SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  27
Pbl herbal
kasus
Andi, seorang
apoteker yang baru
lulus, mendapat
tawaran kerjasama
dari investor untuk
mendirikan IKOT di
Yogyakarta diberi
amanah modal
500jt.
Produk pertama
yang akan di-
release adalah
OHT tablet
antihipertensi
(data farmakologi,
aktivitas dan
master formulanya
sudah disiapkan)
problem
IKOT
Produk pertama yang akan
di-release adalah OHT
tablet antihipertensi
Ijin pendirian
ikot
Langkah mendirikan
ikot
1
• Memenuhi persyaratan mendirikan ikot
2
• Melakukan izin usaha ikot
3
• Permohonan izin usaha ikot
4
• Pendaftaran obat tradisional
syarat
pendirian
Ukot
Usaha Kecil Obat Tradisional
usaha yang membuat
semua bentuk sediaan
obat tradisional,
kecuali bentuk
sediaan tablet dan
efervesen
hanya dapat
diselenggarakan oleh
badan usaha yang
memiliki izin usaha
sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
kepada Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi
UKOT
memenuhi
syarat
CPOB
Dan
memiliki
Apoteker
penanggung
jawab
Pasal 27
• UKOT yang memproduksi bentuk
sediaan kapsul dan/atau cairan
memiliki Apoteker sebagai penanggung
jawab yang bekerja penuh;
Pasal 34
• UKOT min 1 TTK WNI yang pny
sertifikat CPOTB
Syarat pendirian
ukot
 Dilakukan perorangan (WNI) atau badan hukum
berbentuk PT atau Koperasi.
 Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
 Memenuhi standar CPOTB (Cara Pembuatan
Obat Tradisional yang Baik) dan dinyatakan
oleh petugas yang berwenang melalui
pemeriksaan setempat dan pemberian sertifikat
CPOTB.
 CPOTB merupakan persyaratan kelayakan dasar
untuk menerapkan sistem jaminan mutu yang
diakui dunia internasional.
Total aset <
Rp.600.000.000 tidak
termasuk tanah dan
bangunan
Syarat
izin
ukot
IZIN
UKOT
 surat permohonan
 fotokopi akta pendirian
badan usaha yang sah
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
 susunan Direksi/Pengurus
dan Komisaris/Badan
Pengawas;
 fotokopi KTP/Identitas
Direksi/Pengurus dan
Komisaris/Badan Pengawas;
 pernyataan
Direksi/Pengurus dan
Komisaris/Badan
 Pengawas tidak pernah
terlibat pelanggaran
peraturan perundang-
undangan di bidang
farmasi;
 fotokopi bukti
penguasaan tanah dan
bangunan;
 Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan
Lingkungan Hidup
(SPPL);
lanjutan
 Surat Tanda Daftar Perusahaan;
 fotokopi Surat Izin Usaha
Perdagangan;
 fotokopi Nomor Pokok Wajib
Pajak;
 persetujuan lokasi dari
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
 asli Surat Pernyataan kesediaan
bekerja penuh dari Tenaga
Teknis Kefarmasian sebagai
penanggung jawab;
 fotokopi surat pengangkatan
penanggung jawab dari pimpinan
perusahaan;
 fotokopi Surat Tanda Registrasi
Tenaga Teknis Kefarmasian
 daftar peralatan dan mesin-
mesin yang digunakan;
 diagram/alur proses
produksi masing-masing
bentuk sediaan obat
 tradisional yang akan dibuat;
 daftar jumlah tenaga kerja
dan tempat penugasannya;
 rekomendasi dari Kepala
Balai setempat; dan
 rekomendasi dari Kepala
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
Permohonan izin
usaha ikot
Pasal 23
1
• Permohonan izin UKOT diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/
2
• Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima tembusan permohonan untuk izin UKOT,
Kepala Balai setempat wajib melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan/pemenuhan CPOTB
dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan verifikasi kelengkapan
administratif.
3
• Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan terhadap kesiapan/pemenuhan
CPOTB, Kepala Balai setempat wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi
lanjutAN
4
• Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan terhadap
kesiapan administrasi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib
menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
5
• Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat permohonan
diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, pemohon dapat membuat
surat pernyataan siap berproduksi kepada Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi
6
• Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima
rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi menyetujui, menunda, atau menolak permohonan izin
UKOT dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam
Formulir 17a, Formulir 17b atau Formulir 17c terlampir.
PasAl 24
 Izin UKOT diberikan kepada
pemohon yang telah memenuhi
persyaratan
Pendaftaran
obat
tradisional
Tata cara
registrasi
Pasal 14
(1) Permohonan
registrasi diajukan
kepada Kepala Badan.
(2) Ketentuan
mengenai tata
laksana registrasi
ditetapkan
denganPeraturan
Kepala Badan.
3) Dokumen
registrasi merupakan
dokumen rahasia yang
dipergunakan
terbatas hanya untuk
keperluan evaluasi
oleh yang berwenang.
Pasal 15
1. Terhadap permohonan
registrasi dikenai biaya
sebagai penerimaan negara
bukan pajak sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2. Dalam hal permohonan
registrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1)ditolak, maka biaya yang
telah dibayarkan tidak
dapat ditarik kembali.
Analisis
kasus
Analisis kasus
Kasus Pemecahan masalah
 Andi apoteker yang baru
lulus, mendapat tawaran
kerjasama dari investor
 mendirikan IKOT di
Yogyakarta
 diberi amanah modal 500 jt
 Produk pertama yang akan
di-release adalah OHT
tablet antihipertensi
(data farmakologi,
aktivitas dan master
formulanya sudah
disiapkan)
 Pendirian oleh perorangan
(WNI) atau badan hukum
(PT/koperasi)
 Modal < 600 juta
 IKOT dilarang memproduksi
tablet dan effervesent
 Bisa diganti bentuk sediaan
yang diperbolehkan misal
kapsul
 Jika tetap ingin
memproduksi tablet maka
disarankan untuk membangun
IOT sesuai peraturan
perundang-undangan
 IKOT dilarang memproduksi tablet
dan effervesent
 Bisa diganti bentuk sediaan yang
diperbolehkan misal kapsul
 Jika tetap ingin memproduksi tablet
maka disarankan untuk membangun
IOT sesuai peraturan perundang-
undangan
Pasal 40
 UKOT yang melakukan kegiatan
sebagaimana IOT wajib mengajukan
permohonan izin IOT dengan
menggunakan contoh sebagaimana
tercantum dalam Formulir 22
terlampir
Terima kasih

