SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  18
SOSIALISASI PERIZINAN DAN PELAPORAN AIR
TANAH SERTA MITRA CSR JABAR CAANG
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VI Tasikmalaya
Dasar Hukum
• UU No 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
• PP No 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
• Permen ESDM No 2 Tahun 2017 Tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia
• Permen ESDM No 31 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Zona
Konservasi Air Tanah
• Peraturan Daerah Jawa Barat No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Tanah
• Peraturan Gubernur Jawa Barat No 97 Tahun 2020 Tentang Peraturan
Pelaksana Peraturan Daerah Jawa Barat No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan
Air Tanah
Bahasan
• Pengurusan Perizinan dan Perpanjangan
• Kewajiban : Pelaporan dan Konservasi
• CSR Jabar Caang
Pengurusan Perizinan dan Perpanjangan
PP No 05 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
OSS RBA
SIMPATIK
JELITA
PERSYARATAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov Jawa Barat (Kop Surat Asli,
tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap /stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000)
2. Surat Kuasa memakai Kop surat diatas materai apabila dikuasakan (Kop surat asli, tandatangan asli bukan
scan, cap/stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000)
3. Perizinan Berusaha (NIB, Sertifikat Standar, Izin Berusaha) yang sudah diintegrasikan pada situs OSS RBA
4. Persetujuan Lingkungan
5. Pernyataan tertulis kesanggupan untuk membayar pajak air tanah, Pernyataan tertulis kesanggupan untuk
membuat sumur imbuhan /resapan sesuai ketentuan yang berlaku, dan pernyataan tertulis kesanggupan untuk
memasang meter air
6. Titik lokasi pengeboran atau penggalian pada peta situasi (denah) skala 1:10.000 atau lebih besar (tidak wajib
koordinat)
7. Laporan hasil pengukuran geolistrik (untuk sumur bor).
8. Informasi mengenai peruntukan dan debit kebutuhan air tanah
9. Scan asli Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (untuk sumur bor).
10.Apabila terjadi pengalihan kepemilikan, pihak pemohon wajib melampirkan bukti kepemilikan
11.Apabila pihak pemegang izin bermaksud mengajukan penyesuaian debit pengambilan air tanah, maka wajib
melampirkan laporan hasil uji pemompaan terakhir yang ditandatangani oleh pihak pemegang izin.
PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov Jawa Barat ditandatangan diatas meterai
10.000 serta cap basah, menggunakan kop surat perusahaan
2. Scan asli Surat Kuasa memakai Kop surat perusahaan yang ditandatangan diatas materai 10.000 dengan cap
basah apabila dikuasakan
3. Perizinan Berusaha (NIB, Sertifikat Standar, Izin Berusaha) yang sudah diintegrasikan pada situs OSS RBA
4. Scan asli izin Pengusahaan /pemakaian air tanah pertama dan /perpanjangan terakhir
5. Scan asli bukti pembayaran pajak air tanah 6 (enam) bulan terakhir
6. Scan asli sertifikat tera meter air terakhir
7. Laporan pengambilan air tanah 6 (enam) bulan terakhir
8. Scan asli sertifikat hasil uji kualitas air tanah dari laboratorium terakreditasi
PERSYARATAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH BANTUAN AIR BERSIH UNTUK
MASYARAKAT /INSTANSI
1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov Jawa Barat ditandatangan diatas meterai
10.000 serta cap basah atau tanda tangan elektronik (TTE), menggunakan kop surat instansi/lembaga
2. Peta Lokasi Kegiatan dan bukti kepemilikan atau penguasaan lahan
3. Scan surat asli perjanjian kerja (SPK)
4. Informasi Pelaksana Pengeboran (termasuk Scan asli Izin Perusahaan pelaksana Pengeboran air tanah (IPPAT)
(untuk sumur bor)
PERSYARATAN IZIN SUMUR IMBUHAN/ALIH FUNGSI
1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov Jawa Barat ditandatangan diatas meterai
10.000 serta cap basah, menggunakan kop surat perusahaan
2. Scan asli Surat Kuasa memakai Kop surat perusahaan yang ditandatangan diatas materai 10.000 dengan cap
basah apabila dikuasakan
3. Perizinan Berusaha (NIB, Sertifikat Standar, Izin Berusaha) yang sudah diintegrasikan pada situs OSS RBA
4. Data Konstruksi sumur bor produksi eksisting yang menjadi target pengimbuhan
5. Titik lokasi pengeboran pada peta situasi (denah) skala 1:10.000 atau lebih besar (tidak wajib koordinat)
6. Scan izin perusahaan pelaksana pengeboran air tanah, beserta sertifikat juru bor
7. Apabila sumur imbuhan berasal dari sumur produksi yang beralih fungsi, maka harus melampirkan bukti
pencabutan izin pengusahaan air tanah.
8. Surat pernyataan tertulis kesanggupan untuk memasang meter air dan melaporkan secara periodik kepada
Dinas teknis
