Teks tersebut membahas tentang makalah tentang pajak dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, dan pengaruh pajak terhadap produksi dan perekonomian secara keseluruhan.

1. TUGAS KELOMPOK
MAKALAH
PAJAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN
Disusun Oleh
KELOMPOK 8
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2014
ANDI SYUKRON FADILLAH 1196140058
MULYANA 1396140002
ANDI AYU SAPUTRI 1396140003
JUSNIH 1396141009
AKDIN 1396141012
FITRAYANTI. F 1396142015
VIVIE AFRIANI. S 1396142028
HASNAH 1396142030

2. 1.1. PEMBAHASAN
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PERPAJAKAN
Dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar istilah pajak, namun
pengertian yang sesungguhnya masih belum jelas artinya. Dalam Undang Undang
Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan
imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang
ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:
1. dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun daerah). Iuran tersebut
berupa uang yang dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan
perbuatan yang memberikan manfaat tertentu bagi seseorang.
2. dipungut/dipotong berdasarkan dengan kekuatan Undang Undang serta aturan
pelaksanaannya.
3. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi
langsung dan dapat ditunjuk.
4. diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bermanfaat
bagi kemakmuran rakyat.
Disamping pemungutan pajak, pemerintah juga melakukan berbagai pungutan
lain, yaitu retribusi, sumbangan, bea, dan cukai.
1. Retribusi adalah iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan dan
memperoleh jasa timbal balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Contoh
tiket masuk objek wisata.
2. Sumbangan ialah iuran kepada pemerintah yang tidak dapat dipaksakan yang
ditujukan kepada golongan tertentu dan dimanfaatkan untuk golongan
tertentu pula contoh: sumbangan bencana alam.

3. 3. Bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang
berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Contoh: bea masuk, bea keluar dan bea balik nama.
4. Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang
mempunyai sifat sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang dan hanya
pada golongan tertentu dan yang membayar tidak mendapatkan prestasi imbal
balik secara langsung. Contoh: cukai tembakau (sigaret, cerutu, rokok daun,
tembakau iris), cukai etil alkohol/etanol dan cukai minuman mengandung
alkohol.
A. Fungsi Pajak
Ada dua fungsi pajak yaitu:
1. Fungsi penerimaan (budgetair) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi
pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi pengatur (regulerend) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur
atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi.
B. Syarat Pemungutan Pajak
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hanmbatan atau perlawanan,
maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang Undang
dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan
di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta
disesusikan dengan kemampuan masing-masing, sedang adil dalam
pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk
mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan
banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang Undang ( Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan
bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan

4. negara diatur dengan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan
hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan
perekonomian masyarakat
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah
dipenuhi oleh undang undang perpajakan yang baru.
C. Pengelompokkan Pajak
Pajak dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu:
1. Menurut golongannya
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan.
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak
Pertambahan Nilai
2. Menurut sifatnya
a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau bersandarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

5. 3. Menurut pemungut dan pengelolanya
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan
Bea Meterai. Mulai tahun 2012 PBB dikelola oleh daerah.
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Contoh:
1. Pajak Daerah Tingkat I :pajak kendaaan bermotor dan kendaraan
di atas air, bea balik nama kendaaan bermotor dan kendaraan di
atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air
permukaan.
2. Pajak Daerah Tingkat II: pajak hotel dan restoran, pajak reklame,
pajak hiburan, pajak penerangan jalan.
D. Sistem Pemungutan Pajak
Ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System, Self
Assessment System, dan With Holding Assessment System.
1. Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini
adalah:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
fiskus,
b. Wajib pajak bersifat pasif,
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
oleh fiskus.
2. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya
pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:

6. a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib
pajak yang terutang,
b. Fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi.
3. With Holding Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak
yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan
bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun
ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.
E. Subyek dan Obyek Pajak
1. Subyek Pajak
Orang, Badan Hukum dan Warisan yang belum terbagi.
2. Obyek Pajak
Sesuatu yang dikenakan pajak, antara lain; Penghasilan, Penyerahan
barang dan atau jasa, Pengalihan atau perolehan hak atas aktiva,
Kekayaan tertentu yang dikenakan pajak, Dokumen.
F. Tarif Pajak
Secara struktural menurut tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu;
1. Tarif proporsional (a proportional tax rate structure) yaitu tarif pajak
yang presentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan
pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Tarif regresif / tetap (a regresive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan
selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
3. Tarif progresif (a progresive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan
semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh
Pajak Pengahsilan.
4. Tarif degresif ( a degresive tax rate structure) yaitu kenaikan persentase
tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya
semakin meningkat.
Tarif Pajak yang berlaku untuk Pajak Penghasilan di Indonesia adalah
tarif progressif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak

7. Penghasilan. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai berlaku tarif pajak
proporsional yaitu 10%.
PERANAN PAJAK
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,
khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber
pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran
pembangunan.
A. Peranan Pajak dalam Pembangunan
Pajak merupakan modal dasar pembangunan. Pada saat pemerintah
melakukan belanja barang dan jasa terjadi aliran pendapatan dari pemerintah
ke dalam masyarakat. Termasuk juga dalam hal ini beberapa multiplier effect
dalam bentuk, misalnya employment creation dan peningkatan output.
Kenaikan pendapatan masyarakat ini akan merangsang peningkatan
permintaan dan dalam kondisi penawaran yang relatif terbatas akan terjadi
kecenderungan kenaikan harga (untuk selanjutnya mengarah pada inflasi).
Dalam situasi seperti ini sebagian dari pendapatan masyarakat yang
meningkat itu diambil oleh pemerintah melalui pajak untuk membiayai defisit
anggaran berikutnya. Hal inilah yang dikatakan sebagai forced saving, yang
selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pembentukan modal.
Adanya pajak pula sebagai upaya untuk mengatur alokasi pendapatan
masyarakat. Dengan menarik pajak sesuai mekanismenya, maka pemerintah
dapat mengalokasikan pendapatan pada upaya-upaya investasi yang dapat
dinikmati banyak orang. Dengan tersedianya banyak investasi, maka akan
timbul lapangan pekerja. Sehingga secara tidak langsung pemerintah telah
melakukan realokasi dan redistribusi pendapatan. Jadi secara tidak langsung
adanya penarikan pajak yang tepat akan membuka peluang bagi kemakmuran
masyarakat serta menjaga stabilitas dengan penciptaan lapangan kerja.

8. PENGARUH PAJAK TERHADAP PEREKONOMIAN
A. Pengaruh Pajak Terhadap Produksi, yang terbagi atas:
1. Pengaruh Pajak Terhadap Produksi Sebagai Keseluruhan
Pengaruh pajak terhadap produksi sebagai keseluruhan dapat dibagi
menjadi;
1) Pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung dan
berinvestasi.
Kemampuan setiap orang untuk bekerja akan berkurang apabila ia
dikenai pajak yang dapat mengurangi efisiensi kerjanya.
Kemampuan untuk mengadakan tabungan jelas akan berkurang
dengan adanya pajak yang dikenakan pada wajib pajak. Orang yang
terkena pajak pendapatan kemampuannya untuk menabung akan
berkurang sebesar marginal propensity to save (MPS) nya dikalikan
dengan besarnya pajak yang dikenakan. Bagi orang-orang yang
tergolong mempunyai penghasilan yang rendah, pengenaan pajak
tidak akan mengurangi kemampuannya untuk menabung, karena
memang biasanya mereka sudah tidak mempunyai tabungan
walaupun belum dikenakan pajak. Pajak yang dikenakan pada
golongan yang berpenghasilan tinggi akan mengurangi
kemampuannya untuk menabung. Kemampuan untuk mengadakan
investasi akan berkurang dengan adanya pajak yang mengurangi
kemampuan untuk mengadakan tabungan. Karena tabungan adalah
sumber dana untuk investasi, maka kemampuan untuk mengadakan
investasi akan berkurang bila kemampuan untuk menabung
berkurang dengan adanya pajak.
2) Pengaruh pajak terhadap kemauan untuk bekerja, menabung dan
berinvestasi.
Pada umumnya dianggap bahwa pajak mempunyai pengaruh yang
bersifat disinsentif artinya ialah mengurangi keinginan untuk
bekerja, menabung, dan mengadakan investasi dari wajib pajak.
Untuk pajak pada umumnya dimisalkan bahwa ada penghapusan

