Green City Public Campaign

1. iviii
RINGKASAN
EKSEKUTIF
Melalui pameran, FKH mensosialisasikan
aksi yang disajikan sesuai runutan
pembelajaran yang telah dipelajari sela-
ma lokalatih kepada khalayak banyak di
kabupaten/kota. Sementara dalam rem-
bug kota, FKH bersama para pemangku
kepentingan lain merumuskan kesepa-
katan untuk berkontribusi dalam upa-
ya tindak lanjut penanganan isu yang
diangkat, serta menggalang dukungan
bagi FKH sebagai mitra strategis dalam
perwujudan Kota Hijau setempat.
Dari sepuluh FKH P2KH yang mengi-
kuti kegiatan lokalatih FKH 2016, tujuh
FKH yang terdiri dari 20-an komuni-
tas yang berbeda menyelenggarakan
Kampanye Publik FKH 2017. Masing-
masing FKH mengusung tema ber-
dasarkan isu-isu spesifik di kabupaten/
kota masing-masing.
Keterlibatan masyarakat sebagai mitra
pemerintah daerah dalam mewujudkan
kota-kota hijau di Indonesia merupakan
representasi dari salah satu atribut Kota
Hijau yakni Green Community. Forum
Komunitas Hijau (FKH) dibentuk sebagai
sarana mewadahi komunitas-komunitas
yang sudah ada untuk saling belajar dan
meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang Kota Hijau. FKH juga berfungsi
memantau kualitas, keberlanjutan, dan
manfaat yang berkaitan dengan atribut-
atribut Kota Hijau di tingkat kabupaten/
kota.
Kampanye Publik Forum Komunitas
Hijau 2017 merupakan sarana bagi FKH
untuk mensosialisasikan program kota
hijau sekaligus memperluas jejaring
dengan para pemangku kepentingan
di kota/kabupaten masing-masing. Ke-
giatan ini merupakan tindaklanjut dari
Lokalatih Pemangku Kepentingan P2KH
yang diselenggarakan tahun 2016.
Melalui kampanye ini diharapkan FKH
mendapat dukungan lebih besar untuk
melakukan aksi yang lebih berdampak
dalam menyelesaikan persoalan di
tiap kota/kabupaten bersama dengan
pemangku kepentingan yang lain.
Kegiatan Kampanye Publik Forum Kota
Hijau terdiri dari dua komponen acara,
yakni pameran dan rembug kota.
mengusung tema Pembebasan Jamban
Terapung di Sungai Martapura.
mengusung tema Peningkatan Kesa-
daran terhadap Keberadaan Ruang Ter-
buka Hijau (RTH), khususnya dengan
maraknya budaya Vandalisme dan Pele-
pasan Ternak.
1. FKH Kabupaten Banjar
2. FKH Kota Bima
mengusung tema Kualitas Udara Kota
Bengkulu dan Minimnya Perhatian ter-
kait Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. FKH Kota Bengkulu
mengusung tema Bersama Mewujud-
kan Sungai Ngrowo Indah, Tanpa Lim-
bah Tanpa Sampah.
4. FKH Kabupaten Tulungagung
mengusung tema Pengelolaan Keber-
sihan di Pasar Kandangan dan sekitar-
nya.
5. FKH Kabupaten Hulu
Sungai Selatan
mengusung tema Peluncuran Program
Teurawah Muda “Agen Perubahan Se-
kolah”.
6. FKH Kota Sabang
mengsung tema Minimnya kepedulian
RTH Kota Rantau.
7. FKH Kabupaten Tapin
RINGKASANEKSEKUTIF

2. iV

4. 1
SEKILAS
KOTA HIJAU
BAB 1
Kota Hijau merupakan sebuah meta-
fora yang dipilih untuk melambangkan
Kota Berkelanjutan atau Kota Ekologis.
Metafora ini mengandung pengertian
yang luas mengenai Kota Hijau yang
pada prinsipnya merupakan kota ra-
mah lingkungan dengan memanfaatkan
secara efektif dan efisien sumber daya
air dan energi, mengurangi limbah, me-
nerapkan sistem transportasi terpadu,
menjamin kesehatan lingkungan, men-
sinergikan lingkungan alami dan buatan
berdasarkan perancangan kota yang
berpihak pada prinsip-prinsip pem-
bangunan berkelanjutan. Secara kon-
septual, Kota Hijau didesain dengan
mempertimbangkan dampak terhadap
lingkungan, dihuni oleh orang-orang
yang memiliki kesadaran untuk meng-
hemat penggunaan energi, air, dan
makanan, serta meminimalisir buangan
limbah, pencemaran udara, dan pence-
maran air
KOTA HIJAU
SekilasKotaHijau

5. 2
CIRI DAN KARAKTERISTIK
KOTA HIJAU
Perencanaan dan perancangan yang
ramah lingkungan dengan beradap-
tasi pada biofisik kawasan dan sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
sebagai awal dari Kota Hijau.
Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH
sesuai karakteristik kota/kabupaten
dengan target 30%.
Pemanfaatan sumber energi yang
efisien dan ramah lingkungan. Energi
tersebut dikembangkan sebagai upaya
mengatasi dampak lingkungan akibat
penggunaan energi yang tidak terbaru-
kan.
1. Green Planning and Design
2. Green Open Space
3. Green Energy
SEKILASKOTAHIJAU
Kota Hijau memiliki ciri-ciri atau karakteristik
yang disebut dengan atribut hijau:
Upaya mengatasi masalah kelangkaan
air, sekaligus menghemat penggu-
naan air, yang berarti menghemat biaya
dengan menerapkan prinsip-prinsip
seperti memaksimalkan penyerapan air,
mengurangi limpasan air, dan menge-
fisienkan pemakaian air.
4. Green Water
Upaya yang dilakukan oleh semua pi-
hak untuk mencapai kondisi zero waste
melalui prinsip 3R:
- Reduce (mengurangi sampah/limbah),
- Recycle (mendaurulang sampah),
- Reuse (memberi nilai tambah sampah
hasil proses daur ulang).
5. Green Waste
Sistem pengelolaan rumah atau
bangunan yang ramah lingkungan,
dengan tujuan untuk melestarikan sum-
ber daya alam, meningkatkan efisiensi
energi dalam bangunan, dan mening-
katkan kualitas udara dalam ruangan.
6. Green Building
Pengembangan sistem transporta-
si yang berprinsip pada pengurangan
dampak negatif terhadap lingkungan,
efisiensi penggunaan bahan bakar, dan
pelayanan yang berorientasi pada ma-
nusia.
7. Green Transportation
Kumpulan individu, komunitas atau
kelompok warga yang peduli dengan
masalah lingkungan dan sosial budaya.
8. Green Community.

6. 3
NEW URBAN AGENDA
Program Kota Hijau merupakan bukti komitmen aktif Indonesia dalam komitmen
pembangunan global yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs)
dan New Urban Agenda (NUA).
Pertambahan penduduk di perkotaan meningkatkan tekanan sosial, ekonomi dan
lingkungan. Pada tahun 2014, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan bahwa 54%
penduduk sudah tinggal di perkotaan dan akan terus meningkat mencapai 66% pada
tahun 2050. Sementara di Indonesia pada tahun 2015, lebih dari setengah penduduk
telah tinggal di perkotaan dan diproyeksikan akan bertambah menjadi 67% pada ta-
hun 2035. Di satu sisi urbanisasi membawa dampak positif dengan memberi kontri-
busi sebanyak 74% terhadap peningkatan ekonomi. Di sisi lain, urbanisasi berdampak
negatif berupa degradasi lingkungan, kesenjangan ekonomi dan penurunan nilai-nilai
sosial budaya, urban sprawl dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan upaya
mengendalikan dan mengarahkan perkembangan perkotaan menjadi lebih berkelan-
jutan (sustainable urbanization).
Secara nasional, kita memiliki kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan dan
Perkotaan Nasional (KSPPN) yang menekankan bahwa kota masa depan kita adalah
kota yang layak huni, cerdas dan berkelanjutan. Konsepsi kita mengenai kota masa
depan terikat pada kesepakatan agenda-agenda global yaitu pembangunan berke-
lanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda yang dihasilkan pada Konferensi Habitat III
di Quito, Ecuador. Indonesia ikut serta secara aktif dan berkomitmen kuat mengikuti
agenda baru perkotaan.
SEKILASKOTAHIJAU