PERSYARATAN IZIN SUMUR PANTAU
1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov Jawa Barat ditandatangan diatas meterai
10.000 serta cap basah, menggunakan kop surat perusahaan
2. Scan asli Surat Kuasa memakai Kop surat perusahaan yang ditandatangan diatas materai 10.000 dengan cap
basah apabila dikuasakan
3. Perizinan Berusaha (NIB, Sertifikat Standar, Izin Berusaha)
4. Titik lokasi pengeboran pada peta situasi (denah) skala 1:10.000 atau lebih besar (tidak wajib koordinat)
5. Scan izin perusahaan pelaksana pengeboran air tanah, beserta sertifikat juru bor
6. Surat pernyataan kesanggupan memasang instalasi alat pantau telemetri yang terkoneksi dengan server Dinas
teknis
OSS RBA
Aturan-aturan yang berkaitan dengan Debit Pengambilan Air Tanah
* = Izin Baru untuk Sumur Bor Hasil Eksplorasi
Pergub Jawa Barat No 97 Tahun 2020
Sumur Izin Pembatasan Debit Maksimal per Zona (m3/hari)
Aman Rawan Kritis Imbuhan Non Cekungan
Bor
Baru 72 54 36* 36* Sesuai debit
aman uji
pompa
Habis Masa
Berlaku
54 40,5 - -
Gali/Pantek
Baru 18 13,5 9 9 9
Habis
Masa Berlaku
13,5 10 6,75 6,75 6,75
Pengurangan Debit per Zona
Aman Rawan Kritis Imbuhan Non Cekungan
10% 15% 20% 20% 20%
Saat perpanjangan izin, perusahaan belum memenuhi kewajiban untuk membangun sumur resapan dan/atau sumur
imbuhan serta sumur pantau, maka diberikan pengurangan debit pengambilan air tanah
Aturan-aturan yang berkaitan dengan Zona Konservasi Air Tanah
Zona Aman Zona Rawan Zona Kritis
• Membangun sumur imbuhan 1 titik
tiap 2 titik sumur produksi air tanah
• Wajib melaporkan pengukuran
muka air tanah setiap bulan
• Jika tidak melaporkan MAT, maka
diwajibkan uji pemompaan (untuk
sumur bor)
• Alih fungsi semua sumur produksi air
tanah menjadi sumur ASR
• Membangun sumur imbuhan 1 titik
tiap 1 titik sumur ASR
• Wajib melakukan pengukuran MAT
setiap minggu selama 6 bulan
sebelum masa izin berakhir
(perpanjangan izin)
• Jika tidak melaporkan MAT, maka
diwajibkan uji pemompaan (untuk
sumur bor)
• Penambahan debit dibolehkan
setelah uji pemompaan
• Melarang pengambilan air tanah
baru, kecuali sumur bor yg telah
melakukan eksplorasi air tanah1 dan
sumur gali/pantek (tanpa eksplorasi
air tanah) untuk kebutuhan sehari-
hari & mck
• Alih fungsi semua sumur produksi air
tanah menjadi sumur ASR
• Membangun sumur imbuhan 2 titik
tiap 1 titik sumur ASR
• Wajib melakukan uji pemompaan
untuk perpanjangan izin
(untuk sumur bor)
• Dilarang melakukan penambah-an
debit pada saat perpanjangan
1 = dilakukan oleh lembaga yang berwenang melakukan penelitian yang hasilnya digunakan untuk kepentingan penyusun kebijakan
Pergub Jawa Barat No 97 Tahun 2020
Aturan-aturan yang berkaitan dengan Zona Konservasi Air Tanah
Zona Rusak Daerah Imbuhan Non CAT
• Melarang pengambilan air tanah baru,
kecuali sumur gali/pantek untuk
kebutuhan sehari-hari dan
mck (sumur bor baru dilarang)
• Alih fungsi semua sumur produksi air
tanah menjadi sumur ASR
• Membangun sumur imbuhan 2 titik
tiap 1 titik sumur ASR
• Tidak memberikan rekomendasi
teknis dalam proses perpanjangan
jika pasokan air dapat tercukupi dari
sumber air lain
• Dilarang melakukan penambahan
debit pada saat perpanjangan
• Pengambilan air tanah melalui sumur bor
hanya untuk sumur bor berizin dan yg
habis masa berlaku (sumur bor baru
dilarang)
• Pengambilan air tanah baru melalui sumur
gali/pantek untuk kebutuhan sehari-hari
dan mck dibolehkan
• Alih fungsi semua sumur produksi air tanah
menjadi sumur ASR (setelah dilakukan
kajian hidrogeologi1)
• Membangun sumur imbuhan 2 titik tiap 1
titik sumur ASR
• Wajib membangun kolam resapan/embung
& penanaman pohon di lahan kritis
• Wajib melakukan uji pemompaan untuk per
panjangan izin (sumur bor)
• Dilarang melakukan penambahan debit
pada saat perpanjangan
• Melarang pengambilan air tanah baru,
kecuali sumur bor yg telah melakukan
eksplorasi air tanah1 dan sumur gali/
pantek (tanpa eksplorasi air
tanah) untuk kebutuhan sehari-
hari & mck
• Membangun sumur imbuhan 1 titik tiap
1 titik sumur produksi
• Wajib melaporkan pengukuran muka
air tanah setiap bulan Jika tidak melap
orkan MAT, maka diwajibkan uji pe
mompaan (untuk sumur bor)
1 = dilakukan oleh lembaga yang berwenang melakukan penelitian yang hasilnya digunakan untuk kepentingan penyusun kebijakan
Pergub Jawa Barat No 97 Tahun 2020
PELAPORAN ANGKA METER DAN MUKA AIR TANAH
GOOGLE FORM
Mudah
Bisa digunakan
lewat smartphone
Cepat
Bisa melakukan
pengisian langsung
ditempat, setelah
mengecek meter air
dan muka air tanah
sumur
Rapi
Data yang dikirim
perusahaan
tersimpan rapi
Hemat
Tidak perlu repot
melakukan hal lain
seperti membuat
format laporan,
print, mengirim
laporan fisik ke
kantor
Muka Air Tanah
NPA
Terima Kasih..

