Hukum perdata

HUKUM PERDATA
• Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur
kepentingan-kepentingan Perorangan dan hubungan antara subyek
hukum. Menurut Pasal 1, Hukum Perdata merupakan hukum antar
perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang
satu dengan yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam
pergaulan masyarakat. Hukum Perdata disebut pula hukum privat
atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum
publik mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan negara
serta kepentingan umum. Misal politik dan pemilu (hukum
tatanegara), kegiatan pemerintah sehari-hari (hukum administrasi
atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum
perdata mengatur hubungan antar penduduk atau warga negara
sehari-hari. Seperti kedewasaan seseorang, perkawinan,
perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan
tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

UNSUR-UNSUR HUKUM
PERDATA
• Dalam hukum perdata, terdapat beberapa unsur yaitu :
• 1) Peraturan hukum
• Peraturan hukum adalah rangkaian ketentuan mengenai ketertiban. Peraturan meliputi tertulis
dan tidak tertulis. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah
hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan. Sedangkan
sumber hukum perdata tertulis yaitu:
• a. Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) merupakan ketentuan-ketentuan umum
pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia (Stbl. 1847 No. 23, tanggal 30 April
1847, terdiri atas 36 pasal
• b. KUH Perdata atau Burgelijk Wetboek (BW) merupakan ketentuan hukum produk Hindia
Belanda yang diundangkan tahun 1848, diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi
• c. KUHD atau Wetboek van Koopandhel (WvK):KUHD terdiri atas 754 pasal, meliputi buku I
(tentang dagang secara umum) dan Buku II (tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam
pelayaran.
• d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. UU ini mencabut berlakunya
Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai hak atas tanah, kecuali hipotek. Secara umum dalam UU
ini diatur mengenai hukum pertanahan yang berlandaskan pada hukum adat, yaitu hukum yang
menjadi karakter bangsa Indonesia sendiri.
• e. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan. UU
ini membuat ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Buku I KUH Perdata, khususnya
mengenai perkawinan tidak berlaku secara penuh.

• 2) Hubungan Hukum
• Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh
hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum itu adalah
hak dan kewajiban pribadi yang satu terhadap pribadi
lain dalam hidup bermasyarakat.
• 3) Orang(persoon)
• Orang(persoon) adalah subjek hukum, yaitu
pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan
kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi dan badan
hukum. Manusia pribadi dan badan hukum mungkin
warga negara Indonesia dan mungkin juga warga
negara asing.

• Manusia menurut pengertian hukum terdiri dari tiga
pengertian:
• 1. Mens, yaitu manusia dalam pengertian biologis yang
mempunyai anggota tubuh, kepala, tangan, kaki dan
sebagainya.
• 2. Person, yaitu manusia dalam pengertian yurisdis, baik
sebagai individu/pribadi maupun sebagi makhluk yang
melakukan hubungan hukum dalam masyarakat.
• 3. Rehts Subject (Subjek Hukum), yaitu manusia dalam
hubungan dengan hubungan hukum (rechts relatie), maka
manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada
azasnya manusia (naturalijk persoon) merupakan subjek
hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata) terdiri dari empat bagian, yaitu:
1. Buku I : berisi tentang Orang
2. Buku II : berisi tentang Kebendaan
3. Buku III : berisi tentang Perikatan/Perjanjian
4. Buku IV : berisi tentang Pembuktian dan
Kadaluarsa
Namun dalam pembahasan ini, akan dibahas
Buku I KUH Perdata tentang orang yang lebih
spesifik lagi tentang hukum perorangan atau
pribadi

HUKUM PERORANGAN (HUKUM
PRIBADI)
• 1) Pengertian Hukum Perorangan
• Hukum orang dapat diartikan dalam arti luas dan arti
sempit.
• Hukum (tentang) orang dalam arti luas :
• Hukum orang adalah hukum yang memuat tentang
peraturan-peraturan tentang diri manusia sebagi subyek
dalam hukum, peraturan perihal kecakapan untuk memiliki
hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri
melaksanakan haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi
kecakapan-kecakapan
• Hukum (tentang) orang dalam arti sempit :
• Hukum yang mengatur tentang orang sebagai subjek
hukum.

• Dari pengertian di atas merujuk hukum orang
dari aspek ruang lingkupnya, yang meliputi
peraturan tentang manusia, subjek hukum,
kecakapan hukum, dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya.

ASPEK-ASPEK HUKUM PERORANGAN
• Hukum Perorangan adalah yang memuat kaidah-kaidah hukum
yang mengatur Orang (pribadi) dalam hukum disebut sebagai
subjek hukum, subjek hukum artinya setiap pendukung hak dan
kewajiban.
• 1) Subjek Hukum
• Didalam buku I KUH Perdata yang disebut subjek hukum ialah
hanya orang yang disebut pribadi kodrat tidak termasuk badan
hukum yang disebut dengan pribadi hukum. Namun dalam
perkembangan selanjutnya badan hukum tidak dimasukkan
menjadi subjek hukum yang diatur dalam kitab undang-undang
hukum dagang, sehingga subjek hukum itu meliputi :
• 1. Orang disebut pribadi kodrati
• 2. Badan hukum disebut pribadi hukum

• Orang sebagai subjek hukum mulai sejak lahir hingga meninggal
dunia. Namun ada pengecualian yaitu sebagai perluasan yang
diatur dalam pasal 2 KUH perdata yang mengatakan : “bayi yang
masih berada dalam kandungan ibunya dianggap telah dilahirkan
hidup apabila ada kepentingan bayi itu yang menghendaki”. Jadi
walaupun anak itu belum lahir dapat dianggap sebagai subjek
hukum. Terhadap asas ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut :
• 1. Anak telah dibenihkan pada saat timbul kepentingan anak.
• 2. Anak dilahirkan hidup pada saat dilahirkan walaupun sekejap
dan meninggal.
• 3. Ada kepentingan anak yang menghendaki bahwa anak
dianggap telah lahir.
•

• Pengakuan Sebagai Subyek Hukum
• Manusia sebagai subjek hukum, pembawa hak dan
kewajiban terjadi sejak manusia itu lahir, dan berakhir
setelah ia meninggal dunia. Bahkan pengakuan manusia
sebagai subjek hukum dapat dilakukan sejak manusia masih
di dalam kandungan ibunya, asal ia dilahirkan hidup. Hal ini
telah disebutkan dalam Pasal 2 KUH Perdata, bahwa:
• “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan,
dianggap sebagai telah lahir, bila mana juga kepentingan si
anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya,
dianggaplah ia tak pernah telah ada.”