Contenu connexe

Tendances

Parameter Nonspesifik Ekstrak (Fitokimia)
Parameter Nonspesifik Ekstrak (Fitokimia)Parameter Nonspesifik Ekstrak (Fitokimia)
Parameter Nonspesifik Ekstrak (Fitokimia)
Filania Kanja
 
Kuliah 2 farmakope
Kuliah 2 farmakopeKuliah 2 farmakope
Kuliah 2 farmakope
Abner D Nero
 
Sediaan solida bu neni
Sediaan solida bu neniSediaan solida bu neni
Sediaan solida bu neni
Dokter Tekno
 

Tendances (20)

Parameter Nonspesifik Ekstrak (Fitokimia)
Parameter Nonspesifik Ekstrak (Fitokimia)Parameter Nonspesifik Ekstrak (Fitokimia)
Parameter Nonspesifik Ekstrak (Fitokimia)
 
Kuliah 2 farmakope
Kuliah 2 farmakopeKuliah 2 farmakope
Kuliah 2 farmakope
 
Uji Mutu Sediaan Suspensi
Uji Mutu Sediaan SuspensiUji Mutu Sediaan Suspensi
Uji Mutu Sediaan Suspensi
 
Evaluasi sediaan steril
Evaluasi sediaan sterilEvaluasi sediaan steril
Evaluasi sediaan steril
 
Perhitungan dosis
Perhitungan dosisPerhitungan dosis
Perhitungan dosis
 
Ekskresi dan klirens ginjal
Ekskresi dan klirens ginjalEkskresi dan klirens ginjal
Ekskresi dan klirens ginjal
 
Obat asli indonesia pdf
Obat asli indonesia pdfObat asli indonesia pdf
Obat asli indonesia pdf
 
Farmakologi (prinsip terapeutika) bagian ii
Farmakologi  (prinsip terapeutika) bagian iiFarmakologi  (prinsip terapeutika) bagian ii
Farmakologi (prinsip terapeutika) bagian ii
 
Laporan mikrobiologi morfologi mikroba
Laporan mikrobiologi   morfologi mikrobaLaporan mikrobiologi   morfologi mikroba
Laporan mikrobiologi morfologi mikroba
 
Permenkes 3 2015 peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika
Permenkes 3 2015 peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotikaPermenkes 3 2015 peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika
Permenkes 3 2015 peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika
 
Uji Disolusi
Uji DisolusiUji Disolusi
Uji Disolusi
 
Suppo
SuppoSuppo
Suppo
 
Uji potensi antibiotik secara mikrobiologi
Uji potensi antibiotik secara mikrobiologiUji potensi antibiotik secara mikrobiologi
Uji potensi antibiotik secara mikrobiologi
 
Permenkes No. 006 ttg industri dan usaha obat tradisional
Permenkes No. 006 ttg industri dan usaha obat tradisionalPermenkes No. 006 ttg industri dan usaha obat tradisional
Permenkes No. 006 ttg industri dan usaha obat tradisional
 
High Performance Liquid Chromatography
High Performance Liquid ChromatographyHigh Performance Liquid Chromatography
High Performance Liquid Chromatography
 
(3) obat obat kolinergik
(3) obat obat kolinergik(3) obat obat kolinergik
(3) obat obat kolinergik
 
Sediaan liquid 1
Sediaan liquid 1Sediaan liquid 1
Sediaan liquid 1
 
Validasi uji sterilisasi
Validasi uji sterilisasiValidasi uji sterilisasi
Validasi uji sterilisasi
 
Sediaan krim
Sediaan krimSediaan krim
Sediaan krim
 
Sediaan solida bu neni
Sediaan solida bu neniSediaan solida bu neni
Sediaan solida bu neni
 

Similaire à Kasus 2

Definisi apotek & dasar hukum
Definisi apotek & dasar hukumDefinisi apotek & dasar hukum
Definisi apotek & dasar hukum
Harum Nugroho
 
Permenkes 006 2012-industri_usaha_obat_tradisional1
Permenkes 006 2012-industri_usaha_obat_tradisional1Permenkes 006 2012-industri_usaha_obat_tradisional1
Permenkes 006 2012-industri_usaha_obat_tradisional1
Inna Muthma
 
Perm no. 34 ttg pedagang besar farmasi
Perm no. 34 ttg pedagang besar farmasiPerm no. 34 ttg pedagang besar farmasi
Perm no. 34 ttg pedagang besar farmasi
Ulfah Hanum
 
Permenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar Farmasi
Permenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar FarmasiPermenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar Farmasi
Permenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar Farmasi
Ulfah Hanum
 
PP 512009 EDIT.ppt
PP 512009 EDIT.pptPP 512009 EDIT.ppt
PP 512009 EDIT.ppt
Aprilhm
 
1. PRESENTASI PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN.pptx
1. PRESENTASI PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN.pptx1. PRESENTASI PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN.pptx
1. PRESENTASI PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN.pptx
romi500250
 

Similaire à Kasus 2 (20)

Presentasi kelompok 4
Presentasi kelompok 4Presentasi kelompok 4
Presentasi kelompok 4
 
Persyaratan mendirikan pbf
Persyaratan mendirikan pbfPersyaratan mendirikan pbf
Persyaratan mendirikan pbf
 
Sistem-Registrasi-OT-SK_COACHING-091019.pptx
Sistem-Registrasi-OT-SK_COACHING-091019.pptxSistem-Registrasi-OT-SK_COACHING-091019.pptx
Sistem-Registrasi-OT-SK_COACHING-091019.pptx
 
Definisi apotek & dasar hukum
Definisi apotek & dasar hukumDefinisi apotek & dasar hukum
Definisi apotek & dasar hukum
 
Permenkes 006 2012-industri_usaha_obat_tradisional1
Permenkes 006 2012-industri_usaha_obat_tradisional1Permenkes 006 2012-industri_usaha_obat_tradisional1
Permenkes 006 2012-industri_usaha_obat_tradisional1
 