Contenu connexe

Similaire à PPT Sosialisasi.pptx

Ind puu-7-2009-permen bmal bauksit combine
Ind puu-7-2009-permen bmal bauksit combineInd puu-7-2009-permen bmal bauksit combine
Ind puu-7-2009-permen bmal bauksit combineMarita Purnama Sari
 
Pp 101 tahun 2014 (bagian 2) - Perizinan Pengelolaan Limbah B3
Pp 101 tahun 2014 (bagian 2) - Perizinan Pengelolaan Limbah B3Pp 101 tahun 2014 (bagian 2) - Perizinan Pengelolaan Limbah B3
Pp 101 tahun 2014 (bagian 2) - Perizinan Pengelolaan Limbah B3Heri Romansyah
 
Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Perizinan Air Tanah
Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Perizinan Air TanahRancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Perizinan Air Tanah
Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Perizinan Air TanahDianora Didi
 
Chapter 2 soil investigation
Chapter 2 soil investigationChapter 2 soil investigation
Chapter 2 soil investigationAmiRul AFiq
 
Permen49 1990 tata cara dan persyaratan izin
Permen49 1990 tata cara dan persyaratan izinPermen49 1990 tata cara dan persyaratan izin
Permen49 1990 tata cara dan persyaratan izininfosanitasi
 
Pp 7-2010-permen bmal kawasan industri
Pp 7-2010-permen bmal kawasan industriPp 7-2010-permen bmal kawasan industri
Pp 7-2010-permen bmal kawasan industriMas Kris
 
Persyaratan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah.pptx
Persyaratan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah.pptxPersyaratan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah.pptx
Persyaratan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah.pptxFakhrulRozi31
 
Notis catuan air
Notis catuan airNotis catuan air
Notis catuan airnkdy
 
Notis catuan air
Notis catuan airNotis catuan air
Notis catuan airnkdy
 
OPERASI_JARINGAN_IRIGASI_ppt.ppt
OPERASI_JARINGAN_IRIGASI_ppt.pptOPERASI_JARINGAN_IRIGASI_ppt.ppt
OPERASI_JARINGAN_IRIGASI_ppt.pptErvanKamal2
 
08 PERKERASAN_BERBUTIR.pptx
08 PERKERASAN_BERBUTIR.pptx08 PERKERASAN_BERBUTIR.pptx
08 PERKERASAN_BERBUTIR.pptxdarmadi ir,mm
 
104 PAPARAN TATALAKSANA PPPSRS SESUAI PERGUB 133 TAHUN 2019.pptx
104 PAPARAN TATALAKSANA PPPSRS SESUAI PERGUB 133 TAHUN 2019.pptx104 PAPARAN TATALAKSANA PPPSRS SESUAI PERGUB 133 TAHUN 2019.pptx
104 PAPARAN TATALAKSANA PPPSRS SESUAI PERGUB 133 TAHUN 2019.pptxGinantoSendjaja
 
Bahan presentase kepala balai sep 2018
Bahan presentase kepala balai sep 2018Bahan presentase kepala balai sep 2018
Bahan presentase kepala balai sep 2018Adi Pujakesuma
 
Ia. JENIS BEND 2018.ppt
Ia. JENIS BEND 2018.pptIa. JENIS BEND 2018.ppt
Ia. JENIS BEND 2018.pptErhaSukmajati2
 
Operasi dan pemeliharaan unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Operasi dan pemeliharaan unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)Operasi dan pemeliharaan unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Operasi dan pemeliharaan unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)infosanitasi
 

Similaire à PPT Sosialisasi.pptx (20)

Ind puu-7-2009-permen bmal bauksit combine
Ind puu-7-2009-permen bmal bauksit combineInd puu-7-2009-permen bmal bauksit combine
Ind puu-7-2009-permen bmal bauksit combine
 
Materi PPA 2023.pdf
Materi PPA 2023.pdfMateri PPA 2023.pdf
Materi PPA 2023.pdf
 
Pp 101 tahun 2014 (bagian 2) - Perizinan Pengelolaan Limbah B3
Pp 101 tahun 2014 (bagian 2) - Perizinan Pengelolaan Limbah B3Pp 101 tahun 2014 (bagian 2) - Perizinan Pengelolaan Limbah B3
Pp 101 tahun 2014 (bagian 2) - Perizinan Pengelolaan Limbah B3
 
Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Perizinan Air Tanah
Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Perizinan Air TanahRancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Perizinan Air Tanah
Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Perizinan Air Tanah
 
Chapter 2 soil investigation
Chapter 2 soil investigationChapter 2 soil investigation
Chapter 2 soil investigation
 
Permen49 1990 tata cara dan persyaratan izin
Permen49 1990 tata cara dan persyaratan izinPermen49 1990 tata cara dan persyaratan izin
Permen49 1990 tata cara dan persyaratan izin
 
Pp 7-2010-permen bmal kawasan industri
Pp 7-2010-permen bmal kawasan industriPp 7-2010-permen bmal kawasan industri
Pp 7-2010-permen bmal kawasan industri
 
Persyaratan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah.pptx
Persyaratan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah.pptxPersyaratan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah.pptx
Persyaratan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah.pptx
 
gambaran umum RAAT
gambaran umum RAATgambaran umum RAAT
gambaran umum RAAT
 
Notis catuan air
Notis catuan airNotis catuan air
Notis catuan air
 
Notis catuan air
Notis catuan airNotis catuan air
Notis catuan air
 
Kepmen lh no.202-2004
Kepmen lh no.202-2004Kepmen lh no.202-2004
Kepmen lh no.202-2004
 