7. 4
Kota yang inklusif dan tidak memar-
ginalkan kelompok-kelompok tertentu.
Termasuk kebutuhan generasi sekarang
dan masa depan.
Kota untuk semua
Setiap penduduk kota dijamin hak dan
peluang yang setara untuk menikma-
ti kebebasan yang mendasar, sesuai
dengan deklarasi universal hak asasi
manusia dan perjanjian internasional
lainnya.
Hak dan peluang yang
sama bagi semua
Kota yang mampu memenuhi fungsi-
fungsi sosial, partisipatif, serta berpe-
doman pada prinsip-prinsip kesetaraan
dan responsif terhadap gender dan usia.
Kota juga harus mempu mengantisipasi
tantangan dan peluang pembangunan
di masa mendatang, berperan sebagai
hub untuk meningkatkan keterkaitan
antara kota dan wilayah. Kemudian yang
tidak kalah penting adalah menjaga ke-
berlanjutan ekologis.
Kota dan pemukiman
berkelanjutan
VISI BERSAMA
SEKILASKOTAHIJAU
New Urban Agenda (NUA) adalah komitmen global sesuai dengan kesepakatan yang
disusun oleh delegasi dari 140 negara, termasuk Indonesia. NUA berkomitmen untuk
mendorong pembangunan kota dan pemukiman yang lebih inklusif, non-diskrimina-
tif dan berkelanjutan (Sustainable Urbanization). Komitmen ini berimplikasi pada cara
pandang urbanisasi dalam konteks migrasi. Migrasi penduduk dari desa ke kota tidak
dapat dicegah karena sama artinya dengan melarang penduduk mencari kesempa-
tan yang lebih baik di perkotaan. Oleh karena itu semangat inklusivitas dalam pem-
bangunan kota perlu menjadi upaya mewujudkan kota untuk semua.

8. 5
Memastikan setiap orang memiliki pe-
luang yang sama dalam akses sarana
dan prasarana dasar perkotaan.
Tidak menelantarkan
seorangpun
Mengembangkan kegiatan perekono-
mian lokal serta memberikan peluang
bagi setiap orang untuk dapat memiliki
pekerjaan yang layak.
Ekonomi perkotaan yang
inklusif dan berkelanjutan
Melindungi ekosistem dan keanekara-
gaman hayati, melakukan mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim, mengubah
pola konsumsi dan produksi, serta men-
jalankan gaya hidup sehat yang selaras
dengan alam.
Keberlanjutan
lingkungan hidup
PRINSIP DAN KOMITMEN
Pembangunan
perkotaan dan wilayah
Tata kelola pemerintahan
dan multi-aktor
Kebijakan pembangunan perkotaan
yang mempertimbangkan kepentingan
dan kebutuhan manusia, serta sensitif
terhadap kebutuhan sesuai dengan jenis
kelamin dan usia.
Berorientasi kepada manusia
dan responsif terhadap usia
dan gender
PARADIGMA BARU
Proses perencanaan dan pembangun-
an yang terpadu dan terintegrasi.
Peran serta multi-aktor dalam pem-
bangunan kota untuk semua, pemerin-
tah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,
dan masyarakat sipil dengan mene-
rapkan prinsip-prinsip transparansi dan
akuntabilitas.
New Urban Agenda (NUA) sebagai komitmen pembangunan global berkaitan dengan
komitmen pembangunan global lainnya, yaitu komitmen Sustainable Development
Goals (SDGs). Keterkaitan antara NUA dan SDGs, khususnya ditunjukkan dalam tujuan
ke-11 SDGs yang sama-sama mengusung semangat inklusivitas. Karena, NUA seja-
tinya adalah penjabaran detail dari tujuan-tujuan global yang tercantum dalam SDGs.
SEKILASKOTAHIJAU

12. 9
ForumKomunitasHijau
FORUM
KOMUNITAS
HIJAU
BAB 2
Dari 8 (delapan) atribut Kota Hijau,
Green Community menjadi atribut uta-
ma untuk mengundang keterlibatan dan
rasa memiliki masyarakat melalui ko-
munitas-komunitas yang akan menjadi
motor penggerak utama gerakan hijau
di kota/kawasan perkotaan serta men-
jamin keberlanjutan program Kota Hijau
di masa yang akan datang.
FORUM KOMUNITAS
HIJAU

13. 10
ATRIBUT KOTA HIJAU:
GREEN COMMUNITY
Pengejawantahan atribut Green
Community, melalui pembentukan
Forum Komunitas Hijau (FKH) ada-
lah sarana mewadahi komunitas-
komunitas yang sudah ada, untuk saling
belajar dan meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang Kota Hijau. Oleh
karena itu diperlukan upaya untuk men-
dorong partisipasi masyarakat melalui
pembentukan Forum Komunitas Hi-
jau (FKH) dalam meningkatkan penge-
tahuan dan kepedulian seluruh peng-
huni kota terhadap perwujudan Kota
Hijau. Forum Komunitas Hijau (FKH)
adalah forum komunikasi antar komu-
nitas/kelompok warga yang peduli pada
masalah lingkungan dan sosial budaya
di kota/kabupaten peserta P2KH. FKH
berfungsi sebagai kontrol dan peman-
tau keberlanjutan kualitas dan keman-
faatan yang berkaitan dengan atribut
Kota Hijau di perkotaan.
KARAKTER FKH
FKH adalah forum/wadah
bagi komunitas, tanpa
menghilangkan eksistensi
komunitas masing-masing.
1. Forum Komunitas
Keanggotaan FKH adalah
komunitas, bukan perseo-
rangan. Keanggotaan FKH
bersifat terbuka, komuni-
tas-komunitas baru dapat
bergabung sesuai dengan
visi misi Kota Hijau.
2. Keanggotaan FKH
Prinsip FKH adalah inde-
penden dan mandiri.
4. Prinsip FKH
Komunitas anggota FKH
dapat melakukan kegiatan
bersama-sama atas nama
FKH, atau juga atas nama
komunitas sendiri.
3. Kegiatan
Pendanaan FKH didapat
dari berbagai sumber,
seperti sponsorship, usaha
bersama maupun bantuan
dari pemerintah/swasta.
5. Pendanaan FKH
FORUMKOMUNITASHIJAU

14. 11
KEGIATAN FKH
Pada tahun pertama tahapan program, setiap kota/kabupaten peserta P2KH difasilitasi
dalam kegiatan penyusunan Peta Komunitas Hijau, dan kegiatan Festival-Aksi Komu-
nitas Hijau. Selain kegiatan tersebut, FKH dapat menjalankan kegiatan-kegiatan lain
secara mandiri yang bertujuan, antara lain:
Meningkatkan pemahaman kepada
warga tentang pentingnya Kota Hijau
bagi keseimbangan fungsi kota yang
berkelanjutan.
Mengajak warga untuk memanfaatkan
Ruang Terbuka Hijau yang ada, serta
berperan aktif dalam peningkatan kua-
litas dan kuantitas RTH Kota/Kawasan
Perkotaan.
01
02
Forum Komunitas Hijau (FKH) kota/
kabupaten sebagai mitra pemerintah
kota/kabupaten dalam meningkatkan
kualitas dan kuantitas RTH kota/
kawasan perkotaan.
03
FORUMKOMUNITASHIJAU

16. 13
KampanyePublikForumKomunitasHijau
KAMPANYE
PUBLIK
FORUM
KOMUNITAS
HIJAU
BAB 3
Penyelenggaraan Kampanye Publik
Forum Komunitas Hijau 2017 merupa-
kan tindaklanjut Lokalatih Pemangku
Kepentingan P2KH yang diseleng-
garakan pada tahun 2016. Pada Lo-
kalatih tersebut, Kementerian Peker-
jaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) telah memberikan pelatihan
kepada FKH (Tim Swakelola). Unsur
masyarakat merupakan representasi dari
salah satu Atribut Kota Hijau yaitu Green
Community. Atribut tersebut menja-
dikan kelompok masyarakat/komuni-
tas sebagai mitra pemerintah daerah
dalam menggerakkan misi tercipta-
nya kota-kota hijau di Indonesia. Lo-
kalatih FKH 2016 melibatkan 10 FKH
dengan jumlah peserta sebanyak 31
orang dilakukan dalam 3 (tiga) kali per-
temuan, yakni Workshop I pada 5-7
September 2016, Workshop II pada 4-6
Oktober 2016, dan Workshop III pada
8-10 November 2016.
KAMPANYE PUBLIK