Permenkes No. 34 Tahun 2014 Tentang PBF
Permenkes No. 34 Tahun 2014 Tentang PBFPermenkes No. 34 Tahun 2014 Tentang PBF
Permenkes No. 34 Tahun 2014 Tentang PBF
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Permenkes No.1799 Tahun 2010 Tentang Industri Farmasi
Permenkes No.1799 Tahun 2010 Tentang Industri FarmasiPermenkes No.1799 Tahun 2010 Tentang Industri Farmasi
Permenkes No.1799 Tahun 2010 Tentang Industri Farmasi
 
Permenkes No. 1148 Tahun 2011 Tentang PBF
Permenkes No. 1148 Tahun 2011 Tentang PBFPermenkes No. 1148 Tahun 2011 Tentang PBF
Permenkes No. 1148 Tahun 2011 Tentang PBF
 
Se hk.02.02 menkes-24-2017 juklak registrasi, izin praktik dan izin kerja ten...
Se hk.02.02 menkes-24-2017 juklak registrasi, izin praktik dan izin kerja ten...Se hk.02.02 menkes-24-2017 juklak registrasi, izin praktik dan izin kerja ten...
Se hk.02.02 menkes-24-2017 juklak registrasi, izin praktik dan izin kerja ten...
 
Perm no. 34 ttg pedagang besar farmasi
Perm no. 34 ttg pedagang besar farmasiPerm no. 34 ttg pedagang besar farmasi
Perm no. 34 ttg pedagang besar farmasi
 
Permenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar Farmasi
Permenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar FarmasiPermenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar Farmasi
Permenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar Farmasi
 
Pertemuan iv dan v
Pertemuan iv dan vPertemuan iv dan v
Pertemuan iv dan v
 
Bahan sosialisasi oss pemda
Bahan sosialisasi oss pemda Bahan sosialisasi oss pemda
Bahan sosialisasi oss pemda
 
STIFA D_KLP 8_PPT INDUSTRI FARMASI.pptx
STIFA D_KLP 8_PPT INDUSTRI FARMASI.pptxSTIFA D_KLP 8_PPT INDUSTRI FARMASI.pptx
STIFA D_KLP 8_PPT INDUSTRI FARMASI.pptx
 
Pmk no. 70 ttg perusahaan rumah tangga dan alkes
Pmk no. 70 ttg perusahaan rumah tangga dan alkesPmk no. 70 ttg perusahaan rumah tangga dan alkes
Pmk no. 70 ttg perusahaan rumah tangga dan alkes
 
Tata Cara Pendaftaran PIRT OSS-RBA.pptx
Tata Cara Pendaftaran PIRT OSS-RBA.pptxTata Cara Pendaftaran PIRT OSS-RBA.pptx
Tata Cara Pendaftaran PIRT OSS-RBA.pptx
 
PP 512009 EDIT.ppt
PP 512009 EDIT.pptPP 512009 EDIT.ppt
PP 512009 EDIT.ppt
 
KLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptxKLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptx
 
1. PRESENTASI PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN.pptx
1. PRESENTASI PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN.pptx1. PRESENTASI PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN.pptx
1. PRESENTASI PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN.pptx
 

Dernier

PPT KAWASAN TANPA ROKOK SESUAI PERATURAN BUPATI
PPT KAWASAN TANPA ROKOK SESUAI PERATURAN BUPATIPPT KAWASAN TANPA ROKOK SESUAI PERATURAN BUPATI
PPT KAWASAN TANPA ROKOK SESUAI PERATURAN BUPATI
MuhammadAlfiannur2
 
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal Diabetes
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal DiabetesFARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal Diabetes
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal Diabetes
NadrohSitepu1
 
PPT.Materi-Pembelajaran-genetika.dasarpptx
PPT.Materi-Pembelajaran-genetika.dasarpptxPPT.Materi-Pembelajaran-genetika.dasarpptx
PPT.Materi-Pembelajaran-genetika.dasarpptx
Acephasan2
 
LOKAKARYA MINI tingkat puskesmas bulanan ppt
LOKAKARYA MINI tingkat puskesmas bulanan pptLOKAKARYA MINI tingkat puskesmas bulanan ppt
LOKAKARYA MINI tingkat puskesmas bulanan ppt
UserTank2
 
KETIDAKBERDAYAAN DAN KEPUTUSASAAN (1).pptx
KETIDAKBERDAYAAN DAN KEPUTUSASAAN (1).pptxKETIDAKBERDAYAAN DAN KEPUTUSASAAN (1).pptx
KETIDAKBERDAYAAN DAN KEPUTUSASAAN (1).pptx
Zuheri
 
kel 8 TB PARU.pptxyahahbhbbsnncndncndncndncbdncbdncdn
kel 8 TB PARU.pptxyahahbhbbsnncndncndncndncbdncbdncdnkel 8 TB PARU.pptxyahahbhbbsnncndncndncndncbdncbdncdn
kel 8 TB PARU.pptxyahahbhbbsnncndncndncndncbdncbdncdn
cindyrenatasaleleuba
 
pengertian mengenai BAKTERI dan segala bentuk bakteri.ppt
pengertian mengenai BAKTERI dan segala bentuk bakteri.pptpengertian mengenai BAKTERI dan segala bentuk bakteri.ppt
pengertian mengenai BAKTERI dan segala bentuk bakteri.ppt
RekhaDP2
 
PPT-UEU-Keperawatan-Kesehatan-Jiwa-I-Pertemuan-13.ppt
PPT-UEU-Keperawatan-Kesehatan-Jiwa-I-Pertemuan-13.pptPPT-UEU-Keperawatan-Kesehatan-Jiwa-I-Pertemuan-13.ppt
PPT-UEU-Keperawatan-Kesehatan-Jiwa-I-Pertemuan-13.ppt
khalid1276
 
Anatomi Fisiologi Sistem Muskuloskeletal.ppt
Anatomi Fisiologi Sistem Muskuloskeletal.pptAnatomi Fisiologi Sistem Muskuloskeletal.ppt
Anatomi Fisiologi Sistem Muskuloskeletal.ppt
Acephasan2
 

Dernier (20)

KONSEP DASAR KEGAWATDARURATAN MATERNAL NEONATAL.pptx
KONSEP DASAR KEGAWATDARURATAN MATERNAL NEONATAL.pptxKONSEP DASAR KEGAWATDARURATAN MATERNAL NEONATAL.pptx
KONSEP DASAR KEGAWATDARURATAN MATERNAL NEONATAL.pptx
 
PPT KAWASAN TANPA ROKOK SESUAI PERATURAN BUPATI
PPT KAWASAN TANPA ROKOK SESUAI PERATURAN BUPATIPPT KAWASAN TANPA ROKOK SESUAI PERATURAN BUPATI
PPT KAWASAN TANPA ROKOK SESUAI PERATURAN BUPATI
 
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal Diabetes
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal DiabetesFARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal Diabetes
FARMAKOLOGI HORMONAL obat hormonal Diabetes
 
Farmakologi_Pengelolaan Obat pd Lansia.pptx
Farmakologi_Pengelolaan Obat pd Lansia.pptxFarmakologi_Pengelolaan Obat pd Lansia.pptx
Farmakologi_Pengelolaan Obat pd Lansia.pptx
 
PPT KONSEP TUMBUH KEMBANG ANAK DINI 1 - 5 TAHUN
PPT KONSEP TUMBUH KEMBANG ANAK DINI 1 -  5 TAHUNPPT KONSEP TUMBUH KEMBANG ANAK DINI 1 -  5 TAHUN
PPT KONSEP TUMBUH KEMBANG ANAK DINI 1 - 5 TAHUN
 
Webinar MPASI-Kemenkes kementerian kesehatan
Webinar MPASI-Kemenkes kementerian kesehatanWebinar MPASI-Kemenkes kementerian kesehatan
Webinar MPASI-Kemenkes kementerian kesehatan
 
PPT.Materi-Pembelajaran-genetika.dasarpptx
PPT.Materi-Pembelajaran-genetika.dasarpptxPPT.Materi-Pembelajaran-genetika.dasarpptx
PPT.Materi-Pembelajaran-genetika.dasarpptx
 
asuhan keperawatan jiwa dengan diagnosa keperawatan resiko perilaku kekerasan
asuhan keperawatan jiwa dengan diagnosa keperawatan resiko perilaku kekerasanasuhan keperawatan jiwa dengan diagnosa keperawatan resiko perilaku kekerasan
asuhan keperawatan jiwa dengan diagnosa keperawatan resiko perilaku kekerasan
 
Statistik Kecelakaan Kerja manajemen risiko kecelakaan kerja .pptx
Statistik Kecelakaan Kerja manajemen risiko kecelakaan kerja .pptxStatistik Kecelakaan Kerja manajemen risiko kecelakaan kerja .pptx
Statistik Kecelakaan Kerja manajemen risiko kecelakaan kerja .pptx
 
LOKAKARYA MINI tingkat puskesmas bulanan ppt
LOKAKARYA MINI tingkat puskesmas bulanan pptLOKAKARYA MINI tingkat puskesmas bulanan ppt
LOKAKARYA MINI tingkat puskesmas bulanan ppt
 
KETIDAKBERDAYAAN DAN KEPUTUSASAAN (1).pptx
KETIDAKBERDAYAAN DAN KEPUTUSASAAN (1).pptxKETIDAKBERDAYAAN DAN KEPUTUSASAAN (1).pptx
KETIDAKBERDAYAAN DAN KEPUTUSASAAN (1).pptx
 
Farmakologi_Pengelolaan Obat pada Anak.pptx
Farmakologi_Pengelolaan Obat pada Anak.pptxFarmakologi_Pengelolaan Obat pada Anak.pptx
Farmakologi_Pengelolaan Obat pada Anak.pptx
 
Presentasi materi antibiotik kemoterapeutika
Presentasi materi antibiotik kemoterapeutikaPresentasi materi antibiotik kemoterapeutika
Presentasi materi antibiotik kemoterapeutika
 
kel 8 TB PARU.pptxyahahbhbbsnncndncndncndncbdncbdncdn
kel 8 TB PARU.pptxyahahbhbbsnncndncndncndncbdncbdncdnkel 8 TB PARU.pptxyahahbhbbsnncndncndncndncbdncbdncdn
kel 8 TB PARU.pptxyahahbhbbsnncndncndncndncbdncbdncdn
 
pengertian mengenai BAKTERI dan segala bentuk bakteri.ppt
pengertian mengenai BAKTERI dan segala bentuk bakteri.pptpengertian mengenai BAKTERI dan segala bentuk bakteri.ppt
pengertian mengenai BAKTERI dan segala bentuk bakteri.ppt
 
4. Pengelolaan rantai Vaksin di puskesmas .pdf
4. Pengelolaan rantai Vaksin di puskesmas .pdf4. Pengelolaan rantai Vaksin di puskesmas .pdf
4. Pengelolaan rantai Vaksin di puskesmas .pdf
 
#3Sosialisasi Penggunaan e-renggar Monev DAKNF 2024.pdf
#3Sosialisasi Penggunaan e-renggar Monev DAKNF 2024.pdf#3Sosialisasi Penggunaan e-renggar Monev DAKNF 2024.pdf
#3Sosialisasi Penggunaan e-renggar Monev DAKNF 2024.pdf
 
PPT-UEU-Keperawatan-Kesehatan-Jiwa-I-Pertemuan-13.ppt
PPT-UEU-Keperawatan-Kesehatan-Jiwa-I-Pertemuan-13.pptPPT-UEU-Keperawatan-Kesehatan-Jiwa-I-Pertemuan-13.ppt
PPT-UEU-Keperawatan-Kesehatan-Jiwa-I-Pertemuan-13.ppt
 
Anatomi Fisiologi Sistem Muskuloskeletal.ppt
Anatomi Fisiologi Sistem Muskuloskeletal.pptAnatomi Fisiologi Sistem Muskuloskeletal.ppt
Anatomi Fisiologi Sistem Muskuloskeletal.ppt
 
FARMASETIKA dasar menjelaskan teori farmasetika, sejarah farmasi, bahasa kati...
FARMASETIKA dasar menjelaskan teori farmasetika, sejarah farmasi, bahasa kati...FARMASETIKA dasar menjelaskan teori farmasetika, sejarah farmasi, bahasa kati...
FARMASETIKA dasar menjelaskan teori farmasetika, sejarah farmasi, bahasa kati...
 