• Indonesia sebagai negara hukum, mangakui manusia
pribadi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan
kewajiban. Di dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) disebutkan
bahwa:
• “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
• Selain subyek hukum dikenal juga objek hukum, sebagai
lawan dari subyek hukum. Objek hukum adalah benda yang
tidak mempunyai hak dan kewajiban dan berguna bagi
subyek hukum yang mana djadikan pokok hubungan
hukum oleh subyek hukum. Yang menjadi objek hukum
adalah ialah benda dan barang.

• Badan hukum adalah subyek hukum dalam arti yuridis, sebagai
gejala dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia
berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti
manusia pribadi. Secara prinspil badan hukum berbeda dengan
Manusia pribadi. Perbedaan tersebut dapat dinyatakan sebagai
berikut:
• 1. Manusia pribadi adalah mahluk hidup cipataan Tuhan
kehendak,mempunyai akal, perasaan, kehendak, dan dapat
mati.Sedangkan badan hukum adalah badan ciptaan manusia
pribadi berdasarkan hukum, dapat dibudarkan oleh
pembentukannya.
• 2. Manusia pribadi mempunyai kelamin, sehingga ia dapat
beranak. Sedangkan, badan hukum tidak.
• 3. Manusia pribadi dapat menjadi ahli waris, sedangkan badan
hukum tidak

• Badan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam
yaitu :
• 1. Badan hukum publik (kenegaraan), yaitu badan
hukum yang dibentuk oleh pemerintah, diberi wewenang
menurut hukum publik, misalnya departemen,
Pemerintahan, propinsi, lembaga-lembaga negara seperti
MPR, DPR, Mahkamah Agung R.I. dan sebagainya.
• 2. Badan hukum privat (keperadatan), yaitu badan
hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta,diberi
wewenang menurut hukum perdata. Badan hukum
keperadatan ini mempunyai bermacam ragam tujuan
keperadatan.

• Menurut ketentuan pasal 1653 KUHPerdata ada tiga
macam klasifikasi badan hukum berdasarkan
eksistensinya, yaitu :
• 1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah
(penguasa), seperti badan-badan pemerintahan,
perusahaan-perusahaan negara.
• 2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah
(penguasa), seperti perseroan terbatas, koperasi.
• 3. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk
suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, seperti
yayasan (pendidikan, sosial, keagamaan, dan lain-lain

• Syarat-syarat Pembentukan Badan Hukum
• Dalam hukum perdata tidak ada ketentuan yang mengatur
tentang syarat- syarat material pembentukan badan
hukum. Yang ada adalah syarat formal, yaitu harus dengan
akta notaris. Karena tidak ada ketentun demikian, maka
menurut Prof. Meyers (1948) doktrin ilmu hukum
menetapkan syarat-syarat itu adalah :
• 1. Ada harta kekayaan sendiri
• 2. Ada tujuan tertentu
• 3. Ada kepentingan sendiri
• 4. Ada organisasi yang teratur
•

• 2) Cakap Hukum dan Kewenangan
• Menurut hukum manusia pribadi ( natuurlijk person ) mempunyai hak dan
kewajiban, akan tetapi tidak selalu cakap hukum ( rechtsbekwaam ) untuk
melakukan perbuatan hukum. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum
berdasarkan Pasal 1330 KUH perdata tentang orang yang tidak cakap
untuk membuat perjanjian, yaitu :
• 1. Orang-orang yang belum dewasa (belum mencapai 21 tahun)
• 2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (curatele) yang terjadi
karena gangguan jiwa pemabuk atau pemboros
• 3. Kurang cerdas
• 4. Sakit ingatan
• 5. Orang wanita dalam perkawinan yang berstatus sebagai istri
• 6. Badan hukum (Rechts Person)
•

• 3) Catatan Sipil
• Catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan
mengadakan pendaftaran, pencatatan, serta pembukuan
yang selengkap-lengkapnyadan sejelas-jelasnya serta
memberi memberi kepastian hukum yang sebesar-
besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan,
dan kematian. Jadi dari pengertian diatas terdapat 4
registrasi catatan sipil, yaitu:
• 1. Kelahiran
• 2. Pengakuan
• 3. Perkawinan
• 4. Pernikahan

• Sedangkan berdasarkan pasal 4 KUHPerdata
terdapat enam jenis registrasi catatan sipil, yaitu:
• 1. Kelahiran
• 2. pemberitahuan kawin
• 3. izin kawin
• 4. perkawinan
• 5. perceraian dan
• 6. kematian
•

Badan Hukum sebagai Subyek Hukum
• Ada beberapa pandangan pendapat dan teori mengenai badan hukum,
yaitu:
• 1) Teori fisik yang diajarkan oleh Fiedrich Carl von Savigny, C.W dan
diikuti juga oleh Houwig, Opzomer (belanda) dan Salmond. Menurut teori
ini badan hukum itu semata-ata buatan negara saja. Badan hukum itu
hanyalah fictie, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang
yang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang
dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Contohnya: Direktur
atau pengurus dlam suatu perseroan terbatas atau koperasi.
• 2) Teori Harta kekayaan Bertujuan (Doel vermogenstheorie) ini dianut
oleh Brinz dan Van Heijden dari Belanda. Menurut teori ini hanya manusia
saja yang dapat menjadi subjek hukum dan badan hukum untuk melayani
kepentingan tertentu. Namun, kata teori ini, ada kekayaan yang bukan
merupakan kekayaan sesorang, tetapi kenyataan itu terikat pada tujuan
tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyainya dan terikat pada
tujuan tertentu. Misalnnya: Yayasan, Badan usaha milik negara, Badan
Usaha milik daerah.