17. 14
Dalam Lokalatih FKH tersebut, peserta
telah dilatih untuk memiliki pemahaman
yang lebih baik mengenai permasalahan
perkotaan, menyusun solusi realistis dan
proaktif, serta mendorong dan meng-
advokasikan ide-ide komunitas kepada
masyarakat. Kemampuan-kemampuan
yang diperoleh tersebut berguna un-
tuk menggerakkan masyarakat terkait
kepedulian terhadap masalah perkota-
an terutama permasalahan lingkungan
dan sosial. Pada akhir lokalatih, peserta
memiliki kewajiban untuk menjalankan
aksi terkait dengan penanganan perma-
salahan kota masing-masing, dengan
strategi komprehensif yang telah di-
susun sepanjang masa lokalatih.
Aksi-aksiFKHyangtelahdilakukansesuai
pembelajaran yang telah diterima pasca
lokalatih, akan ditunjukkan kepada kha-
layak di setiap kota/kabupaten dalam
kegiatan Kampanye Publik FKH sebagai
tahapanakhir(graduation)darirangkaian
utuh Lokalatih FKH. Kampanye Publik
yang diselenggarakan pada tahun 2017
ini, ditujukan sebagai sarana sosialisasi
bagi FKH untuk menyampaikan kam-
panye atau advokasi yang telah dilaku-
kan dan sarana untuk memperluas je-
jaring agar FKH semakin dikenal oleh
para pemangku kepentingan di kota/
kabupaten masing-masing. Ke depan-
nya, FKH diharapkan dapat memperoleh
dukunganyanglebihbesaruntukmelaku-
kan aksi yang lebih berdampak dalam
menyelesaikan persoalan di tiap kota/
kabupaten bersama dengan pemangku
kepentingan yang lain. Pelaksanaan
graduation lokalatih ini juga merupa-
kan wadah kerjasama antara FKH dan
Pemerintah Daerah setempat, sebagai
pelaksana kunci upaya perwujudan Kota
Hijau, sehingga sinergitas keduanya se-
lalu diperlukan dalam menjalankan ke-
giatan yang bertujuan menjadikan kota
yang lebih baik.
KAMPANYEPUBLIKFORUMKOMUNITASHIJAU

18. 15
Kegiatan Kampanye Publik FKH, terdiri
dari 2 komponen acara :
BENTUK ACARA
FKH memamerkan aksi yang disaji-
kan sesuai runutan pembelajaran yang
telah dipelajari selama lokalatih, mulai
dari penjelasan umum permasalahan
perkotaan yang diangkat, temuan data,
visi yang diinginkan, sampai kegiatan/
kampanye yang telah dilakukan sehu-
bungan dengan penanganan perma-
salahan kotanya. Tujuan dari pameran
ini adalah mensosialisasikan kegiatan
dan kontribusi FKH dalam upaya per-
wujudan Kota Hijau kepada sebanyak-
banyaknya khalayak kota atau kabupa-
ten.
1. Pameran
FKH akan mempresentasikan aksi atau
kampanye yang telah dilakukan dalam
upaya menangani permasalahan yang
diangkat. Presentasi ini menunjukkan
kemampuan FKH untuk menyampaikan
kepada para pemangku kepentingan
sekaligus memprovokasi melalui ko-
munikasi verbal yang efektif, sesuai apa
yang sudah dilatih dalam lokalatih. Ke-
suksesan rembug ini terletak pada ke-
hadiran para pemangku kepentingan
yang ditargetkan, kesepakatan tiap pe-
mangku tersebut untuk berkontribu-
si dalam tindak lanjut penanganan isu
yang diangkat, dan dukungan penuh
yang diberikan kepada FKH sebagai
mitra strategis dalam perwujudan Kota
Hijau setempat.
2. Rembug Kota Hijau
KAMPANYEPUBLIKFORUMKOMUNITASHIJAU

20. PELAKSANAAN
KAMPANYE
KOTA HIJAU
BAB 4
PelaksanaanKampanyeKotaHijau
KABUPATEN
BANJAR
KOTA BIMA
KOTA BENGKULU
KABUPATEN
TULUNGAGUNG
KABUPATEN
HULU SUNGAI
SELATAN
KOTA SABANG
KABUPATEN
TAPIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

23. 20
1. FKH KABUPATEN BANJAR
Kampanye Publik FKH Kabupaten Banjar dilaksanakan bersamaan dengan pergelaran
Banjar Expo 2017 pada 14-18 Agustus 2017 bertempat di Alun-alun RTH Ratu Zalecha,
Kota Martapura, Kabupaten Banjar, yang merupakan acara perayaan HUT Kabupaten
Banjar ke-67 dan HUT RI ke-72. Pameran FKH dilakukan di salah satu booth Banjar
Expo, dengan mengusung tema:
“Pembebasan Jamban Terapung di Sungai Martapura”,
isu utama yang memayungi seluruh kegiatan Kampanye Publik FKH Kabupaten Banjar.
A. PAMERAN
Penggunaan air sungai oleh masyarakat sebagai sumber pemenuhan kebutuhan
harian, dari mencuci hingga air minum, malah menjadi penyebab menurunnya dera-
jat kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tingkat pencemaran yang tinggi di
Sungai Martapura, sehingga muncul penyakit-penyakit menular lewat air. Dampaknya
teramat meresahkan masyarakat luas, mengingat Sungai Martapura digunakan oleh
beberapa kabupaten/kota, yakni Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kota Banjarma-
sin, Kabupaten Barito Kuala, sebagai sumber air baku.
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

24. 21
B. REMBUG KOTA
Acara rembug dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2017 yang diisi oleh pembicara
dari berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Banjar. Tidak hanya dari kalangan
pemerintah, yakni Bupati Banjar, Sekda Kabupaten Banjar, Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan
Hidup, melainkan juga dihadiri oleh perwakilan pihak swasta, yaitu Pimpinan Bank
BRI Cabang Martapura. Pemerintah pusat diwakili oleh Andhika Budi Prasetya (Kasi
Wilayah II Subdit Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus, unit pengampu P2KH)
dan Bintang Nugroho (praktisi lansekap yang mendampingi berjalanannya P2KH). Dis-
kusi rembug dipandu oleh Ibu Tantri, dari Dinas PUPR Kabupaten Banjar yang men-
jadi salah satu Tim Swakelola aktif Kabupaten Banjar, dan menjelaskan keaktifan FKH
Kabupaten Banjar dalam menangani permasalahan pembebasan jamban terapung,
antara lain dengan menanam pohon, mendongeng ke anak usia dini tentang jam-
ban, mengecat jamban terapung agar tidak lagi digunakan warga untuk membuang
kotoran.
Bupati Banjar dalam sambutan pembukaannya memaparkan bahwa terdapat 9.000
jamban terapung di wilayah Kabupaten Banjar. Dampak dari air sungai yang tercemar
oleh tinja yang mengandung berbagai bakteri dan virus adalah munculnya penya-
kit-penyakit yang menular lewat air sehingga dapat menurunkan derajat kesehatan
masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banjar terus melakukan peningkatan layanan sani-
tasi kepada masyarakat dengan melakukan pengelolaan air limbah melalui Program
Bebas Jamban, pembangunan WC dan septic tank yang standar untuk masyarakat.
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

25. 22
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU
Program-program tersebut juga turut mendukung program pemerintah pusat,
yakni 100-0-100 (100% layanan air minum, 0% bebas kumuh, 100% layanan sanitasi).
Dalam masa kepemimpinannya, Bupati memiliki target untuk menghilangkan 1.000
jamban. Walaupun demikian, upaya peningkatan kualitas sanitasi mendapatkan ham-
batan dari masyarakat, yakni perilaku masyarakat dalam membuang kotoran di sungai
yang sudah menjadi budaya, kurangnya kesadaran, ekonomi lemah, lahan yang ter-
batas, konstruksi septic tank di tanah rawa yang berair, dan besarnya pendanaan yang
dibutuhkan. Besarnya hambatan, menurut Bupati, bukan alasan untuk tidak berupaya,
sebab ia yakin, kendala-kendala dalam pembebasan jamban terapung dapat diatasi
dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Banjar.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengapreasiasi sepak terjang FKH
yang secara tidak langsung telah berkontribusi dalam peraihan Adipu-
ra oleh Kabupaten Banjar, sebab hasil kerja komunitas termasuk ke dalam in-
dikator penilaian Adipura. Berkaitan dengan permasalahan jamban terapung,
data terakhir Dinas LH mencatat pencemaran bakteri E-coli di bagian hulu
Sungai Martapura telah mencapai sekitar 9.200 mpm per mili dari batas aman 100
mpm, sedangkan bakteri Coliform telah mencapai 22.000 mpm dari batas aman
Coliform 1.000. Sedangkan semakin hilir, tingkat pencemaran semakin tinggi.
Tingkat pencemarannya sudah teramat meresahkan, sebab selain merugikan kese-
hatan masyarakat juga mempengaruhi kualitas air minum, karena Sungai Martapura
digunakan beberapa kabupaten/kota, yakni Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kota
Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, sebagai sumber air baku.

26. 23
Upaya pembebasan jamban terapung juga dilakukan oleh Dinas PUPR dengan visi
mengubah perilaku membuang kotoran ke sungai dengan penyediaan sanitasi yang
layak, yakni membangun instalasi septic tank yang tidak akan mencemarkan ling-
kungan. DPU pada tahun 2017 menyiapkan 66 unit WC individual dari Dana Alokasi
Khusus (DAK), 200 unit dari dana hibah air limbah, juga ada penyiapan WC komu-
nal yang mencakup 50 sambungan ke masyarakat. Pada penutupan Rembug, Sekda
menekankan bahwa upaya pembebasan jamban terapung bukan tugas pemerintah
saja, melainkan semua masyarakat, sehingga sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Sekda mengurai bahwa upaya-upaya terkini telah dilakukan, diantaranya meluncur-
kan angkutan sampah di air (yang dinamakan SiJuba, akronim dari Bersih, Jukung,
Bebersih Sampah) sebagai program andalan Kabupaten Banjar. Sekda juga melurus-
kan bahwa peran Puskesmas juga menjadi corong perubahan dalam isu ini, sebab
Puskesmas tidak hanya untuk mengobati penyakit, tetapi juga bertanggung jawab un-
tuk memelihara kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan juga memiliki program arisan
jamban, yang telah terbukti dapat menghilangkan jamban terapung di suatu daerah
dengan metode setiap arisan berupaya untuk membelikan 3 buah jamban untuk dise-
barkan ke tetangga. Salah satu poin penting dalam mengupayakan perubahan perilaku
masyarakat yang telah membudaya adalah dengan menjadikan perilaku sehat sebagai
gaya hidup.
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

29. 26
2. FKH KOTA BIMA
Kampanye Publik FKH Kota Bima dilaksanakan pada 21 Agustus-4 September 2017
bertempat di Taman Ria Kota Bima, dengan mengusung tema:
“Peningkatan Kesadaran terhadap Keberadaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH), khususnya dengan maraknya budaya Vandalisme
dan Pelepasan Ternak”.
Di RTH Sarasuba marak terjadinya pelepasan ternak liar. Beternak di kota adalah feno-
mena yang biasa ditemukan di kota yang baru berkembang, dan menyebabkan terja-
dinya pergeseran budaya dari agraria ke budaya yang mengandalkan barang dan jasa.
Untuk mencegah gangguan ternak liar di RTH tersebut, tidak cukup dengan adanya
Perda, namun perlu langkah lanjutan yang konkrit untuk menyadarkan masyarakat.
A. PAMERAN
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

30. 27
Acara Rembug Kota Hijau Kota Bima dilakukan pada 4 September 2017, diisi oleh
pembicara dari berbagai pemangku kepentingan di Kota Bima, khususnya yang ber-
hubungan dengan pengelolaan RTH, yakni Wakil Walikota Bima, Bappeda Kota Bima,
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, dan Sat-
pol PP. Rembug juga dihadiri oleh perwakilan pihak swasta, yaitu Pelindo, sedangkan
Pemerintah Pusat diwakili oleh Bintang Nugroho (praktisi lansekap yang mendampingi
berjalanannya P2KH) dan Tommy Faizal Wahyono (Staf Subdit Penataan Bangunan
dan Lingkungan Khusus, unit pengampu P2KH).
Wakil Walikota dalam pembukaan rembug, menyatakan perlunya dukungan dari ko-
munitas dan pihak swasta untuk membangun Kota Bima. RTH merupakan aset ber-
sama, bukan milik pemerintah sehingga perlu adanya edukasi kepada masyarakat.
Walikota mendorong untuk memberdayakan Tim Siaga Bencana Kelurahan (TSBK)
yang telah beranggotakan 20 orang di setiap kelurahan, sedangkan TSBK telah ter-
dapat di 25 kelurahan. TSBK bisa menjadi kekuatan untuk diberdayakan di level
masyarakat dengan komitmen bersama. Kekuatan komunitas adalah potensi, sehing-
ga perlu diperlihatkan melalui kerja nyata.
B. REMBUG KOTA
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

31. 28
Kota Bima telah memiliki Perda No. 9 tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ter-
nak dalam Wilayah Kota Bima, tapi masih terdapat hambatan saat operasional,
seperti kekurangan personil Satpol PP dan benturan psikologis dengan masyarakat ke-
tika warga yang melepas ternaknya sudah lanjut usia. Diperlukan komitmen bersama di
antara pemerintah dan komunitas untuk turun ke masyarakat memberikan pemahaman
dan edukasi bahwa kota adalah milik bersama. FKH Kota Bima terdiri dari 20 komuni-
tas atau kelompok masyarakat, dengan total 800 orang. Muhammad Syar’an, dari per-
wakilan FKH Kota Bima, memaparkan beberapa kendala atau tantangan yang menye-
babkan buruknya kondisi RTH di Kota Bima, seperti kondisi lampu taman yang dirusak di
RTH Paruga Nae; gelapnya kawasan RTH menjadi satu contoh vandalisme. Lingkungan
yang gelap menyebabkan terjadinya kejahatan dan meningkatnya aksi kriminalitas oleh
pemuda-pemuda di kawasan RTH. Tidak hanya itu, pada pagi hari
saat dilakukan pemantauan, banyak ditemukan sisa atau bungkus
obat-obatan terlarang. Sementara di RTH Sarasuba marak terjadinya pelepasan ternak
liar. FKH sudah berupaya mensosialisasikan kepada warga pemilik ternak, tetapi ko-
munitas tidak punya kekuatan untuk melarang atau menegakkan hukum, hanya bisa
menghimbau, warga beralasan tidak ada lahan ternak. FKH meminta adanya legalitas
sehingga dapat dipandang sebagai pihak yang memiliki kekuatan di masyarakat.
Menurut Dinas Lingkungan Hidup, taman-taman di Bima belum menunjukkan
cara atau budaya bertaman yang sesuai. Terdapat ide untuk pengelolaan berba-
sis komunitas, yakni 1 taman dikelola oleh 1 komunitas. Sedangkan dari pandangan
Bappeda, permasalahan RTH di Kota Bima juga dipengaruhi oleh jenis tanaman yang
sulit hidup karena kondisi tanahnya, tanaman kurang perhatian, dan perilaku yang
merusak. Peremajaan RTH perlu MOU antar beberapa pihak yang berkepentingan,
sehingga tidak berkesan bahwa RTH hanya jadi urusan satu instansi.
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

32. 29
Satpol PP sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemantauan kondisi RTH,
memandang bahwa hal-hal penting yang diperlukan dalam pengelolaan RTH adalah
Komitmen, Berantas Premanisme, Penegakan Perda, dan Pemberdayaan FKH. RTH
juga perlu keamanan khusus. Satpol PP juga menjelaskan bahwa dalam Perda telah di-
jelaskan bahwa pelepasan ternak di RTH dapat dikenakan sanksi dan zona-zona yang
diperbolehkan untuk melepas ternak juga telah diatur.
Sebagai bentuk dukungan pihak swasta pada kegiatan FKH, Pelindo, menawarkan ker-
jasama dalam program yang bertema kesehatan & lingkungan untuk dikelola komu-
nitas dengan pendanaan dari Pelindo. Satker Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai
pengampu implementasi kegiatan P2KH di Kota Bima, berpendapat perlu adanya in-
ventarisasi komunitas dengan peminatannya masing-masing, mengingat saat ini pen-
dataan komunitas, beserta keanggotaannya, tidak terurus.
Dalam diskusi, muncul ide yang cukup signifikan untuk diperhatikan, yakni perlunya
pengelolaan sampah dari RTH yang saat ini tidak terkelola dengan baik. Pengelolaan
sampah organik dari RTH bisa memanfaatkan jaringan mitra.
Dapat disimpulkan bahwa pencegahan pelepasan hewan ternak membutuhkan
langkah-langkah lanjutan yang konkrit untuk menyadarkan pemilik ternak bahwa RTH
bukan tempat yang tepat untuk melepas ternak. Jika mereka tetap melakukan praktek
tersebut, mereka akan menemukan kesulitan.
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