Kasus 2

  • 2. kasus Andi, seorang apoteker yang baru lulus, mendapat tawaran kerjasama dari investor untuk mendirikan IKOT di Yogyakarta diberi amanah modal 500jt. Produk pertama yang akan di- release adalah OHT tablet antihipertensi (data farmakologi, aktivitas dan master formulanya sudah disiapkan)
  • 3. problem IKOT Produk pertama yang akan di-release adalah OHT tablet antihipertensi Ijin pendirian ikot
  • 4. Langkah mendirikan ikot 1 • Memenuhi persyaratan mendirikan ikot 2 • Melakukan izin usaha ikot 3 • Permohonan izin usaha ikot 4 • Pendaftaran obat tradisional
  • 6. usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi UKOT memenuhi syarat CPOB Dan memiliki Apoteker penanggung jawab
  • 7. Pasal 27 • UKOT yang memproduksi bentuk sediaan kapsul dan/atau cairan memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab yang bekerja penuh; Pasal 34 • UKOT min 1 TTK WNI yang pny sertifikat CPOTB
  • 8. Syarat pendirian ukot  Dilakukan perorangan (WNI) atau badan hukum berbentuk PT atau Koperasi.  Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).  Memenuhi standar CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) dan dinyatakan oleh petugas yang berwenang melalui pemeriksaan setempat dan pemberian sertifikat CPOTB.  CPOTB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu yang diakui dunia internasional. Total aset < Rp.600.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan
  • 10. IZIN UKOT  surat permohonan  fotokopi akta pendirian badan usaha yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas;  fotokopi KTP/Identitas Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas;  pernyataan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan  Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang farmasi;  fotokopi bukti penguasaan tanah dan bangunan;  Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
  • 11. lanjutan  Surat Tanda Daftar Perusahaan;  fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;  fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;  persetujuan lokasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  asli Surat Pernyataan kesediaan bekerja penuh dari Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai penanggung jawab;  fotokopi surat pengangkatan penanggung jawab dari pimpinan perusahaan;  fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian  daftar peralatan dan mesin- mesin yang digunakan;  diagram/alur proses produksi masing-masing bentuk sediaan obat  tradisional yang akan dibuat;  daftar jumlah tenaga kerja dan tempat penugasannya;  rekomendasi dari Kepala Balai setempat; dan  rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
  • 12.
  • 14. Pasal 23 1 • Permohonan izin UKOT diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ 2 • Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima tembusan permohonan untuk izin UKOT, Kepala Balai setempat wajib melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan/pemenuhan CPOTB dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan verifikasi kelengkapan administratif. 3 • Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan terhadap kesiapan/pemenuhan CPOTB, Kepala Balai setempat wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
  • 15. lanjutAN 4 • Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan terhadap kesiapan administrasi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 5 • Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, pemohon dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 6 • Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyetujui, menunda, atau menolak permohonan izin UKOT dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 17a, Formulir 17b atau Formulir 17c terlampir.
  • 16. PasAl 24  Izin UKOT diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan
  • 18. Tata cara registrasi Pasal 14 (1) Permohonan registrasi diajukan kepada Kepala Badan. (2) Ketentuan mengenai tata laksana registrasi ditetapkan denganPeraturan Kepala Badan. 3) Dokumen registrasi merupakan dokumen rahasia yang dipergunakan terbatas hanya untuk keperluan evaluasi oleh yang berwenang.
  • 19. Pasal 15 1. Terhadap permohonan registrasi dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam hal permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditolak, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
  • 21. Analisis kasus Kasus Pemecahan masalah  Andi apoteker yang baru lulus, mendapat tawaran kerjasama dari investor  mendirikan IKOT di Yogyakarta  diberi amanah modal 500 jt  Produk pertama yang akan di-release adalah OHT tablet antihipertensi (data farmakologi, aktivitas dan master formulanya sudah disiapkan)  Pendirian oleh perorangan (WNI) atau badan hukum (PT/koperasi)  Modal < 600 juta  IKOT dilarang memproduksi tablet dan effervesent  Bisa diganti bentuk sediaan yang diperbolehkan misal kapsul  Jika tetap ingin memproduksi tablet maka disarankan untuk membangun IOT sesuai peraturan perundang-undangan
  • 22.  IKOT dilarang memproduksi tablet dan effervesent  Bisa diganti bentuk sediaan yang diperbolehkan misal kapsul  Jika tetap ingin memproduksi tablet maka disarankan untuk membangun IOT sesuai peraturan perundang- undangan
  • 23. Pasal 40  UKOT yang melakukan kegiatan sebagaimana IOT wajib mengajukan permohonan izin IOT dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 22 terlampir
  • 24.
  • 25.
  • 26.