• 3. Teori organ (Organnen Theory) dari Otto’van gierke inin dianut oleh
Otto’van Gierke dan Z.E Polano. Menurut teori ini badan hukum bukNLh
sesuatu yang fiksi tetapi merupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada
secara abstrak dari konstruksi yuridis. Misalnya: pada koperasi memilik
alat perlengkapan organisasi seperti RUPS, Pengurus dan lain-lain.
• 4) Teori Harta Karena Jabatan atau van het ambtelijk vermogen yang
diajarkan oleh holder dan binder. Menurut teori ini badan hukum ialah
suatu badan yang mempunyai harta benda yang berdiri sendiri. Yang
dimilik oleh badan itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia
diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.
• 5) Teori Milik Bersama (Propriete Collectief Theory) yang diajarkan dan
dianut oleh W.L P.A Molengraaf dan Marcel Planiol. Teori ini mengajarkan
bahwa badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban seluruh
anggota. Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama-sama
seluruh anggotanya. Jadi orang-orang yang berhimpun tersebut menjadi
satu kesatuan dan membentuk pribadi yang dinmakan badan hukum

• Badan hukum adalah subjek hukum ciptaaan manusia berdasar pada
Undang-Undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban,
seperti manusia. Menurut ketentuan Undang-Undang, eksistensi badan
hukum di Indonesia di klasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu :
• 1) Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa negara)
• Untuk kepentingan negara dalam menjalankan pemerintah.
• 2) Badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa negara)
• Umumnya bertujuan memperolehkeuntungan atau kesejahteraan
masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu , seperti persoalan terbatas
dan koprasi.
• 3) Badan hukum yang diperolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu
yang bersifat ideal
• Badan hukum tertentu, seperti yayasan pendidikan, yayasan sosial,
yayasan keagamaan, dan yayasan kemanusiaan (Pasal 1653 KUHpdt)

• Badan hukum yang diakui oleh pemerintah adalah badan hukum yang dibentuk
oleh pihak swasta atau pribadi warga negara untuk kepentingan pribadi
pembentuknya sendiri.akan tetapi, badan hukum tersebut mendapat pengakuan
dari pemerintah menurut Undang-Undang. Pengakuan itu diberikan oleh
pemerintah karena isi anggaran dasarnya tidak dilarang Undang-undang, tidak
bertentangan dengan kesusilaan masyarakat, dan badan hukum itu tidak akan
melanggar Undang-Undang. Pengakuan itu diberikan oleh pemerintah melalui
pengesahananggaran dasarnya.
• Badan hukum yang diperbolehkan adalah badan hukum yang tidak dibentuk
oleh pemerintah dan tidak pula memerlukan pengakuan dari pemerintah menurut
Undang-Undang, tetapi diperbolehkan karena tujuannya yang bersifat ideal di
bidang pendidikan, sosial, keagamaan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan
kemanusiaan.badan hukum ini selalu berupa yayasan. Untuk mengetahui apakah
anggaran dasar badan hukum itu tidak dilarang Undang-Undang, tidak
bertentangan dengan ketertiban umum,atau kesusilaan masyarakat,akta pendirian
yang memuat anggaran dasar harus dibuat di muka notaris karena notaris adalah
pejabat umum resmi yang diberi wewenang membantu membuatkan akta
autentik berdasarkan pada ketentuan undang-undang.

• Ditinjau dari wewenang hukum yang diberikan kepada badan hukum, maka badaan hukum dapat
pula diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu:
• a. Badan hukum publik (kenegaraan)
• Yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik,
misalnya, departemen pemerintahan lembaga-lembaga negaraa, dan daerah otonom.
• b. Badan hukum privat (perdata)
• Yaitu badan hukum yang di bentuk oleh pemerintah atau swasta diberi wewenang menurut hukum
perdata.
• Badan hukum perdata mempunyai beragam tujuan keperdataan. Ditinjau dari tujuan
keperdataan yang hendak dicapai oleh badan hukum tersebut, badan hukum perdata dapat
diklasifikasikan lagi menjadi tiga jenis, yaitu:
• a) Badan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba (profit) terdiri atas
perseroan terbatas (PT), perusahaan perseroan (persero), dan perusahaan umum (perum).
• b) Badan hukum yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan anggota dan masyarakat, taitu
koperasi
• c) Badan hukum yang bertujuan ideal dibidang pendidikan, sosial, leagamaan, ilmu pengetahuan,
kebudayaan, dan kemanusiaan. Badan hukum ini berupa yayasan, organisasi keagamaan, dan
wakaf.
• Menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia kini, ada beberapa jenis badan hukum, sesuai
dengan tujuannya masing-masing.Setiap[ jenis badan hukum diatur dengan undang-undang
tersendiri. Jenis badan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

• 1) Badan hukum koprasi diatur dalaam Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1992
• 2) Badan hukum perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomer 40 Tahun
2007 menggantikan Undang-Undang Nomer1 Tahun 1995.
• 3) Badan hukum yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomer 16 tahun 2001
menggantikan Undang-Undang yayasan sisa kolonial Belanda.
• 4) Badan hukum perusahaan milik nnegara diatur dalam Undang-Undang
nomer 19 Tahun 2003.
• Dengan berlakunya undang –undang Republik indonesia yang mengatur yang
mengatur tentang jenis-jenis badan hukum, maka ketentuan lama yang mengatur
tentang badan hukium praktis tidak berlaku lagi.sebagai gantinya adalah semua
undang-undang Republik Indonesia yang mengatur setiap jenis badan hukum.
Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat mengadakan hubungan hukum
dengan pihak lain dan melakukan perbuatan hukum perjanjian apa saja sesuai
dengan ketentuan undang-undang. Badan hukum memiliki kekayaan sendiri
terpisah dari kekayaan pengurus dan anggotanya guna memenuhi segala
kewajiban dan memperoleh haknya dalam mencapai tujuan badan hukum.

• Dalam melaksanakan kewajiban dan
memperoleh haknya, badan hukum diwakili
oleh pengurusnya sebagaimana ditentukan
dalam anggaran dasar. Pengurus bertindak
mewakili badan hukum atas nama dan untuk
kepentingan badan hukum. Semua
pengeluaran dan penerimaan dicatat dalam
pembukuan badan hukum sesuaidengan
ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pendirian Badan Hukum
• Dalam KUHPdt tidak ada ketententuan yang mengatur
syarat-syarat materiel pendiri badan huku, kecuali
syarat formal, yaitu harus dengan akta pendirian yang
dibuat di muka notaris. Akta pendirian tersebut
memuat anggaran dasar badan hukum yang didirikan
itu sesuai dengan hasil kesepakatan para
pendiri.Dengan berlakunya undang-undang Republik
Indonesia yang mengatur tentang masing-masing jenis
badan hukumdi Indonesia kini, maka praktis ketentuan
mengenai badan hukum yang dimuat dalam KUHPdt
tidak berlaku lagi.Sebagai gantinya harus dibaca
ketentuan undang-undang yang mengatur masing-
masing jenis badan hukum yang bersangkutan.

• 1) Syarat-syarat pembentukan badan hukum
• Menurut Prof. Meyers (1948) doktrin ilmu hukum menetapkan syara-syarat sebagai berikut :
• a. Ada harta kekayaan sendiri.
• Badan hukum itu memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dengan harta kekayaan anggotanya,
pendiri, atau pengurusnya.Harta kekayaan ini diperoleh dari pemasukan para anggotanya.Harta
kekayaan ini diperlukan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam hubungan hukum.
• b. Ada tujuan tertentu.
• Tujuan tertentu itu bukan tujuan pribadi anggotanya atau pendirinya.Badan hukum sebagai
pendukung hak dan kewajiban melakukan sendiri usaha mencapai tujuannya.
• c. Ada kepentingan sendiri.
• Kepentingan adalah hak subjektif yang timbul dari peristiwa hukum, yang dilindungi oleh
hukum.Badan hukum yang mempunyai kepentingan sendiri dapat menuntut dan mempertahankan
kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukum.
• d. Ada organisasi yang teratur.
• Badan hukum adalah satu kesatuan organisasi bentukan manusia berdasarkan hukum, yang hanya
dapat melakukan perbuatan hukum melalui alat perlengkapannya.Alat perlengkapan tersebut
merupakan pengurus badan hukum yang mempunyai fungsi dan tugas yang diatur dalam anggaran
dasar.

• Menurut Prof. Meyers, apabila keempat syarat diatas terpenuhi,
maka badan huku tersebut dapat disahkan dan diakui sebagai
badan hukum. Empat syarat diatas merupakan syarat materiil,
sedangkan syarat formal adalahpembuatan akta Notaris atau
pembuatan undang-undang yang melahirkan badan hukum itu.
• 2) Prosedur pembentukan badan Hukum
• Pembentukan badan hukum dapat dilakukan dengan perjanjian dan
dapat pula dilakukan dengan undang-undang.Pada badan hukum
yang dilakukan dengan perjanjian, status badan hukum itu diakui
oleh pemerintah melalui pengesahan anggaran dasar yang termuat
dalam akta pendirian.Anggaran dasar itu adalah kesepakatan yang
dibuat oleh para pendirinya.Pada badan hukum yang dibentuk
dengan undang-undang, status badan hukum itu ditetapkan oleh
undang-undang.

• a. Prosedur pembentukan Perseroan Terbatas
• Diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang (KUHD), yaitu:
• 1. Para pendiri mengadakan kesepakatan
• 2. Yang disusun dalam anggaran dasar
• 3. Anggaran dasar dimuat dalam akta pendirian yang dibuat oleh notaris ( pasal 38
ayat 1 KUHD)
• 4. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I ( pasal 27 ayat 1 KUHD)
• 5. Setelah disahkan kemudian didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri
• 6. Kemudian diumumkan dalam berita negara.
• b. Prosedur Persekutuan Komanditer ( C.V)
• Persekutuan Komanditer adalah persekutuan yang dapat berbadan hukum dan
dapat pula tidak berbadan hukum. Menurut Stb. 1870-64 cara memperoleh status
hukum dengan : Pengakuan oleh menteri kehakiman, pengakuan tersebut
diberikan melalui, pengesahan akat pendirian, yang dibuat oleh notaris. Setelah
disahkan kemudian didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri, Kemudian
diumumkan dalam berita negara.

• c.       Pembentukan Koperasi
• Diatur dalam UUD No.1 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Prosedurnya,
• 1.    Para pendiri mengadakan kesepakatan, yang disusun dalam anggaran dasar,
• 2.    Anggaran dasar dimuat dalam akta pendirian.
• 3.    Akta pendirian ini disampaikan kepada pejabat koperasi untuk memperoleh pengesahan
pejabat atas nama Menteri Koperasi.
• 4.    Kemudian didaftarkan
• 5.    Tanggal pendaftaran akta pendirian itu berlaku sebagai tanggal resmi berdiri koperasi sebagai
badan hukum.
• 6.    Pejabat mengumumkan koperasi itu di Berita Negara.
• d.      Pembentukan Yayasan.
• Mengenai yayasan ini tidak mendapat pengaturan dalam undang-undang.Tapi Yurisprudensi dan
kebiasaan di Indonesia.Yayasan didirikan oleh pendirinya dengan menyusun anggaran dasar yang
dimuat dalam akta pendirian dan dibuat dimuka Notaris.Status hukum diperoleh sejak didirikan
akta notaris itu.
• Disamping syarat formal berupa akta notaris, ada pula syarat materiil yaitu :
• a.       Harus ada pemisah kekayaan harta yayasan dengan pribadi pengurus.
• b.      Harus ada tujuan tertentu yang bersifat ideal.
• c.       Harus ada kepentingan yayasan.
• d.      Harus ada organisasi yang dipimpin oleh pengurus yayasan

Jenis-jenis Catatan Sipil
• anisasi dan Tata Kerja kantor Catatan Sipil Kabupaten / Kota Madya,
ada lima jenis akta catatan sipil, yaitu:
• 1.       Akta Kelahiran: akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran. Akta ini
bermanfaat untuk memudahkan pembuktian dalam hal kewarisan,
persyaratan untuk diterima di lembaga pendidikan dan persyaratan
bagi seseorang untuk masuk sebagai pegawai negeri.
• 2.       Akta Perkawinan: akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenan, yang berkaitan dengan adanya perkawinan. Pejabat
yang berwenang mengeluarkan akta perkawinan meliputi:
• a.       Kepala KUA bagi yang beragama Islam.
• b.       Kepala Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam.

