2. Defenisi Kewajiban
• Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran
keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
(PSAP No. 09)
• Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran
keluar dari entitas atas sumber daya yang
berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi
atau jasa. (IPSAS 01)
3. Klasifikasi Kewajiban
• Kewajiban jangka pendek; jika diharapkan dibayar
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan.
• Selain itu disebut kewajiban jangka panjang, atau
jika;
Jangka waktu aslinya lebih dari 12 (dua belas) bulan,
Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance),
Maksud tersebut didukung suatu perjanjian pendanaan
kembali (refinancing), atau penjadwalan kembali terhadap
pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan
keuangan disetujui.
4. Pengakuan Kewajiban
• Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa
pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan
atau telah dilakukan untuk menyelesaikan
kewajiban yang ada sampai saat ini, dan
perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai
nilai penyelesaian yang
dapat diukur dengan andal.
• Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman
diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh
kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau
pada saat kewajiban timbul.
5. Kewajiban Jangka Pendek
Klasifikasi kewajiban jangka pendek
(PSAP 09, par 11):
• Utang kepada Pihak Ketiga
• Utang Bunga
• Utang Perhitungan Fihak Ketiga
• Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
• Utang Transfer
• Utang Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
• Utang Jangka Pendek Lainnya, meliputi;
Utang Biaya
Pendapatan Diterima Dimuka.
6. Utang kepada pihak ketiga
• Saat pengakuan:
penyerahan barang (FOB destination/ shipping),
penyerahan jasa/ bagian jasa,
sebagian/ keseluruhan kontrak bangunan telah
diselesaikan.
• Dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah
terhadap barang/jasa yang belum dibayar
sesuai kesepakatan atau perjanjian.
7. Utang kepada pihak ketiga
• Disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos
Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang
kepada pihak ketiga diungkapkan di CaLK.
• Ilustrasi;
Satuan kerja X pada tahun 2015 membeli Peralatan A sejumlah xx
dengan Rp.xxx.xxx.xxx,- kepada CV ABC, invoice sudah
diterbitkan dan barang sudah diterima (FOB Destination),
pencatannya adalah:
Kode Akun
Uraian
XXXX
Peralatan dan Mesin – A
XXXX
Utang kepada Pihak Ketiga
Debet
Kredit
xxxxxxxx
xxxxxxx
8. Utang bunga
• Saat pengakuan: Pada dasarnya berakumulasi
seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi
kepraktisan diakui pada setiap akhir periode
pelaporan.
• Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk
akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau
commitment fee yang telah terjadi tetapi belum
dibayar oleh pemerintah.
9. Utang bunga
• Disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos
Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang
bunga maupun commitment fee untuk masingmasing jenis utang diungkapkan pada CaLK
secara terpisah.
• Ilustrasi:
Kode Akun
Uraian
XXXX
Beban Bunga
XXXX
Utang Bunga
Debet
Kredit
xxxxxxxx
xxxxxxx
10. Utang perhitungan fihak ketiga
• Saat pengakuan: saat dilakukan pemotongan
oleh BUN/BUD atas pengeluaran dari kas
negara untuk pembayaran tertentu, tetapi demi
kepraktisan diakui pada setiap akhir periode
pelaporan.
• Dinilai sebesar kewajiban PFK yang sudah
dipotong tetapi oleh BUN/BUD belum
disetorkan kepada yang berkepentingan
11. Utang perhitungan fihak ketiga
• Disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos
Kewajiban Jangka Pendek.
• Ilustrasi:
Saat Pembayaran gaji yang disertai dengan
Pemotongan PFK (SAI)
Kode Akun
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
Uraian
Beban pegawai
Diterima dari entitas lain
Penerimaan PFK
Ditagihkan ke Entitas lain
Debet
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Kredit
xxxxxxx
xxxxxxx
12. Utang perhitungan fihak ketiga
Saat pembayaran gaji dan pembayaran PFK (di SAKUN)
Kode Akun
Uraian
Debet
XXXX
Beban pegawai
Kredit
xxxxxxxx
XXXX
Penerimaan PFK
xxxxxxx
XXXX
Kas di KUN
xxxxxxx
Kode Akun
Uraian
Debet
XXXX
Pengeluaran PFK
XXXX
Kas di KUN
Kredit
xxxxxxxx
xxxxxxx
saat pengakuan utang di neraca pada akhir periode
(SAKUN)
Kode Akun
Uraian
Debet
Kredit
XXXX
Penerimaan PFK
XXXX
Utang PFK
xxxxxxx
XXXX
Pengeluaran PFK
xxxxxxx
xxxxxxxx
13. Bagian lancar utang jangka
panjang
• Saat pengakuan: saat melakukan reklasifikasi
pinjaman jangka panjang yang akan jatuh
tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal neraca pada setiap akhir
periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang
jangka panjang yang akan didanai kembali.
• Dinilai sebesar jumlah yang akan jatuh tempo.
14. Bagian lancar utang jangka
panjang
• Disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka
pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka
Panjang untuk masing-masing jenis
utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.
• Ilustrasi: Jurnal pencatatan (SAU)
Kode Akun Uraian
Debet
XXXX
xxxxxxxx
XXXX
Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Kredit
xxxxxxxx
15. Utang transfer
• Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang
dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas
pelaporan lain, termasuk dana perimbangan
dan dana bagi hasil. (PSAP 02, par 8)
• Pengakuan dan pengukurannya mengikuti
pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme
transfer,
16. Utang transfer
• Utang Transfer (DBH, DAU, DAK, Otsus dan lainnya) sesuai
dengan PSAP 09 paragraf 18 yang timbul dan diakui:
Utang Transfer karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah
transfer dinilai sebesar jumlah kekurangan transfer akibat
kesalahan tersebut.
Utang Transfer karena penundaan penyaluran dinilai sebesar
jumlah kekurangan transfer akibat penundaan tersebut.
Utang Transfer karena realisasi penerimaan ternyata
melebihi proyeksi penerimaan yang digunakan sebagai
acuan dalam menyusun APBN, maka Utang Transfer dinilai
sebesar jumlah kekurangan transfer.
Utang Transfer karena daerah penghasil belum dapat
diidentifikasi/diketahui sampai dengan akhir tahun anggaran,
maka Utang Transfer dinilai sebesar total dana bagi hasil
yang belum ditransfer karena rincian daerah penerimanya
belum dapat ditentukan.
17. Utang transfer
• diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek dan disajikan di neraca.
• Ilustrasi pencatatan utang transfer:
Kode Akun
Uraian
XXXX
Beban transfer-xxx
Debet
Kredit
xxxxxxxx
XXXX
Utang Transfer DBH Diestimasi
xxxxxxxx
XXXX
Utang Transfer DAU
xxxxxxxx
XXXX
Utang Transfer DAK
xxxxxxxx
XXXX
Utang Transfer Dana Otsus
xxxxxxxx
XXXX
Utang Transfer Lainnya
xxxxxxxx
18. Utang Surat Perbendaharaan
Negara
• Surat Perbendaharaan negara adalah Surat
Utang Negara yang berjangka waktu sampai
dengan 12 (dua belas) bulan dengan
pembayaran buga secara diskonto.
(PSAP 09, par 05)
19. Utang jangka pendek lainnya
• Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang
jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan
sebagai utang jangka pendek sebagaimana
telah disebutkan sebelumnya.
• Mencakup;
Utang biaya
Pendapatan diterima di muka
20. Utang biaya
• Biaya yang masih harus dibayar pada saat
laporan keuangan disusun.
• Contoh, penyediaan barang berupa; listrik, air
PAM, telpon untuk suatu bulan dan baru ditagih
kepada entitas pada bulan atau bulan-bulan
berikutnya.
• Saat pengakuan: saat klaim pihak ketiga,
biasanya dinyatakan dalam bentuk surat
penagihan atau invoice.
21. Utang biaya
• Dinilai sebesar biaya yang belum dibayar oleh
pemerintah sampai dengan tanggal neraca,
dan disajikan dalam kewajiban jangka pendek
di neraca.
• Ilustrasi utang biaya (SAI):
Kode Akun
Uraian
XXXX
Beban Jasa Listrik
XXXX
Utang biaya
Debet
Kredit
xxxxxxxx
xxxxxxxx
22. Pendapatan diterima di muka
• Saat pengakuan: Saat terdapat/timbul klaim
pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas
yang telah diterima pemerintah dari pihak
ketiga tetapi belum ada penyerahan
barang/jasa dari pemerintah.
• Dinilai sebesar bagian barang/jasa yang belum
diserahkan oleh pemerintah kepada pihak
ketiga sampai dengan tanggal neraca.
23. Pendapatan diterima di muka
• Disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di
neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
• Ilustrasi pencatatan (SAI-LO)
Kode Akun
Uraian
XXXX
Diterima oleh Entitas Lain
XXXX
Pendapatan diterima Dimuka
Debet
Kredit
Xxxxxxxx
xxxxxxxx
24. Pendapatan diterima di muka
• Ilustrasi pencatatan (SAI-LRA)
Kode Akun
Uraian
XXXX
Diterima oleh Entitas Lain
XXXX
Debet
Kredit
Xxxxxxxx
Pendapatan sewa-LRA
xxxxxxxx
• Ilustrasi pencatatan (SAKUN)
Kode Akun
Uraian
XXXX
Kas di KUN
XXXX
Pendapatan sewa-LRA
Debet
Kredit
Xxxxxxxx
xxxxxxxx
25. Kewajiban Jangka Panjang
• Klasifikasi kewajiban jangka panjang
(PSAP 09, par 11)
Utang Luar Negeri
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan
Utang Dalam Negeri-Obligasi
Utang Jangka Panjang Lainnya.
26. Utang luar negeri
• Merupakan setiap penerimaan Negara baik
dalam bentuk devisa atau devisa yang
dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk
barang dan/atau jasa yang diperoleh dari
pemberi pinjaman luar negeri yang harus
dibayar kembali dengan persyaratan tertentu
(PP No. 2 tahun 2006)
27. Utang luar negeri
• Saat pengakuan: saat dana pinjaman diterima
dan/atau pada saat kewajiban timbul.
Saat pengakuan juga dipengaruhi mekanisme
penarikan pinjaman
• Dinilai sebesar nilai nominal. Utang dalam mata
uang asing dinyatakan dalam mata uang rupiah
berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada
tanggal neraca.
28. Utang luar negeri
• Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai
tercatat (carrying amount). Nilai tercatat adalah
nilai buku utang (setelah dikurangi atau
ditambah diskonto atau premium).
• Ilustrasi jurnal pencatatan (SAKUN)
Kode Akun
Uraian
XXXX
Kas di KUN (dalam Rp dg Kurs Tengah BI)
XXXX
Utang Luar Negeri
Debet
Kredit
xxxxxxx
xxxxxxx
29. Utang luar negeri
• Ilustrasi jurnal pencatatan (SAU-LRA)
Kode Akun
XXXX
XXXX
Uraian
Diterima oleh Entitas Lain
Penerimaan Pembiayaan-Utang Perbankan
Debet
xxxxxxx
Kredit
xxxxxxx
30. Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
• Merupakan utang jangka panjang yang berasal
dari perbankan dan diharapkan akan dibayar
lebih dari dua belas bulan setelah tanggal
neraca.
• Saat pengakuan: pada saat dana diterima di
Kas Negara/Daerah
• Dinilai sebesar jumlah dana yang telah ditarik
oleh penerima pinjaman dikurangi dengan
pelunasan.
31. Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
• Disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.
