15. Rencana pertambangan batu bara yang akan dilakukan
oleh PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan Meratus
bertentangan dengan semangat pemerintah dalam
meningkatkan keberdayaan masyarakat secara
partisipatif dalam penyelenggaraan
penghutanan dengan mengakui pengelolaan
serta perlindungan hutan oleh masyarakat di
Desa Nateh. #SaveMeratus
Hafizhurrahman @freedomengineer
Pemandangan Desa Nateh Presiden memberikan secara
langsung Surat Keputusan Hutan
Desa untuk Desa Nateh

16. Kajian Penolakan Izin Operasi Produksi Pertambangan Batu Bara PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan
Meratus Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Muhammad Hafizhurrahman (mhafizhurrahman@gmail.com)
Rencana Pertambangan Batu Bara yang akan Dilakukan oleh PT. Mantimin
Coal Mining di Pegunungan Meratus Bertentangan dengan Semangat
Pemerintah dalam Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat secara
Partisipatif dalam Penyelenggaraan Penghutanan dengan Mengakui
Pengelolaan serta Perlindungan Hutan oleh Masyarakat di Desa Nateh
Salah satu upaya penyelenggaraan pemerintah dalam menyelenggarakan penghutanan adalah
dengan meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan,
dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta
ketahanan terhadap perubahan eksternal1
. Prinsip meningkatkan keberdayaan masyarakat
secara partisipatif ini lah yang mendasari pemerintah pusat melalui Presiden secara langsung
mengakui pengelolaan serta perlindungan hutan oleh masyarakat di Desa Nateh (salah satu
desa yang akan ditambang batu baranya oleh PT. Mantimin Coal Mining) dengan memberikan
Surat Keputusan Hutan Desa2
. Oleh karena itu, izin pertambangan batu bara yang dikeluarkan
oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada PT. Mantimin Coal Mining di
Desa Nateh merupakan hal yang bertentangan dengan semangat pemerintah dalam
meningkatkan keberdayaan masyarakat secara partisipatif.
1
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 3.
2
Edinayanti, Okt. 2018. Mendapatkan SK Hutan Desa dari Presiden, Desa Nateh akan Rusak akibat Pertambangan.
<URL:http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/10/24/mendapatkan-sk-hutan-desa-dari-presiden-desa-nateh-akan-rusak-akibat-
pertambangan>

17. Rencana pertambangan batu bara yang akan dilakukan
oleh PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan Meratus
bertentangan dengan semangat pemerintah dan
masyarakat dalam mengembangkan Energi
Terbarukan berupa Pembangkit Listrik Tenaga
Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
(PLTMH) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
#SaveMeratus
Hafizhurrahman @freedomengineer
Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS)
Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA)
Pembangkit Listrik Tenaga
Mikrohidro (PLTMH)

18. Kajian Penolakan Izin Operasi Produksi Pertambangan Batu Bara PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan
Meratus Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Muhammad Hafizhurrahman (mhafizhurrahman@gmail.com)
Rencana Pertambangan Batu Bara yang akan Dilakukan oleh PT. Mantimin
Coal Mining di Pegunungan Meratus Bertentangan dengan Semangat
Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengembangkan Energi Terbarukan
Berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik
Tenaga Air (PLTA), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)
di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2016-
2036, disebutkan bahwa Kecamatan Batang Alai Timur (yang merupakan lokasi yang akan
ditambang batu baranya oleh PT. Mantimin Coal Mining) telah direncanakan untuk
pengembangan Energi Terbarukan, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)1
,
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
(PLTMH)2
. Pemberian izin pertambangan batu bara di wilayah ini bertentangan dengan
semangat pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan Energi Terbarukan untuk
kehidupan yang lebih bersih di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
1
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036, Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 4.
2
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036, Pasal 17 ayat (2) huruf b.