• 3.       Akta Perceraian: akta yang diterbitkan oleh pejabat
yang berwenang setelah adanya putusan pengadilan.
Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan akta
perceraian bagi yang beragama Islam adalah panitera
pengadilan agama atas nama ketua pengadilan, dan bagi
orang non-Islam adalah kantor Catatan Sipil.
• 4.       Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak: akta yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan
dengan pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar
kawin.
• 5.      Akta Kematian: akta yang diterbitkan oleh pejabat
yang berwenang, yang berkaitan dengan meninggalnya
seseorang.

• Adapun tujuan dari Lembaga Catatan Sipil
adalah:
• 1.      Agar setiap warga masyarakat dapat
memiliki bukti-bukti otentik.
• 2.      Memperlancar aktifitas pemerintah di
bidang kependudukan.
• 3.      Memberikan kepastian hukum bagi
kedudukan hukum setiap warga masyarakat,
misalnya kelahiran, perkawinan, perceraian,
pengakuan, kematian dan lainnya.
•

• 4) Tempat Kediaman (Domisili)
• Setiap orang maupun badan hukum menurut hukum, harus
mempunyai tempat tinggal yang jelas keberadaannya yang dapat
dicari, tempat tersebut yang disebut domisili. Dalam pengetian
yuridis, tempat tinggal (domisili) adalah tempat seseorang harus
dianggap selalu hadir dalam hubungannya dalam pelaksanaan hak
dan pemenuhan kewajiban, juga pada suatu waktu ia benar-benar
tidak dapat hadir ditempat tersebut.
• Tempat tinggal sangat diperlukan untuk beberapa hal, misalnya: di
mana seseorang harus berkeluarga, dimana seseorang harus
dipanggil dan ditarik di muka hakim. Pengadilan mana yang
berkuasa terhadap seseorang dan sebagainya. Biasanya orang
mempunyai tempat tinggal di tempat kediaman pokok. Tetapi bagi
orang yang tidak mempunyai tempat kediaman tertentu, tempat
tinggalnya dianggap berada di tempat ia benar-benar berada.

• Sebagai contoh, seorang warga Inggris, bertempat
tinggal di Negara A, dan melangsungkan pernikahan
dengan warga negara Inggris lain yang bertempat
tinggal di negara B. Karena mereka
berkewarganegaraan yang sama sebetulnya tidak
menimbulkan permasalahan karena kewarganegaraan.
Tapi karena tempat tinggal mereka berbeda timbul
permasalah. Karena misalnya untuk orang Inggris itu
ada ketentuan dalam HPI Inggris, kalau sudah
bertempat tinggal di suatu negara, ia dianggap oleh
HPI Inggris tunduk pada hukum perkawinan dari negeri
tempat tinggalnya yang baru.

Macam-macam Tempat Tinggal
(Domisili)
• Domisili dapat dibedakan menurut sistem hukum yang yang
mengaturnya, yaitu menurut Common Law dan hukum Eropa
Continental.
• Dalam Common Law tempat tinggal dibedakan menjadi tiga
macam, yaitu:
• (1) Domisili of origin, yaitu tempat tinggal seseorang ditentukan
oleh tempat asal seseorang sebagai tempat kelahiran ayahnya yang
sah
• (2). Domicili of origin of dependence, yaitu tempat tinggal yang
ditentukan oleh tempat tinggal ayah bagi anak yang belum dewasa,
tempat tinggal ibu bagi anak yang belum sah, dan bagi istri
ditentukan oleh tempat tinggal suaminya
• (3) Domicili of choice, yaitu tempat tinggal yang ditentukan oleh
pilihan seseorang yang telah dewasa, di samping tindak tanduk
sehari-hari.

• Adapun menurut hukum Eropa Kontinental, termasuk
juga KUH Perdata dan NBW (BW baru) negeri Belanda,
tempat tinggal dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
• (1)Tempat tinggal sesungguhnya, yaitu tempat
melakukan perbuatan hukum pada umumnya, baik itu
tempat tinggal mandiri maupun tempat tinggal wajib
• (2)Tempat tinggal yang dipilih, yaitu apabila ada dua
orang yang mengadakan suatu perjanjian
(perdagangan) dengan memilih tempat tinggal di
kantor seorang notaris atau kantor Kepaniteraan
Pengadilan

• Domisili yang sesungguhnya adalah tempat melakukan perbuatan hukum yang
sesungguhnya. Domisili yang sesungguhnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
• 1.      Domisili sukarela atau yang berdiri sendiri adalah tempat kediaman yang
tidak bergantung/ ditentukan oleh hubungannya dengan orang lain.
• 2.      Domisili yang wajib, yaitu tempat kediaman yang ditentukan oleh hubungan
yang ada antara seseorang dengan orang lain. Misalnya, antara istri dengan
suaminya, antara anak dengan walinya, dan antara curatele dengan curator-nya
(pengampunya).
• Mengenai domisili sesungguhnya diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23
KUH Perdata, dengan ketentuan sebagai berikut:
• 1.      Pasal 20: Domisili pegawai.
• 2.      Pasal 21: Domisili Istri, Anak di bawah umur, dan curatele.
• 3.      Pasal 22: Domisili Buruh.
• 4.      Pasal 23: Tempat kediaman orang meninggal.