Rincian utang perbankan diungkapkan di CALK
berdasarkan pemberi pinjaman.
• Ilustrasi jurnal untuk pencatatan (SAKUN)
Kode Akun
XXXX
XXXX
Uraian
Kas di KUN
Debet
xxxxxxx
Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
Kredit
xxxxxxx
• Ilustrasi jurnal untuk pencatatan (SAU)
Kode Akun
XXXX
XXXX
Uraian
Diterima oleh Entitas Lain
Penerimaan Pembiayaan-Utang Perbankan
Debet
xxxxxxx
Kredit
xxxxxxx
32. Utang Dalam Negeri - Obligasi
• Merupakan salah satu jenis Surat Utang
Negara yang berjangka waktu lebih dari 12
(dua belas) bulan dengan imbalan bunga tetap
(fixed rate/FR) atau dengan imbalan bunga
secara variabel (variable rate/VR).
• Saat pengakuan: saat kewajiban timbul yaitu
pada saat terjadi transaksi penjualan.
33. Utang Dalam Negeri - Obligasi
• Dicatat sebesar nilai nominal/ par, ditambah
premium atau dikurangi diskon yang disajikan
pada akun terpisah.
• Disajikan dalam neraca pada pos Utang
Jangka Panjang, yaitu sebesar nilai tercatat
(carrying amount).
34. Utang Dalam Negeri - Obligasi
• Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang Obligasi
Jurnal pencatatan keuangan penerimaan
pembiayaan (SAKUN)
Kode Akun
XXXX
Uraian
Kas di KUN
Debet
xxxxxxx
XXXX
Diskonto Obligasi*
Kredit
xxxxxxx
XXXX
Premium Obligasi*
xxxxxxx
XXXX
Utang Obligasi
xxxxxxx
*) jika terdapat salah satunya akibat perbedaan nilai nominal dan
harga pasar
35. Utang Dalam Negeri - Obligasi
• Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang Obligasi
Jurnal pelaksanaan anggaran pencatatan
pengakuan utang obligasi (SAU-LRA)
Kode Akun Uraian
XXXX
Diterima oleh Entitas Lain
XXXX
Penerimaan Pembiayaan – Pinjaman dalam
Negeri Obligasi
Debet
xxxxxxx
Kredit
xxxxxxx
36. Utang Dalam Negeri - Obligasi
• Jurnal keuangan untuk mencatat pelunasan
obligasi adalah sebagai berikut:
realisasi pengeluaran pembiayaan (SAKUN)
Kode Akun
Uraian
XXXX
Utang Obligasi
XXXX
Debet
Kredit
xxxxxxx
Kas di KUN
xxxxxxx
Jurnal pelaksanaan anggaran pencatatan pelunasan
utang obligasi (SAU-LRA)
Kode Akun
XXXX
XXXX
Uraian
Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran
Pokok Pinjaman dalam Negeri Obligasi
Ditagih dari Entitas Lain
Debet
xxxxxxx
Kredit
xxxxxxx
37. Utang jangka panjang lainnya
• Merupakan utang jangka panjang yang tidak
termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri
Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri
Obligasi, dan Utang Luar Negeri.
• Misalnya: Utang Kemitraan.
• Saat pengakuan: saat aset diserahkan oleh
pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk
selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian.
(utang kemitraan)
38. Utang jangka panjang lainnya
• Dinilai sebesar nilai yang disepakati dalam
perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang
belum dibayar.
• Disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos
Utang Jangka Panjang. Rincian Utang
kemitraan untuk masing-masing perjanjian
kerja sama diungkapkan dalam CaLK.