9. pemungutan pajak, sedangkan pengeluaran pemerintah tetap
dipertahankan. Kemudian pemerintah menutup semua pengeluaran-
pengeluaranya dari sumber penerimaan yang lain. Misalnya dari
perusahaan Negara atau dari hadiah dari luar negeri. Bila hal itu
berlangsung secara permanen, wajib pajak akan merasa lebih senang
karena tidak membayar pajak dan merasa hidupnya akan lebih
mudah. Dengan tidak membayar pajak, para wajib pajak yang
semula membayar pajak merasa bahwa penghasilannya yang siap
untuk dikonsumsikan (disposable income) menjadi bertambah besar.
Hal ini menyebabkan orang cenderung untuk kurang giat bekerja.
Tetapi bagi mereka yang masih berada pada golongan penghasilan
yang relative rendah, dengan tidak adanya pajak yang dikenakan atas
mereka menyebabkan mereka cenderung menambah tabungannya
secara absolute juga akan menambah konsumsinya untuk
memperbaiki standar hidupnya. Dengan adanya kemungkinan
tabungan yang menjadi lebih banyak maka investasi kemungkinan
juga akan bertambah. Bagi sebagian besar orang, pajak bukan
menimbulkan suatu disinsentif untuk bekerja, melainkan justru
sebaliknya menimbulkan suatu insentif untuk bekerja yaitu
menyebabkan mereka lebih giat daripada kalau tidak ada atau
sebelum adanya pajak. Sedangkan pajak dapat menimbulkan adanya
suatu disinsentif baik untuk mengadakan tabungan maupun untuk
mengadakan investasi.
2. Pengaruh Pajak Terhadap Komposisi Produksi
Pajak dapat digunakan sebagai pendorong pada pelaku ekonomi untuk
melakukan aktifitas tertentu dengan memberikan insentif-insentif.
Penerapan insentif pajak pada suatu daerah tertentu menimbulkan adanya
beberapa alternative pilihan yang dapat diambil oleh para pelaku
ekonomi.
Dengan kata lain, pajak dapat menyebabkan pergeseran penggunaan
factor-faktor produksi. Pergeseran yang dimaksud adalah dengan

10. mengubah pola produksi sehingga menghasilkan barang-barang yang
lebih rendah biaya produksinya akibat tarif pajak yang lebih kecil atau
beralih produksi. Sebagai contoh,perusahaan dapat saja mengurangi
produksi barang-barang yang merupakan objek pajak dan menigkatkan
produksi barang lain yang masih belum merupakan kategori barang kena
pajak. Perusahaan lain dapat saja berpindah lokasi industry dari suatu
tempat yang mengenakan pajak yang tinggi ke tempat yang memberikan
insentif pajak.
Seberapa jauh pengaruh pajak terhadap penggunaan faktor-faktor
produksi dipengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang-barang yang
dihasilkan. Barang-barang yang tingkat permintaannya inelastis
sempurna tidak akan terpengaruh dengan adanya pengenaan pajak.
Konsumen akan membayar seluruh beban pajak yang ditambahkan pada
harga barang. Sebaliknya jika elastisitas permintaan barang adalah
sempurna, perusahaan tidak dapat mengalihkan beban pajaknya pada
harga barang. Sehingga disarankan untuk barang-barang yang memiliki
elastisitas tinggi, dikenakan pajak yang ringan.
B. Pengaruh Pajak Terhadap Distribusi Pendapatan
Tujuan pembangunan suatu negara pada umumnya adalah peningkatan
pendapatan per kapita nasional, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi
pendapatan yang merata dan keseimbangan dalam neraca pembayaran
internasional. Secara teori, semakin tinggi pendapatan seseorang semakin
tinggi pula persentase pendapatan yang ditabung. Dari kelompok-kelompok
kaya inilah diharapkan sejumlah dana tabungan yang dapat digunakan untuk
investasi. Menurut pengertian ini pendapatan nasional yang dikenai pajak
akan banyak mempengaruhi turunnya jumlah tabungan masyarakat, bukan
pada porsi pendapatan yang dikonsumsi yang diasumsikan tetap. Tetapi pada
kenyataannya keadaan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia,
pola konsumsi masih cenderung lebih tinggi dari pola konsumsi masyarakat
di negara-negara maju. sehingga sulit didapatkan dana tabungan masyarakat.