35. 32
3. FKH KOTA BENGKULU
Kampanye Publik FKH Kota Bengkulu dilaksanakan pada 20 September-4 Oktober
2017 bertempat di Kawasan Taman Remaja Kota Bengkulu, dengan mengusung tema:
“Kualitas Udara Kota Bengkulu dan Minimnya Perhatian terkait
Ruang Terbuka Hijau (RTH)”.
Udara Kota Bengkulu cenderung berbau, khususnya di pagi hari, dipengaruhi oleh be-
berapa sumber pencemaran udara, antara lain pabrik karet, pabrik sawit, dan peter-
nakan ayam. Kualitas udara juga berhubungan dengan kelembaban, di pagi hari ketika
kelembaban tinggi polutan-polutan berinteraksi dengan uap air sehingga massanya
menjadi berat dan beredar di permukaan bumi.
A. PAMERAN
B. REMBUG KOTA
Acara Rembug Kota Hijau Kota Bengkulu dilakukan pada 29 September 2017, diisi
pembicara dari berbagai pemangku kepentingan di Kota Bengkulu, khususnya yang
berhubungan dengan pengelolaan RTH, yakni Perwakilan Provinsi Bengkulu, Bappe-
da Kota Bengkulu, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu, Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bengkulu, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Perwakilan BMKG Kota Bengku-
lu, perwakilan Sekolah Adiwiyata Kota Bengkulu, dan Pemerintah Pusat yang di-
wakili oleh Andhika Budi Prasetya (Kasi Wilayah II Subdit Penataan Bangunan dan Ling-
kungan Khusus (PBLK), unit pengampu P2KH) dan Niken Prawestiti (Staf Subdit PBLK).
Ade Marthadinata, selaku perwakilan FKH Kota Bengkulu, memaparkan permasa-
lahan kualitas udara Kota Bengkulu, yang cenderung berbau, dipengaruhi oleh sum-
ber pencemar udara. Beberapa sumber yang teridentifikasi, diantaranya adalah pabrik
karet, pabrik sawit, dan peternakan ayam. Cangkang Pelepah Sawit dari pabrik sawit
yang menghasilkan bau. Sedangkan dari peternakan ayam, menghasilkan gas metan
CH4, yang juga menyumbang dampak ke pemanasan global.
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

36. 33
Kota Bengkulu dikepung oleh banyaknya industri di daerah penyangga sekitar Kota
Bengkulu. Ketika angin bertiup, mengakibatkan dampak udara yang semakin berbau
ke masyarakat sekitar.
Dinas PUPR berpendapat, perlunya pengecekan terhadap pengelolaan lim-
bah, karena yang terpenting adalah penanganan terhadap sumber perma-
salahan, bukan dampak. Sehubungan dengan wilayah berdampak yang su-
dah lintas kota, agar bekerjasama dengan BLH Provinsi. Banyak saluran di Kota
Bengkulu menjadi tempat sampah dan tempat limbah dapur, limbah kamar man-
di, bahkan limbah tinja. Bengkulu masih punya tantangan dalam menghada-
pi perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Aspek pendidikan
dan sosialisasi perlu diperhatikan.
Dinas PUPR Kota Bengkulu memiliki 3 Satker di Dinas PUPR, yakni Kotaku, NUSP2, dan
Sanimas dalam pengembangan skala kawasan sehingga program terkait hijau dapat
dititipkan ke Satker-Satker tersebut yang dijalankan oleh BKM/KSM, dengan penam-
bahan RTH, walaupun skala kecil.
BMKG, sebagai institusi yang bertanggung jawab mengamati kualitas udara, meng-
ungkapkan bahwa data ozon terkini menunjukkan tren yang terus meningkat, namun
kenaikannya tidak signifikan dibanding negara-negara lain. Di Bengkulu, BMKG meng-
amati polusi udara, lebih khusus Suspended Particular Method (SPM) diamati per 6
hari, unsur SPM/unsur-unsur kualitas udara di Bengkulu masih di bawah kategori baku
mutu.
Sulfat, nitrat, keasaman, dan daya hantar listrik, rata-rata masih berkondisi bagus un-
tuk wilayah Bengkulu. Terkait bau, BMKG berpendapat, hal itu berhubungan dengan
kelembaban. Bau yang muncul di pagi hari, khususnya waktu subuh, itu adalah saat
kelembaban paling tinggi. Pada saat kelembaban tinggi, polutan-polutan berinteraksi
dengan uap air, sehingga massanya menjadi berat, dan beredar di permukaan bumi.
BMKG juga mengingatkan untuk tetap menjaga RTH karena pertambahan manusia
dan pertambahan tempat tinggal berdampak pada perubahan iklim, terutama ke-
naikan suhu, karena efek dari hilangnya pohon/ruang hijau menjadi kehilangan panas.
Berdasarkan penelitian di Jabodetabek, berkurangnya RTH, selain kenaikan suhu, juga
meningkatkan cuaca ekstrim/fenomena urban heat island, pemanasan di perkotaan
itu akan menyebabkan pertumbuhan awan yang sangat intensif, potensi hujan ekstrim
akan lebih tinggi, di suatu kawasan yang kekurangan RTH.
Selain persoalan kualitas udara, dalam rembug dibicarakan juga kurangnya pengelo-
laan Eks Taman Remaja, sebagai salah satu RTH aktif yang paling berpotensi di Kota
Bengkulu. Pada 2016, pengelolaan Eks Taman Remaja diserahkan ke Dinas Pariwisata.
Dinas Pariwisata memberi kesempatan bagi komunitas untuk menyumbang ide dalam
rangka menjadikan eks Taman Remaja, kawasan wisata dengan konsep alam dengan
tidak mengurangi hijau, bahkan jika mungkin menambahnya. Pengembangan ide yang
bisa dikerjasamakan lintas komunitas, menjadikan kawasan yang mensinergikan lab
botanik, hutan, wahana, restoran dengan konsep taman. Wisata edukasi alam di dalam
kota diperlukan untuk mewujudkan ruang terbuka publik yang nyaman untuk masya-
rakat berkumpul, sekaligus menjadi pusat ekonomi kreatif, dan berbagai kegiatan yang
mendatangkan manfaat bagi masyarakat.
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

37. 34
smart city, Satker PBL Provinsi Bengkulu telah membangunkan RTP sebagai pusat ber-
kumpul, di depan gudang band. Agar semua fasilitas yang telah dibangun dimanfaat-
kan oleh sebanyak-banyaknya warga. Saat ini di Taman Berkas telah ada komunitas
skateboard dan komunitas sepeda yang telah memanfaatkan fasilitas taman, dan di-
harapkan ke depannya, fasilitas tersebut tidak menjadi kumuh.
Sependapat dengan Dinas PUPR, Bappelitbang juga sepakat bahwa pertemuan ini
perlu dijadwalkan terus dengan melibatkan sektor-sektor terkait, dan dijadwalkan se-
cara berkala dengan isu yang berbeda, di tempat yang mungkin berbeda-beda, untuk
mewujudkan keseluruhan 8 atribut Kota Hijau. Revisi RTRW Kota Bengkulu di tahun
2017, termasuk upaya mencapai 30% RTH. Dengan visi/fungsi Kota Bengkulu sebagai
Ibukota Provinsi berkonsep perdagangan, jasa, dan industri, bukan berarti menghi-
langkan konsep hijau. Pembangunan tetap berlangsung, dengan hijau tetap ada. Di
2016-2017 di APBD juga ada upaya pembangunan taman, seperti taman smart city
dan Bengkulu dari keanggotaan kota pusaka, juga ada rencana pembangunan ruang
terbuka.
Kawasan yang secara bisnis maupun edukasi bisa berjalan, sehingga pada akhirnya
memajukan pariwisata. Di Bengkulu, belum ada kepercayaan untuk mengembangkan
bisnis hijau. Dinas Pariwisata menerima proposal ide untuk pengembangan eks taman
remaja agar bisa dikembangkan bersama-sama.
Kerjasama pengembangan Eks Taman Remaja melibatkan 3 pihak (Kementerian, Sat-
ker, dan Pemda) untuk menambah fasilitas publik yang dibutuhkan. Saat ini, kebutuhan
mendesaknya adalah penerangan. Penerangan menjadi penting karena tidak adanya
polisi yang bertugas memantau rutin di malam hari, sehingga masyarakat merasa ragu
dan tidak nyaman ketika mengunjungi taman. Dalam beberapa kasus di Bengkulu,
penambahan penerangan bisa menarik perhatian masyarakat untuk datang ke sebuah
tempat, apalagi dengan desain lampu yang atraktif.
Perwakilan pemerintah kota Bengkulu menyatakan bahwa RTH Kota Bengkulu belum
mencapai 30%. Total RTH eksisting, termasuk hutan dan pantai adalah 19%. Luasan
taman di Kota Bengkulu termasuk kecil. Eks Taman Remaja ini mungkin merupakan
contoh satu-satunya ruang terbuka yang bisa dijadikan pusat kegiatan masyarakat. Pe-
merintah harus memberi perhatian untuk mengadakan ruang terbuka sebagai tempat
bermain anak-anak dan ruang bergerak untuk lansia. Harapannya, Eks Taman Remaja
bisa menambah PAD dan menjadi tempat rekreasi, sebab saat ini tempat rekreasi war-
ga Bengkulu hanya pantai.
Satker PBL Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa pembangunan taman
di kawasan Pantai Berkas dilakukan sebagai upaya penambahan RTH Kota Bengkulu
dan diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat, sehingga fasilitas tersebut
dapat dijaga bersama-sama. Untuk pemerintah kota, karena taman tersebut merupa-
kan dana stimulus, agar setelah ini dapat dilanjutkan oleh pemerintah daerah. Terkait
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