39. Utang jangka panjang lainnya
• Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang Kemitraan
dengan Pihak Ketiga: (SAI/SAU Akrual)
Kode Akun
Uraian
XXXX
Gedung dan Bangunan
XXXX
Debet
Utang Jangka Panjang Lainnya
Kredit
xxxxxxxx
xxxxxxxx
40. Akuntansi Kewajiban menurut
IPSAS
• Kewajiban adalah utang yang timbul dari
peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar dari entitas atas
sumber daya yang berpotensi menghasilkan
manfaat ekonomi atau jasa. (IPSAS 01)
41. Akuntansi Kewajiban menurut
IPSAS
• Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
lancar bila memenuhi salah satu kriteria berikut:
Diselesaikan dalam siklus operasi normal entitas
Lebih diutamakan untuk tujuan diperdagangkan
Diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan; atau
Entitas tidak memiliki sebuah hak tanpa syarat untuk menunda
penyelesaian kewajiban untuk paling tidak 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal pelaporan.
• Kewajiban lain yang tidak memenuhi kriteria
diklasifikasikan sebagai kewajiban tidak lancar.
42. Akuntansi Kewajiban menurut
IPSAS
• Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
lancar bila memenuhi salah satu kriteria berikut:
Diselesaikan dalam siklus operasi normal entitas
Lebih diutamakan untuk tujuan diperdagangkan
Diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan; atau
Entitas tidak memiliki sebuah hak tanpa syarat untuk menunda
penyelesaian kewajiban untuk paling tidak 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal pelaporan.
• Kewajiban lain yang tidak memenuhi kriteria
diklasifikasikan sebagai kewajiban tidak lancar.
43. Provision
• Provision adalah kewajiban yang waktu
keterjadian dan jumlahnya tidak pasti.
• Diakui ketika:
Sebuah entitas memiliki kewajiban masa kini (legal
maupun konstruktif) sebagai hasil dari kegiatan masa
lalu;
Ada kemungkinan (probable) terjadi pengeluaran sumber
daya ekonomi atau jasa untuk menyelesaikan kewajiban;
dan
Jumlah kewajiban dapat diestimasi secara handal.
44. Provision
• Diakui sebesar estimasi yang terbaik dari
pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan
kewajiban pada tanggal pelaporan.
• Provision harus diungkapkan:
Carrying amount pada awal dan akhir periode;
Ketentuan-ketentuan tambahan yang dibuat dalam kurun waktu
tersebut, termasuk peningkatan terhadap provision yang sudah
ada;
Jumlah yang digunakan (yaitu, incurred and charged terhadap
provision) selama periode;
Jumlah yang tak digunakan dikembalikan selama periode, dan
Peningkatan selama periode dalam jumlah yang didiskontokan
yang timbul dari berlalunya waktu dan efek dari perubahan tarif
diskonto
45. Contingent Liabilities
• Merupakan kewajiban yang potensial timbul
(possible) dari peristiwa masa lalu dan
keberadaannya akan menjadi pasti hanya oleh
terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih
peristiwa yang belum pasti terjadi di masa depan
dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali
entitas.
Suatu entitas tidak boleh mengakui suatu contingent
liabilities sebagai kewajiban.
Contingent liabilities harus diungkapkan, kecuali
kemungkinan keluarnya sumberdaya ekonomi
pemerintah sangat kecil (remote)
46. Contingent Liabilities
• Suatu entitas harus mengungkapkan tiap
contingent liabilities pada tanggal pelaporan
dengan deskripsi yang jelas tentang sifat
contingent liabilities, dan jika dimungkinkan:
Estimasi efek finansialnya,
Indikasi adanya ketidakpastian yang berkaitan
dengan jumlah dan waktu keluarnya sumberdaya,
dan
Kemungkinan adanya reimbursement.
47. Perbandingan Provision dan
Contingent Liabilities
There is a
possible
obligation or a
present
obligation that
may, but
probably will not,
require an
outflow of
resources.
There is a
possible
obligation or a
present
obligation where
the likelihood of
an outflow of
resources is
remote.
A provision is
recognized
No provision is
recognized
No provision is
recognized
Disclosures are
required for the
provision
Disclosures are
required for the
contingent liability
No disclosure is
required
There is a
present
obligation that
probably
requires an
outflow of
resources.