PERISTIWA HUKUM(RECHTSFEIT)
• Menurut Chainnur Arrasjid dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Hukum (2008:132-
133)Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang dapat
menimbulkan akibat hukum yang dapat menggerakkan peraturan-peraturan
tertentu sehingga peraturan yang tercantum di dalamnya dapat berlaku
kongkrit.Misalnya suatu peraturan hukum yang mengatur tentang warisan karna
kematian,akan tetap merupakan rumusan kata-kata yang abstrak sampai ada
seseorang yang meninggal dunia dan menimbulkan masalah kewarisan dalam hal
ini dengan adanya kematian orang berarti telah terjadi suatu peristiwa hukum
karena kematian menimbulkan akibat yang di atur olehhukum dengan demikian
peraturan tentang kewarisan itu dapat di wujutkan dalam peristiwa
tersebut(peristiwa kematian).
• – Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum
(2007:134) Demikian pula dengan perkawinan antara pria dan wanita akan
membawa bersama dari peristiwa hukum itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban
baik untuk pihaklaki-laki yang kemudian bernama suami dengan serangkai hak-hak
dan kewajibannya. Demikian pula dengan pihak wanita yang kemudian bernama
istri dengan serangkaian hak dan kewajibannya. Maka perkawinan ini hakikatnya
adalah suatu peristiwa hukum.

• Dalam hukum dikenal 2 macam peristiwa hukum
yaitu sebagai berikut:
• 1.Perbuatan subjek hukum(persoon)yaitu berupa
perbuatan manusia atau badan hukum sebagai
pendukung hak dan kewajiban.
• 2.Peristiwa lain yang bukan perbuatan subjek
hukum.Contohnya:kelahiran, dan kematian,
• 1. Perbuatan subjek hukum terbagi pula dalam
dua macam, yaitu pebuatan hukum dan
perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum.

• Perbuatan hukum
• Yang dikatakan sebagai perbuatan hukum adalah setiap perbuatan
yang akibatnya di atur oleh hukum dan akibat itu di kehendaki oleh
yang melakukan perbuatan dengan demikian dapatlah dikatakan
bahwa unsur kehendak dari orang yang melakukan perbuatan itu
menjadi suatu unsur pokok dari perbuatan tersebut.jadi suatu
perbuatan yang akibatnya tidak di kehendaki oleh yang
melakukannya bukanlah merupakan suatu perbuatan hukum
• Perbuatan hukum terbagi pula dalam 2 macam,yaitu:
• – perbuatan hukum dari segi satu (Eenzijdig)yaitu setiap
perbuatan yang akibat hukumnya di timbulkan oleh kehendak dari
satu subjek hukum atau satu pihak yang melakukan perbuatan
itu,misalnya:perbuatan hukum yang di sebut dalam pasal 1875
KUHPerdata,yaitu perbuatan mengadakan surat wasiat.

• perbuatan hukum bersegi dua (tweezijdig) adalah setiap perbuatan yang
akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua subjek hukum atau
dari dua pihak atau lebih.misalnya: suatu perjanjian (overeenkomst)
• Perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum ada dua macam
yaitu : zaakwaarnemmingdan onrechtmatigedaad:
• –          Zaakwaarnemming,yaitu perbuatan memperhatikan kepentingan
orana lain dengan tidak diminta oleh orang ituuntuk memperhatikan
kepentingannya.
• –          Onrechtmatigedaad, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan
hukum
•       2. perbuatan lain yang bukan perbuatan subjek hukum
•     Dalam hal ini perlu dikemukakan beberapa contoh tentang peristiwa
lain yang bukan merupakan perbuatan dari subjek hukum, yaitu kelahiran,
kematian, dan lewat waktu
•

HUBUNGAN HUKUM
• Pengertian hubungan hukum
• Menurut R.Soeroso(pengantar ilmu hokum:269/2005),hubungan hukum ialah hubungan antara
dua atau lebih subyek hukum.
• Menurut Prof.Chainur Arrasjid (dasar-dasar ilmu hUkum2008:112).Hubungan hukum terdiri atas
ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan individu masyarakat dan seterusnya dan ikatan-
ikatan itu tercemin pada hak dan kewajiban.
• Dari pengertian-pengertian hubungan hukum menurut beberapa tokoh di atas dapat disimpulkan
bahawa hubungan hukum adalah hubungan yang tarjadi antara subjek hukum yang satu dengan
subjek hukum yang lain,dimana dalam hubungan tersebut terdapat objek hukum yang mengikat
mereka yang terealisasikan dalam bentuk hak dan kewajiban.
•         Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan
kewajiban pihak yang lain.dan dalam semua hubungan di dalam masyarakat di atur
olehhukum.Barang siapa yang menggangguatau tidak mengindahkan hubungan ini,maka ia di
paksa oleh hukum untuk menghormatinya.Misalnya:hubungan hukum yang di atur oleh hukum
ialah pasal 1457 KUHPerdata tentangContoh: A menjual rumah pada B.perjanjian ini menimbulkan
hubungan antara A dan B yang di atur oleh          hukum  .A wajib menyerahkan rumah kepada
B,dan sebaliknya B wajib membayar harga rumah kepada A dan meminta rumah kepada si
A.apabila salah satu pihak tidak mengindahkan kewajibannya maka       hakim akan menjatuhkan
sangsi hukum.hubungan A dan B yang di atur oleh hukum inilah yang di sebut”Hubungan Hukum”.

•   Dengan demikian hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang
mengatur hubungan sosial,memberikan suatu hak kepada subjek hukum
untuk berbuat  sesuatu atau menuntu sesuatu yang di wajibkan oleh hak
itu dan terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut
dijamin oleh hukum.
• 2.Segi hubungan hukum.
• Tiap hukum mempunyai dua segi yaitu:
•             a.Bevoegdheid atau kewenangan,yang di sebut hak,dan
•             b.Plicth atau kewajiban,adalah segi pasif dari pada hubungan
hukum.
•             Hak dan kewajiban ini kedua-duanya timbul dari satu peristiwa
hukum dan hilangnya hak dan kewajiban juga secara bersamaan.
•             Contoh:pasal 1763 KUHPerdata:seorang kreditur ”berhak” menagih
debitur sejumlahuang yang di pinjamkan,sedangkan si debitur “wajib”
melunasi jumlah utangnya itu,maka wewenang kreditur tersebut di atas
secara bersamaan menjadi lenyap.