KAK IPAL.pdf
KAK IPAL.pdfKAK IPAL.pdf
KAK IPAL.pdf
 
OPERASI_JARINGAN_IRIGASI_ppt.ppt
OPERASI_JARINGAN_IRIGASI_ppt.pptOPERASI_JARINGAN_IRIGASI_ppt.ppt
OPERASI_JARINGAN_IRIGASI_ppt.ppt
 
08 PERKERASAN_BERBUTIR.pptx
08 PERKERASAN_BERBUTIR.pptx08 PERKERASAN_BERBUTIR.pptx
08 PERKERASAN_BERBUTIR.pptx
 
104 PAPARAN TATALAKSANA PPPSRS SESUAI PERGUB 133 TAHUN 2019.pptx
104 PAPARAN TATALAKSANA PPPSRS SESUAI PERGUB 133 TAHUN 2019.pptx104 PAPARAN TATALAKSANA PPPSRS SESUAI PERGUB 133 TAHUN 2019.pptx
104 PAPARAN TATALAKSANA PPPSRS SESUAI PERGUB 133 TAHUN 2019.pptx
 
Sosialisasi kkprl
Sosialisasi kkprlSosialisasi kkprl
Sosialisasi kkprl
 
Bahan presentase kepala balai sep 2018
Bahan presentase kepala balai sep 2018Bahan presentase kepala balai sep 2018
Bahan presentase kepala balai sep 2018
 
Ia. JENIS BEND 2018.ppt
Ia. JENIS BEND 2018.pptIa. JENIS BEND 2018.ppt
Ia. JENIS BEND 2018.ppt
 
Operasi dan pemeliharaan unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Operasi dan pemeliharaan unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)Operasi dan pemeliharaan unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Operasi dan pemeliharaan unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
 