38. 35
Ada juga pengembangan RTH sebagai penghubung, dengan adanya fasilitas pejalan
kaki dan konsep transportasi hijau, sementara dari Dinas Perhubungan ada fasilitas
lampu solar cell. Dalam pengentasan kumuh yang sedang dikerjakan di program
Kotaku, dengan integrasi dengan konsep hijau.
Kementerian PUPR menambahkan bahwa revisi RTRW sebaiknya disusupi konsep hi-
jau di semua lini pembangunan dan makin meluaskan sektornya. Seperti pelibatan
Satker PLP (Penyehatan Lingkungan Permukiman) perlu mengembangkan zero run-
off, rainwater harvesting, tidak hanya pembangunan prasarana fisik, harus ada perhi-
tungan-perhitungan dampak lebih, misalnya berapa air yang bisa disimpan dan berapa
sampah yang bisa dikurangi. Perubahan perilaku juga harus terus disosialisasikan. Un-
tuk peningkatan RTH, bukan berarti membeli lahan mengkonversi, karena bisa dikem-
bangkan juga konsep ruang hijau, seperti menyusupkan konsep pengelolaan sampah
dan manajemen air. Misalkan Satker KOTAKU, bisa terlibat untuk melakukan penghi-
jauan juga. Satker KOTAKU sebaiknya memberikan kontribusi lebih dari pembuatan
pedestrian, saluran air, karena hal itu saja tidak menghilangkan kekumuhan seutuhnya.
Tanpa memasukkan konsep hijau, dampaknya akan kurang terasa pada manusia. FKH
Kota Bengkulu diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam program-program ini agar
diskusi-diskusi seperti ini dapat berjalan terus, dibuat rutin, didokumentasikan dengan
baik, dan dilibatkannya sektor-sektor terkait pada isu yang dibahas. Integrasi antar sek-
tor juga semakin diharapkan. Kita juga harus menciptakan atau menumbuhkan budaya
bertaman, agar warga lebih tertarik berkegiatan di taman. Dengan perbaikan fasilitas,
atau penyediaan panggung bagi komunitas, sehingga taman menjadi pusat kegiatan
komunitas dan pusat pendidikan lingkungan, jika ada komunitas yang mengajarkan
edukasi-edukasi terkait lingkungan. Melakukan sebanyak-banyaknya kegiatan di ru-
ang terbuka publik, agar warga sadar bahwa kota mereka adalah milik mereka. Ada
inisiasi integrasi konsep pengentasan kumuh tidak hanya pendekatan sipil, tapi pende-
katan berwawasan lingkungan, KOTAKU Hijau (program pusat), agar teman-teman
FKH membantu menjadi fasilitator untuk peningkatan perbaikan kampung kumuh di
kawasan-kawasan Kotaku.
Perwakilan SMA Negeri 5 Bengkulu, sebagai sekolah Adiwiyata Kota Bengkulu, pada
tahun 2015 mendapat penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pen-
didikan, dan pada 2016 mendapat penghargaan Adiwiyata mandiri. Perwakilan SMA
Negeri 5 Bengkulu turut rembug dengan menyampaikan bahwa keberhasilan sebuah
program tergantung dari tindak lanjutnya. Untuk mewujudkan perilaku hijau itu sulit,
aset yang paling berharga adalah sikap positif. Sebagai contoh, Adiwiyata yang meru-
pakan kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, dan Dinas Keagamaan; untuk mempertahankannya SMAN 5 tetap
rutin melakukan perilaku hijau di Pantai. Dengan status Adiwiyata Mandiri, SMAN 5
dapat membina 10 sekolah. Selain diperlukan sinergi antar kota dan provinsi, pihak se-
kolah juga sebaiknya dapat dilibatkan agar anggaran BOS di sekolah terkait lingkungan
yang telah ada, dapat dioptimalkan.
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

41. 38
4. FKH KABUPATEN TULUNGAGUNG
Kampanye Publik FKH Kabupaten Tulungagung dilaksanakan pada 6-19 September
2017 bertempat di Hutan Kota Kabupaten Tulungagung Desa Ketanon Kecamatan Ke-
dungwaru, dengan mengusung tema:
“Bersama Mewujudkan Sungai Ngrowo Indah, Tanpa Limbah
Tanpa Sampah”.
Sungai Ngrowo atau Kali Ngrowo, salah satu anak sungai Brantas yang melintasi kota
Tulungagung merupakan sungai penting bagi kota ini karena begitu dekat dengan ke-
hidupan masyarakat. Sungai Ngrowo membelah kawasan daerah kuno yang ada di
Tulungagung, yaitu daerah Kadipaten Kalangbret dan Kabupaten Tulungagung saat ini.
Perlu untuk diketahui Kalangbret dulunya merupakan pusat pemerintahan sebelum
adanya Pemerintahan Tulungagung.
Istilah Sungai Ngrowo identik dengan sebutan daerah Tulungagung pada masa lalu
yang berawa-rawa. Bahkan sebutan Ngrowo merupakan suatu sebutan ekologis
lingkungan oleh masyarakat pada saat itu.
A. PAMERAN
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

42. 39
Salah satu bakteri berbahaya yang muncul dari kondisi air Sungai Ngrowo yang terce-
mar adalah bakteri E-coli, yang mencemari sumur-sumur warga di sekitar bantaran
sungai. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, karena hampir 85% masyarakat pinggir
Sungai Ngrowo mengkonsumsi air minum dari sumur tanah yang diduga telah terkon-
taminasi air sungai tercemar.
Membuang sampah ke sungai membawa ancaman bagi kesehatan lingkungan dan
masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Beberapa dampak yang dapat langsung dili-
hat antara lain turunnya kualitas tanah sekitar sungai, tercemarnya sumur warga, tim-
bulnya endapan sampah di beberapa titik, pendangkalan sungai, punahnya beberapa
biota sungai, keruhnya warna sungai, dan timbulnya bau tidak sedap.
Pencemaran yang terjadi sudah menjadi kategori skala berat karena banyak biota
sungai sudah punah, dilihat dari dominasi biota yang bertahan merupakan kategori
yang mampu bertahan di dalam air tercemar, yaitu cacing sutra (Tubifex sp), kijing
(Unionidae), dan ikan cakar lumut. Selain itu, banyaknya tumbuhan enceng gondok
menunjukkan bahwa kualitas air sungai telah tercemar limbah anorganik. Pencemaran
Kali Ngrowo telah menyebabkan hilangnya biota asli sungai seperti ikan wader, ikan
loh, udang, betek, dan sepat.
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

43. 40
B. REMBUG KOTA
Acara rembug dilakukan pada 19 September 2017, dengan melibatkan pemangku
kepentingan yang berhubungan dengan pengelolaan sungai, antara lain Dinas Pari-
wisata, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan SKPD lainnya.
Dalam rembug dibahas capaian FKH Kabupaten Tulungagung yang telah melakukan
banyak aksi nyata dalam rangka pelestarian lingkungan, tidak hanya dalam upaya kon-
servasi Sungai Ngrowo, namun juga aksi nyata Gunung Budheg. Dengan keaktifan
FKH tersebut, sudah seharusnya OPD mengambil peran dalam pembinaan kegiatan
FKH agar kampanye positif dalam perwujudan Kota Hijau dapat semakin disebarluas-
kan di tingkat atas (pemerintah) maupun tingkat bawah (masyarakat).
Dalam setiap kegiatannya, FKH perlu membuat laporan kegiatan yang dilengkapi ca-
paian angka-angka, serta testimoni warga sebagai bukti adanya dukungan atau resis-
tensi terhadap kegiatan yang dilakukan. Terdapat usulan agar FKH membuat check-
list absensi kesadaran hidup bersih, termasuk dengan meminta dukungan anak-anak,
agar implementasi gerakan hidup bersih lebih mendapat respon positif dari berbagai
kalangan. Pelibatan generasi dini juga perlu dilakukan melalui pendidikan usia dini,
sebagai upaya regenerasi penggiat lingkungan.
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

44. 41
Perwakilan Dinas Pariwisata mengakui bahwa isu lingkungan perlu digiatkan oleh se-
banyak-banyaknya sektor. Contohnya seperti pengelolaan sampah, hanya dapat ber-
jalan sukses dengan niat/keinginan bersama semua sektor, selain juga bergantung
pada daya dukung pemerintah. Saat ini yang terpenting adalah aksi nyata, sebab untuk
kasus Kali Ngrowo, telah banyak kajian yang dilakukan. Aksi nyata yang dilakukan an-
tara lain bersih-bersih Kali Ngrowo, inspeksi rakit pagi-sore Kali Ngrowo, menggiatkan
gerakan “sampah adalah uang”, dan mengubah pola pikir masyarakat bahwa sungai
bukan bagian belakang rumah.
Satpol PP, selaku pihak pengawas pemanfaatan ruang terbuka publik sempadan
Kali Ngrowo, mendapati keresahan masyarakat akibat banyaknya muda-mudi yang
memanfaatkan taman di malam hari untuk kegiatan yang bersifat privat. Satpol PP
menyatakan perlunya strategi bersama untuk membuat taman di sempadan Kali
Ngrowo dapat dimanfaatkan dengan nyaman bagi seluruh warga.
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

47. 44
5. FKH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN
A. PAMERAN
Kampanye Publik FKH Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan pada 19-24 Sep-
tember 2017 bertempat di Kawasan Pasar Kandangan. Isu yang diangkat dalam Kam-
panye Publik Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah
“Pengelolaan Kebersihan di Pasar Kandangan dan sekitarnya”.
Pasar Kandangan menjadi salah satu pusat perekonomian bagi kurang lebih 3.500
jiwa penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan kapasitas 1.410 kios ditambah
420 PKL, di sekitar Pasar Kandangan telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas umum
antara lain mushola, terminal, transport depo sampah, RTH, lahan parkir, gedung per-
bankan, dan penginapan.
Sampah pasar yang menumpuk, dan drainase pasar yang tidak terkelola baik meng-
ganggu kenyamanan, estetika, dan dapat mengganggu kesehatan penghuni sekitar.
Tercatat Pasar Kandangan memproduksi 9 m3 timbunan sampah per hari. Masih ku-
rangnya kesadaran pedagang tentang pengolahan sampah, dan drainase, serta peng-
hijauan di sekitar pasar menjadi tantangan bagi kebersihan Pasar Kandangan.
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

48. 45
Acara Rembug Kota Hijau Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan pada 8 Oktober
2017 di RTH Palidangan Sehati, bersamaan dengan penyelenggaraan Car Free Sunday
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diisi pembicara dari berbagai pemangku kepentingan
di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yakni Bupati Hulu Sungai Selatan, Dinas Dispera
KPLH, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUTR, Dinas
Kesehatan, Dinas Keuangan Daerah, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, UPT
KPLH, dan FKH SEHATI Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Kegiatan dimulai dengan melakukan survey lingkungan di sekitar Pasar Kandangan
tentang pengelolaan kebersihan, kemudian dilakukan analisa lingkungan dengan
melihat penyebab dan akibat meningkatkan kebersihan di pasar tersebut. Setelah
itu dilakukan indentifikasi masalah secara lengkap, kemudian dikoordinasikan ke
Pemerintah Kabupaten melalui dinas terkait, yakni Kepala Pasar, Dispera, Dinas PU,
Dinas Kesehatan, dan Tokoh Masyarakat, serta DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Dari permasalahan tersebut dibuat peta area terdampak lalu dilakukan sosialisasi
kebersihan sampah, kebersihan drainase, advokasi dan edukasi ke pedagang,
pengelolaan sampah, pengenalan Bank Sampah, penghijauan dengan penanaman di
sekitar pasar, Aksi Kota Hijau oleh Komunitas Sehati Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Dampak dari kegiatan tersebut antara lain membangun kesadaran masyarakat sekitar
akan pentingnya menjaga lingkungan, serta wilayah pasar dan sekitarnya akan menjadi
asri, nyaman, bersih, sehat, adanya ruang terbuka hijau, kenyamanan pengunjung dan
pedagang meningkat.
B. REMBUG KOTA
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

51. 48
6. FKH KOTA SABANG
A. PAMERAN
Kampanye Publik FKH Kota Sabang dilaksanakan pada 18 November 2017 di Taman
Ria Kota Sabang, dengan mengusung tema:
“Peluncuran Program TEURAWAH MUDA “Agen Perubahan Sekolah”,
dengan misi Meningkatkan Kesadaran Menjaga Kebersihan Ling-
kungan dan Budaya Buang Sampah pada Tempatnya Dimulai dari
Generasi Muda (Pelajar)”.
Sebagai salah satu kota destinasi wisata, Kota Sabang memiliki pesona alam yang
indah dan memiliki daya tarik tersendiri. Tempat-tempat tujuan wisata yang terkenal di
Kota Sabang antara lain Pantai Iboih, Danau Aneuk Laot, Pulau Rubiah, Pantai Sumur
Tiga, Benteng Jepang Anoi Itam, Air Terjun Pria Laot, Pantai Anoi Itam, Pemandian Air
Panas Keuneukai, Pantai Ujung Kareung, dan Tugu Kilometer Nol Indonesia. Selain
itu Kota Sabang telah menjadi tempat penyelenggaraan event-event wisata bahari
internasional antara lain Sabang International Regatta tahun 2011 dan 2014. Event
internasional terdekat yang akan digelar adalah Sail Sabang pada 28 November-5
Desember 2017 yang diperkirakan akan menarik 20.000 orang wisatawan, dan 3.000
orang di antaranya merupakan wisatawan asing.
Namun disayangkan, Kota Sabang kerap menyuguhkan pemandangan yang tidak
sedap seperti tumpukan sampah yang berserakan di beberapa sudut kota. Tumpu-
kan sampah yang menggunung di pinggir jalan mengakibatkan wajah Kota Sabang
menjadi kotor yang tentunya berimbas pada sektor pariwisata. Masalah sampah masih
menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan di kota Sabang.
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

52. 49
Sampah yang berserakan disebabkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan masih
kurang. Seringkali kontainer sampah yang tersedia tidak dimanfaatkan oleh masyarakat
untuk membuang sampah pada tempatnya karena masyarakat memiliki kebiasaan
untuk membuang sampah di parit/selokan. Selain itu, masyarakat masih mengang-
gap bahwa tugas kebersihan kota adalah tugas pemerintah sehingga rasa kebermi-
likan (sense of belonging) terhadap kebersihan kota sangat kurang. Terlebih sistem
pengelolaan sampah, khususnya di setiap gampong (kampung) masih belum terkelo-
la dengan baik, sehingga masyarakat masih belum sepenuhnya memahami penting-
nya membuang sampah serta efek jangka panjang yang akan dihadapi jika persoalan
sampah yang berserakan tersebut tidak segera ditangani.
Kegiatan yang dilakukan selama rangkaian Kampanye Publik FKH, antara lain Pameran
informasi panel terkait Pengenalan Kota Hijau, Kegiatan FKH Teurawah, Kegiatan Sa-
habat Kota dan Kampanye Kebersihan Kota; Kampanye Kebersihan Lingkungan oleh
Duta Lingkungan; Pengenalan Program Kota Hijau (P2KH) dan Pengembangan Kota
Sabang sebagai Kota Hijau oleh Dinas PUPR Kota Sabang; Pengenalan, Peran, dan
Manfaat Forum Komunitas Hijau oleh FKH Teurawah; Launching Program Teurawah
Muda “Agen Perubahan Sekolah”; Penyematan Pin Keanggotaan Teurawah Muda kepa-
da perwakilan siswa tingkat SD, SMP, dan SMA; Pembagian Pin Keanggotaan Teurawah
Muda dan Stiker Kampanye Kebersihan kepada seluruh peserta; Penandatanganan
Komitmen Bersama dan Pembacaan Ikrar Teurawah Muda sebagai Agen Perubahan
Sekolah; Study Tour dan Aksi Operasi Semut ke Taman Kota Sabang.
B. REMBUG KOTA
Acara Rembug Kota Hijau Kota Sabang, sebagai kelanjutan kampanye terkait isu “Per-
masalahan Kota Sabang” dilakukan pada 20 November 2017 di Taman Wisata Putro
Ijoe, Gampong Aneuk Laot, Sabang. Acara rembug tersebut dihadiri oleh perwakilan
DPRK Sabang, Asisten 2 Setda Kota Sabang, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Prindagkop), Polres Sabang,
Forum Komunitas Hijau (FKH) Teurawah, TNI Angkatan Udara (LANUD) Maimun Saleh
Sabang, TNI Angkatan Laut (LANAL) Sabang, dan Distrik Militer (DANDIM). Rembug
ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan kebersihan dan persampahan
mulai dari tingkat gampong (desa), dan menggali potensi kerja sama lintas instan-
si untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan kebersihan Kota Sabang untuk
meraih kembali Adipura di tahun 2019
Sarana yang terbatas menjadi salah satu penyebab permasalahan kebersihan di Kota
Sabang. Selain itu waktu penjemputan sampah yang tidak konsisten menjadi kendala
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