• Unsur hubungan hukum.
• Hubungan hukum memiliki 3 unsur sebagai berikut:
• Adanya orang yang hak/kewajibannya saling berhadapan.
• Contoh: A menjual motornya kepada si B.
• A-wajib menyerahkan motornya kepada B
• -berhak meminta pembayaran kepada B
• B-wajib membayar kepada A
• -berhak meminta motor A setelah di bayar.
• b. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan
kewajiban tersebut (dalam contoh di atas objeknya adalah motor)

• c. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban
atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan.
• Contoh: -A dab B mengadakan hubungan sewa menyewa
rumah.
• -A dan B sebagai pemegang hak dan pengemban
kewajiban.
• Rumah adalah objek yang bersangkutan.
• 4.Syarat-syarat hubungan hukum.
• Contoh:A dan B mengadakan perjanjian jual beli rumah.
• – Dasar hukum pasal 1474 dan pasal 1513 KUHPerdata yang masing-
masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban
menyerahkan barang (pasal 1474 KUHPerdata) dan sebaliknya si pembeli
berkewajiban membayar harga pembelian (pasal 1513 KUHPerdata).
• – Karena adanya perjanjian jual-beli maka timbul peristiwa hukum (jual-
beli) ialah suatu perbuatan hukum yang akibatnya di atur oleh hukum

• Macam-macam hubungan hukum.
• Hubungan hukum ada 3 macam:
• Hubungan hukum yang bersegi satu. Dalam hubungan hukum yang
bersegi satu hanya satu pihak yang berwenang baik memberikan
sesuatu,berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu,
• Contoh:
• -Tiap perikatan untuk memberikan sesuatu di atur dalam pasal
1235-1238 KUHPerdata.
• -Tiap perikatan untuk berbuat sesuatuatau untuk tidak berbuat
sesuatu di atur dalam pasal 1239-1242 KUHPerdata,pasal 1239
berbunyi”tiap perikatan untuk berbuat sesuatu,atau tidak berbuat
sesuatu,apabila si berutang tidak memenuhi
kewajibannya,mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban
penggantian biaya,rugi dan bunga”.

• Hubungan hukum bersegi dua
• Contoh: Di dalam suatu perjanjian jual beli kedua belah pihak (masing- masing)
berwenang atau berhak meminta sesuatu dari pihak lain.Tetapi sebaliknya
kedua belah pihak (masing-masing) juga berkewajiban untuk memberikan
sesuatu pada pihak yang lain.(pasal 1457 KUHPerdata).
• c.Hubungan antara “satu” subjek hukum dengan “semua” subjek
hukum lainnya.
• Hubungan ini terdapat dalam hal Elgendowsrechi (hak milik).
• Contoh:
• Menurut pasal 570 KUHPerdata,yang menjadi pemilik tanah ber
hak/berwenang memungut segala kenikmatan (genot) dari tanah itu,asal
pemungutan kenikmatan itu tidak di lakukan secara bertentangan dengan
peraturan hukum atau kepentingan umum. Pemilik berhak pula memindahkan
tangankan atau vervreemden (menjual,memberikan,menukar,mewariskan ) secara
legal.Sebaliknya “semua” subjek hukum lainnya berkewajiban mengakui bahwa
yang mempunyai tanahadalah pemilik dan berhak memungut segala kenikmatan
dari tanah itu.

KEADAAN TAK HADIR
• Pasal 463 dan 467
• Berdasarkan pasal diatas, maka dapat disimpulkan keadaan tak hadir (afwezigheid) disimpulkan
sebgai suatu keadaan tidak hadirnya seseorang di tempat kediaman atau domisilinya karena
meninggalkan tempat tinggalnya baik dengan meninggalkan kuasa maupun tidak dimana
keberadaannya tidak diketahui.
• Seseorang yang dikatakan tidak hadir berarti ia tidak berada di tempat kediaman atau
domisilinya (tempat ia menjalankan hak dan kewajibannya sehari-hari.
• Orang yang dinyatakan tidak hadir berarti dia meninggalkan tempat kediamannya dengan
sengaja dan memiliki tujuan tertentu atau kepergiannya diakibatkan adanya sesuatu diluar
kemampuan dirinya.
• Seseorang yang berada dalam keadaan tak hadir maka keberadaannya tidak diketahui lagi untuk
jangka waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan keraguan apakah yang bersangkutan masih
hidup atau sudah meninggal sementara perlu ada kepastian hukum guna mengurus
kepentingannya dan harta benda yang ditinggalkannya.
• Oleh karena itu penyelesaian keadaan tak hadir menurut ketentuan KUHPer terbagi atas 3 tahapan
• Tahapan :
•

• Tindakan sementara (Ps. 463 KUHPerdata)
•
• Dalam tindakan ini jika ada kepentingan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian
harta kekayaan seseorang yang tak hadir tersebut maka dapat mengadakan seorang wakil baginya
yang mana Pengadilan dapat menunjuk Balai Harta Peninggalan atau keluarga atau semenda atau
istri atau suami orang yang tidak hadir untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan
kepentingan-kepentingan orang yang tidak hadir termasuk membela hak-haknya.
•
• Menurut ketentuan Undang undang pengadilan, penunjukan BHP lebih utama dibandingkan pihak
keluarga namun keadaan tersebut tidak sesuai dengan budaya Indonesia dimana masalah
ketidakhadiran lebih kepada masalah internal keluarga maka selayaknya yang mewakili adalah
pihak keluarga terutama istri/suami.
•
• Tahapan ini juga tidak disyaratkan oleh Undang-undang untuk melewati jangka waktu tertentu
sehingga didasarkan pada adanya kepentingan yang mendesak untuk menunjuk wakil guna
mewakili kepentingan.Penunjukan pihak-pihak pengadilan guna mewakili didasarkan atas adanya
permohonan dari pihak yang berkepentingan atau pihak Kejaksaan. Pihak yang berkepentingan
dapat ditafsirkan sebagai pihak keluarga maupun suami/istri dan juga dapat terjadi bahwa pihak
yang berkepentingan adalah pihak kreditur atau pihak dimana si tak hadir memiliki kewajiban yang
harus ia tunaikan.