Dernier

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 

Dernier (8)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 

PPT Sosialisasi.pptx

  • 1. SOSIALISASI PERIZINAN DAN PELAPORAN AIR TANAH SERTA MITRA CSR JABAR CAANG Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VI Tasikmalaya
  • 2. Dasar Hukum • UU No 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan • PP No 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air • Permen ESDM No 2 Tahun 2017 Tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia • Permen ESDM No 31 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air Tanah • Peraturan Daerah Jawa Barat No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Tanah • Peraturan Gubernur Jawa Barat No 97 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Jawa Barat No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Tanah
  • 3. Bahasan • Pengurusan Perizinan dan Perpanjangan • Kewajiban : Pelaporan dan Konservasi • CSR Jabar Caang
  • 4. Pengurusan Perizinan dan Perpanjangan PP No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko OSS RBA SIMPATIK JELITA
  • 5. PERSYARATAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH 1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov Jawa Barat (Kop Surat Asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap /stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000) 2. Surat Kuasa memakai Kop surat diatas materai apabila dikuasakan (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000) 3. Perizinan Berusaha (NIB, Sertifikat Standar, Izin Berusaha) yang sudah diintegrasikan pada situs OSS RBA 4. Persetujuan Lingkungan 5. Pernyataan tertulis kesanggupan untuk membayar pajak air tanah, Pernyataan tertulis kesanggupan untuk membuat sumur imbuhan /resapan sesuai ketentuan yang berlaku, dan pernyataan tertulis kesanggupan untuk memasang meter air 6. Titik lokasi pengeboran atau penggalian pada peta situasi (denah) skala 1:10.000 atau lebih besar (tidak wajib koordinat) 7. Laporan hasil pengukuran geolistrik (untuk sumur bor). 8. Informasi mengenai peruntukan dan debit kebutuhan air tanah 9. Scan asli Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (untuk sumur bor). 10.Apabila terjadi pengalihan kepemilikan, pihak pemohon wajib melampirkan bukti kepemilikan 11.Apabila pihak pemegang izin bermaksud mengajukan penyesuaian debit pengambilan air tanah, maka wajib melampirkan laporan hasil uji pemompaan terakhir yang ditandatangani oleh pihak pemegang izin.
  • 6. PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov Jawa Barat ditandatangan diatas meterai 10.000 serta cap basah, menggunakan kop surat perusahaan 2. Scan asli Surat Kuasa memakai Kop surat perusahaan yang ditandatangan diatas materai 10.000 dengan cap basah apabila dikuasakan 3. Perizinan Berusaha (NIB, Sertifikat Standar, Izin Berusaha) yang sudah diintegrasikan pada situs OSS RBA 4. Scan asli izin Pengusahaan /pemakaian air tanah pertama dan /perpanjangan terakhir 5. Scan asli bukti pembayaran pajak air tanah 6 (enam) bulan terakhir 6. Scan asli sertifikat tera meter air terakhir 7. Laporan pengambilan air tanah 6 (enam) bulan terakhir 8. Scan asli sertifikat hasil uji kualitas air tanah dari laboratorium terakreditasi
  • 7. PERSYARATAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH BANTUAN AIR BERSIH UNTUK MASYARAKAT /INSTANSI 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov Jawa Barat ditandatangan diatas meterai 10.000 serta cap basah atau tanda tangan elektronik (TTE), menggunakan kop surat instansi/lembaga 2. Peta Lokasi Kegiatan dan bukti kepemilikan atau penguasaan lahan 3. Scan surat asli perjanjian kerja (SPK) 4. Informasi Pelaksana Pengeboran (termasuk Scan asli Izin Perusahaan pelaksana Pengeboran air tanah (IPPAT) (untuk sumur bor)
  • 8. PERSYARATAN IZIN SUMUR IMBUHAN/ALIH FUNGSI 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov Jawa Barat ditandatangan diatas meterai 10.000 serta cap basah, menggunakan kop surat perusahaan 2. Scan asli Surat Kuasa memakai Kop surat perusahaan yang ditandatangan diatas materai 10.000 dengan cap basah apabila dikuasakan 3. Perizinan Berusaha (NIB, Sertifikat Standar, Izin Berusaha) yang sudah diintegrasikan pada situs OSS RBA 4. Data Konstruksi sumur bor produksi eksisting yang menjadi target pengimbuhan 5. Titik lokasi pengeboran pada peta situasi (denah) skala 1:10.000 atau lebih besar (tidak wajib koordinat) 6. Scan izin perusahaan pelaksana pengeboran air tanah, beserta sertifikat juru bor 7. Apabila sumur imbuhan berasal dari sumur produksi yang beralih fungsi, maka harus melampirkan bukti pencabutan izin pengusahaan air tanah. 8. Surat pernyataan tertulis kesanggupan untuk memasang meter air dan melaporkan secara periodik kepada Dinas teknis
