1. KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
PROGRAM PPI RUMAH SAKIT DI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Dr. dr. H. Rachmat Latief, SpPD-KPTI, M.Kes., FINASIM
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

2. Dasar Hukum
• UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
• UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
• Permenkes Nomor 012/2012 tentang Akreditasi RS
• Permenkes Nomor 1691/2011 tentang Keselamatan Pasien
RS
• Kepmenkes Nomor 270/Menkes/SK/III/2007 tentang
“Pedoman Manajerial PPI di RS dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Lainnya
• Kepmenkes Nomor 382/Menkes/SK/III/2007 tentang
“Pedoman PPI di RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Lainnya”

3. Tantangan Masa Depan Fasilitas
Kesehatan di Indonesia
• Globalisasi (Asean Framework Agreement On Service, Asean
Community, dsb)
• Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju
• Persaingan/kompetisi penyedia layanan kesehatan,
penanaman modal asing
• Tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat semakin tinggi 
berobat keluar negeri

4. UU Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit
Pasal 6 Ayat 1 Butir c
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
untuk :
Membina dan mengawasi
penyelenggaraan Rumah Sakit

5. Salah satu
Isu Strategis RPJMN 2015-2019
Menguatkan pelayanan kesehatan rujukan
yang berkualitas
AKREDITASI

6. UU Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit
Pasal 40
• Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, RS “wajib”
diakreditasi minimal 3 tahun sekali
• Akreditasi RS yang dimaksud dilakukan oleh lembaga
independen dari dalam/luar negeri berdasarkan standar
akreditasi yang berlaku
• Lembaga independen ditetapkan oleh Menteri
• Ketentuan mengenai akreditasi RS diatur dengan Peraturan
Menteri

7. Peran Pemerintah Daerah
PERMENKES Nomor 12 Tahun 2012
Tentang
AKREDITASI RUMAH SAKIT
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMDA
Pasal 16
• Pemerintah dan Pemda wajib mendukung, memotivasi,
mendorong dan memperlancar proses pelaksanaan Akreditasi
untuk semua RS.
• Pemerintah dan Pemda dapat memberikan bantuan
pembiayaan kepada RS untuk proses akreditasi.
• Bantuan pembiayaan bersumber dari APBN, APBD atau
sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan per-UU-an

8. Peran Pemerintah Daerah
PERMENKES Nomor 12 Tahun 2012
Tentang
AKREDITASI RUMAH SAKIT
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17
• Menteri melalui Dirjen melakukan pembinaan dan
pengawasan dalam penyelenggaraan akreditasi
• Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan meng-ikutsertakan
Pemda, BPRS dan Asosiasi Perumahsakitan.

9. Program PPI dalam Akreditasi RS
Dalam pelaksanaan Akreditasi 2012 yang mengacu JCI (Joint
Commision International) Edisi 4 dan MDG’s, komponen
penilaian dibagi atas :
• Kelompok Standar Pelayanan Berfokus Pada Pasien
• Kelompok Standar Manajemen RS
• Bab 2 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
• Sasaran Keselamatan Pasien RS
• Sasaran 5 Pengurangan Risiko Infeksi Terkait
Yankes
• Sasaran Millenium Development Goals (MDG’s)

10. Mengapa PPI ?
• Adanya peningkatan kasus-kasus penyakit infeksi (new
emerging, emerging dan re-emerging diseases) dan infeksi
terkait pelayanan kesehatan (HAIs)
• RS dan fasilitas yankes lainnya harus mampu memberikan
pelayanan yang bermutu, akuntabel serta meminimalkan risiko
infeksi kepada tenaga kesehatan, pengunjung dan pasien RS
• KLB unpredictable
• Gambaran mutu pelayanan RS (instrumen akreditasi)
• Infeksi Nosokomial (HAIs)

11. Program Kemenkes Terkait PPI di
Rumah Sakit
• Setiap RS harus melaksanakan Program PPI.
• Pelaksanaan Program PPI harus sesuai Pedoman Manajerial
PPI di RS dan fasilitas yankes lain, Pedoman PPI di RS &
fasilitas yankes lainnya dan pedoman lainnya.
• Direktur RS membentuk Komite PPI dan Tim PPI dibawah
koordinasi Direktur
• Komite dan Tim PPI harus mempunyai tugas, fungsi dan
kewenangan yang jelas.
• Setiap RS wajib memiliki IPCN

12. Peran Dinkes Provinsi dalam PPI
• Mendorong terbentuknya Komite /Tim PPI di setiap RS dan
melakukan pembinaan dalam rangka implementasi Program
PPI
• Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan tim dan
sertifikasi petugas dengan memfasilitasi tim secara kolektif
atau bekerjasama dengan Pokja PPI Kemenkes, Perdalin dan
organisasi terkait yang di sarankan oleh Kemenkes
• Mendorong pembentukan dan implementasi regulasi (SPM
dan SPO) terkait Program PPI RS
• Memonitoring pelaksanaan surveilans PPI RS dan
ketersediaan APD yang cukup di RS

13. Peran Rumah Sakit dalam PPI
Manajemen
• Mempertegas komitmen RS
• Meng-update regulasi terkait PPI
• Membentuk Komite/Tim PPI
• Dukungan anggaran untuk menunjang kegiatan PPI
Teknis
• Melakukan pelatihan dan In-House Training
• Melaksanakan surveilans HAIs
• Pencatatan & Pelaporan
• Monitoring & Evaluasi

14. Kebijakan Dinkes Provinsi
terkait Program PPI di RS
Tahun 2014 ditargetkan :
• 100% RS Pemerintah telah membentuk Tim PPI RS dan 50%
telah mengimplementasikan PPI di RS
• 25% RS Swasta telah membentuk Tim PPI RS
Tahun 2015 ditargetkan :
• 100% RS Pemerintah telah mengimplementasikan PPI RS
• 50% RS Swasta telah membentuk Tim PPI RS dan 25% telah
mengimplementasikan PPI di RS

15. Kebijakan Dinkes Provinsi
terkait Program PPI di RS
Tahun 2016 ditargetkan :
• Melaksanakan evaluasi implementasi Program PPI terhadap
50% RS Pemerintah
• 100% RS Swasta diharapkan telah membentuk tim PPI dan
50% telah mengimplementasikan PPI di RS
Tahun 2017 ditargetkan :
• 100% RS Swasta diharapkan telah mengimplementasikan
Program PPI di RS
• Evaluasi menyeluruh Program PPI di Prov. Sulsel

16. KESIMPULAN
• Peningkatan mutu pelayanan RS mutlak dan wajib
dipenuhi oleh RS melalui pelaksanaan akreditasi
• Penerapan PPI RS adalah pintu menuju peningkatan
mutu pelayanan di RS
• Dibutuhkan komitmen RS dalam upaya mewujudkan
implementasi PPI di RS
• Perlu sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah, Dinkes Provinsi dan Dinkes
Kab/Kota, RSUD dan stakeholder terkait.
• Implementasi PPI harus dimonitoring dan dievaluasi
secara berkesinambungan untuk menjaga kontinuitas
program.

17. Terima kasih.