• Tahap Tindakan Sementara Orang yang ditunjuk pengadilan untuk mewakili
(bewindvoerder) mempunyai hak unutk mengurus, membela dan mewakili
kepentingan si tak hadir
•
• Tahap Pernyataan Barangkali Meninggal Dunia
• Akibat hukumnya lebih jauh yaitu menguasai harta yang diberikan sejak adanya
ketetapan barangkali meninggal dunia.Hak tersebut diberikan kepada ahli waris
dan suami/istri yang ditinggalkan.Jadi langsung ke pihak keluarga tidak seperti
Tahap Tindakan Sementara yang diberikan kepada BHP.
•
• Tahap barangkali meninggal dunia juga perlu dilakukan permohonan ke
pengadilan. Namun permohonan ini hanya dilakukan oleh pihak keluarga tanpa
ada kewenangan dari pihak Kejaksaan untuk mengajukan (Pasal 467 dan 470
KUHPer) Permohonan harus didahului pemanggilan umum dengan tenggang
waktu 3 bulan dan jika tidak ada tanggapan maka diadakan pemanggilan kedua
dan ketiga. Jika pemanggilan ketiga yang bersangkutan tidak juga datang atau
memberikan tanggapan maka Pengadulan dapat mengambil ketetapan barangkali
meninggal dunia.

• Tahap pewarisan secara definitif ditentukan Ps. 485 KUHPerdata,
yaitu :
– 30 th sejak diduga meninggal dunia
– Usianya telah mencapai 100 th.
• Pada tahapan ini maka terjadilah pewarisan secara definitive dari si
tak hadir kepada ahli warisnya. Perbedaannya dengan barangkali
meninggal dunia adalah pada tahap barangkali meninggaldunia ahli
waris hanya meguasai harta si tak hadir termasuk hak menikmati
hasil dari harta tersebut sebagaimana seorang bezitter, namun
tidak memiliki hak sebagaimana seorang pemilik. Ahli waris secara
definitive memiliki harta benda si tak hadir sesuai dengan
bagiannya.
•

• Pewarisan secara definitive terjadi jika diterimanya kepastian
tentang meninggal dunianya orang yang tak hadir (Pasal 485
KUHPer), sedangkan jika tidak ada kabar tentang meninggalnya
orang yang tak hadir maka pewarisan secara definitif baru terjadi
jika telah melampaui waktu 30 tahun sejak pernyataan barangkali
meninggal dunia atau telah melampaui 100 tahun sejak kelahiran
orang yang tak hadir (Pasal 484 KUHPer)
•
• Khusus akibat hukum bagi istri/suami yang ditinggalkan dengan
berlakunya UU No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 maka
keadaan tak hadir dapat menjadi alasan untuk mengajukan
permohonan perceraian apabila telah melampaui 2 tahun berturut
turut.
•

OBJEK HUKUM
• menurut Dr.Soedjono Dirdjosisworo,S.H. di dalam bukunya pengantar ilmu hukum(2007:122)
Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum(manusia atau badan hukum)
dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum karna sesautu itu dapat di kuasai di
subjek hukum
• – Menurut Chainnur Arrasjid dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu
• Hukum (2008:132) yang di maksud objek hukum adalah segala sesuatu yang berada dalam
pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum(manusia dan badan
hukum),berdasarkan hak dan kewajiban objek hukum yang bersangkutan.
• Contohnya: A meminjam buku kepada B. yang menjadi objek hukum dalam hubungan antara A dan
B ialah buku itu serta kekuasaan(Hak). A meminta kembali dari B.buku menjadi objek hukum dari
hak kepunyaan A.
• Menurut Chainnur Arrasjid dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Hukum (2008:132-133) Perlu di
tegaskan bahwa yang termasuk objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat di manfaatkan oleh
subjek hukum secara yuridis(menurut/berdasarkan hukum).Hal itu di sebabkan oleh manfaatnya
yang harus di proleh dengan jalan hukum(obyek hukum) dan tanpa perlu berdasarkan hukum,yakni
segala sesuatu yang dapat di peroleh secara bebas dari alam(benda non ekonomi),seperti
angin,cahaya/matahari,air di daerah-daerah pegunungan yang pemanfaatannya tidak di atur
oleh hukum.Hal ini tidak termasuk obyek hukum karna benda-benda itu dapat di peroleh tanpa
memerlikan pengorbanan sehingga membebaskan subyek hukum dari kewajiban-kewajiban hukum
dan pemanfaatannya.

• Menurut hukum perdata, benda adalah segala barang dan hak yang dapat di miliki
orang(pasal 499 KUHPerdata). Menurut pasl 503 KUHPerdata, beda dapat di bagi
sebagai berikut:
• benda yang berwujud (Lichamelijhre zaken), yaitu segala sesuatu yang dapat di
bagi raba oleh panca indra, seperti : tanah, gedung, rumah, dll.
• Benda yang tidak berwujud(onlichamelijke zaken), yaitu segala macam hak,
seperti:saham-saham atas kapal laut, hipotek, hak cipta, hak merek, dll.
• Selanjutnya menuut pasal 504 KUHPerdata benda juga di bagi sebagai berikut:
• benda tak bergerak(onreorende zaken)
– Benda tidak bergerak karena sifatnya sendiri yang menggolongkan kedalam golongan itu,
misalnya: bangunan, tanam- tanaman, pohon-pohon, dll.
– Benda tak bergerak karena tujuannya menggolongkannya ke dalam golongan itu, misalnya:
mesin penggiling padi yang di tempatkan di dalam gedung perusahaan penggilingan beras, dll
– Benda tidak bergerak karena undang-undang menggolongkannya ke dalam golongan itu,
misalnya: hak hipotek, hak bina usaha, dll
– benda bergerak(rorende zaken)

• a. benda bergerak karena sifatnya sendiri
menggolongkannya ke dalam golongan
itu. Misalnya: mobil, meja, buku, dll
• b. benda bergerak karena undang-undang
menggolongkannya ke dalam golongan
itu. Misalnya: hak piutang dan hak gadai.

Kuis
• 1. Sebutkan macam hak kebendaan, apa beda
hak absolut dan hak personlijk dan berikan
contohnya!
• 2. Apakah semua hak kebendaan dalam
KUHPERDATA bisa dijadikan suatu jaminan
hutang? Jelaskan dengan dasar hukum

Hukum perdata

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Hukum perdata

Similaire à Hukum perdata (20)

Dernier

Dernier (10)

Hukum perdata