  • 9. PERSYARATAN IZIN SUMUR PANTAU 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov Jawa Barat ditandatangan diatas meterai 10.000 serta cap basah, menggunakan kop surat perusahaan 2. Scan asli Surat Kuasa memakai Kop surat perusahaan yang ditandatangan diatas materai 10.000 dengan cap basah apabila dikuasakan 3. Perizinan Berusaha (NIB, Sertifikat Standar, Izin Berusaha) 4. Titik lokasi pengeboran pada peta situasi (denah) skala 1:10.000 atau lebih besar (tidak wajib koordinat) 5. Scan izin perusahaan pelaksana pengeboran air tanah, beserta sertifikat juru bor 6. Surat pernyataan kesanggupan memasang instalasi alat pantau telemetri yang terkoneksi dengan server Dinas teknis
  • 11. Aturan-aturan yang berkaitan dengan Debit Pengambilan Air Tanah * = Izin Baru untuk Sumur Bor Hasil Eksplorasi Pergub Jawa Barat No 97 Tahun 2020 Sumur Izin Pembatasan Debit Maksimal per Zona (m3/hari) Aman Rawan Kritis Imbuhan Non Cekungan Bor Baru 72 54 36* 36* Sesuai debit aman uji pompa Habis Masa Berlaku 54 40,5 - - Gali/Pantek Baru 18 13,5 9 9 9 Habis Masa Berlaku 13,5 10 6,75 6,75 6,75 Pengurangan Debit per Zona Aman Rawan Kritis Imbuhan Non Cekungan 10% 15% 20% 20% 20% Saat perpanjangan izin, perusahaan belum memenuhi kewajiban untuk membangun sumur resapan dan/atau sumur imbuhan serta sumur pantau, maka diberikan pengurangan debit pengambilan air tanah
  • 12. Aturan-aturan yang berkaitan dengan Zona Konservasi Air Tanah Zona Aman Zona Rawan Zona Kritis • Membangun sumur imbuhan 1 titik tiap 2 titik sumur produksi air tanah • Wajib melaporkan pengukuran muka air tanah setiap bulan • Jika tidak melaporkan MAT, maka diwajibkan uji pemompaan (untuk sumur bor) • Alih fungsi semua sumur produksi air tanah menjadi sumur ASR • Membangun sumur imbuhan 1 titik tiap 1 titik sumur ASR • Wajib melakukan pengukuran MAT setiap minggu selama 6 bulan sebelum masa izin berakhir (perpanjangan izin) • Jika tidak melaporkan MAT, maka diwajibkan uji pemompaan (untuk sumur bor) • Penambahan debit dibolehkan setelah uji pemompaan • Melarang pengambilan air tanah baru, kecuali sumur bor yg telah melakukan eksplorasi air tanah1 dan sumur gali/pantek (tanpa eksplorasi air tanah) untuk kebutuhan sehari- hari & mck • Alih fungsi semua sumur produksi air tanah menjadi sumur ASR • Membangun sumur imbuhan 2 titik tiap 1 titik sumur ASR • Wajib melakukan uji pemompaan untuk perpanjangan izin (untuk sumur bor) • Dilarang melakukan penambah-an debit pada saat perpanjangan 1 = dilakukan oleh lembaga yang berwenang melakukan penelitian yang hasilnya digunakan untuk kepentingan penyusun kebijakan Pergub Jawa Barat No 97 Tahun 2020
  • 13. Aturan-aturan yang berkaitan dengan Zona Konservasi Air Tanah Zona Rusak Daerah Imbuhan Non CAT • Melarang pengambilan air tanah baru, kecuali sumur gali/pantek untuk kebutuhan sehari-hari dan mck (sumur bor baru dilarang) • Alih fungsi semua sumur produksi air tanah menjadi sumur ASR • Membangun sumur imbuhan 2 titik tiap 1 titik sumur ASR • Tidak memberikan rekomendasi teknis dalam proses perpanjangan jika pasokan air dapat tercukupi dari sumber air lain • Dilarang melakukan penambahan debit pada saat perpanjangan • Pengambilan air tanah melalui sumur bor hanya untuk sumur bor berizin dan yg habis masa berlaku (sumur bor baru dilarang) • Pengambilan air tanah baru melalui sumur gali/pantek untuk kebutuhan sehari-hari dan mck dibolehkan • Alih fungsi semua sumur produksi air tanah menjadi sumur ASR (setelah dilakukan kajian hidrogeologi1) • Membangun sumur imbuhan 2 titik tiap 1 titik sumur ASR • Wajib membangun kolam resapan/embung & penanaman pohon di lahan kritis • Wajib melakukan uji pemompaan untuk per panjangan izin (sumur bor) • Dilarang melakukan penambahan debit pada saat perpanjangan • Melarang pengambilan air tanah baru, kecuali sumur bor yg telah melakukan eksplorasi air tanah1 dan sumur gali/ pantek (tanpa eksplorasi air tanah) untuk kebutuhan sehari- hari & mck • Membangun sumur imbuhan 1 titik tiap 1 titik sumur produksi • Wajib melaporkan pengukuran muka air tanah setiap bulan Jika tidak melap orkan MAT, maka diwajibkan uji pe mompaan (untuk sumur bor) 1 = dilakukan oleh lembaga yang berwenang melakukan penelitian yang hasilnya digunakan untuk kepentingan penyusun kebijakan Pergub Jawa Barat No 97 Tahun 2020
  • 14. PELAPORAN ANGKA METER DAN MUKA AIR TANAH GOOGLE FORM Mudah Bisa digunakan lewat smartphone Cepat Bisa melakukan pengisian langsung ditempat, setelah mengecek meter air dan muka air tanah sumur Rapi Data yang dikirim perusahaan tersimpan rapi Hemat Tidak perlu repot melakukan hal lain seperti membuat format laporan, print, mengirim laporan fisik ke kantor
  • 15.
  • 17. NPA