53. 50
tersendiri sehingga perlu adanya jadwal rutin penjemputan sampah agar masyarakat
dapat turut memantau progres tersebut. Dinas pertanian diharapkan dapat meman-
faatkan pupuk kompos hasil olahan masyarakat. Dengan begitu kuota sampah yang
dihasilkan dapat berkurang serta turut memberdayakan usaha kecil menengah di
gampong.
Perwakilan DPRK Sabang mendukung Sabang menjadi kota yang bersih
dan indah menuju Kota Wisata yang berkelanjutan dan meraih kembali Adipura
melalui penganggaran dan produk hukum. Perlu adanya regulasi yang mengatur
pengalokasian dana maksimum dan minimum untuk biaya kebersihan. Selain itu, perlu
adanya pengalokasian dana gampong untuk kebersihan yang diatur melalui Qanun.
Sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelajar perlu ditingkatkan sebagai upaya
edukasi akan pentingnya menjaga kebersihan Kota Sabang. Komitmen tiap-tiap
pemangku kepentingan terhadap budaya dan perilaku hidup bersih serta penanganan
sampah kota diharapkan lebih ditingkatkan.
Forum Keuchik Kota Sabang menyatakan bahwa kesadaran dan pola pikir masyarakat
pelan-pelan harus diperbaiki agar mau hidup bersih dan membuang sampah pada
tempatnya. Gampong di bagian hulu perlu lebih ditekankan dalam menjaga kebersihan.
Sebab, sampah kiriman kerap terjadi akibat sampah pada gampong bagian hulu
melimpah pada gampong bagian hilir. Selanjutnya akan dibuat rencana alokasi dana
gampong untuk kebersihan yang diatur melalui Qanun.
FKH Teurawah Kota Sabang menekankan pentingnya memupuk budaya bersih sejak
dini. Komunitas ini turut aktif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait peduli
sampah dan tidak membuang sampah sembarangan, serta menjadikan siswa-siswi
sekolah sebagai teurawah muda.
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

54. 51
Pihak TNI dan Polri Kota Sabang juga menyatakan dukungannya pada penanganan
masalah sampah di Kota Sabang. TNI AL (LANAL Sabang) mendukung event Sa-
bang Sail melalui penyediaan tong sampah di kawasan Sabang Sail, serta dukungan
program-program yang diambil dalam rangka penanganan masalah sampah di Kota
Sabang, antara lain:
1. Sosialisasi kepada masyarakat melalui papan informasi berisi edukasi tentang
regulasi, jenis-jenis sampah yang lama akan hancur, bahaya bencana alam dan
kesehatan, dan ajakan untuk menciptakan lingkungan bersih.
2. Program-program berkelanjutan seperti bank sampah, dan daur ulang sampah
menjadi BBM dan pemberian award.
3. Menyediakan tong sampah untuk rumah tangga dan TPS kontainer untuk satu
wilayah.
4. Grebek Sampah yakni kegiatan pembersihan massal di beberapa titik lokasi per-
dagangan, Kuta Ateuh, dan Aneuh Laot.
5. PEN PEP PEP adalah program yang menerjunkan figur-figur untuk berkeliling
menyuarakan kepada warga untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan meng-
gunakan pengeras suara.
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

57. 54
7. FKH KABUPATEN TAPIN
A. PAMERAN
Kampanye Publik FKH Kabupaten Tapin dilaksanakan pada 10-23 Agustus 2017 ber-
tempat di RTH Rantau Baru, bersamaan dalam rangkaian kegiatan “Environmental
Week 2017”, kegiatan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin dalam rang-
ka peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia. Isu yang diangkat dalam Kampanye
Publik Kabupaten Tapin adalah :
“Minimnya Kepedulian RTH Kota Rantau”.
B. REMBUG KOTA
Acara Rembug Kota Hijau Kabupaten Tapin dilakukan pada 28 Desember 2017, diisi
pembicara dari berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Tapin, khususnya yang
berhubungan dengan pengelolaan RTH, yakni Wakil Bupati Tapin, Dinas Perumahan
dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan kampus, komunitas-komuni-
tas, ulama, dan Satker PBL Kalimantan Selatan.
Kampanye FKH Kabupaten Tapin memiliki misi untuk menjaga daya dukung alam dan
lingkungan hidup untuk pembangunan daerah, meningkatkan kelestarian lingkungan
hidup, memanfaatkan sumber daya air dan energi secara efektif, dan mensinergikan
lingkungan alami dan buatan berdasarkan perencanaan kota yang sesuai dengan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai hal itu dilakukan aksi-
aksi antara lain aksi hijau “Mamutik Ratik”, membersihkan sungai, menanam pohon,
memantau jalur sungai, gerakan tanam bambu untuk masa depan, dan pemantauan
kondisi sungai di wilayah Kecamatan Binuang.
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

58. 55
Wakil Bupati Tapin, dalam pembukaan acara rembug, menyampaikan bahwa Peme-
rintah, khususnya di Kabupaten Tapin, tidak bisa berbuat banyak tanpa bantuan dari
masyarakat. Dalam melakukan aksi mewujudkan Kota Hijau, penting untuk membuat
komitmen bersama agar semua pemangku kepentingan bersepakat dan memiliki ke-
samaan pandangan, serta bergerak melakukan aksi nyata, tidak lagi sekedar konsep.
Secara kebetulan, kegiatan terkait Kota Hijau di Kabupaten Tapin selaras dengan visi di
tingkat provinsi, yakni Gerakan “Revolusi Hijau” yang dicanangkan Gubernur Kaliman-
tan Selatan melalui penanaman pohon berspesifikasi tinggi.
Dinas Perumahan dan Permukiman mengakui terdapat banyak kekurangan di RTH
Tapin. Kekurangan kelengkapan fasilitas RTH seperti yang dipresentasikan oleh FKH
Go Green Bestari, sebenarnya telah diakomodasi dalam perencanaan RTH yang
telah diselesaikan, namun dalam implementasinya terkendala pendanaan, apalagi
dukungan dana dari Pemerintah Pusat yang belum didapatkan. Di Tapin, pengelolaan
atau pemanfaatan RTH atau upaya penghijauan masih mendapat tantangan dalam hal
vandalisme. Beberapa bukti dari hilangnya bunga-bunga yang ditanam di tepi jalan
atau pohon-pohon di jalur hijau yang dirusak.
Di luar tantangan vandalisme dan adanya penemuan penyalahgunaan RTH, Dinas
Perkim tetap berkomitmen menambah fasilitas penerangan di RTH pada tahun 2018.
Dinas Lingkungan Hidup menanggapi vandalisme yang menjadi ancaman berat da-
lam segala upaya terkait RTH, karena belum adanya satu pandangan yang dipahami
bersama tentang nilai dan manfaat hijau itu sendiri. Bagi Tapin, upaya penghijauan di
sepanjang jalan utama Tapin sudah memberi nilai positif yang tidak hanya pada ciri
khas kota, melainkan juga pada penilaian Adipura.
Selain perihal RTH, Dinas Lingkungan Hidup mengingatkan untuk memulai kampanye
pengubahan pola pikir masyarakat tentang sampah. Saat ini, isu sampah di Kab. Tapin
telah menjadi isu krusial, sebab dalam 1 jam petugas terlambat mengangkut sampah,
keluhan langsung berdatangan dari masyarakat, padahal TPA Kabupaten Tapin sebe-
narnya telah kelebihan kapasitas namun masyarakat tidak perlu mengetahuinya.
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

59. 56
Menanggulangi persoalan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup saat ini sedang meng-
giatkan program Bank Sampah melalui penugasan pasukan kuning yang diwajibkan
mengumpulkan sampah 0,5 kg setiap harinya untuk dikonversikan dalam tabungan.
Keberlanjutan kegiatan lingkungan diyakini semakin efektif jika dikaitkan dengan nilai
efektif. Karena hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup memiliki ide penanaman pohon
Mahoni yang memiliki manfaat sebagai obat sehingga dapat dijual, dan juga terlontar
inisiasi pembangunan padepokan jika tersedia lahan 2 hektar, sebagai pusat inkubasi
ekonomi semisal pusat peternakan ikan dan pertanian yang dapat membuka lapangan
pekerjaan, sekaligus berfungsi sebagai pusat kreatifitas.
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU

60. 57
Isu RTH ternyata juga terkait dengan kepariwisataan, berdasarkan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Tapin, bahwa RTH dapat dikategorikan sebagai destinasi
wisata buatan. Advokasi FKH untuk menjadikan RTH lebih menarik dikunjungi oleh
warga dengan penambahan fasilitas vital, selaras dengan visi Dinas Budpar. Inisiasi
yang dilakukan Dinas Budpar untuk membuat RTH semakin atraktif adalah dengan
mengadakan pertunjukkan seni kedaerahan secara berkala di ruang-ruang terbuka
hijau yang ada di Tapin.
PELAKSANAANKAMPANYEKOTAHIJAU