11. Penarikan dana masyarakat secara sukarela dengan iming-iming bunga yang
tinggi pada akhirnya juga berpengaruh pada tingkat inflasi nasional.
Berdasarkan kenyataan tersebut, kebijakan perpajakan di Indonesia lebih
banyak diterapkan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di masyarakat.
Hal ini dilakukan untuk menerapkan tarif pajak progresif dan minimum
pendapatan yang dapat dikenakan pajak. Kelemahan dari tarif pajak progresif
adalah menekan pada kelompok-kelompok kaya pemilik modal sehingga
mereka malas bekerja, menabung dan melakukan investasi.
C. Pengaruh Pajak Terhadap Keinginan Untuk Bekerja
Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan dengan persentase yang lebih
tinggi dengan semakin tingginya taxable capacity. Rata-rata tingkat pajak
(average tax rate) akan meningkat untuk setiap dasar pajak (tax base). Jika
pajak progresif dikenakan pada pendapatan kerja maka tenaga kerja tersebut
akan berkurang keinginannya untuk bekerja, karena apabila penghasilannya
bertambah maka sebagian besar hanya akan dipungut oleh pemerintah saja.
Jadi, pajak progresif akan mengurangi insentif kerja.
Pajak regresif merupakan pajak dengan perkembangan yang kurang
sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Dengan bertambahnya
taxable capacity, persentase pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil
atau average taxrate menurun pada setiap peningkatan taxbase. Pajak regresif
akan menambah insentif kerja karena dengan semakin tingginya penghasilan
yang diperoleh, maka pajak yang harus dibayarnya semakin rendah
persentasenya. Para pekerja akan lebih giat agar memperoleh penghasilan
yang lebih besar dan dengan demikian pajak yang harus dibayarnya menjadi
semakin kecil persentasenya. Akibat yang timbul dari pajak penghasilan
dapat dilihat sebagai berikut:
a. Pemilihan Lapangan Kerja
Pajak penghasilan dapat mempengaruhi alokasi sumber daya dengan
mengubah penawaran tenaga kerja relatif terhadap perbedaan
pendapatannya.
b. Tabungan

12. Tingkat hasil yang diharapkan (rate of return) dari tabungan merupakan
bagian dari pendapatan dan oleh karenanya dikenakan pajak. Secara
kuantitatif pengaruh pajak terhadap tabungan belum diketahui tetapi
apabila kurva tabungan adalah seperti kurva penawaran tenaga kerja
(labour supply curve) yaitu inelastis, karena income effect dan substitution
effect disatukan dengan adanya perubahan hasil maka pengaruh kuantitatif
pajak penghasilan terhadap tabungan nampaknya tidak begitu berarti.

13. 2.1. KESIMPULAN
Perlu disadari bahwa pajak mempunyai pengaruh terhadap ekonomi.
Pada umumnya kemauan untuk bekerja itu akan terpengaruh oleh pengenaan
pajak bila pajak itu dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak. Kemampuan
kerja yang menurun akan menurunkan tingkat penghasilan lebih jauh lagi dan
akan mempunyai dampak terhadap kegiatan-kegiatan lainnya terutama dalam
bentuk penurunan konsumsi barang-barang dan jasa yang lain. Namun demikian
pada umumnya kemampuan kerja wajib pajak itu akan dipertahankan oleh wajib
pajak itu sendiri.
Kemampuan untuk menabung berkurang karena bagian pendapatan yang
dikonsumsikan mungkin bertambah dengan adanya pajak-pajak. Pengenaan pajak
akan meningkatkan bagian pendapatan yang dikonsumsikan. Misalnya pengenaan
pajak kendaraan bermotor, pengenaan PBB, pengenaan pajak hiburan, pengenaan
pajak-pajak lainnya akan meningkatkan beban yang harus ditanggung oleh wajib
pajak. Dengan tingkat pendapatan yang sama berarti pengenaan pajak akan
mengurangi bagian pendapatan yang ditabung, dan selanjutnya yang dapat
diinvestasikan.
Semakin besar pungutan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak akan
mengurangi semangat wajib pajak untuk bekerja, khususnya dalam hal pajak
penghasilan. Tetapi dengan pajak kemauan untuk bekerja ini tidak akan banyak
terpengaruh. Pengenaan pajak terhadap barang dan jasa seperti pajak kendaraan
bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak tontonan akan
mempunyai dampak terhadap tingkat penggunaan atau tingkat konsumsi terhadap
barang-barang yang bersangktuan. Wajib pajak akan cenderung mengurangi
kemauan untuk mengkonsumsi barang tersebut. Sehingga ekonomi Negara akan
cenderung terpengaruh dengan adanya pajak. Walaupun pendapatan tinggi,
konsumsi cenderung berkurang dan berakibat pada berkurangnya pendapatan
Negara suatu hari nanti.

14. DAFTAR PUSTAKA
Herry Purwono. 2010. Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta:
Erlangga.
Mangkusubroto, Guritno. 1997. Ekonomi Publik. Yogyakarta : BPFE.
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/pengaruh-pajak-terhadap-
perekonomian/
http://sugerman30.blogspot.com/2013/05/tugas-4-pengaruh-pajak-dalam.html
https://id.scribd.com/doc/47501123/Sistem-Perpajakan-Dan-Pengaruhnya-Pada-
Perekonomian-Di-Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
http://id.wikipedia.org/wiki/Tarif_pajak
http://ssbelajar.blogspot.com/2013/01/pungutan-selain-pajak-pungutan-
resmi.html
http://analisishands.blogspot.com/2012/04/pengaruh-pajak-terhadap-
perekonomian.html