Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à OJK-Definisi
Similaire à OJK-Definisi (20)
OJK-Definisi
- 2. DEFINISI Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang ` bersifat Independen dan berfungsi menyelenggarakan sistem Pengaturan dan Pengawasan yang Terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
- 3. 1976 2005 2014 BAPEPAM Badan Pengawas Pasar Modal Badan Pengawas Pasar Modal + Direktorat Jendral Lembaga Keuangan Otoritas Jasa Keuangan SEJARAH
- 4. Mengapa Perlu OJK ? Selain karena UU, OJK dibentuk agar ada sistem kontrol dan pengawasan terhadap industri keuangan yang lebih lengkap dan menyatu Banyak kasus yang muncul akibat dualisme pengawasan. Terdapat wilayah abu-abu yang biasanya dimanfaatkan dengan tujuan tertentu yang pada akhirnya merugikan nasabah.
- 5. KASUS PEMICU BERDIRINYA OJK • Kasus BLBI, 48 bank kolaps yang menyebabkan BI mengeluarkan kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) • Kasus Bank Century, yang ternyata juga menyeret Antaboga Deltasekuritas yang merupakan perusahaan investasi , bukan bank.
- 6. PENGALIHAN WEWENANG OJK mengambil alih wewenang dua regulator yang ada yakni Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) OJK Pengawasan Lembaga Keuangan Bank (BI) Pengawasan Lembaga Keuangan Non- Bank (Bapepam-LK) Pasar Modal (Bapepam-LK)
- 7. ` Mengatur, Mengawasi dan Melindungi demi terwujudnya industri keuangan yang sehat MENGATUR MELINDUNGI MENGAWASI
- 8. Teratur, Adil, Transparan, Akuntabel Sektor Jasa Keuangan Berkelanjutan dan Stabil TUJUAN Melindungi Kepentingan Konsumen dan Masyarakat
- 9. RUANG LINGKUP OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan : Sektor Perbankan Sektor Pasar Modal Sektor Non Perbankan (Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pebiayaan & Lembaga Jasa Keuangan Lainnya)
- 10. MICROPRODENTIAL Microprudential fokus pada kesehatan institusi keuangan secara individual, meliputi : pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. BI vs OJK MACROPRUDENTIAL Kebijakan macroprudential merupakan kebijakan yang memiliki tujuan utama memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dalam rangka memitigasi risiko dan biaya krisis sistemik
- 11. Forum Koordinasi Stabilitas Sisem Keuangan (FKSSK) Adalah forum Koordinasi , Kerjasama dan Pertukaran Informasi antara otoritas yang berkepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan (UU RI Nomor 21 Tahun 2011, pasal 1 angka 25 tentang Otoritas Jasa Keuangan) Sangat diperlukan untuk menghadapi risiko/dampak sistemik, yang menuntut kebijakan dan pengambilan keputusan bersama secara efektif dan responsif
- 12. • Menteri Keuangan (Koord & Anggota) • Gubernur BI (Anggota) • Ketua Dewan Komisioner LPS(Anggota) • Ketua Dewan Komisioner OJK (Anggota) ANGGOTA FKSSK
- 13. FUNGSI FKSSK 1. Menunjang tugas Komite Koordinasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap bank bermasalah yang ditengarai bersifat sistemik 2. Berkoordinasi dan tukar informasi untuk sinkronisasi peraturan perundangan di sektor keuangan
- 14. FUNGSI FKSSK 3. Penyiapan sistem peringatan dini makro (Macro Early Warning System) sektor keuangan terhadap permasalahan lembaga-lembaga dalam sistem keuangan yang berpotensi sistemik 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan atau persiapan inisiatif tertentu di sektor keuangan
- 15. Untuk memudahkan pelaksanaan keempat fungsi di atas, FSSK dikelompokkan dalam tiga jenjang, yakni: Forum Pengarah Memberikan arahan kepada Forum Pelaksana mengenai fungsi pokok FSSK Forum Pelaksana Melaksanakan fungsi pokok FSSK sesuai arahan dari Forum Pengarah Tim Kerja Menunjang kelancaran tugas Forum Pengarah & Forum Pelaksana JENJANG FKSSK
- 16. Ada Apa di Tanggal 6 Agustus 2014? POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan BERLAKU EFEKTIF !!!
- 17. PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN Transparansi Perlakuan Yang Adil Keandalan Penanganan Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Kerahasiaan & Keamanan Data
- 18. ROAD MAP EDUKASI & PERLINDUNGAN KONSUMEN 1 2 3 4 Informasi dan Edukasi Pelayanan Konsumen Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen Pembelaan hukum perlindungan konsumen
- 19. DAMPAK BAGI MULTIFINANCE : 1. Memberikan Informasi TRANSPARAN, Edukasi Nasabah, & Akses Informasi yang MUDAH 2. Menyusun PERJANJIAN BAKU Sesuai Regulasi & Melakukan Pemasaran Yang BERTANGGUNG JAWAB 3. Memiliki MEDIA Penyaluran Keluhan Pelanggan yang Jelas HARUS !!!!!
- 20. DAMPAK BAGI MULTIFINANCE : HARUS !!!!! 4. Memiliki SOP & MELAKSANAKAN Mekanisme Penanganan Keluhan Pelanggan 5. Memiliki UNIT KERJA Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan 6. Mematuhi Jadwal PELAPORAN ke OJK
- 21. Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan OJK ini dikenakan sanksi berupa : Peringtan tertulis Denda Pembatasan kegiatan usaha Pencabutan izin kegiatan usaha Pembekuan kegiatan usaha SANKSI
- 22. PENGENDALIAN INTERNAL DIREKSI Bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap regulasi DEWAN KOMISARIS Melakukan pengawasan atas kepatuhan direksi INTERNAL CONTROL • Kepatuhan pelaksanaan regulasi • Sistem pelaporan • Pemantauan tindaklanjut pengaduan
- 24. SLOGAN OJK “Sikapi Uang Dengan Bijak” “Cerdas Mengelola, Masa Depan Sejahtera”
- 25. TERIMA KASIH
- 26. Untuk memudahkan pelaksanaan keempat fungsi di atas, FSSK dikelompokkan dalam tiga jenjang, yakni: Forum Pengarah 7 Anggota : 3 Dirjen Depkeu 3 Dewan Gubernur BI 1 Kepala Eksekutif LPS Forum Pelaksana 14 Anggota : 6 Direktur Depkeu 6 Direktur BI 2 Direktur LPS Tim Kerja Anggota : Pejabat-Pejabat Depkeu, BI dan LPS JENJANG FKSSK