Dokumen tersebut membahas tentang wilayah perbatasan Indonesia dan kebijakan pengelolaannya. Indonesia memiliki wilayah perbatasan darat dan laut dengan 10 negara tetangga. Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan dan deklarasi untuk mengelola wilayah perbatasannya, termasuk membentuk badan khusus untuk mengelola wilayah perbatasan.
2. Anggota Kelompok
Ferawaty Sulistyaningrum 10105244023
Lukmanul Hakim 10105244024
Diah Prasetyawati 10105244025
Dianita Prastiwi 10105244027
Muhammad Arif 10105244028
3. Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia
Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang/
berpolitik bangsa Indonesia dalam hal mengatur kondisi geografis atau
wilayah kekuasaan yang sedang didudukinya. Wawasan nasional merupakan
visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa
Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi
bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh.
14. Politik Perbatasan Indonesia
Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga memiliki wilayah
perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat
(kontinen) maupun laut (maritim). Wilayah laut Indonesia
berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura,
Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste
dan Papua New Guinea.
15. Politik Perbatasan Indonesia
Beberapa aturan politik wilayah perbatasan yang telah dilakukan
oleh pemerintah :
a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005
b. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005
c. Deklarasi Djuanda 1957
d. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
e. Landas Kontinen
16. Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia
Di dalam RUU dinyatakan bahwa pemerintah akan membentuk sebuah badan
khusus pengelola perbatasan yang bertugas melaksanakan wewenang :
1. Melakukan perundingan perbatasan dan membangun/membuat tanda
batas
2. Melakukan pembangunan di wilayah perbatasan
3. Menetapkan pembiayaan pembangunan di wilayah perbatasan
4. Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta
unsur geografis lainnya
5. Menjaga wilayah perbatasan
6. Membuat dan memperbaharui peta wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia